JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana menilai perkembangan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan karakter bangsa.

Menurutnya, kemajuan digital tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak dibarengi dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat.

Hal itu disampaikan Maulana saat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Guru se-Provinsi Jambi yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia di Swiss-Belhotel Jambi, Sabtu 4 Juli 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Negara Menuju Indonesia Raya” itu dibuka langsung oleh Kepala BPIP RI, Yudian Wahyudi.

Acara turut diisi dengan penyerahan buku Pendidikan Pancasila kepada para peserta sebagai bahan pembelajaran di lingkungan pendidikan.

Dalam sambutannya, Maulana mengatakan tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini semakin kompleks akibat pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi.

Menurutnya, Pancasila harus tetap menjadi pedoman agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu menyaring berbagai pengaruh dari luar tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

“Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang maju secara teknologi, tetapi juga bangsa yang memiliki karakter yang kuat. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam menghadapi perkembangan zaman,” ujarnya.

Maulana juga mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan pembangunan di Kota Jambi. Ia menyebut semangat gotong royong yang terkandung dalam Pancasila menjadi salah satu landasan pelaksanaan Program Kampung Bahagia yang saat ini dijalankan Pemerintah Kota Jambi.

Menurutnya, konsep kota yang bahagia tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, saling menghargai, toleran, serta memiliki semangat kebersamaan.

“Kota yang bahagia adalah kota yang masyarakatnya hidup dalam persatuan, pemerintahnya melayani secara adil, serta generasi mudanya memiliki kreativitas dan integritas,” katanya.

Ia berharap para guru dan kepala sekolah dapat menjadi ujung tombak dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik sehingga mampu membentuk generasi yang berkarakter di tengah derasnya perkembangan teknologi.

Sementara itu, Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi menjelaskan Indonesia memiliki empat tonggak penting yang menjadi fondasi berdirinya bangsa, yakni Sumpah Pemuda 1928, lagu Indonesia Raya, Pancasila sebagai ideologi negara, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Menurut Yudian, empat peristiwa tersebut menjadi “mukjizat politik” yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa.

Ia mengatakan kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui dunia pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

BPIP bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga membagikan puluhan buku Pendidikan Pancasila yang akan menjadi referensi bagi guru, kepala sekolah, dan mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Melalui kegiatan tersebut, BPIP berharap para pendidik mampu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik sehingga lahir generasi yang berintegritas, cinta tanah air, serta siap menghadapi tantangan global tanpa meninggalkan identitas kebangsaan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana melontarkan peringatan keras kepada seluruh kepala sekolah, panitia penerimaan siswa baru, hingga jajaran Dinas Pendidikan Kota Jambi agar tidak bermain-main dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Dalam Sosialisasi SPMB Kota Jambi 2026 yang digelar di Aula Griya Mayang, Jumat 12 Juni 2026, Maulana menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik gratifikasi, pungutan liar, maupun dugaan jual beli kursi sekolah.

Bahkan, ia mengancam akan mencopot kepala sekolah maupun pihak terkait yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses penerimaan peserta didik baru.

“Saya tegaskan, jangan ada gratifikasi, jangan ada pungli, jangan ada permainan. Kalau ada yang terbukti melakukan itu, akan saya copot. Tidak perlu menunggu lama,” tegas Maulana di hadapan para kepala sekolah dan jajaran pendidikan.

Menurutnya, seluruh mekanisme penerimaan siswa baru telah diatur secara jelas dan terbuka melalui petunjuk teknis yang berlaku.

Karena itu, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk memanfaatkan momentum penerimaan murid baru demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Ia juga meminta masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proses SPMB dan tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan.

“Kalau ada laporan ke saya terkait jual beli kursi sekolah, sertakan bukti. Tidak perlu menunggu proses yang berlarut-larut, jika terbukti akan langsung kami tindak dan kami ganti yang bersangkutan,” ujarnya.

Maulana menegaskan penerimaan murid baru harus menjadi ruang yang bersih dari intervensi, titipan, maupun transaksi yang merugikan hak peserta didik lain.

Menurutnya, seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Jangan sampai hak anak-anak mendapatkan pendidikan dirusak oleh kepentingan tertentu. Semua harus berjalan transparan, objektif, dan sesuai aturan,” katanya.

Untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai regulasi, Pemerintah Kota Jambi turut melibatkan berbagai lembaga pengawas, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Inspektorat, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi, hingga Komisi Informasi.

Langkah tersebut dilakukan guna memperkuat pengawasan dan menutup ruang terjadinya penyimpangan selama proses penerimaan siswa baru berlangsung.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Sugiyono mengatakan seluruh sekolah telah diberikan pemahaman terkait petunjuk teknis pelaksanaan SPMB 2026.

Ia memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa baru akan dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau masyarakat.

“Kami ingin memastikan proses penerimaan murid baru berlangsung transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari praktik gratifikasi maupun kepentingan tertentu,” kata Sugiyono.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan unsur pengawas.

Pemerintah Kota Jambi berharap langkah pengawasan yang diperketat serta peringatan tegas dari Wali Kota dapat mencegah munculnya praktik jual beli kursi maupun pungutan liar.

Sehingga pelaksanaan SPMB 2026 berjalan adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala MTs Labor, Amirul Mukminin, memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi mengenai dugaan adanya siswa yang tidak diperbolehkan mengikuti ujian karena persoalan administrasi SPP.

Ia menegaskan bahwa seluruh siswa kelas IX tetap mengikuti ujian sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, tanpa ada satu pun yang tertinggal.

“Semua siswa kelas IX sudah mengikuti ujian. Tidak ada yang kami larang atau tidak diikutkan dalam ujian,” ujar Amirul Mukminin.

Menurutnya, isu yang berkembang di masyarakat terjadi akibat miskomunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa dalam proses komunikasi sebelumnya.

Ia menyebut situasi tersebut sempat menimbulkan kesalahpahaman, namun sudah diluruskan melalui pertemuan bersama pihak terkait.

“Mungkin saat pertemuan sebelumnya suasananya kurang kondusif sehingga terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Namun semuanya sudah selesai,” jelasnya.

Klarifikasi ini juga sekaligus merespons perhatian dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi, Fahrul Ilmi, yang sebelumnya menyoroti isu tersebut dan menegaskan pentingnya hak pendidikan siswa.

Pihak sekolah memastikan bahwa proses belajar dan pelaksanaan ujian tetap berjalan normal tanpa kendala, dengan total 15 mata pelajaran yang diujikan kepada siswa kelas IX.

Amirul Mukminin menegaskan bahwa MTs Labor selalu berkomitmen menjaga hak pendidikan seluruh siswa tanpa diskriminasi.

“Kami pastikan tidak ada siswa yang dirugikan. Semua berjalan sesuai prosedur dan hak pendidikan tetap kami utamakan,” tambahnya.

Dengan klarifikasi ini, pihak sekolah berharap tidak ada lagi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait pelaksanaan ujian di MTs Labor.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mempertegas komitmen menolak intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) di lingkungan pendidikan.

Upaya tersebut diperkuat melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan pengawas dan kepala sekolah jenjang SMA, SMK, serta SLB se-Provinsi Jambi.

Kegiatan sosialisasi Tolak IRET ini dilaksanakan di Aula Lantai III Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Senin (2/2/2026).

Acara tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M Umar, Kepala Bidang SMK Harmonis, Staf Ahli II Pemerintah Provinsi Jambi Mukhtamar, Direktur Intelijen Densus 88 AT Polri, serta para pengawas dan kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, M Umar, SE, MM, mengungkapkan keprihatinannya terhadap adanya indikasi sebagian peserta didik yang mulai terpapar paham intoleransi dan radikalisme.

Menurutnya, kondisi ini menjadi sinyal peringatan bagi dunia pendidikan untuk segera melakukan langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan.

“Ini tidak bisa dianggap hal sepele. Sekolah harus benar-benar menjadi ruang yang aman bagi peserta didik dari pengaruh paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan,” ujar Umar.

Ia menekankan bahwa pengawas dan kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam menjaga lingkungan satuan pendidikan tetap kondusif.

Deteksi dini, menurutnya, menjadi kunci utama agar paham-paham menyimpang tidak berkembang dan menyusup ke kehidupan sekolah.

“Pengawasan harus diperkuat. Jika ada indikasi sejak awal, harus segera ditindaklanjuti agar tidak meluas,” tegasnya.

Selain itu, Umar juga mendorong Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) di setiap jenjang pendidikan agar aktif mengimplementasikan hasil sosialisasi.

Ia menilai guru Bimbingan dan Konseling (BK) memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam pendampingan serta pemantauan perilaku peserta didik.

Sementara itu, Staf Ahli II Pemerintah Provinsi Jambi, Mukhtamar, menilai pencegahan radikalisme di lingkungan sekolah bukan perkara mudah, terutama di tengah derasnya arus informasi digital.

“Penggunaan telepon genggam oleh siswa perlu mendapat perhatian serius. Pengawasan harus diperkuat agar paham-paham menyimpang tidak masuk melalui media digital,” ujarnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Provinsi Jambi berharap seluruh satuan pendidikan semakin waspada, solid, dan konsisten menjaga sekolah sebagai ruang yang aman, inklusif, serta bebas dari pengaruh intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.(*)