JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra, termasuk Provinsi Jambi, mendapat sorotan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi.

Ketua YLKI Jambi, Ibun Kholdun, menilai gangguan listrik yang kembali terjadi menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kesiapan sistem kelistrikan PLN dalam menghadapi kondisi darurat maupun gangguan teknis.

Menurutnya, apabila blackout dipicu faktor alam atau cuaca ekstrem, hal tersebut memang sulit dihindari.

Namun, PLN sebagai perusahaan penyedia listrik nasional dinilai harus memiliki langkah antisipasi dan sistem cadangan yang lebih matang.

“Kalau memang karena faktor alam tentu tidak ada yang bisa mengelak. Tetapi yang menjadi perhatian kami adalah kesiapan PLN menghadapi kondisi seperti ini, karena blackout bukan hanya sekali atau dua kali terjadi,” ujar Ibun, Sabtu (23/5/2026).

Ia mencontohkan, masyarakat maupun pelaku usaha kecil biasanya telah menyiapkan langkah darurat seperti penggunaan genset ketika terjadi pemadaman listrik.

Karena itu, menurutnya, PLN seharusnya memiliki sistem mitigasi yang jauh lebih siap dibandingkan masyarakat umum.

“Kalau di rumah saja ketika listrik padam orang menyiapkan genset, maka PLN yang merupakan perusahaan besar tentu harus lebih siap menghadapi blackout ataupun gangguan teknis lainnya,” katanya.

Ibun menilai dampak pemadaman listrik massal sangat dirasakan masyarakat, terutama pelaku UMKM yang menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik.

Selain menghambat kegiatan ekonomi, blackout juga disebut mengganggu pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor.

“Yang dirugikan tentu masyarakat dan UMKM. Aktivitas terganggu, pelayanan juga ikut terdampak akibat pemadaman listrik ini,” tambahnya.

YLKI Jambi pun meminta PLN tidak hanya fokus pada pemulihan sementara, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh agar gangguan serupa tidak terus terulang.

“PLN harus belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Jangan hanya diam saja, tetapi harus ada evaluasi dan perbaikan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tutupnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyebut blackout di sejumlah wilayah Sumatra dipicu gangguan transmisi akibat cuaca buruk yang berdampak pada sistem interkoneksi kelistrikan Sumatra.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyebut blackout di sejumlah wilayah Sumatra dipicu gangguan transmisi akibat cuaca ekstrem yang berdampak pada sistem interkoneksi listrik Sumatra.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik yang memengaruhi aktivitas warga dan sektor ekonomi di berbagai daerah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatra, khususnya di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi,” ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual.

PLN mengungkapkan gangguan awal berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi yang diduga terdampak cuaca ekstrem hingga keluar dari sistem interkoneksi Sumatra.

Akibatnya, sistem kelistrikan mengalami ketidakseimbangan. Sejumlah wilayah mengalami kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang menyebabkan frekuensi dan tegangan meningkat drastis sehingga beberapa pembangkit otomatis keluar dari sistem.

Di sisi lain, beberapa wilayah lain mengalami kekurangan daya hingga menyebabkan pembangkit ikut terlepas dari jaringan.

PLN menyebut kondisi tersebut memicu efek domino yang menyebabkan gangguan meluas ke berbagai provinsi di Sumatra.

“Gangguan ini cukup luas karena sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung satu sama lain,” jelas Darmawan.

Setelah gangguan terjadi, PLN langsung melakukan pemeriksaan terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan kerusakan fisik berat seperti tower transmisi roboh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Provinsi Jambi, Ansori Hasan, meminta pemerintah bersama PT PLN (Persero) segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait gangguan kelistrikan yang menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra.

Menurut Ansori, langkah cepat perlu dilakukan agar dampak pemadaman listrik massal terhadap masyarakat tidak semakin meluas.

Ia juga mendorong pemerintah menetapkan status tanggap darurat kelistrikan sebagai upaya percepatan penanganan gangguan listrik di Sumatra.

“Mengaktifkan tanggap darurat penting agar dampaknya tidak semakin parah. Status darurat kelistrikan melalui PLN dan Kementerian ESDM bisa menjadi dasar pengerahan sumber daya nasional,” kata Ansori, Sabtu (23/5/2026).

Ansori meminta pasokan listrik diprioritaskan untuk objek vital seperti rumah sakit, bandara, pusat data, kantor pemerintahan, hingga fasilitas air bersih agar pelayanan publik tetap berjalan normal.

Selain itu, ia juga mendorong PLN membuka posko darurat dan hotline pengaduan guna mempercepat koordinasi dengan masyarakat selama proses pemulihan berlangsung.

Tak hanya kepada pemerintah, Ansori juga mengimbau masyarakat dan kalangan industri untuk sementara mengurangi penggunaan listrik demi menjaga stabilitas sistem kelistrikan.

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM perlu melakukan audit menyeluruh guna memastikan penyebab utama blackout yang terjadi di Sumatra.

“Apakah karena gangguan transmisi SUTET, defisit pembangkit, serangan siber, atau cuaca ekstrem, semuanya harus diaudit,” ujarnya.

Ia juga meminta adanya penguatan jaringan transmisi, penambahan gardu cadangan, hingga pembangunan interkoneksi antarwilayah agar sistem kelistrikan nasional menjadi lebih andal dan tidak mudah terganggu.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyebut blackout di sejumlah wilayah Sumatra dipicu gangguan transmisi akibat cuaca ekstrem yang berdampak pada sistem interkoneksi listrik Sumatra.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik yang memengaruhi aktivitas warga dan sektor ekonomi di berbagai daerah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatra, khususnya di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi,” ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual.

PLN mengungkapkan gangguan awal berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi yang diduga terdampak cuaca ekstrem hingga keluar dari sistem interkoneksi Sumatra.

Akibatnya, sistem kelistrikan mengalami ketidakseimbangan.

Sejumlah wilayah mengalami kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang menyebabkan frekuensi dan tegangan meningkat drastis sehingga beberapa pembangkit otomatis keluar dari sistem.

Di sisi lain, beberapa wilayah lain mengalami kekurangan daya hingga menyebabkan pembangkit ikut terlepas dari jaringan.

PLN menyebut kondisi tersebut memicu efek domino yang menyebabkan gangguan meluas ke berbagai provinsi di Sumatra.

“Gangguan ini cukup luas karena sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung satu sama lain,” jelas Darmawan.

Setelah gangguan terjadi, PLN langsung melakukan pemeriksaan terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan kerusakan fisik berat seperti tower transmisi roboh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) pada Jumat malam (22/5/2026) menuai kritik dari berbagai pihak.

Pengamat publik Nasroel Yasir menilai PT PLN (Persero) gagal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap gangguan serupa yang sebelumnya pernah terjadi.

Menurut Nasroel, blackout yang kembali meluas hingga lintas provinsi menunjukkan lemahnya sistem antisipasi dan pembelajaran di tubuh PLN.

“Perlu dipertanyakan pejabat-pejabat PLN sekarang, kenapa tidak belajar dari kejadian sebelumnya. Masih juga tidak bisa bekerja dengan baik,” ujar Nasroel, Sabtu (23/5/2026).

Ia menegaskan bahwa persoalan blackout bukan pertama kali terjadi dalam sistem kelistrikan nasional.

Karena itu, PLN seharusnya sudah memiliki langkah mitigasi agar gangguan serupa tidak kembali terulang.

“Harusnya belajar dari kejadian sebelumnya, di mana letak kesalahannya dan bagaimana mengantisipasinya agar tidak terjadi lagi,” katanya.

Nasroel juga menyoroti semakin kompleksnya sistem kelistrikan nasional seiring bertambahnya jumlah pembangkit listrik.

Namun menurutnya, peningkatan infrastruktur tersebut tidak diimbangi dengan kualitas pengelolaan dan kesiapan sumber daya manusia.

“Sekarang ini semakin banyak pembangkit, semakin banyak pula masalah yang tidak tertangani,” ujarnya.

Bahkan, ia menilai persoalan blackout tidak terlepas dari penempatan pejabat yang dianggap tidak tepat di jajaran direksi PLN.

“Ini akibat orang-orang yang salah dipaksa menjadi direksi PLN,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik yang berdampak luas terhadap aktivitas warga dan sektor ekonomi di berbagai daerah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatra, khususnya di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi,” ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual, Sabtu (23/5/2026).

PLN mengungkapkan, indikasi awal gangguan berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi.

Kondisi cuaca ekstrem diduga menjadi pemicu terganggunya jaringan tersebut hingga akhirnya keluar dari sistem interkoneksi kelistrikan Sumatra.

Akibat gangguan itu, sistem kelistrikan mengalami ketidakseimbangan.

Beberapa wilayah mengalami kelebihan pasokan atau oversupply sehingga frekuensi dan tegangan listrik meningkat drastis.

Kondisi tersebut memicu sejumlah pembangkit otomatis keluar dari sistem untuk menghindari kerusakan.

Sementara itu, wilayah lain justru mengalami kekurangan daya yang menyebabkan frekuensi dan tegangan turun.

Dampaknya, pembangkit di daerah tersebut juga ikut terlepas dari jaringan.

PLN menyebut kondisi ini memicu efek domino yang menyebabkan gangguan meluas hingga ke berbagai provinsi di Sumatra.

“Gangguan ini cukup luas karena sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung satu sama lain,” jelas Darmawan.

Usai gangguan terjadi, PLN langsung melakukan pemeriksaan terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan kerusakan fisik berat seperti tower transmisi roboh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Komisi VII DPR RI dari Dapil Jambi, Syarif Fasha, menegaskan bahwa Jaminan Reklamasi (Jamrek) adalah dokumen wajib yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan tambang sebagai syarat utama penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

“Jamrek itu syarat mutlak. Tanpa Jamrek, RKAB seharusnya tidak bisa diterbitkan,” tegas Fasha belum lama ini.

Fasha mencurigai adanya potensi kecurangan dalam proses penerbitan izin tambang jika ditemukan perusahaan yang tak memiliki Jamrek namun telah beroperasi.

“Jika tidak ada Jamrek, bisa jadi ada permainan dalam proses penerbitan RKAB dan aktivitas tambangnya. Ini yang harus jadi perhatian kita bersama,” ujar Fasha.

Ia juga meminta Inspektur Tambang sebagai perpanjangan tangan Kementerian ESDM di daerah agar menjalankan fungsi pengawasan sesuai regulasi dan tidak menutup mata atas pelanggaran yang terjadi.

“Inspektur tambang harus tegas. Jangan seolah tidak tahu, apalagi diam saat melihat pelanggaran,” tambahnya.

Saat Kunjungan Kerja Reses (Kunker) Komisi VII ke Provinsi Jambi pada 20 Juni 2025, Fasha menemukan bahwa banyak perusahaan tambang di Jambi yang belum menyerahkan Jamrek, namun sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Ini jelas bertentangan dengan aturan. Seharusnya Jamrek dulu, baru IUP. Ini akan kami tindak lanjuti lebih dalam,” tegasnya.

Fasha menilai bahwa tidak adanya Jamrek bisa berdampak buruk pada lingkungan dan menjadi kejahatan lingkungan hidup, karena dampaknya bisa berlangsung dalam jangka panjang, hingga 10 sampai 20 tahun ke depan.

“Dampak lingkungan jangan dianggap remeh. Ini masalah serius, bisa masuk ranah pidana jika ada kerusakan lingkungan yang disengaja,” pungkasnya.

Dalam Kunker tersebut, DPR RI juga mengundang sejumlah perusahaan tambang besar yang beroperasi di Jambi, antara lain PT Bumi Bara Makmur Mandiri, PT Batu Hitam Sukses, PT Global Indo Alam Lestari, serta perusahaan lain yang juga menjadi perhatian Kementerian ESDM.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly (KFA), terus memperjuangkan peningkatan layanan energi bagi masyarakat. Pada Senin (13/1/2025), ia bersama rombongan DPRD Kota Jambi melakukan kunjungan kerja ke anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Drs. H. Cek Endra, di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta.

Dalam pertemuan ini, Kemas Faried menyampaikan usulan penambahan kuota jaringan gas (jargas) di Kota Jambi tahun 2025, yang sebelumnya telah dikomunikasikan dengan Kementerian ESDM. “Kami ingin memastikan jargas dapat lebih luas dimanfaatkan masyarakat Kota Jambi, sehingga kebutuhan energi bersih semakin terpenuhi,” ujar Kemas Faried.

Turut mendampingi dalam pertemuan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Jefrizen, serta anggota DPRD Yasir dan Naim. Selain membahas penambahan kuota, pertemuan ini juga menyoroti pengelolaan jargas yang saat ini dikelola oleh PT JII (Jambi Indoguna Internasional), BUMD milik Pemerintah Provinsi Jambi. Kemas Faried berharap ke depannya pengelolaan jargas juga dapat melibatkan PT Siginjai Sakti, BUMD milik Pemerintah Kota Jambi. “Dengan pengelolaan yang lebih dekat ke daerah, kami yakin pelayanan akan lebih efektif dan optimal,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Cek Endra menyatakan komitmennya untuk membawa usulan tersebut ke Dirjen Migas Kementerian ESDM. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan dan eksekusi yang tepat agar pembangunan infrastruktur jargas berjalan lancar tanpa hambatan.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Cek Endra juga menginformasikan bahwa program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis akan kembali dilanjutkan pada 2025. Program ini bertujuan membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan akses listrik layak, yang pelaksanaannya akan dikerjakan oleh PT PLN (Persero).

Upaya Kemas Faried dalam memperjuangkan tambahan kuota jargas dan optimalisasi pengelolaannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi dengan akses energi yang lebih baik dan merata.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, bersama unsur pimpinan DPRD melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI di Jakarta pada Selasa (7/1/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penambahan kuota jaringan gas perkotaan (City Gas) di Kota Jambi.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kota Jambi menyerahkan surat resmi dari Pj. Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, yang mengajukan permohonan tambahan sambungan jargas bagi masyarakat. Kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk membahas kendala serta tantangan yang dihadapi masyarakat dalam penggunaan jargas maupun gas LPG 3 kg.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried, menegaskan bahwa masyarakat sangat merasakan manfaat jargas karena lebih hemat dan praktis dibandingkan LPG. “Sebagai legislator yang menyerap aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan di daerah, kami banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait kondisi jargas maupun gas LPG 3 kg. Masyarakat merasa terbantu, menandakan hadir untuk mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, program jargas juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. “Kami semua di Kota Jambi berupaya untuk meningkatkan potensi PAD dan ekonomi daerah secara umum. Diharapkan melalui jargas ini, dapat berperan untuk membantu program percepatan pembangunan daerah,” tambahnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, Kota Jambi mendapat kabar baik bahwa pemerintah pusat akan menambah 13.000 Sambungan Rumah (SR) jargas pada 2025. Kota Jambi menjadi salah satu dari 15 daerah di Indonesia yang mendapatkan tambahan kuota ini. Proses persiapan teknis sedang berlangsung setelah survei kelayakan dilakukan pada 2024.

Saat ini, jaringan gas perkotaan di Kota Jambi telah mencakup 13.268 rumah tangga, dengan 83 persen di antaranya telah aktif. Dengan tambahan kuota ini, diharapkan semakin banyak masyarakat dapat menikmati energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.(*)