JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Suasana Gedung DPRD Provinsi Jambi Jumat sore (27/2/2026) dipenuhi diskusi serius.

Puluhan anggota Pemuda Pancasila wilayah Jambi hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III, menyoroti polemik angkutan batubara yang dinilai semakin semrawut dan berdampak luas bagi masyarakat.

Ketua MPW Pemuda Pancasila Jambi, Adri SH, menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya realisasi pembangunan jalur khusus batubara.

Ia menilai janji pemerintah terkait proyek ini belum menunjukkan hasil nyata, sementara kemacetan dan hambatan teknis di lapangan kian kompleks.

Adri menekankan bahwa persoalan ini sudah disuarakan sejak 2022, namun belum ada perubahan signifikan.

Ia mendesak DPRD untuk segera membentuk panitia khusus (pansus) guna mempercepat pembangunan jalan hauling, karena dampak transportasi batubara bahkan sudah menimbulkan korban jiwa, termasuk dari kalangan anggota organisasinya di Kabupaten Merangin.

“Kalau memang ada hambatan di lapangan, DPRD dan pemerintah harus hadir mencari solusi. Tujuan kita sama, demi kepentingan masyarakat Jambi,” ujar Adri.

RDP dipimpin Ketua Komisi III, Mazlan, bersama anggota dewan lainnya. Dari eksekutif hadir Asisten II Setda Provinsi Jambi Samsyurizal, serta perwakilan Dinas PTSP dan Dinas Perhubungan.

Di penghujung pertemuan, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, menegaskan dukungannya terhadap pembentukan pansus percepatan jalan khusus batubara.

“Kita memiliki kesamaan pandangan bahwa kemacetan akibat angkutan batubara harus segera diatasi melalui percepatan pembangunan jalan khusus,” kata Hafiz.

Proyek ini memang sudah berjalan beberapa tahun, namun target penyelesaiannya terus bergeser.

Dari rencana awal rampung 2024, mundur ke 2025, dan kini ditargetkan selesai pada 2026, sekitar Agustus–September 2026.

DPRD menegaskan tahun 2026 menjadi batas akhir realisasi, dengan pengawasan ketat.

Hafiz menekankan, percepatan proyek bukan agenda politik, melainkan kebutuhan mendesak masyarakat Jambi. Jalan khusus ini diharapkan:

• Mengurangi kemacetan akibat angkutan batubara

• Meningkatkan keselamatan pengguna jalan

• Mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)

“Harapannya, ketika jalan khusus ini tuntas, masyarakat bisa kembali merasa aman dan nyaman, dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga Jambi,” tutup Hafiz.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Personel Ditlantas Polda Jambi melalui Subsatgas Rekayasa Lalu Lintas Operasi Lilin 2025 melakukan survei pengamanan di sejumlah rumah ibadah menjelang Natal.

Salah satu titik pengamanan berada di Gereja GKPI Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

Survei dilakukan untuk memantau volume kendaraan saat jemaat melaksanakan ibadah.

Personel melakukan pengamatan sejak pukul 10.00 WIB, dengan tujuan memastikan puncak acara Natal berlangsung lancar dan kondusif.

Subsatgas Kamseltibcarlantas menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas secara situasional di sekitar gereja jika dibutuhkan.

Langkah ini bertujuan agar akses keluar-masuk jemaat tidak bersinggungan langsung dengan kendaraan yang melintas di jalur utama, sehingga kemacetan panjang dapat dihindari.

Selain pengaturan arus, personel juga siap melakukan penanganan cepat terhadap potensi gangguan lalu lintas, termasuk masalah teknis kendaraan maupun risiko kecelakaan di sekitar lokasi.

“Fokus kami adalah memastikan saudara-saudara kita dapat beribadah dengan tenang tanpa terganggu kemacetan. Rekayasa pengalihan arus akan dilakukan agar arus lalu lintas tetap seimbang dan lancar,” kata Kasubsatgas Rekayasa Lalu Lintas Operasi Lilin 2025 Polda Jambi, Kompol Dr Novrizal.

Kegiatan ini juga dibenarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jambi sebagai bagian dari langkah pengamanan Natal 2025.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembangunan jalur khusus batu bara di Provinsi Jambi mulai menunjukkan progres signifikan.

Dari tiga perusahaan yang terlibat, PT Inti Tirta tercatat sebagai yang paling maju, dengan jalur hauling di kawasan Pelabuhan Tenam, Kabupaten Batanghari, yang kini sudah terkoneksi 100 persen.

Jalur khusus ini menjadi infrastruktur strategis untuk memperlancar distribusi batu bara dari area tambang menuju pelabuhan.

Proyek tersebut diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan kerusakan jalan umum yang selama ini disebabkan oleh truk angkutan batu bara yang melintas di jalan raya.

“Untuk progres jalan khusus batu bara itu tidak ada dengan kita karena jalan itu bisnis, bukan proyek pemerintah,” ujar Kabid Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, M. Faisal Reza.

Faisal menjelaskan, proyek jalur hauling ini merupakan inisiatif dan investasi pihak swasta, bukan proyek yang dibiayai APBD atau APBN.

Meski begitu, pemerintah daerah tetap berperan dalam pengawasan dan pemberian izin crossing jalan.

“Kaitannya dengan Dishub adalah pada saat jalan itu melakukan crossing dengan jalan nasional, jalan kabupaten, atau jalan provinsi,” jelasnya.

Menurutnya, Dishub Provinsi Jambi memastikan seluruh pembangunan jalur khusus batu bara tetap mematuhi standar keselamatan dan regulasi transportasi.

Pemerintah juga berharap jalur ini bisa mengurai kepadatan lalu lintas di sejumlah titik rawan macet yang selama ini menjadi keluhan warga.

Dengan beroperasinya jalur hauling milik PT Inti Tirta, diharapkan aktivitas pengangkutan batu bara di Jambi menjadi lebih tertib, efisien, dan ramah lingkungan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam Kota Jambi akhir-akhir ini menimbulkan kemacetan dan keluhan dari masyarakat.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, menyatakan bahwa pemerintah kota segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi situasi tersebut.

Menurut Maulana, antrean terjadi bukan karena perubahan kuota BBM bersubsidi, tetapi akibat meningkatnya permintaan solar di sektor transportasi dan usaha lainnya.

“Kuota solar tidak berubah, tapi permintaan meningkat. Akibatnya, antrean kendaraan – khususnya truk dan kendaraan besar – terjadi di banyak SPBU hingga menimbulkan kemacetan,” jelas Maulana, Rabu (1/10).

Ia menambahkan, antrean yang mengular telah mengganggu aktivitas warga dan menurunkan kenyamanan berkendara di kawasan perkotaan.

“Kami sudah menerima banyak laporan masyarakat. Macet di berbagai titik, bahkan sampai mengganggu aktivitas ekonomi. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Sebagai solusi jangka pendek, Pemkot Jambi akan segera mengeluarkan regulasi pembatasan kendaraan besar di dalam kota, terutama yang tidak memiliki barcode resmi dari sistem distribusi Pertamina.

“Kendaraan besar yang tidak memiliki barcode tidak boleh lagi masuk wilayah kota. Solar di SPBU dalam kota diprioritaskan untuk kendaraan kecil yang memang sudah terdata,” kata Maulana.

Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran tanpa menimbulkan gangguan lalu lintas di pusat kota.

Pemkot juga akan terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk pengawasan dan penyesuaian distribusi solar di wilayah Jambi.(*)