JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Bela negara tidak selalu diwujudkan melalui aktivitas pertahanan secara fisik.

Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya penyebaran hoaks, kemampuan menjaga ruang publik melalui informasi yang akurat juga dinilai menjadi bagian penting dari upaya bela negara.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Workshop Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Tingkat Provinsi Jambi 2026 yang digelar Kementerian Pertahanan RI melalui Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) di BW Luxury Hotel Jambi, Kamis 20 Agustus 2026.

PWI Kota Jambi turut mengirimkan sejumlah anggotanya dalam kegiatan yang mengangkat tema “Internalisasi Nilai Dasar Bela Negara sebagai Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut.

Ketua PWI Kota Jambi Irwansyah menilai keterlibatan organisasi profesi, termasuk organisasi kewartawanan, penting dalam agenda pembinaan kesadaran bela negara.

Menurutnya, wartawan memiliki posisi strategis karena berada di bagian penting dalam rantai produksi dan distribusi informasi kepada masyarakat.

“Hal ini penting karena wartawan sebagai bagian penting produsen informasi sehingga penting pemahaman bela negara untuk menghasilkan jurnalisme yang cinta kebangsaan dan persatuan,” ujar Irwansyah dalam pernyataan resminya.

Dalam wawancara bersama Kompas TV dan Penerangan Korem 042 Garuda Putih, Irwansyah yang diwakili Sekretaris PWI Kota Jambi Andri Brilliant kembali menekankan pentingnya literasi informasi dalam konteks bela negara.

Andri mengatakan, perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah memperoleh sekaligus menyebarkan informasi.

Kondisi tersebut membuat pers memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memastikan informasi yang beredar tidak justru menjadi sumber perpecahan.

“PWI Kota Jambi berkomitmen penuh menjadikan karya jurnalistik sebagai instrumen pemersatu bangsa, bukan pemecah belah. Memerangi hoaks dan mencerdaskan publik adalah cara kami membela negara!” tegas Andri.

Menurutnya, wartawan tidak hanya dituntut mampu menghasilkan berita, tetapi juga harus memahami dampak informasi yang diproduksi terhadap masyarakat.

Dengan perspektif tersebut, nilai-nilai bela negara dapat diterapkan dalam pekerjaan jurnalistik melalui penyajian informasi yang bertanggung jawab, menjaga persatuan, serta membantu masyarakat membedakan informasi yang benar dan menyesatkan.

Workshop PKBN tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sikap mental dan karakter warga negara sekaligus memperkuat kesadaran bela negara di tengah ancaman yang dinilai semakin kompleks dan multidimensi.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan RI Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema, S.Sos., yang dibacakan Kepala Pusat Bela Negara Bacadnas Kemhan Brigadir Jenderal TNI Parluhutan Marpaung, S.IP., M.Han., menegaskan bahwa bela negara bukan semata-mata tanggung jawab Kementerian Pertahanan dan TNI.

Menurutnya, kesadaran bela negara merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah hingga seluruh komponen masyarakat.

“Workshop ini diharapkan mampu menanamkan nilai dasar bela negara, mendorong peserta untuk menyebarluaskannya kepada masyarakat, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai bidang dan profesi masing-masing,” demikian sambutan tersebut.

Peserta juga didorong menjadi agen perubahan sekaligus contoh dalam menerapkan nilai-nilai bela negara di lingkungan masing-masing.

Workshop tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan komunitas.

Unsur yang hadir antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Dari PWI Kota Jambi, peserta dipimpin Wakil Ketua M. Hafiz Alatas. Sejumlah pengurus dan anggota yang hadir antara lain Sekretaris Andri Brilliant, Wasek Ali Ahmadi, Bidang Organisasi Rizal Zebua, Bidang Pendataan Hendra, serta Bidang Hukum Bakhtiar.

Turut hadir anggota PWI Kota Jambi lainnya, yakni Paramon, Ados, Ibad, Rio, Rudi dan Marlina.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Pertahanan, Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat.

Bagi kalangan pers, pesan yang dibawa dari forum tersebut menjadi semakin relevan di tengah tantangan informasi digital: bela negara tidak hanya berbicara mengenai pertahanan wilayah.

Tetapi juga bagaimana setiap profesi menjalankan perannya untuk menjaga ketahanan sosial, persatuan dan kualitas informasi publik.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID –  Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penghapusan utang bagi petani di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam.

Langkah ini terutama menyasar Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini menjadi beban finansial petani, sekaligus menjadi bentuk respons pemerintah dalam meredam dampak ekonomi akibat banjir, longsor, dan kerusakan lahan pertanian.

Prabowo menegaskan bahwa, keputusan ini diambil karena situasi yang dihadapi petani merupakan keadaan darurat yang tidak dapat dihindari.

“Utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, kita akan hapus. Jadi petani jangan khawatir tidak bisa mengembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tetapi keadaan terpaksa,” ujar Prabowo.

Selain penghapusan utang, pemerintah juga menyiapkan program rehabilitasi lahan pertanian, termasuk perbaikan sawah, jaringan irigasi, serta infrastruktur penunjang lainnya.

Upaya ini bertujuan agar petani bisa kembali berproduksi dan memulihkan ketahanan pangan di wilayah terdampak.

Kebijakan tersebut disambut positif oleh para petani. Banyak di antara mereka yang sebelumnya khawatir tidak mampu membayar utang karena lahan rusak kini merasa terbantu dan lebih optimistis menghadapi masa pemulihan.

Pemerintah turut memastikan bahwa distribusi pangan dari wilayah lain tetap berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama proses perbaikan.

Namun, kebijakan ini juga menuai perhatian. Sejumlah aktivis lingkungan menilai pemerintah perlu memperbaiki tata kelola hutan dan lahan.

Mereka menyoroti dugaan deforestasi dan izin pemanfaatan hutan yang dinilai longgar sehingga memperparah dampak bencana di beberapa wilayah Sumatera.

Para ahli menilai, pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan langkah penting untuk mencegah bencana serupa di masa mendatang.

Melalui kebijakan penghapusan utang ini, pemerintah berharap petani dapat pulih secara ekonomi dan kembali meningkatkan produktivitas pertanian.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada petani yang rentan terhadap risiko bencana alam.(*)