JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi pasien cuci darah atau hemodialisis akan segera diaktifkan kembali.

Langkah ini diambil menyusul polemik penonaktifan massal peserta PBI yang sempat mengganggu akses layanan kesehatan pasien gagal ginjal di sejumlah daerah.

Menteri Sosial Agus menegaskan bahwa pasien hemodialisis menjadi prioritas utama dalam proses reaktivasi karena terapi tersebut bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

“Untuk pasien cuci darah, ini menjadi perhatian khusus. Kepesertaan mereka akan segera direaktivasi. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan,” ujar Agus saat ditemui di Bandung Barat, Jumat (5/2/2026).

Agus juga meminta seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk tetap memberikan pelayanan kepada pasien cuci darah, meskipun status kepesertaan BPJS mereka sempat dinonaktifkan akibat proses pembaruan data.

“Saya minta rumah sakit tidak menolak pasien hemodialisis. Kepesertaan yang sempat diblokir akan segera kami aktifkan kembali,” tegasnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, Kemensos telah meminta BPJS Kesehatan memberikan penanda khusus bagi pasien cuci darah.

Dengan mekanisme ini, reaktivasi kepesertaan dapat dilakukan secara serentak dan lebih cepat di seluruh wilayah Indonesia.

“Begitu pasien masuk data, akan langsung kami reaktivasi. Pasien cuci darah akan diberi tanda khusus agar pemulihan kepesertaan bisa dilakukan secara nasional,” kata Agus.

Sebelumnya, pemerintah melakukan pemutakhiran data besar-besaran terhadap peserta PBI-Jaminan Kesehatan sejak awal Februari 2026.

Dalam proses tersebut, jutaan kepesertaan dinonaktifkan sementara karena perlu verifikasi ulang atau dinilai tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.

Namun kebijakan administratif tersebut memunculkan dampak serius di lapangan, terutama bagi pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan layanan rutin.

Sejumlah pasien gagal ginjal dilaporkan kesulitan mengakses layanan cuci darah yang harus dilakukan secara berkala, bahkan hingga dua sampai tiga kali dalam sepekan.

Merespons situasi tersebut, Kemensos membuka jalur percepatan reaktivasi melalui dinas sosial daerah bagi peserta yang dinilai masih berhak namun datanya perlu diperbarui.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap melindungi kelompok rentan, khususnya pasien dengan kebutuhan medis berkelanjutan, agar tidak terdampak oleh proses penyesuaian data.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M Syukur, mengajukan program pemberdayaan warga Suku Anak Dalam (SAD) kepada Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT).

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan kunjungan kerja (Kunker) Kemensos di Rumah Dinas Bupati, Senin (26/1), kepada Direktur PKAT, I Ketut Supena.

Bupati mengusulkan agar 15 Tumenggung SAD di Kabupaten Merangin difasilitasi budidaya ikan sistem keramba di kawasan Dam Betuk, Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas.

Program ini ditujukan untuk menarik warga SAD keluar dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan memberi sumber ekonomi yang berkelanjutan.

“Baru-baru ini, warga SAD sempat dimanfaatkan untuk menjadi penjaga keamanan di lokasi PETI. Dengan pendekatan persuasif, mereka akhirnya keluar dari aktivitas ilegal. Dam Betuk memiliki potensi besar untuk perikanan, jadi setiap Tumenggung akan memiliki perwakilan keramba di sana,” jelas M. Syukur.

Bupati menekankan pentingnya pola pendampingan spesifik bagi warga SAD. Bantuan diberikan tidak berupa uang tunai, melainkan modal kerja dan sarana produksi yang dikelola dengan pengawasan dinas terkait.

Hasil dari keramba akan dibeli kembali untuk menjaga perputaran ekonomi di kelompok Tumenggung.

Menurut Bupati, warga SAD adalah pencinta alam yang patuh hukum adat, namun modernisasi membuat mereka mulai mengenal nilai uang.

Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif mata pencaharian ramah lingkungan agar tetap menjaga identitas budaya.

“Pendekatan kami tidak kaku. Kami ingin mereka hidup sejahtera berdampingan dengan masyarakat luas tanpa kehilangan identitas dan budaya asli mereka,” tambah Bupati M Syukur.

Melalui program ini, Pemkab Merangin berharap Kemensos memberikan dukungan penuh, baik dari segi pendanaan maupun tenaga ahli pendamping.

Sehingga ekosistem ekonomi di Dam Betuk mampu mensejahterakan 15 kelompok Tumenggung SAD secara berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah memastikan korban banjir di sejumlah wilayah Sumatra akan menerima bantuan minimal Rp8 juta per kepala keluarga (KK).

Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak sekaligus mendukung pemulihan ekonomi pascabencana.

Kebijakan ini dibahas dalam pertemuan antara Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta.

Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan resmi Instagram Sekretariat Kabinet pada Rabu (24/12).

Dalam keterangannya disebutkan bahwa setiap kepala keluarga yang terdampak banjir atau harus mengungsi akan memperoleh bantuan tunai minimal Rp8 juta.

Bantuan tersebut terdiri dari Rp3 juta untuk kebutuhan isian rumah serta Rp5 juta yang dialokasikan khusus bagi pemulihan ekonomi keluarga terdampak.

Selain bantuan tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya.

Bantuan tersebut meliputi beras sebanyak 10 kilogram per bulan, uang lauk pauk sebesar Rp300 ribu hingga Rp450 ribu per bulan, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta uang tunggu hunian senilai Rp600 ribu.

Pemerintah juga menyiapkan santunan khusus bagi korban banjir. Untuk korban meninggal dunia, santunan diberikan sebesar Rp15 juta.

Sementara korban luka berat akan menerima bantuan sebesar Rp5 juta.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah turut menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetap berjalan bersamaan.

BLT reguler diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan, ditambah BLT tambahan selama tiga bulan dengan total Rp900 ribu.

Program ini menyasar sekitar 35 juta kepala keluarga atau setara dengan 120 juta jiwa.

Seluruh bantuan dan santunan akan disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data yang telah diverifikasi serta persetujuan pemerintah daerah, baik bupati maupun wali kota, agar bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dampak banjir dan longsor di Sumatra masih cukup besar.

Hingga Selasa (23/12), jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.112 jiwa di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Rinciannya, Aceh mencatat 483 korban jiwa, Sumatra Utara sebanyak 369 jiwa, dan Sumatra Barat mencapai 260 jiwa.

Selain itu, korban hilang tercatat sebanyak 176 orang, sedangkan jumlah pengungsi mencapai 498.447 jiwa, meskipun jumlah tersebut mulai mengalami penurunan.

Pemerintah pusat dan daerah terus mengintensifkan penyaluran bantuan logistik.

Termasuk kebutuhan pangan dan sandang, guna memastikan kebutuhan dasar para pengungsi di wilayah terdampak tetap terpenuhi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.

Dalam rangka itu, Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, MKM melakukan audiensi dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Audiensi tersebut digelar menyusul adanya penandatanganan surat dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI terkait kesiapan lahan yang diusulkan Pemkot Jambi untuk pendirian Sekolah Rakyat.

Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa Pemkot Jambi telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare di kawasan Hutan Kota Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

“Kami sangat berharap pembangunan Sekolah Rakyat ini bisa segera direalisasikan di Jambi. Kami sudah siapkan lahan dan mengusulkan agar Jambi menjadi prioritas,” ujar Maulana.

Ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat sangat penting untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban seperti Kota Jambi.

“Banyak masyarakat dari berbagai daerah datang dan menetap di Jambi. Sekolah ini bisa menjadi solusi bagi pendidikan anak-anak yang kurang mampu,” lanjutnya.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh tim pendukung Sekolah Rakyat yang dipimpin oleh Sekda Kota Jambi. Dalam audiensi, semua dokumen legalitas lahan dinyatakan clean and clear.

“Alhamdulillah, segala bentuk legalitas lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Jambi sudah klir,” ungkap Maulana.

Selanjutnya, Pemkot Jambi dijadwalkan akan menandatangani naskah pinjam pakai lahan untuk Sekolah Rakyat bersama Presiden RI di Istana Negara.

Audiensi juga dihadiri oleh sejumlah kepala OPD terkait, seperti Dinas Sosial, BPKAD, Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Pendidikan Kota Jambi.(*)