JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di Kota Jambi.

Ia menilai langkah ini sebagai upaya strategis dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus membuka peluang investasi di daerah.

“Pada prinsipnya kami mendukung langkah pengelolaan sampah di tiap daerah, khususnya di Kota Jambi. Pemerintah kota di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi telah menginisiasi dengan baik. Kami berharap ke depan akan banyak investasi yang masuk ke Kota Jambi,” ujar Kemas Faried.

Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo, Kamis (9/4/2026), yang membahas percepatan pembangunan PSEL sebagai bagian dari program nasional pengolahan sampah menjadi energi.

Dalam kegiatan itu, hadir sejumlah pihak dari pemerintah pusat seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta PLN dan pihak pembiayaan. Dari daerah, turut hadir Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha dan jajaran pemerintah kota.

Wali Kota Jambi, dr Maulana, menyampaikan bahwa berbagai persiapan pembangunan telah dilakukan, termasuk kesiapan lahan seluas 21 hektare di TPA Talang Gulo, dengan kebutuhan proyek sekitar 5 hektare.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah ketersediaan pasokan sampah.

Untuk dapat beroperasi optimal, PSEL membutuhkan sekitar 1.000 ton sampah per hari, sementara produksi sampah Kota Jambi saat ini baru mencapai sekitar 450 ton per hari.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Jambi berencana menjalin kerja sama dengan daerah sekitar, termasuk Kabupaten Muaro Jambi, serta membuka peluang kolaborasi dengan Batanghari dan Tanjung Jabung Timur.

Kota Jambi sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu dari 33 lokasi prioritas nasional pengembangan PSEL, bahkan masuk dalam 10 daerah pertama yang akan diluncurkan langsung oleh Presiden.

Dengan dukungan DPRD dan sinergi lintas daerah, proyek ini diharapkan tidak hanya mampu mengatasi persoalan sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik ramah lingkungan serta menarik investasi baru ke Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi resmi meluncurkan program Kota Jambi Bahagia Bershalawat, program inovatif yang mengedepankan kesejahteraan spiritual masyarakat.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif ini.

Menurut Kemas Faried, program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan juga investasi spiritual bagi warga.

“Sangat luar biasa. Semoga program ini berjalan lancar dan memberikan keberkahan bagi Kota Jambi. Kami dari DPRD mendukung penuh program ini,” ujarnya saat menghadiri pelantikan Pengurus Majelis Bahagia Bershalawat Kota Jambi masa bakti 2026–2029, Rabu (8/4/2026).

Acara pelantikan berlangsung di lapangan utama Kantor Wali Kota Jambi dan diwarnai Tablig Akbar “Kota Jambi Bahagia Bershalawat” yang dihadiri ratusan jamaah.

Penceramah Muhammad Amin Abdullah hadir memberikan tausiyah inspiratif.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 242 Tahun 2026, Dewi Marlina resmi menjabat Ketua Majelis Bahagia Bershalawat Kota Jambi.

Prosesi pelantikan ditandai dengan penyerahan bendera pataka sebagai simbol amanah kepemimpinan.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa pembangunan kota tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga spiritual.

Pemerintah menargetkan pembentukan kegiatan pengajian “Bahagia” dan “Bahagia Bershalawat” di seluruh kecamatan dalam satu bulan ke depan.

“Kami mengajak seluruh kelompok pengajian, khususnya majelis ibu-ibu, untuk bersinergi dalam memperkuat silaturahmi dan program Kota Jambi Bahagia,” ujar Maulana.

Dalam empat bulan ke depan, pemerintah menargetkan kegiatan pengajian dan shalawat berlangsung rutin di seluruh wilayah.

Setiap hari, minimal dua kelurahan akan menyelenggarakan kegiatan religius, melibatkan kaum laki-laki melalui hadroh dan shalawat, sehingga menciptakan atmosfer spiritual yang berkesinambungan.

Acara ini dihadiri Ketua DPRD Kemas Faried Alfarelly, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Kota Jambi Nadiyah, Ketua DWP Sri Hartati Ridwan, serta jajaran pemerintah kota dan organisasi keagamaan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, memimpin langsung apel pagi di Kantor Camat Telanaipura pada Senin (6/4/2026).

Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) serta respon cepat terhadap keluhan masyarakat, terutama terkait permasalahan sampah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kota Jambi dalam mendorong kinerja pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Apresiasi Kedisiplinan dan Solidaritas ASN

Dalam amanatnya, Kemas Faried memberikan apresiasi kepada jajaran kecamatan dan kelurahan di Telanaipura yang dinilai konsisten menjaga kedisiplinan.

Menurutnya, kekompakan adalah fondasi utama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warga.

“Saya mengapresiasi Camat dan teman-teman Lurah yang terus menjaga kedisiplinan. Saya minta kita semua terus membangun solidaritas dan kekompakan,” ujar Kemas Faried.

Ia menegaskan bahwa ASN adalah garda terdepan pemerintah dalam menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Kita adalah tonggak utama dalam melayani masyarakat,” tegas politisi ini.

Dukungan Anggaran dan Pembinaan dari DPRD

Sebagai lembaga legislatif, Kemas Faried menjelaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam pembinaan ASN.

Hal ini mencakup dukungan dari sisi penganggaran guna menunjang fasilitas kerja di lapangan.

* Fungsi Pembinaan: Memastikan ASN bekerja sesuai koridor dan target kinerja.

* Dukungan Anggaran: Mengawal pengusulan anggaran untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan unit kerja di tingkat bawah.

Soroti Masalah Sampah di Media Sosial

Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah mengenai keresahan warga terkait tumpukan sampah yang kerap viral di media sosial.

Kemas Faried meminta para lurah untuk tidak pasif dan lebih peka terhadap kondisi lingkungan.

“Saya minta Lurah hadir di tengah masyarakat. Banyak masalah krusial, salah satunya sampah, yang selalu muncul di media sosial. Kita harus responsif,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Jambi saat ini tengah berupaya meningkatkan fasilitas pendukung, termasuk penambahan armada pengangkutan sampah, agar persoalan tersebut dapat ditangani secara optimal dan tidak berlarut-larut.

Wujudkan Visi “Kota Jambi Bahagia”

Menutup arahannya, Kemas Faried membuka ruang koordinasi bagi para ASN jika menemukan kendala buntu di lapangan.

Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat mewujudkan kesejahteraan bagi warga.

“Tugas saya adalah memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat demi mewujudkan Kota Jambi Bahagia,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan bahwa pihaknya belum dapat memberikan persetujuan terhadap penyertaan modal Pemkot Jambi di Bank Jambi senilai Rp13,1 miliar tanpa kejelasan legalitas dan proses yang mendasarinya.

“Kami sudah menyurati BPKP, dan Pemkot juga sudah menyurati DPRD untuk meminta persetujuan. Namun kami tidak ingin serta-merta menyetujui. Kami mempertanyakan bagaimana legalitasnya dan seperti apa prosesnya,” ujar Kemas.

Berdasarkan komunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), DPRD Jambi disarankan untuk melakukan perhitungan ulang secara independen, melibatkan lembaga seperti KPKNL, mengingat adanya potensi penyusutan nilai aset.

Selain itu, DPRD juga merekomendasikan agar Bank 9 Jambi memberikan kepastian sikap terkait penyertaan modal dalam bentuk gedung tersebut.

“Kalau tidak menerima, sampaikan secara tertulis. Kalau menerima, silakan. Karena sebelum serah terima pun sudah terjadi aksi pencurian di gedung itu,” tegas Kemas.

Kasus pencurian ini sebelumnya juga diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mencatat dugaan tindak pidana pencurian terjadi di gedung Bank 9 pada 3 Oktober 2024, dengan estimasi kerugian minimal mencapai Rp2,27 miliar.

Sebelumnya, penyertaan modal Pemkot Jambi berupa gedung ini telah rampung sejak sekitar dua tahun lalu, namun hingga kini belum dimanfaatkan.

Ketua LSM Jamhuri menilai kondisi ini menimbulkan kejanggalan, karena pembangunan gedung dilakukan sebelum Perda terkait disahkan pada 9 Oktober 2024 oleh Pj Wali Kota Jambi saat itu, Sri Purwaningsih.

Perda tersebut merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemkot Jambi pada Bank Pembangunan Daerah Jambi, yang menetapkan total penyertaan modal sebesar Rp54 miliar, terdiri dari penyertaan uang tunai Rp40,87 miliar dan aset daerah Rp13,12 miliar.

Aset berupa tanah seluas 901 meter persegi senilai Rp2,58 miliar, gedung senilai Rp10,12 miliar, dan pagar senilai Rp413,5 juta.

DPRD menekankan pentingnya kejelasan hukum, analisis kelayakan, dan kepastian sikap Bank 9 sebelum proses serah terima aset dilakukan, agar tidak menimbulkan risiko kerugian tambahan bagi pemerintah daerah dan publik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyoroti kinerja pelayanan air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Mayang yang dinilai masih sering menuai keluhan masyarakat.

Menurut Faried, banyak pelanggan yang mengeluhkan distribusi hingga kualitas air yang belum stabil.

Karena itu, ia berharap jajaran direksi baru perusahaan daerah tersebut segera melakukan pembenahan setelah resmi menjabat.

Faried mengatakan hingga saat ini pihak DPRD belum menerima informasi resmi terkait penetapan direksi baru Perumda Air Minum Tirta Mayang.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa manajemen baru nantinya harus menjadikan peningkatan pelayanan publik sebagai prioritas utama.

“Secara resmi kami memang belum menerima informasi terkait penetapan direksi baru. Namun kami berharap jajaran direksi yang nantinya menjabat dapat segera memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Faried mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir pihaknya menerima berbagai keluhan dari masyarakat terkait pelayanan air bersih yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Mayang.

Keluhan tersebut berkaitan dengan distribusi air yang tidak lancar hingga kualitas air yang dinilai belum optimal.

“Seperti yang kita tahu, pelayanan PDAM belakangan ini cenderung menurun. Banyak laporan dari pelanggan terkait distribusi air dan kualitas layanan. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi direksi yang baru,” tegasnya.

Ia menilai direksi baru harus mampu menjawab tantangan tersebut melalui perbaikan manajemen internal, peningkatan sistem distribusi, serta pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat.

Selain peningkatan layanan, Faried juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara manajemen perusahaan daerah dengan DPRD Kota Jambi.

Menurutnya, koordinasi yang solid antara legislatif dan manajemen perusahaan akan membantu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan air bersih di Kota Jambi.

“Komunikasi yang baik dengan DPRD juga penting. Tujuannya agar pelayanan air bersih kepada masyarakat bisa semakin baik,” katanya.

Sebelumnya, panitia seleksi telah mengumumkan hasil akhir seleksi terbuka direksi Perumda Air Minum Tirta Mayang untuk masa jabatan 2026–2031.

Pengumuman tersebut tertuang dalam surat Nomor PD.01/019/Pansel-2026 tertanggal 25 Februari 2026.

Ketua panitia seleksi, A. Ridwan, menjelaskan bahwa seluruh proses seleksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan dan kepegawaian BUMD air minum.

Tahapan seleksi yang dilalui para kandidat meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, penulisan makalah, hingga wawancara akhir bersama Wali Kota Jambi selaku Kuasa Pemilik Modal.

Adapun tiga nama yang ditetapkan sebagai direksi Perumda Air Minum Tirta Mayang periode 2026–2031 yaitu:

• Arianto, ST sebagai Direktur Utama

• Eri Suganda, ST sebagai Direktur Teknik

• Andri Susanto, S.Kom sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan

Sebelumnya terdapat lima kandidat yang lolos tahap presentasi dan wawancara, yakni Arianto, Eri Suganda, Andri Susanto, Dodi Darsono, dan Ikhsanul Poetra.

Dengan terpilihnya jajaran direksi baru tersebut, diharapkan Perumda Air Minum Tirta Mayang dapat meningkatkan kualitas layanan air bersih sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan secara transparan dan akuntabel.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, bersama Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi Umar Faruk, menemukan tumpukan sampah yang berserakan di depo sampah kawasan Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Sabtu (7/3) sore.

Keduanya turun langsung meninjau lokasi setelah menerima keluhan dari masyarakat mengenai kondisi depo sampah yang dinilai semakin memprihatinkan.

Saat melakukan peninjauan, mereka mendapati tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke badan jalan.

Kondisi tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu aktivitas warga yang melintas di sekitar lokasi.

Menanggapi temuan tersebut, Faried meminta Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk segera mengambil langkah cepat dalam menangani persoalan tumpukan sampah di depo tersebut.

“Saya sudah menginstruksikan DLH Kota Jambi agar segera mengurai tumpukan sampah di lokasi ini,” tegas Faried.

Ia menilai persoalan pengelolaan sampah harus ditangani secara serius agar tidak menimbulkan dampak lingkungan maupun risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi Umar Faruk juga menyayangkan kondisi sampah yang menumpuk hingga ke jalan.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sampah kemungkinan sudah cukup lama tidak diangkut.

“Ini terlihat seperti sudah lama tidak diangkut. Kami meminta pihak terkait untuk segera memperhatikan dan menindaklanjuti persoalan ini,” ujarnya.

DPRD berharap pemerintah daerah melalui DLH dapat mempercepat penanganan agar kondisi depo sampah kembali bersih dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gangguan layanan ATM dan mobile banking Bank Jambi kembali memicu keluhan dari nasabah, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Mereka mengaku kesulitan melakukan transaksi seperti transfer, pembayaran, dan pencairan gaji karena sistem digital belum pulih sepenuhnya.

Keluhan resmi disampaikan melalui surat kepada Ketua DPRD Kota Jambi.

Nasabah menyebut gangguan ini membuat mereka harus datang langsung ke kantor cabang untuk bertransaksi, sehingga antrean panjang tak terhindarkan dan beberapa ASN terpaksa meninggalkan pekerjaan demi mengurus keperluan perbankan.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, meminta manajemen Bank Jambi segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan layanan.

“Kami meminta pihak bank berkoordinasi intensif dengan seluruh regulator, khususnya Bank Indonesia, guna mempercepat pemulihan operasional ATM sehingga kenyamanan transaksi nasabah kembali terjaga,” ujarnya.

Selain itu, DPRD mendorong bank untuk memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait kondisi layanan.

Jika diperlukan, manajemen diminta melakukan langkah jemput bola, misalnya menambah teller di OPD maupun cabang untuk mengurai antrean, khususnya saat pencairan gaji ASN.

Gangguan ini bukan kali pertama terjadi. Pada 22 Februari 2026, layanan ATM dan mobile banking Bank Jambi sempat terganggu akibat dugaan serangan siber yang membuat sistem tidak bisa digunakan untuk waktu yang cukup lama.

Terbaru, Selasa (3/3/2026), gangguan kembali terjadi, memicu antrean panjang dan menimbulkan keluhan luas dari nasabah.

Hingga berita ini diturunkan, nasabah masih menunggu pemulihan sistem secara menyeluruh agar gangguan serupa tidak terus berulang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah DPRD Kota Jambi mempercepat langkah penyelesaian persoalan lahan yang berdampak pada warga di tujuh kelurahan.

Prioritas utama Pansus adalah pemulihan hak masyarakat dan pembukaan blokir sertifikat yang sementara ditahan.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, yang juga anggota Pansus, menyampaikan bahwa tim telah bekerja hampir dua bulan dengan memanggil warga terdampak serta pihak terkait, termasuk unsur teknis lapangan, Pertamina, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Tujuan utama kami adalah memastikan hak masyarakat kembali pulih. Sertifikat yang diterbitkan BPN sementara diblokir karena diduga berada di atas aset milik negara. Ini yang sedang kami dalami,” tegas Kemas Faried.

Dalam waktu dekat, Pansus dijadwalkan melakukan koordinasi ke pemerintah pusat. Rombongan akan bertemu dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN di Jakarta pada Rabu (4/3/2026), bersama Pertamina, BPN Jambi, dan KPKNL.

Sehari setelahnya, Pansus juga akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk memperoleh kejelasan status aset.

Selain itu, DPRD Kota Jambi berencana menjalin komunikasi dengan Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, guna memperkuat langkah penyelesaian persoalan lahan.

Kemas Faried mengakui, proses penyelesaian zona merah tidak bisa instan. Kasus serupa terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, namun beberapa sudah hampir selesai.

“Mudah-mudahan Kota Jambi bisa mendapatkan hasil yang sama,” jelasnya.

Pansus menegaskan fokusnya adalah menuntaskan permasalahan secara komprehensif, mulai dari pemulihan hak warga hingga kepastian hukum atas lahan yang menjadi aset negara maupun milik masyarakat.

“Harapan kami, sertifikat yang diblokir dapat segera dibuka dan hak masyarakat kembali pulih sepenuhnya,” pungkas Kemas Faried.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen Bank Jambi dan Otoritas Jasa Keuangan pada Kamis (26/02/2026) siang.

RDP ini digelar menyusul polemik hilangnya dana sejumlah nasabah yang diduga berkaitan dengan gangguan sistem siber pada layanan perbankan, termasuk fitur M-Banking yang sempat dinonaktifkan.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan pentingnya pemulihan sistem layanan Bank Jambi agar kembali normal sebelum pencairan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 Maret 2026.

“Kami sudah mendengar langsung penjelasan. Kami minta sistem segera normal, terutama menjelang pembayaran gaji ASN,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa awal Maret merupakan periode krusial karena ribuan ASN bergantung pada kelancaran sistem perbankan untuk menerima hak mereka.

“Jangan sampai sistem mengganggu masyarakat, khususnya ASN yang akan menerima gaji,” tegasnya.

Menurut DPRD, Bank Jambi telah mengambil langkah preventif dengan menonaktifkan sementara layanan M-Banking guna melakukan investigasi menyeluruh terhadap sumber gangguan.

Namun, jumlah pasti nasabah terdampak masih belum dapat dipastikan karena proses audit forensik masih berlangsung.

“Ini masih dalam proses forensik, jadi kami tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan. Tapi kami minta komitmen pengembalian dana nasabah dilakukan secepatnya,” tambahnya.

DPRD Kota Jambi juga akan memanggil kembali pihak Bank Jambi pada awal pekan depan untuk memastikan proses penggantian dana benar-benar direalisasikan.

Sementara itu, Kepala OJK Jambi, Yan Iswara Rosya, memastikan pihak bank telah menyatakan komitmen penuh untuk mengganti dana nasabah yang terdampak.

“OJK akan mengawal proses ini hingga tuntas,” ujarnya.

OJK saat ini juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan PPATK untuk menelusuri aliran dana serta mengamankan dana yang diduga sempat keluar.

Di sisi lain, pihak Bank Jambi melalui Direktur Treasury, Dana, IT, dan Digital, Achmad Nunung, menyampaikan permohonan maaf kepada nasabah atas insiden tersebut.

Ia memastikan manajemen telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai langkah awal penanganan kasus.

“Malam kemarin kami sudah melakukan RUPS. Dalam waktu dekat kami akan mengganti dana nasabah,” jelasnya.

Bank Jambi juga menargetkan layanan dapat kembali normal sebelum 1 Maret 2026, guna mengantisipasi lonjakan transaksi saat pencairan gaji ASN dan menghindari antrean panjang di kantor cabang.

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kota Jambi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bank Jambi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyusul kasus jebolnya sistem keamanan bank tersebut yang mengakibatkan sejumlah nasabah kehilangan dana di rekening mereka.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengatakan RDP digelar untuk meminta klarifikasi langsung dari pihak bank dan OJK terkait persoalan tersebut, Kamis 26 Februari 2026.

“Kami mengajukan RDP dengan OJK dan Bank Jambi terkait klarifikasi jebolnya sistem keamanan Bank Jambi. Kami sudah mendengar penjelasan dari pihak bank. Alhamdulillah, sudah ada langkah-langkah preventif yang dilakukan, seperti menonaktifkan sementara layanan ATM dan mobile banking serta mengidentifikasi jumlah nasabah yang terdampak,” ujar Faried.

Meski demikian, ia menyebut pihak Bank Jambi belum dapat menyampaikan secara gamblang akar permasalahan yang terjadi. DPRD, kata dia, menekankan pentingnya percepatan pengembalian dana milik nasabah.

“Kami hanya meminta komitmen agar proses pengembalian uang nasabah bisa dipercepat. Sejauh ini Bank Jambi sudah menunjukkan perkembangan. Senin depan akan kami panggil kembali untuk melihat progresnya,” tegasnya.

Faried menambahkan, persoalan tersebut turut berdampak pada layanan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aktivitas pemerintahan yang menggunakan jasa Bank Jambi.

Ia juga mengungkapkan bahwa manajemen Bank Jambi telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna mempercepat penyelesaian masalah.

Sementara itu, manajemen Bank Jambi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh nasabah atas gangguan layanan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Pihak bank memastikan proses pemulihan terus dilakukan dan komitmen tanggung jawab kepada nasabah menjadi prioritas utama.

Direktur Treasury, Dana, IT, dan Digital Bank Jambi, H. Achmad Nunung H.S., menegaskan bahwa manajemen telah mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kami sudah membahas secara internal dan menyetujui penggantian kerugian bagi nasabah. Saat ini masih dalam tahap verifikasi untuk menentukan nominal yang akan diberikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut juga telah memperoleh persetujuan melalui mekanisme RUPS. Saat ini, manajemen tinggal menuntaskan proses teknis sebelum realisasi penggantian dilakukan.

Menjelang periode pencairan gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR), Bank Jambi mengakui adanya tantangan dalam memastikan seluruh sistem kembali normal sepenuhnya.

Meski belum dapat memastikan tenggat waktu pemulihan total, perbaikan terus dilakukan secara bertahap, terutama pada layanan ATM yang sempat mengalami antrean di sejumlah cabang.

Terkait meningkatnya aktivitas penarikan dana, pihak manajemen memastikan kondisi tersebut masih dalam kategori wajar dan belum mengarah pada rush money.

“Memang ada peningkatan transaksi penarikan dibandingkan hari biasa, tetapi masih dalam batas normal. Kami mengimbau masyarakat tetap tenang. Bank Jambi bertanggung jawab penuh dan terus berupaya menyelesaikan persoalan ini,” tegas Nunung.

Manajemen berharap kepercayaan masyarakat tetap terjaga seiring komitmen pemulihan sistem dan transparansi penyelesaian kepada nasabah. (*)