JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jambi terus memperkuat kualitas pelayanan transportasi melalui pembenahan menyeluruh di Terminal Tipe A Alam Barajo.

Berbagai peningkatan fasilitas dan penataan kawasan kini menjadikan terminal tersebut lebih representatif sebagai pusat pelayanan transportasi sekaligus dipersiapkan menjadi Business Terminal yang mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Upaya tersebut mendapat perhatian dalam kunjungan kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI ke Kantor BPTD Kelas II Jambi dan Terminal Tipe A Alam Barajo, Kamis 23 Juli 2026.

Kepala BPTD Kelas II Jambi, Benny Nurdin Yusuf, mengatakan pembenahan terminal merupakan bagian dari komitmen menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, modern, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, berbagai fasilitas pendukung telah ditingkatkan, mulai dari pemasangan CCTV, penambahan penerangan kawasan, penataan ruang pelayanan, hingga pembenahan lingkungan terminal sehingga pengguna jasa kini dapat menikmati fasilitas yang lebih baik.

“Pembenahan Terminal Alam Barajo merupakan hasil sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kota Jambi. Kami ingin terminal ini menjadi wajah pelayanan transportasi darat di Provinsi Jambi yang bersih, aman, nyaman, dan semakin diminati masyarakat,” ujar Benny.

Selain pembenahan terminal, BPTD juga terus meningkatkan pembangunan perlengkapan jalan di Provinsi Jambi.

Benny mengungkapkan, hingga saat ini pemenuhan perlengkapan jalan telah mencapai sekitar 61,4 persen dari total kebutuhan.

Pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, hingga penerangan jalan umum terus dilakukan, termasuk memberikan dukungan teknis kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan prioritas tambahan pembangunan perlengkapan jalan, terutama menuju kawasan wisata Kerinci yang dinilai masih membutuhkan peningkatan infrastruktur keselamatan lalu lintas.

“Kami berharap dukungan Kementerian Perhubungan untuk penambahan rambu, marka jalan, dan penerangan menuju kawasan wisata Kerinci agar akses transportasi semakin aman dan nyaman,” katanya.

Sementara itu, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Toni Tauladan, mengapresiasi berbagai pembenahan yang dilakukan BPTD Kelas II Jambi.

Menurutnya, pengembangan terminal saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada pelayanan penumpang, tetapi juga diarahkan menjadi Business Terminal, yaitu kawasan yang mampu mengintegrasikan layanan transportasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Terminal ke depan harus menjadi pusat aktivitas yang produktif. Selain melayani penumpang, terminal juga harus mampu menghadirkan ruang usaha, fasilitas publik, dan kawasan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Toni juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Jambi yang telah menyediakan lahan tambahan untuk pengembangan Terminal Alam Barajo beserta fasilitas pendukungnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jambi yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Ariansyah, turut memberikan apresiasi atas berbagai pembenahan yang dilakukan BPTD Kelas II Jambi.

Menurutnya, kondisi Terminal Alam Barajo kini mengalami perubahan signifikan dibanding beberapa tahun lalu dan telah menjadi salah satu terminal dengan fasilitas yang semakin lengkap serta nyaman bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi kinerja BPTD Kelas II Jambi yang terus melakukan pembenahan sehingga Terminal Alam Barajo kini semakin representatif sebagai pusat pelayanan transportasi darat di Provinsi Jambi,” kata Ariansyah.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPTD Kelas II Jambi, pengembangan Terminal Alam Barajo diharapkan terus berlanjut sehingga mampu menjadi simpul transportasi modern yang mendukung konektivitas, pelayanan publik, sekaligus pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi mendorong dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pengembangan transportasi modern dan ramah lingkungan di daerah.

Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jambi dan Terminal Tipe A Alam Barajo, Kamis 23 Juli 2026.

Gubernur Jambi Al Haris yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Ariansyah, mengatakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi sekaligus mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Provinsi Jambi.

Menurut Ariansyah, Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen menjadikan terminal sebagai simpul utama transportasi yang aman, nyaman, modern, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami mengapresiasi berbagai pembenahan yang dilakukan BPTD Kelas II Jambi. Saat ini Terminal Tipe A Alam Barajo jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Fasilitas semakin lengkap, kawasan lebih tertata, bersih, nyaman, dan representatif sebagai pusat pelayanan transportasi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kota Jambi yang telah menghadirkan layanan bus listrik gratis sebagai bagian dari inovasi transportasi publik ramah lingkungan.

Menurutnya, kehadiran angkutan berbasis listrik menjadi langkah nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus mengurangi emisi karbon di sektor transportasi.

Karena itu, Ariansyah berharap kunjungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan infrastruktur kendaraan listrik, termasuk penyediaan fasilitas pendukung serta peningkatan layanan transportasi publik di Provinsi Jambi.

“Kami berharap sinergi ini terus diperkuat sehingga masyarakat semakin terdorong menggunakan transportasi umum yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Toni Tauladan, menegaskan pembangunan terminal saat ini tidak lagi hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga diarahkan menjadi pusat aktivitas ekonomi melalui konsep Business Terminal.

Menurutnya, terminal modern harus mampu menjadi kawasan terpadu yang menghadirkan ruang usaha, fasilitas publik, area komersial hingga ruang aktivitas masyarakat sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Kami ingin terminal tidak hanya menjadi tempat naik turun penumpang, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.

Toni juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jambi yang telah mendukung pengembangan Terminal Alam Barajo melalui penyediaan lahan tambahan untuk pembangunan fasilitas penunjang.

Di sisi lain, Kepala BPTD Kelas II Jambi Benny Nurdin Yusuf menjelaskan berbagai peningkatan fasilitas telah dilakukan di Terminal Alam Barajo, mulai dari pemasangan CCTV, penerangan kawasan, ruang pelayanan, hingga penataan lingkungan terminal.

Selain itu, pihaknya terus meningkatkan penyediaan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan penerangan jalan umum, termasuk mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur menuju kawasan wisata Kerinci.

Menurut Benny, sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kota Jambi menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman, nyaman, dan berdaya saing.

Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan pengembangan sektor transportasi di Provinsi Jambi semakin cepat, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan transportasi yang modern dan berkelanjutan.(*)

MUARBAUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembukaan rute penerbangan Jakarta–Muara Bungo oleh Batik Air menjadi tonggak penting bagi peningkatan konektivitas wilayah barat Provinsi Jambi.

Kehadiran maskapai tersebut diyakini tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang investasi, perdagangan, hingga pengembangan sektor pariwisata.

Gubernur Jambi Al Haris hadir langsung dalam seremoni pendaratan dan penerbangan perdana Batik Air di Bandara Muara Bungo, Senin 15 Juni 2026.

Momen tersebut disambut antusias oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat yang selama ini menantikan akses transportasi udara yang lebih mudah menuju wilayah barat Jambi.

Dalam sambutannya, Al Haris menyebut pembukaan rute tersebut sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang selama ini menginginkan akses transportasi yang lebih cepat dan efisien.

Menurutnya, wilayah barat Jambi memiliki jumlah penduduk yang besar dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi yang memadai.

“Kehadiran penerbangan ini bukan hanya soal akses perjalanan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong pemerataan pembangunan antara wilayah timur dan barat Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.

Gubernur juga mengungkapkan sejumlah rencana pengembangan Bandara Muara Bungo.

Selain pembangunan terminal VIP dan ruang pertemuan, pemerintah juga tengah mendorong realisasi pembangunan taxiway yang telah mendapat perhatian dari Kementerian Perhubungan.

Menurut Al Haris, ketersediaan lahan yang cukup luas menjadi modal penting untuk mendukung ekspansi fasilitas bandara pada masa mendatang.

Ia menegaskan pembangunan di Jambi tidak boleh hanya terpusat di Kota Jambi. Pemerintah Provinsi terus melakukan berbagai upaya agar perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah barat semakin besar, termasuk melalui koordinasi dengan kementerian terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Al Haris juga kembali menyuarakan dukungan terhadap usulan Kabupaten Bungo sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

. Status tersebut dinilai akan membuka peluang lebih besar bagi daerah untuk memperoleh program pembangunan strategis dari pemerintah pusat.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah mengusulkan peningkatan status Bandara Sultan Thaha menjadi bandara internasional.

Usulan itu didasarkan pada tingginya potensi mobilitas masyarakat, termasuk mahasiswa asing dan jamaah umrah asal Jambi yang terus meningkat setiap tahun.

Sementara itu, Bupati Bungo Dedi Putra mengatakan keberadaan Bandara Muara Bungo merupakan hasil perjuangan panjang yang dimulai sejak masa kepemimpinan mantan Bupati Bungo Zulfikar Ahmad.

Menurutnya, bandara tersebut kini menjadi aset strategis yang tidak hanya melayani masyarakat Kabupaten Bungo, tetapi juga sejumlah daerah di wilayah barat Jambi hingga Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

“Bandara Muara Bungo berada di kawasan yang sangat strategis karena dikelilingi beberapa kabupaten. Kehadiran Batik Air akan memberikan manfaat besar terhadap mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kawasan,” katanya.

Dedi berharap seluruh pemerintah daerah di sekitar wilayah pelayanan bandara dapat memberikan dukungan agar operasional penerbangan berjalan berkelanjutan dan jumlah penumpang terus meningkat.

Dukungan juga datang dari Kementerian Perhubungan. Melalui perwakilannya, Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Endah Purnama Sari menyampaikan apresiasi atas terwujudnya pembukaan rute Jakarta–Muara Bungo.

Menurutnya, konektivitas udara memiliki peran penting dalam mempercepat arus investasi, perdagangan, pariwisata, dan mobilitas masyarakat antarwilayah.

Kabupaten Bungo dinilai memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang wilayah barat Jambi yang menghubungkan berbagai daerah seperti Merangin, Kerinci, Sungai Penuh, Tebo, Solok Selatan hingga Dharmasraya.

Di sisi lain, Direktur Utama Batik Air Danel Putu Kunciro mengungkapkan optimisme terhadap prospek rute baru tersebut.

Pada penerbangan perdana, pesawat Batik Air tercatat mengangkut 139 penumpang.

Pihak maskapai menilai potensi ekonomi wilayah Muara Bungo cukup besar, didukung sektor perkebunan sawit, pertambangan emas, batu bara, serta potensi wisata yang terus berkembang.

“Kami optimistis tingkat keterisian penumpang dapat mencapai lebih dari 125 orang per hari,” ujarnya.

Meski demikian, Batik Air juga menyoroti perlunya peningkatan sejumlah fasilitas pendukung di bandara, termasuk sistem penanganan bagasi dan layanan operasional lainnya agar konektivitas dapat berjalan lebih optimal.

Dengan dibukanya rute Jakarta–Muara Bungo, harapan baru pun muncul bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah barat Jambi.

Akses yang semakin mudah diyakini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Muara Bungo sebagai salah satu pusat aktivitas strategis di Pulau Sumatera.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) terus memperkuat komitmen dalam menekan pelanggaran kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL) di seluruh ruas jalan tol yang dikelolanya.

Langkah ini menjadi bagian dari dukungan perusahaan terhadap kebijakan pemerintah menuju Road Map Zero ODOL 2027, yang menargetkan Indonesia bebas kendaraan bermuatan berlebih dalam dua tahun ke depan.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, penanganan ODOL tak bisa lagi ditunda karena telah menimbulkan dampak serius di berbagai aspek, mulai dari tingginya angka kecelakaan lalu lintas, kerusakan jalan, hingga meningkatnya biaya logistik nasional.

“Rencana Aksi Nasional ODOL 2025–2029 kini sedang disusun untuk memperkuat langkah bersama antara pemerintah, operator jalan tol, dan dunia usaha,” ujar Aan, dikutip dari Kompas.com (15/10).

Kendaraan bermuatan dan berdimensi berlebih menimbulkan risiko tinggi bagi pengguna jalan.

Kendaraan ODOL sulit dikendalikan, memiliki jarak pengereman panjang, dan rentan terguling di kecepatan tinggi.

Selain membahayakan pengguna lain, kondisi ini juga mempercepat kerusakan struktur jalan tol hingga lima kali lipat dari usia rancangannya.

Data Jasa Raharja mencatat, jumlah kecelakaan yang melibatkan truk pada April 2025 menurun 22,38 persen dibanding bulan sebelumnya.

Penurunan ini sejalan dengan kebijakan pembatasan angkutan barang bersumbu tiga ke atas selama periode Lebaran.

Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menegaskan bahwa perusahaan akan menindak kendaraan ODOL secara tegas dan berkelanjutan.

“Jalan tol dibangun untuk kenyamanan dan keselamatan bersama. Kendaraan yang melebihi batas muatan membahayakan pengguna lain dan merusak infrastruktur,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Hutama Karya memasang Weigh-In-Motion (WIM) yang terintegrasi dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di beberapa ruas tol, antara lain Tol Terbanggi Besar–Kayu Agung, Tol Palembang–Indralaya, Tol Pekanbaru–Dumai, Tol XIII Koto Kampar, dan Tol Binjai.

Teknologi ini memungkinkan petugas mendeteksi pelanggaran muatan secara otomatis dan real-time, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jalan Tol.

Selama tahap sosialisasi, kendaraan ODOL yang terdeteksi akan diputar balik sebagai bentuk edukasi dan pencegahan.

“Kami juga terus melakukan sosialisasi masif melalui media konvensional, digital, dan radio agar kesadaran masyarakat terhadap bahaya ODOL meningkat,” tambah Mardiansyah.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, praktik ODOL memperlemah efisiensi logistik nasional karena mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan biaya perawatan.

“Kendaraan ODOL membuat biaya logistik Indonesia lebih tinggi dan menurunkan daya saing di kawasan ASEAN,” tegas Djoko.

Hutama Karya mengajak seluruh pengguna jalan untuk patuh terhadap batas muatan dan dimensi kendaraan.

“Mari bersama wujudkan jalan tol yang aman, nyaman, dan bebas ODOL. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama,” tutup Mardiansyah.(*)