JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik pembalakan liar yang dinilai memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana alam.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi aktivitas penebangan hutan ilegal, terutama yang merusak daerah aliran sungai dan kawasan hutan lindung.

Ia menyebutkan bahwa langkah penertiban terhadap pembalakan liar telah dimulai dan akan terus diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum.

“Pembalakan liar akan kita tertibkan. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan rakyat dan masa depan lingkungan kita,” ujar Prabowo.

Presiden menilai kerusakan hutan akibat aktivitas ilegal telah memperburuk dampak bencana hidrometeorologi.

Khususnya banjir bandang dan tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur.

Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan profesional tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan.

Selain penegakan hukum, Prabowo juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Ia meminta para kepala daerah untuk memperketat pengawasan di wilayah masing-masing dan memastikan tidak ada pembiaran terhadap praktik penebangan hutan ilegal.

Menurutnya, lemahnya pengawasan di tingkat daerah kerap menjadi celah bagi maraknya pembalakan liar.

Dalam konteks penanganan bencana, Presiden menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap fokus pada pemulihan wilayah terdampak, termasuk perbaikan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa upaya pemulihan harus dibarengi dengan langkah pencegahan jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang.

Pernyataan Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa isu lingkungan dan perlindungan hutan menjadi perhatian serius pemerintah.

Penindakan pembalakan liar dipandang tidak hanya sebagai agenda penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi risiko bencana dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Pemerintah berharap langkah tegas tersebut dapat memberikan efek jera sekaligus mendorong semua pihak untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pulau Sumatera terus mengalami tekanan berat terhadap kelestarian hutan alamnya. Data terbaru menunjukkan hilangnya tutupan hutan dalam jumlah besar sepanjang dua dekade lebih terakhir.

Dari 2001 hingga 2024, sekitar 4,4 juta hektar hutan hilang akibat konversi lahan untuk perkebunan, pertanian, serta aktivitas kehutanan komersial.

Pada 2024, angka deforestasi di Sumatera melonjak tajam menjadi 91.248 hektar, meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 33.331 hektar.

Namun, laporan pemerintah hingga September 2025 menyebutkan adanya penurunan deforestasi di beberapa provinsi yang terdampak banjir, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penurunan tutupan hutan ini memicu dampak langsung terhadap ekosistem dan bencana hidrometeorologi. Banyak daerah aliran sungai (DAS) kini masuk kategori kritis.

Sementara peran hutan primer sebagai penahan erosi, pengendali iklim lokal, dan habitat satwa endemik semakin melemah.

Para ahli lingkungan menegaskan bahwa, hilangnya hutan mengurangi kemampuan alami untuk menyerap air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor, terutama di dataran rendah.

Sejak 1990, Sumatera telah kehilangan lebih dari 7,5 juta hektar hutan primer, menyisakan hanya sekitar 12 juta hektar hutan alam, atau sekitar 25% dari total daratan pulau.

Kawasan penting seperti Batang Toru turut merasakan dampak signifikan, dengan penurunan tutupan hutan mencapai 21% dari luas DAS-nya pada periode 1990–2022.

Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan serta perlindungan kawasan kritis.

“Kita harus memastikan fungsi ekosistem tetap terjaga dan menahan laju konversi hutan yang dapat meningkatkan risiko bencana alam,” ujar seorang pejabat kementerian.

Para pakar lingkungan merekomendasikan langkah mitigasi seperti reboisasi di DAS kritis, pengawasan ketat terhadap ekspansi perkebunan, serta penerapan sistem peringatan dini banjir.

Tanpa intervensi serius, tekanan terhadap hutan Sumatera diprediksi akan terus meningkat, memperburuk krisis ekologis dan risiko bencana bagi masyarakat.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, menyisakan temuan mengejutkan.

Warga menemukan seekor gajah Sumatera mati di tumpukan kayu dan lumpur di Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu.

Lokasi penemuan berada di kawasan hutan yang hanya dapat dicapai dengan berjalan kaki selama hampir dua jam.

Menurut keterangan warga, sebagian tubuh gajah terbenam lumpur dan ditemukan dalam posisi kepala menghadap ke bawah.

“Gajahnya terseret arus banjir dan terjebak di tumpukan kayu hutan,” ujar Muhammad Ardi, warga yang ikut melakukan penyisiran.

Warga menduga gajah tersebut terbawa arus kuat dari kawasan hulu sungai karena sebelumnya tidak pernah ada satwa gajah yang berkeliaran di desa tersebut.

Banjir bandang membawa kayu, lumpur, dan material hutan sehingga diduga menjadi penyebab kematian satwa dilindungi itu.

Wakil Bupati Pidie Jaya, H. Tarmizi, mengatakan pihaknya masih menyelidiki apakah banjir bandang diperparah oleh kerusakan hutan di hulu, termasuk aktivitas penebangan liar.

“Kami akan memeriksa kondisi hutan di hulu sungai untuk menilai potensi risiko serupa ke depan,” ujarnya.

Ahli konservasi dari Forum Konservasi Gajah Sumatera, Dr. Lestari Widjaja, menilai kasus ini menunjukkan besarnya ancaman terhadap Gajah Sumatera, yang statusnya sudah rentan.

“Tidak hanya manusia dan infrastruktur yang perlu dilindungi dari bencana, tapi juga satwa liar. Gajah Sumatera menghadapi ancaman ganda dari kerusakan hutan dan bencana alam,” kata Dr. Lestari.

Penemuan bangkai gajah ini mempertegas pentingnya pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai secara berkelanjutan.

Upaya mitigasi bencana berbasis ekologi dinilai dapat meminimalkan dampak bagi warga sekaligus melindungi satwa liar di Aceh dan wilayah rawan bencana lainnya di Sumatera.(*)