JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam sepekan terakhir, gelombang unjuk rasa melanda Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia, menyuarakan tuntutan terhadap pemerintah dan DPR.

Aksi ini dipicu oleh insiden kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus 2025.

Unjuk rasa awalnya berlangsung pada 25 Agustus di depan kompleks DPR, diikuti oleh pelajar dan mahasiswa. Aksi tersebut berujung ricuh setelah polisi membubarkan massa sekitar pukul 14.00 WIB.

Gelombang aksi kemudian berlanjut secara maraton dari 28 hingga 31 Agustus, meluas ke tiga titik utama di Jakarta: Gedung DPR RI, Polda Metro Jaya, dan Mako Brimob Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

Tak hanya di ibu kota, aksi solidaritas dan tuntutan publik juga merebak di kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan.

Koalisi masyarakat sipil, termasuk LBH Jakarta, merumuskan 17 tuntutan utama dan 8 tuntutan jangka panjang dalam gerakan yang dinamakan “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati”.

Isi Tuntutan Aksi Unjuk Rasa

17 Tuntutan Mendesak (Harus Dipenuhi Sebelum 5 September):

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil, hentikan kriminalisasi demonstran

2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan dan korban lain

3. Bekukan kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas baru DPR

4. Transparansi anggaran negara secara menyeluruh

5. Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah

6. Pecat kader partai politik yang melanggar etika

7. Partai politik umumkan komitmen berpihak pada rakyat

8. Libatkan kader partai dalam dialog publik

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan

10. Hentikan kekerasan aparat saat demonstrasi

11. Proses hukum aparat yang represif

12. Kembalikan TNI ke barak

13. TNI tak ambil alih fungsi Polri

14. Hindari campur tangan militer di ruang sipil

15. Pastikan upah layak untuk buruh

16. Cegah PHK massal secara darurat

17. Dialog terbuka dengan serikat buruh

8 Tuntutan Jangka Panjang (Hingga 31 Agustus 2026):

1. Reformasi besar-besaran DPR, audit menyeluruh

2. Transparansi dan reformasi partai politik

3. Perbaikan sistem perpajakan yang adil

4. Sahkan RUU Perampasan Aset

5. Reformasi kepolisian menuju profesionalisme

6. TNI kembali fokus pada pertahanan, bukan sipil

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen

8. Evaluasi kebijakan ekonomi dan UU Ciptaker

Massa aksi meminta pemerintah menanggapi tuntutan tersebut secara serius, dengan penekanan pada transparansi anggaran, penghentian kekerasan oleh aparat, serta reformasi menyeluruh terhadap DPR, partai politik, dan institusi hukum.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan total kerugian akibat aksi demonstrasi yang berujung anarkis di DKI Jakarta dan sejumlah daerah mencapai Rp50,4 miliar.

Kerusakan terbesar terjadi pada fasilitas transportasi publik, gedung pemerintahan, serta fasilitas umum lainnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan bahwa kerusakan paling signifikan terjadi di Jakarta.

“Tercatat kerusakan pada 22 halte, dengan rincian Rp3,3 miliar untuk MRT, Rp41,6 miliar untuk Transjakarta, dan Rp5,5 miliar untuk CCTV,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9).

Sejak Senin (25/8), pemerintah mencatat ada 107 titik aksi di 32 provinsi.

Meskipun sebagian berlangsung damai, beberapa demonstrasi berakhir ricuh, disertai pembakaran, penjarahan, dan perusakan fasilitas pemerintah.

Di luar Jakarta, kerusakan besar terjadi di berbagai kota:

• Makassar: Gedung DPRD Provinsi dan DPRD Kota dibakar. Tiga orang tewas dan lima luka-luka.

• Surakarta: Kantor DPRD Solo terbakar.

• Surabaya: Gedung Negara Grahadi terbakar, 11 pos polisi rusak parah.

• Kediri: Gedung DPRD dibakar, Kantor Satlantas dilempari, dan Museum Baghawanta Bari rusak parah.

• Jepara: Gedung DPRD dibakar sebagian, CCTV dan lampu jalan dirusak.

• Malang: 13 pos polisi dirusak, tiga dibakar.

• Cirebon, Banyumas, Banjar, Tasikmalaya: Perusakan kantor pemerintahan.

• Jambi, Palembang, Palopo: Gedung DPRD dan kantor polisi menjadi sasaran pembakaran.

Gelombang unjuk rasa ini dipicu oleh kekecewaan publik terhadap gaji dan tunjangan tinggi anggota DPR/MPR, serta kemarahan atas kematian Affan Kurniawan, driver ojek online yang tewas setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob di Jakarta, Kamis (28/8).

Hingga Senin (1/9), aksi demonstrasi masih berlangsung di beberapa titik di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo, dengan sejumlah bentrokan antara aparat dan massa yang masih terjadi.(*)