JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Jumat 5 Juni 2026 , untuk meninjau perkembangan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam peningkatan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

Dalam agenda tersebut, Mensos yang akrab disapa Gus Ipul didampingi Gubernur Jambi Al Haris dan Wali Kota Jambi Maulana.

Rombongan meninjau kegiatan belajar di Sekolah Rakyat Sentra Alyatama serta melihat langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi yang berlokasi di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo.

Saat memberikan keterangan, Gus Ipul menegaskan bahwa peserta didik Sekolah Rakyat diprioritaskan berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling rentan.

Program ini tidak mengutamakan prestasi akademik, melainkan memberikan kesempatan pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Dengan konsep sekolah berasrama, para siswa mendapatkan pendampingan penuh selama 24 jam serta fasilitas belajar yang dirancang untuk mendukung perkembangan akademik dan karakter.

“Program ini diperuntukkan bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan. Anak-anak mereka berhak mendapatkan lingkungan pendidikan yang baik agar memiliki masa depan yang lebih cerah,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, saat ini Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 lokasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Program tersebut melayani jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA dan terus melakukan perekrutan tenaga pendidik maupun tenaga pendukung.

Dalam kunjungannya ke Jambi, Mensos mengaku senang melihat perkembangan para siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran selama hampir satu tahun.

Ia menilai perubahan positif terlihat dari tingkat kepercayaan diri, kedisiplinan, kesehatan hingga kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah.

Tak hanya itu, Gus Ipul juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi yang dinilai aktif mendukung realisasi program tersebut.

Menurutnya, keberhasilan Sekolah Rakyat membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, serta berbagai lembaga terkait.

Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi di kawasan Bagan Pete dilaporkan telah mencapai sekitar 70 persen.

Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan konstruksi dapat diselesaikan pada akhir Juni 2026.

Jika sesuai jadwal, sekolah tersebut akan mulai digunakan pada tahun ajaran baru dan mampu menampung hingga 1.080 peserta didik dari tingkat SD, SMP, dan SMA.

Mayoritas siswa yang diterima berasal dari keluarga kurang mampu yang telah melalui proses verifikasi berlapis oleh pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan proses penjaringan calon siswa terus berjalan.

Untuk jenjang SMP dan SMA, tahapan verifikasi lapangan bahkan telah dilakukan hingga ke tempat tinggal calon peserta didik guna memastikan penerima manfaat berasal dari kelompok masyarakat yang benar-benar berhak.

“Kami memastikan siswa yang diterima berasal dari keluarga miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Maulana.

Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat Bagan Pete dapat selesai tepat waktu sehingga seluruh siswa yang saat ini belajar di Sentra Alyatama dapat segera menempati fasilitas baru yang lebih representatif.

Selain melayani warga Kota Jambi, sekolah tersebut nantinya juga berpotensi menerima peserta didik dari daerah lain di Provinsi Jambi, termasuk anak-anak dari komunitas Suku Anak Dalam (SAD) yang membutuhkan akses pendidikan.

Di sisi lain, Gubernur Jambi Al Haris menyambut positif pembangunan Sekolah Rakyat sebagai peluang besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Ia mengungkapkan bahwa selain Kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur, sejumlah daerah lain seperti Sungai Gelam, Batanghari, Bungo, Tebo, Merangin, dan Sarolangun juga sedang mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat.

Pemerintah Provinsi Jambi berharap program tersebut mampu menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka jalan bagi generasi muda untuk keluar dari lingkaran kemiskinan melalui pendidikan yang lebih baik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi resmi menjadi salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sebagai tindak lanjut program tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menggelar Bimbingan Teknis atau Training of Trainers (ToT) bagi ratusan Agen dan Pendamping Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Jumat (22/5/2026).

Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan program nasional Kementerian Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang bertujuan mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan, tepat sasaran, dan terintegrasi.

Melalui program ini, para pendamping sosial dilatih menggunakan Portal Perlinsos guna membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan pada Desil 1 hingga 4 yang belum memiliki perangkat gawai maupun akses internet.

Sistem digital yang dikembangkan pemerintah pusat tersebut mengusung konsep single data berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Data masyarakat nantinya akan terintegrasi langsung dengan berbagai instansi nasional seperti kepolisian, BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

Kegiatan Bimtek tersebut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Jambi, Dr. H. Mulyadi, S.Pd, M.Pd yang mewakili Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M.

Dalam sambutannya, Mulyadi mengapresiasi semangat para peserta yang mengikuti pelatihan sebagai bagian dari langkah awal transformasi digital pelayanan bantuan sosial di Kota Jambi.

“Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga kesiapan SDM dan perubahan pola kerja. Selain itu, masyarakat juga harus dapat memahami dan menerima transformasi digital ini dengan baik,” ujarnya.

Menurut Mulyadi, digitalisasi saat ini menjadi kebutuhan penting dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pelayanan perlindungan sosial dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

“Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Ia menegaskan, digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola data penerima manfaat, mempercepat proses penyaluran, sekaligus meminimalisasi kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan.

Mulyadi juga menekankan pentingnya peran pendamping sosial sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, peningkatan kapasitas melalui Bimtek dinilai sangat penting agar para agen mampu memahami serta mengawal implementasi sistem digital bantuan sosial secara optimal.

“Saat ini jumlah penerima bantuan sosial di Kota Jambi masih cukup besar. Karena itu dibutuhkan sistem digital yang terintegrasi untuk memastikan ketepatan data dan efektivitas penyaluran bansos,” tegasnya.

Selain meningkatkan kapasitas teknis para pendamping, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam mendukung validitas data penerima bantuan sosial.

Pemkot Jambi sendiri terus mendorong digitalisasi pelayanan publik melalui penguatan sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kualitas data kependudukan, hingga pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

“Digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk menghadirkan pelayanan publik yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Mulyadi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Handayani Ningrum, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yunita Indrawati beserta jajaran, narasumber, dan para pendamping sosial.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin terus memperkuat upaya perlindungan anak, khususnya bagi mereka yang kehilangan pengasuhan dari orang tua kandung.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan sosialisasi pengasuhan alternatif yang digelar di Aula Depati Payung, Bappeda Merangin, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, yang hadir mewakili Bupati M. Syukur.

Program ini merupakan inisiatif Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI.

Dalam sambutan yang dibacakannya, Zulhifni menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dalam mendukung perlindungan anak di daerah.

“Ini merupakan langkah penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam memastikan anak-anak mendapatkan hak pengasuhan yang layak,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pengasuhan alternatif menjadi solusi bagi anak-anak yang tidak lagi mendapatkan perawatan optimal dari keluarga inti, baik karena faktor ekonomi, kehilangan orang tua, maupun kondisi sosial lainnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dijelaskan tiga pendekatan utama dalam pengasuhan alternatif, yaitu pengasuhan oleh keluarga pengganti (foster care), perwalian, serta pengangkatan anak melalui prosedur hukum yang berlaku.

Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat desa, hingga tokoh adat.

“Kita perlu membangun kepedulian bersama, termasuk peran aktif kepala desa dan tokoh masyarakat, agar anak-anak yang membutuhkan tidak terabaikan,” tambahnya.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Sosial, unsur kepolisian, pemerintah provinsi, hingga para Temenggung Suku Anak Dalam (SAD) di wilayah Merangin.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M Syukur, menerima kunjungan jajaran Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) di Rumah Dinas Bupati, Senin (26/1/2026).

Kunjungan ini menjadi tindak lanjut pertemuan Bupati Merangin dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf di Jakarta pada 22 Januari lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Direktur PKAT Kemensos RI, I Ketut Supena, bersama timnya dijadwalkan meninjau langsung Desa Tambang Baru di Kecamatan Tabir Lintas dan Desa Tanjung Lamin di Kecamatan Pamenang Barat pada Selasa (27/1/2026).

Untuk memastikan semua berjalan lancar, Bupati M Syukur memimpin rapat koordinasi dengan Direktur PKAT dan jajaran pemerintah Kabupaten Merangin.

Fokus utama rapat adalah kesiapan teknis lapangan, optimalisasi potensi lokal, serta pemberdayaan masyarakat adat terpencil.

“Semua sarana dan prasarana harus siap agar kunjungan besok berdampak nyata bagi pemberdayaan komunitas adat,” ujar Bupati M Syukur.

Selama kunjungan, Direktur PKAT dijadwalkan meninjau fasilitas pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) Tanjung Lamin, serta memantau rencana pembangunan keramba ikan di Dam Betuk, Desa Tambang Baru.

Selain itu, evaluasi potensi ekonomi lokal melalui sektor perikanan juga menjadi agenda utama.

Rapat pematangan kunjungan ini dihadiri sejumlah pejabat dari Kemensos RI, Forkopimda, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Merangin, termasuk Kadis Perikanan Dedy Darmantias, Sekdin Dinas Sosial Mas’ud, Kabag SDA Haidir, serta Kabag Prokompim Antin.

Dengan persiapan matang ini, diharapkan kunjungan Kemensos dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat adat di Merangin.(*)