JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi mengungkap sejumlah kawasan mulai mengalami dampak kekeringan seiring berlangsungnya musim kemarau.

Kondisi paling dominan dilaporkan terjadi di Paal Merah, Jambi Timur, Jambi Selatan hingga Alam Barajo.

Kekeringan terutama dirasakan warga yang masih mengandalkan sumur sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketika debit sumur menurun hingga mengering, masyarakat mulai membutuhkan pasokan air dari luar.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan hampir seluruh wilayah Kota Jambi mulai merasakan dampak kemarau. Namun, tingkat kekeringannya tidak sama di setiap kawasan.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” kata Doni.

BPBD kini menjadikan laporan dan permintaan masyarakat sebagai salah satu dasar untuk menentukan lokasi distribusi air.

Pola tersebut dilakukan agar pasokan dapat diarahkan ke kawasan yang memang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, BPBD Kota Jambi bersama sejumlah pihak terus melakukan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki.

Doni menyebut volume air yang telah disalurkan BPBD hingga saat ini mencapai sekitar 960 ribu liter.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujarnya.

BPBD mengoperasikan empat armada sendiri untuk mendukung pelayanan.

Rinciannya, satu mobil tangki memiliki kapasitas 5.000 liter, sementara tiga armada lainnya masing-masing berkapasitas 4.000 liter.

Kekuatan tersebut diperkuat dua armada dari Batalyon 142/KJ dan satu armada PMI Kota Jambi.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” jelas Doni.

Dengan dukungan tersebut, sedikitnya tujuh armada dari unsur terkait dapat digunakan untuk melayani kebutuhan distribusi air bersih masyarakat.

BPBD tidak mendistribusikan air secara seragam ke seluruh wilayah. Pengiriman dilakukan berdasarkan kebutuhan dan laporan yang diterima dari masyarakat di lapangan.

Cara tersebut memungkinkan armada diarahkan ke kawasan yang sumber airnya sudah mengalami gangguan.

Doni mengatakan pelayanan dilakukan bersama Perumda Air Minum Tirta Mayang dan sejumlah pihak lainnya.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kekeringan di Kota Jambi mulai berpengaruh langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di permukiman yang bergantung pada sumber air lokal.

Di tengah pemetaan titik kekeringan tersebut, Wali Kota Jambi, Maulana meminta camat dan lurah aktif memantau kondisi masyarakat.

Menurut Maulana, informasi dari tingkat wilayah diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui lokasi yang mulai mengalami kesulitan air dan segera mengambil langkah.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegas Maulana.

Ia mengatakan pemantauan ketersediaan air dilakukan secara rutin karena kondisi sumur warga mulai berubah akibat kemarau.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujarnya.

Menurut Maulana, respons pemerintah terhadap kondisi kemarau tidak hanya mengandalkan armada BPBD.

Dukungan dari sejumlah pihak juga dikerahkan untuk memperluas distribusi.

Ia menyebut sekitar 35 mobil tangki dapat bergerak setiap hari dengan volume distribusi mencapai sekitar 200 ribu liter air per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” kata Maulana.

Dengan demikian, angka distribusi yang dilakukan BPBD merupakan bagian dari pelayanan yang lebih luas melibatkan berbagai unsur pemerintah dan mitra di lapangan.

Pemetaan kawasan terdampak menjadi penting karena kebutuhan air bersih berpotensi meningkat jika musim kemarau berlangsung lebih lama.

BPBD Kota Jambi terus mengandalkan laporan masyarakat untuk menentukan prioritas distribusi, sementara pemerintah daerah meminta kecamatan dan kelurahan memperkuat pemantauan.

Untuk warga yang sumurnya mulai mengering, distribusi menggunakan mobil tangki menjadi solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, pemerintah perlu terus memantau perkembangan kondisi sumber air dan memastikan wilayah yang mengalami kekeringan tidak luput dari pelayanan.

Saat ini, Paal Merah, Jambi Timur, Jambi Selatan dan Alam Barajo menjadi sejumlah kawasan yang mendapat perhatian lebih.

Sementara BPBD tetap membuka pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana meminta seluruh lurah dan camat tidak pasif menghadapi dampak musim kemarau yang mulai mengganggu ketersediaan air bersih di sejumlah permukiman.

Maulana menegaskan, aparat pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan harus aktif memantau kondisi warganya.

Jika terdapat kawasan yang mulai mengalami kesulitan air, informasi tersebut harus segera dikoordinasikan agar bantuan dapat diberikan tanpa menunggu persoalan semakin parah.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegas Maulana.

Instruksi tersebut disampaikan di tengah laporan mulai mengeringnya sejumlah sumur warga.

Bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan sumur sebagai sumber kebutuhan rumah tangga, kondisi itu mulai menjadi persoalan serius ketika debit air terus menurun.

Maulana mengatakan dirinya juga terus memantau perkembangan ketersediaan air bersih di kawasan permukiman.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Permintaan agar camat dan lurah aktif bukan tanpa alasan.

Kondisi kekeringan di setiap wilayah tidak sama sehingga pemerintah membutuhkan informasi langsung dari lapangan untuk menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan.

Pemerintah kota kemudian dapat mengarahkan distribusi air berdasarkan laporan tersebut, terutama bagi permukiman yang sumber air warganya sudah mulai terganggu.

Maulana mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan sekaligus memperkuat distribusi air bersih ke kawasan terdampak.

Setiap hari, sekitar 35 mobil tangki dikerahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Volume air yang disalurkan disebut dapat mencapai sekitar 200 ribu liter per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Di lapangan, BPBD Kota Jambi menjadi salah satu unsur yang menjalankan distribusi air secara langsung.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pihaknya memiliki empat armada, terdiri dari satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter dan tiga armada berkapasitas masing-masing 4.000 liter.

BPBD juga mendapat dukungan dua armada dari Batalyon 142/KJ serta satu armada dari PMI Kota Jambi.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

Total terdapat tujuh armada dari unsur tersebut yang aktif mendukung pelayanan distribusi air bersih.

Hingga saat ini, BPBD mencatat sekitar 960 ribu liter air telah didistribusikan kepada masyarakat.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujar Doni.

Doni menyebut dampak kekeringan sudah relatif dirasakan di berbagai wilayah Kota Jambi.

Namun, beberapa kawasan dinilai lebih dominan mengalami kekeringan dan membutuhkan distribusi air secara lebih intensif.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” katanya.

Kondisi tersebut membuat keberadaan camat dan lurah menjadi penting.

Mereka berada paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui lebih awal ketika sumur warga mulai mengering atau kebutuhan air meningkat.

Laporan dari wilayah kemudian menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan lokasi pengiriman air.

Penanganan kekeringan tidak hanya mengandalkan armada BPBD. Pemerintah Kota Jambi juga melibatkan TNI, PMI dan Perumda Air Minum Tirta Mayang untuk memperkuat pelayanan.

Doni mengatakan koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan agar distribusi dapat menjangkau warga yang membutuhkan.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujarnya.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi, terutama di permukiman yang sangat bergantung pada sumber air tanah.

Instruksi Maulana kepada camat dan lurah pada akhirnya menempatkan pemerintah tingkat wilayah sebagai ujung tombak dalam mendeteksi persoalan air bersih.

Pemantauan tidak cukup dilakukan ketika warga sudah mengalami krisis. Informasi mengenai penurunan debit sumur, kesulitan mendapatkan air, hingga meningkatnya kebutuhan pasokan perlu segera disampaikan agar distribusi dapat diatur lebih cepat.

Dengan sekitar 960 ribu liter air yang telah disalurkan BPBD dan pengerahan puluhan mobil tangki setiap hari, pemerintah berupaya menjaga kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.

Namun, selama kemarau masih berlangsung, distribusi menggunakan mobil tangki tetap menjadi solusi sementara.

Karena itu, keaktifan camat dan lurah dalam memantau kondisi lapangan menjadi bagian penting agar warga yang mulai kesulitan air tidak luput dari penanganan pemerintah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dampak musim kemarau mulai menekan ketersediaan air bersih di sejumlah kawasan permukiman Kota Jambi.

Sumur warga yang selama ini menjadi sumber utama kebutuhan rumah tangga mulai mengering, memaksa pemerintah memperkuat distribusi air menggunakan mobil tangki.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menjadi salah satu unsur utama dalam penanganan kondisi tersebut.

Bersama TNI, PMI, Perumda Air Minum Tirta Mayang dan pihak terkait lainnya, BPBD terus mengirimkan pasokan air ke kawasan yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Hingga saat ini, sekitar 960 ribu liter air telah didistribusikan kepada masyarakat.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pelayanan dilakukan berdasarkan laporan dan permintaan warga di lapangan.

Artinya, distribusi air diarahkan ke kawasan yang sumber airnya mulai terganggu akibat kemarau.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujar Doni.

Untuk mendukung distribusi, BPBD Kota Jambi saat ini memiliki empat armada tangki yang terdiri dari satu mobil berkapasitas 5.000 liter dan tiga mobil dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter.

Kekuatan tersebut diperkuat dua armada dari Batalyon 142/KJ dan satu armada PMI Kota Jambi.

Dengan demikian, terdapat tujuh mobil tangki yang secara aktif dapat digunakan untuk pelayanan distribusi air bersih.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

Keterlibatan sejumlah unsur tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekeringan di Kota Jambi tidak hanya mengandalkan kapasitas satu instansi.

Distribusi air membutuhkan dukungan lintas lembaga agar wilayah yang mengalami kekurangan pasokan dapat dilayani lebih luas.

Menurut Doni, dampak kekeringan mulai dirasakan di hampir seluruh wilayah Kota Jambi.

Namun, beberapa kawasan tercatat mengalami kondisi yang lebih dominan sehingga membutuhkan distribusi air lebih intensif.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” ujarnya.

Kondisi tersebut terutama menjadi persoalan bagi warga yang masih mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketika debit sumur turun atau sumber air mengering, mobil tangki menjadi salah satu alternatif pasokan yang dapat digunakan sementara.

BPBD pun terus memantau permintaan masyarakat untuk menentukan wilayah yang membutuhkan pengiriman air berikutnya.

Di sisi lain, Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah terus memantau kondisi sumber air di kawasan permukiman.

Menurutnya, pemantauan diperlukan agar wilayah yang mulai mengalami kesulitan air dapat segera ditangani.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Ia menyebut sekitar 35 mobil tangki dapat dikerahkan setiap hari dengan distribusi air mencapai sekitar 200 ribu liter per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Angka tersebut menunjukkan cakupan distribusi pemerintah lebih luas karena tidak hanya berasal dari armada BPBD.

Dukungan dari TNI dan unsur lainnya turut digunakan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Maulana meminta jajaran kecamatan dan kelurahan tidak menunggu persoalan air menjadi lebih parah.

Koordinasi dari tingkat wilayah dinilai penting untuk memastikan kebutuhan warga dapat diketahui lebih cepat.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegasnya.

Koordinasi tersebut menjadi penting karena kondisi setiap kawasan tidak selalu sama.

Ada permukiman yang masih memiliki sumber air, sementara kawasan lain sudah menghadapi sumur yang mengering.

Dengan mekanisme berdasarkan laporan dan permintaan masyarakat, pemerintah dapat menentukan lokasi prioritas distribusi air.

BPBD Kota Jambi juga terus berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Tirta Mayang dan sejumlah pihak lain untuk menjaga pelayanan selama kondisi kemarau berlangsung.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujar Doni.

Meski telah ratusan ribu liter air disalurkan, distribusi menggunakan mobil tangki pada dasarnya merupakan solusi sementara selama sumber air warga belum kembali normal.

Keberlanjutan pelayanan akan sangat bergantung pada perkembangan musim kemarau dan kondisi sumber air di masing-masing kawasan.

Dengan hampir satu juta liter air yang telah disalurkan, pemerintah berupaya memastikan kekeringan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih berat bagi kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk saat ini, BPBD bersama unsur pendukung lainnya masih memperkuat respons di lapangan, terutama di kawasan yang permintaan air bersihnya terus meningkat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kekeringan yang berlangsung cukup panjang mulai mendorong Pemerintah Kota Jambi memperkuat langkah perlindungan masyarakat.

Salah satunya dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi dengan membagikan 5.000 masker KN95 secara gratis kepada warga, terutama pengendara yang beraktivitas di jalan.

Pembagian masker dipusatkan di kawasan Simpang Mayang, Kota Jambi.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi turut turun langsung dalam kegiatan yang digelar bersama Pemerintah Kota Jambi dan Ikatan Wartawan Kota Jambi (IWAKO).

Langkah tersebut tidak hanya diarahkan sebagai aksi sosial, tetapi juga bagian dari antisipasi terhadap meningkatnya paparan debu dan partikel udara ketika kondisi cuaca kering berlangsung lebih lama.

Kondisi itu menjadi perhatian karena masyarakat yang banyak berada di ruang terbuka memiliki paparan lebih tinggi terhadap debu dan polutan.

Pengendara sepeda motor, pekerja lapangan, pedagang serta kelompok masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan menjadi pihak yang paling mudah terpapar.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kering masih berlangsung.

Penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan yang dapat dilakukan, khususnya ketika masyarakat harus beraktivitas di luar rumah.

“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan perlu meningkatkan kewaspadaan. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana untuk mengurangi paparan debu dan partikel udara,” ujar Doni.

Menurut dia, upaya perlindungan masyarakat perlu dilakukan bersamaan dengan pemantauan kondisi lingkungan.

BPBD juga menjadi salah satu unsur pemerintah daerah yang memiliki peran dalam mitigasi terhadap potensi dampak bencana dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu masyarakat.

Pemerintah Kota Jambi sendiri telah menyiapkan 100 ribu masker untuk menghadapi kondisi tersebut.

Dari jumlah itu, sebanyak 5.000 masker KN95 didistribusikan dalam kegiatan di Simpang Mayang.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan keputusan menyiapkan masker berkaitan dengan kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung.

Ia menyebut pemerintah daerah mengacu pada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam mengambil langkah antisipasi.

“Berdasarkan data BMKG, kekeringan ini memang agak panjang. Kita menyiapkan 100 ribu masker, namun hari ini kita sebar 5 ribu masker,” kata Maulana.

Maulana juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan perlindungan diri ketika beraktivitas di ruang terbuka.

Ia menyinggung risiko gangguan pernapasan yang perlu menjadi perhatian di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik.

Menurutnya, paparan partikel udara berukuran kecil seperti PM2,5 perlu diwaspadai, terlebih oleh masyarakat yang menghabiskan banyak waktu di luar ruangan.

“Kalau yang di alam terbuka seperti ini tidak pernah menggunakan masker, kita khawatir ISPA terus meningkat. Sekarang ISPA masih naik,” ujarnya.

Simpang Mayang dipilih sebagai salah satu lokasi pembagian karena kawasan tersebut merupakan titik aktivitas masyarakat dengan lalu lintas kendaraan yang cukup padat.

Wali Kota Maulana bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Kepala BPBD Kota Jambi Doni Sumatriadi, jajaran Diskominfo serta pengurus IWAKO turun langsung membagikan masker kepada pengendara.

Bagi masyarakat yang setiap hari bekerja atau bepergian menggunakan sepeda motor, penggunaan masker dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan ketika kondisi udara dan lingkungan berdebu.

Namun, pembagian masker juga tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kualitas udara.

Langkah tersebut lebih tepat dipandang sebagai upaya mitigasi jangka pendek sembari pemerintah memantau perkembangan cuaca dan kondisi lingkungan.

Ketua IWAKO Jambi, Ali Ahmadi mengatakan keterlibatan organisasi wartawan dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kami dari IWAKO Jambi tentu sangat mendukung langkah Pemerintah Kota Jambi dalam melindungi masyarakat dari dampak kualitas udara dan kondisi kekeringan,” ujar Ali.

Ia menilai kelompok masyarakat yang setiap hari beraktivitas di jalan memiliki tingkat paparan yang perlu diperhatikan.

Karena itu, kesadaran menggunakan masker tidak hanya diperlukan ketika pemerintah membagikannya secara gratis.

“Teman-teman yang setiap hari berada di jalan dan beraktivitas di luar ruangan sangat rentan terpapar debu dan polusi. Karena itu, kami mengajak masyarakat membiasakan diri menggunakan masker sebagai salah satu langkah perlindungan,” katanya.

Pembagian 5.000 masker menjadi salah satu respons awal Pemerintah Kota Jambi menghadapi kondisi kering.

Dengan stok yang disiapkan mencapai 100 ribu masker, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan distribusi lanjutan sesuai kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat tetap perlu memperhatikan kondisi udara dan mengurangi paparan langsung ketika situasi memburuk.

elompok rentan dan warga yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan menjadi pihak yang perlu memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan diri.

Bagi BPBD Kota Jambi, langkah mitigasi semacam ini menjadi penting karena dampak kondisi cuaca kering tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan.

Tetapi juga dapat bersinggungan dengan kesehatan dan aktivitas sehari-hari masyarakat.

Pembagian masker akhirnya bukan sekadar kegiatan membagikan alat pelindung secara gratis.

Di balik 5.000 masker yang dibagikan di Simpang Mayang, terdapat pesan bahwa kondisi kekeringan perlu direspons dengan kewaspadaan dan langkah pencegahan sejak dini.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kekeringan yang berlangsung cukup panjang mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Jambi.

Selain berdampak pada kondisi lingkungan, cuaca kering juga meningkatkan potensi paparan debu dan partikel udara yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Langkah antisipasi pun dilakukan. Pemerintah Kota Jambi bersama Ikatan Wartawan Kota Jambi (IWAKO) membagikan 5.000 masker KN95 secara gratis kepada masyarakat di kawasan Simpang Mayang, Kota Jambi.

Wali Kota Jambi Maulana bahkan turun langsung ke persimpangan untuk membagikan masker kepada pengendara.

Ia didampingi Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jambi, Saleh Ridha, Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi serta pengurus IWAKO Jambi.

Di tengah lalu lintas yang padat, pembagian masker menyasar terutama pengendara yang sehari-hari menghabiskan banyak waktu di ruang terbuka.

Maulana mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai bentuk pencegahan menyusul informasi mengenai kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung.

Menurut dia, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan memiliki risiko lebih besar terpapar debu maupun partikel udara berukuran kecil.

Karena itu, penggunaan masker dinilai menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi paparan.

“Berdasarkan data BMKG, kekeringan ini memang agak panjang,” kata Maulana.

Pemkot Jambi, lanjutnya, telah menyiapkan total 100 ribu masker untuk masyarakat.

Sebanyak 5.000 masker di antaranya mulai disalurkan dalam kegiatan di kawasan Simpang Mayang.

Persoalan kesehatan menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat langkah pencegahan.

Maulana menyinggung kondisi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang disebut masih mengalami peningkatan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat yang terus beraktivitas di tengah udara berdebu berpotensi lebih sering terpapar partikel udara.

“Kalau yang di alam terbuka seperti ini tidak pernah menggunakan masker, kita khawatir ISPA terus meningkat,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan risiko tersebut dengan kondisi indeks standar pencemar udara (ISPU) dan konsentrasi PM2.5.

Partikel berukuran sangat kecil seperti PM2.5 menjadi salah satu perhatian dalam kualitas udara karena dapat terhirup hingga ke saluran pernapasan.

Karena itu, Maulana mengimbau warga tidak hanya mengandalkan pembagian masker pemerintah.

Masyarakat yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan juga diminta membiasakan diri menggunakan masker ketika kondisi udara memburuk.

“Silakan digunakan, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan,” katanya.

Kegiatan tersebut juga melibatkan IWAKO Jambi. Ketua IWAKO Jambi, Ali Ahmadi mengatakan keterlibatan organisasi wartawan dalam aksi sosial itu merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Ali, peran wartawan tidak berhenti pada penyampaian informasi. Insan pers juga dapat mengambil bagian dalam kegiatan sosial yang manfaatnya bisa dirasakan langsung warga.

IWAKO, kata dia, mendukung upaya Pemkot Jambi meningkatkan perlindungan masyarakat selama kondisi kekeringan dan kualitas udara menjadi perhatian.

“Pembagian masker ini sederhana, tetapi mudah-mudahan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ali.

Ia secara khusus mengingatkan pengendara sepeda motor dan masyarakat yang bekerja di ruang terbuka agar tidak mengabaikan perlindungan pernapasan.

Kelompok tersebut, menurut Ali, menjadi salah satu yang paling sering berhadapan langsung dengan debu dan polusi selama berada di jalan.

Pembagian 5.000 masker di Simpang Mayang menjadi tahap awal dari rencana distribusi yang lebih besar.

Dengan stok mencapai 100 ribu masker, Pemkot Jambi menempatkan perlindungan masyarakat sebagai salah satu langkah antisipasi menghadapi periode kering yang belum segera berakhir.

Bagi warga, masker mungkin terlihat sebagai perlengkapan sederhana.

Namun di tengah meningkatnya aktivitas luar ruangan, paparan debu dan memburuknya kualitas udara, penggunaannya menjadi salah satu bentuk perlindungan yang relatif mudah dilakukan.

Pemerintah juga berharap masyarakat tidak menunggu sampai kondisi udara memburuk untuk mulai memperhatikan kesehatan pernapasan.

Terutama bagi pengendara, pekerja lapangan, pedagang, petugas di ruang terbuka dan warga yang memiliki aktivitas tinggi di luar rumah, kewaspadaan terhadap kondisi udara menjadi semakin penting selama periode kekeringan berlangsung.()*

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID– Musim kemarau mulai menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi.

Di tengah potensi berkurangnya ketersediaan air, Perumda Tirta Mayang tidak hanya fokus mempertahankan layanan kepada pelanggan, tetapi juga menyiapkan skema bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan.

Langkah tersebut disiapkan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi kering di Kota Jambi.

Direktur Utama Perumda Tirta Mayang Kota Jambi, Arianto, S.T., mengatakan perusahaan telah menyiapkan dukungan distribusi air bersih apabila masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.

Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya mengikuti Apel Kesiapsiagaan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Kering Kota Jambi Tahun 2026 di Lapangan Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Kamis, 27 Agustus 2026.

Apel tersebut dipimpin Wali Kota Jambi Maulana dan melibatkan sejumlah unsur terkait sebagai bagian dari persiapan menghadapi dampak musim kemarau.

Arianto menegaskan, masyarakat yang terdampak kekurangan air dapat mengoordinasikan kebutuhan bantuan melalui perangkat pemerintahan di wilayah masing-masing.

“Tirta Mayang menyiapkan bantuan air bersih bagi masyarakat pelanggan Kota Jambi yang membutuhkan karena terdampak kekeringan. Bantuan dapat dikoordinasikan melalui camat, lurah dan RT setempat, maupun melalui Call Center 112 Pemkot Jambi atau nomor 0821-2121-9894,” ujar Arianto.

Pola tersebut membuat koordinasi bantuan dapat dimulai dari tingkat paling dekat dengan masyarakat.

RT, kelurahan maupun kecamatan dapat menyampaikan kondisi warga yang membutuhkan sehingga distribusi air dapat diarahkan berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Bagi Tirta Mayang, mekanisme tersebut menjadi penting karena dampak kekeringan tidak selalu sama di setiap wilayah.

Persoalan kemarau tidak hanya menyangkut warga yang membutuhkan air tambahan.

Bagi perusahaan penyedia air minum, kondisi sumber air baku juga menjadi faktor krusial yang harus dipantau.

Tirta Mayang memastikan pemantauan terhadap sumber air baku terus dilakukan. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator dalam menjaga proses produksi dan distribusi air kepada pelanggan.

“Kami terus melakukan langkah antisipasi untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat pelanggan. Kondisi sumber air baku terus kami pantau, termasuk kestabilan sistem pengolahan dan distribusi air kepada pelanggan,” kata Arianto.

Pemantauan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi sumber air apabila periode kering berlangsung lebih panjang.

Di saat yang sama, sistem pengolahan dan jaringan distribusi tetap dijaga agar pelayanan reguler kepada pelanggan dapat berlangsung.

Tirta Mayang juga membuka jalur bagi masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

Warga dapat menyampaikan kebutuhan melalui RT, lurah atau camat.

Selain jalur pemerintahan di tingkat wilayah, laporan juga dapat disampaikan melalui Call Center 112 Pemkot Jambi atau nomor layanan Tirta Mayang 0821-2121-9894.

Arianto menekankan kecepatan informasi menjadi salah satu kunci dalam penanganan kondisi kekurangan air.

“Yang paling penting adalah laporan dari masyarakat bisa segera diterima dan dikoordinasikan. Dengan begitu, bantuan dapat diarahkan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Artinya, distribusi bantuan tidak semata menunggu kondisi memburuk, tetapi dapat dipetakan berdasarkan laporan dan kebutuhan warga.

Di luar penyiapan bantuan, masyarakat juga diminta menggunakan air secara bijak selama musim kemarau.

Imbauan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menjaga ketersediaan air ketika kondisi lingkungan semakin kering.

Sementara itu, Tirta Mayang akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Jambi dan unsur terkait untuk memantau perkembangan kondisi selama masa siaga.

“Kami terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi agar pelayanan air bersih tetap terjaga. Kalau ada masyarakat yang terdampak dan membutuhkan bantuan air bersih, silakan segera berkoordinasi melalui jalur yang sudah disiapkan,” ujar Arianto.

Kesiapan Tirta Mayang menunjukkan bahwa menghadapi kemarau bukan hanya soal memastikan air tetap mengalir melalui jaringan perpipaan.

Ketika ada wilayah yang mengalami kekurangan, kecepatan mendeteksi kebutuhan dan mengirimkan bantuan menjadi bagian penting dalam menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar tersebut.

Karena itu, koordinasi dari tingkat RT hingga pemerintah kota menjadi salah satu jalur yang diandalkan untuk memastikan warga yang terdampak kekeringan tidak luput dari penanganan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kekeringan di Kota Jambi belum dianggap selesai. Pemerintah Kota Jambi justru memperkuat kesiapsiagaan karena kondisi kering diperkirakan masih berlangsung hingga September 2026.

Ancaman yang paling dikhawatirkan bukan semata-mata menyusutnya sumber air, tetapi terganggunya kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatnya risiko kebakaran.

Kondisi tersebut mendorong Pemkot Jambi menyiapkan armada khusus untuk memastikan warga tetap mendapatkan pasokan air bersih apabila kekeringan semakin meluas.

Sebanyak 21 mobil tangki kini disiagakan untuk mendukung distribusi air ke wilayah yang mengalami kesulitan pasokan.

Langkah itu ditegaskan Wali Kota Jambi Maulana saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan Kota Jambi 2026 di Lapangan Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Kamis 27 Agustus 2026.

Kota Jambi sebelumnya telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026.

Bagi Maulana, status tersebut bukan sekadar formalitas. Pemerintah harus menggunakan momentum itu untuk bergerak lebih awal sebelum persoalan air berkembang menjadi krisis.

“Penanganan bencana tidak boleh dimulai ketika kejadiannya sudah besar. Harus dimulai sebelum masyarakat merasakan dampak yang lebih berat,” tegas Maulana.

Kesiapan pemerintah mulai diwujudkan melalui distribusi air bersih kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan.

Hingga saat ini, Pemkot Jambi mencatat 602 meter kubik atau sekitar 602 ribu liter air bersih telah disalurkan.

Air tersebut diperuntukkan bagi sejumlah kebutuhan, mulai dari rumah tangga, fasilitas umum dan sosial, sekolah, tempat ibadah hingga fasilitas pelayanan kesehatan.

Distribusi ini akan terus dilakukan dengan melihat kondisi di lapangan. Wilayah yang mengalami kesulitan air menjadi prioritas pemerintah.

Maulana menekankan, pemenuhan air bersih merupakan bagian dari pelayanan dasar yang harus dijamin pemerintah ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat.

“Jangan sampai ada masyarakat yang kebutuhan air bersihnya tidak terpenuhi,” ujarnya.

Untuk memperkuat distribusi, sebanyak 21 unit mobil tangki air ditempatkan dalam skema kesiapsiagaan.

Armada tersebut terdiri atas 15 unit milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, empat unit milik Perumdam Tirta Mayang dan dua unit dukungan TNI.

Pemkot juga meminta mekanisme penyaluran tidak berjalan lambat. Ketika laporan kekurangan air masuk, petugas diharapkan dapat segera bergerak menuju lokasi.

Masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih dapat menyampaikan laporan melalui Call Center Bahagia 112, yang beroperasi selama 24 jam.

Laporan kemudian diproses BPBD Kota Jambi dan dikoordinasikan dengan Perumdam Tirta Mayang untuk penanganan di lapangan.

Maulana mengingatkan bahwa kekeringan memiliki efek berantai.

Ketika kondisi lingkungan semakin kering, kebutuhan air meningkat. Pada saat bersamaan, lahan yang kehilangan kelembapan menjadi lebih mudah terbakar.

Karena itu, kesiapsiagaan pemerintah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air warga, tetapi juga mengantisipasi ancaman kebakaran lahan maupun permukiman.

“Berkurangnya air adalah persoalan ketahanan masyarakat. Kalau kondisi semakin kering, risiko kebakaran lahan dan permukiman juga meningkat,” katanya.

Pemkot Jambi meminta masyarakat tidak menambah risiko dengan membakar sampah maupun lahan secara sembarangan.

Warga juga diminta segera melaporkan jika menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

Dalam menghadapi ancaman kekeringan, pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan juga diminta tidak hanya menunggu laporan warga.

Camat dan lurah diminta aktif memantau kondisi wilayah masing-masing, terutama kawasan yang mulai mengalami keterbatasan air.

Langkah ini dinilai penting karena kebutuhan setiap wilayah bisa berbeda.

Pemerintah ingin mengetahui persoalan sedini mungkin sehingga distribusi air dapat diarahkan sebelum kondisi warga semakin sulit.

Maulana menegaskan, seluruh perangkat daerah harus bergerak dalam satu sistem.

Persoalan air bersih, kesehatan, kebakaran dan kebutuhan masyarakat tidak dapat ditangani secara terpisah.

Dengan status siaga yang masih diberlakukan, Pemkot Jambi kini menempatkan ketersediaan air bersih dan pencegahan kebakaran sebagai dua prioritas utama selama periode kekeringan.

Pemerintah memilih memperkuat langkah antisipasi lebih awal agar masyarakat tidak harus menunggu sampai krisis air benar-benar terjadi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mulai memperketat langkah antisipasi menghadapi sejumlah ancaman yang berpotensi langsung menekan masyarakat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, kekeringan, hingga gangguan keamanan akibat aksi geng motor.

Pesan Wali Kota Jambi Maulana dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) cukup jelas: pemerintah tidak boleh bergerak setelah masalah telanjur membesar.

Kecepatan respons menjadi salah satu poin utama yang ditekankan Maulana.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak bekerja secara parsial, melainkan saling berbagi informasi dan bergerak sesuai kewenangannya.

“Yang paling penting adalah kecepatan kita merespons. Jangan sampai masyarakat sudah terdampak baru kita bergerak,” kata Maulana.

Kualitas Udara Jadi Alarm Awal

Di tengah ancaman karhutla, perhatian Pemkot Jambi tidak hanya tertuju pada titik api.

Dampak yang paling cepat dirasakan warga perkotaan adalah memburuknya kualitas udara ketika asap menyebar.

Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi diminta lebih aktif membuka informasi mengenai kondisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Maulana meminta informasi kualitas udara disampaikan kepada publik sedikitnya tiga kali dalam sehari.

Kebijakan tersebut penting karena informasi ISPU bukan sekadar angka.

Kondisi kualitas udara menjadi pertimbangan warga dalam menentukan apakah aktivitas di luar ruangan masih aman dilakukan atau perlu dikurangi.

Kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan, menjadi pihak yang paling membutuhkan informasi tersebut.

“DLH saya minta jangan hanya melakukan pemantauan, tetapi informasi mengenai kondisi udara juga harus disampaikan secara berkala. Minimal tiga kali sehari,” ujarnya.

Dengan pola penyampaian informasi yang lebih rutin, pemerintah diharapkan tidak hanya bertindak sebagai pihak yang menangani dampak, tetapi juga memberikan peringatan dini kepada masyarakat.

Kasus ISPA Diminta Jangan Menunggu Meledak

Dampak kualitas udara juga diarahkan untuk dipantau dari sisi kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Jambi diminta memperbarui perkembangan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama jika terdapat indikasi peningkatan kasus seiring memburuknya kondisi udara.

Maulana meminta pemantauan tidak berhenti pada laporan administratif.

Perkembangan di fasilitas kesehatan harus dibaca sebagai indikator untuk melihat apakah perubahan kualitas udara mulai memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.

“Kalau ada kecenderungan peningkatan, harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Langkah ini membuat persoalan kabut asap tidak lagi dilihat hanya sebagai masalah lingkungan.

Ketika kualitas udara menurun dan kasus gangguan pernapasan meningkat, pemerintah perlu memastikan respons kesehatan ikut bergerak dengan cepat.

Karhutla Tak Bisa Ditangani Sendirian

Karhutla menjadi persoalan lain yang mendapat perhatian dalam rapat Forkopimda.

Bagi Kota Jambi, dampak kebakaran di wilayah tertentu tidak berhenti di lokasi kejadian. Asap dapat bergerak dan mengganggu kualitas udara di kawasan perkotaan.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

Pemantauan wilayah rawan, pencegahan, hingga respons ketika kebakaran muncul dinilai harus menjadi satu rangkaian kerja.

Maulana mengingatkan agar kondisi di lapangan tidak dianggap sepele. Menunggu api membesar hanya akan memperluas dampak yang harus ditangani.

Geng Motor Masuk Radar Keamanan Kota

Di luar persoalan lingkungan dan kesehatan, aksi geng motor juga menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut.

Masalah ini tidak semata-mata dipandang sebagai gangguan ketertiban.

Bagi masyarakat, keberadaan aksi kelompok bermotor yang mengarah pada pelanggaran hukum juga menyentuh persoalan rasa aman.

Untuk aspek penegakan hukum, Pemkot Jambi menyerahkan kewenangan kepada aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan.

Pemerintah kota menyatakan siap mendukung koordinasi agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Namun, penanganan geng motor juga diharapkan tidak berhenti pada tindakan hukum.

Pembinaan generasi muda dan penanganan faktor sosial yang menjadi latar belakang munculnya perilaku tersebut tetap diperlukan agar persoalan tidak terus berulang.

“Untuk persoalan hukum, tentu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Kepolisian dan kejaksaan memiliki kewenangan masing-masing,” ujar Maulana.

Kekeringan Diminta Diantisipasi Sebelum Meluas

Ancaman lain yang tidak luput dari pembahasan adalah kekeringan.

Pemkot Jambi meminta OPD terkait memetakan wilayah yang berpotensi terdampak dan menyiapkan langkah mitigasi jika kondisi semakin meluas.

Bagi pemerintah daerah, ancaman karhutla, kekeringan, kabut asap, gangguan kesehatan, dan keamanan tidak semestinya ditangani sebagai persoalan yang berdiri sendiri.

Semuanya membutuhkan koordinasi dan pembacaan kondisi lapangan secara cepat.

“Karhutla kita tangani, kualitas udara kita pantau, kesehatan masyarakat kita awasi, keamanan kita jaga, dan kekeringan juga harus kita siapkan langkah mitigasinya. Jangan bekerja sendiri-sendiri,” kata Maulana.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan koordinasi tersebut bukan hanya rapat dan laporan. Pemerintah dituntut memastikan keputusan yang dibuat benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan.

Maulana menegaskan seluruh OPD harus menjalankan tugas sesuai kewenangan dan menyampaikan perkembangan secara berkala.

Bagi masyarakat Kota Jambi, pesan itu bermuara pada satu hal: ketika ancaman mulai muncul, pemerintah harus lebih dulu bergerak sebelum dampaknya menjadi lebih besar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ancaman asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi.

Meski kualitas udara saat ini disebut telah membaik, pemerintah daerah belum menganggap situasi aman sepenuhnya karena arah angin dan perkembangan karhutla di wilayah sekitar dapat sewaktu-waktu mengubah kondisi udara di Kota Jambi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi telah menyampaikan nota dinas kepada Wali Kota Jambi terkait perkembangan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah sekitar Kota Jambi, termasuk kemungkinan asap terbawa angin masuk ke wilayah perkotaan.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi, mengatakan pemantauan dilakukan secara berkelanjutan dengan melihat sejumlah indikator, mulai dari perkembangan titik kebakaran, kondisi cuaca, arah angin, tingkat kekeringan hingga kualitas udara.

Menurut Doni, kualitas udara Kota Jambi sebelumnya sempat masuk kategori tidak sehat. Namun, berdasarkan pemantauan terakhir, kondisi tersebut kembali membaik.

“Memang beberapa waktu lalu ISPU di Kota Jambi sempat masuk kategori tidak sehat. Tetapi sekarang sudah kembali normal,” kata Doni.

Meski demikian, membaiknya kualitas udara belum menjadi alasan bagi Pemkot Jambi untuk menurunkan kewaspadaan.

Perubahan arah angin dapat membuat asap dari wilayah lain bergerak menuju Kota Jambi, sementara aktivitas karhutla di sejumlah daerah masih berlangsung.

Status Siaga Belum Ditetapkan

Di tengah ancaman tersebut, Pemkot Jambi belum menetapkan status siaga karhutla.

Doni menjelaskan, keputusan mengenai status kebencanaan tidak bisa hanya didasarkan pada munculnya asap atau satu indikator tertentu.

Pemerintah perlu melihat sejumlah parameter secara bersamaan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Indikator tersebut meliputi tingkat kekeringan, indeks standar pencemar udara (ISPU), perkembangan karhutla hingga potensi kebakaran di kawasan permukiman.

“Untuk menetapkan status siaga, ada beberapa unsur yang harus kita lihat. Mulai dari kekeringan, ISPU, karhutla sampai kondisi permukiman,” jelasnya.

Artinya, meskipun ancaman asap mulai terasa dan karhutla terjadi di wilayah sekitar, kondisi Kota Jambi saat ini belum dinilai memenuhi seluruh indikator untuk menaikkan status menjadi siaga.

Sebagai langkah pencegahan, BPBD Kota Jambi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2026.

Surat tersebut menjadi pengingat bagi perangkat daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau.

Pemerintah mengingatkan potensi yang harus diantisipasi tidak hanya kebakaran, tetapi juga kekeringan serta gangguan kesehatan apabila kualitas udara kembali memburuk.

Sekolah Belum Diliburkan

Potensi memburuknya kualitas udara juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan penghentian sementara kegiatan belajar mengajar di Kota Jambi.

Namun, BPBD menegaskan kebijakan tersebut belum dapat diputuskan hanya karena adanya karhutla atau peningkatan ISPU pada satu waktu tertentu.

Doni mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu melihat perkembangan berbagai indikator secara menyeluruh.

Jika kondisi memang menunjukkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, kebijakan mengenai aktivitas sekolah akan dibahas bersama Forkopimda Kota Jambi.

“Kalau mengenai meliburkan sekolah, kita tidak bisa melihat satu indikator saja. Ada kekeringan, ISPU, karhutla dan kondisi permukiman yang harus diperhatikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila diperlukan penghentian sementara kegiatan sekolah, keputusan tersebut akan dibahas bersama unsur Forkopimda berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

“Kalau memang ada keputusan untuk meliburkan sekolah, tentu akan kita bicarakan bersama unsur Forkopimda. Kita melihat indikator dan perkembangan kondisi di lapangan,” katanya.

Pantau Arah Angin dan Ketersediaan Air

BPBD Kota Jambi juga memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan cuaca, potensi hujan serta arah angin.

Faktor arah angin menjadi penting karena kualitas udara Kota Jambi dapat dipengaruhi asap yang berasal dari kebakaran di wilayah lain.

Selain ancaman asap, pemerintah juga mulai mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap ketersediaan air bersih.

BPBD berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Mayang untuk memastikan kesiapan layanan apabila kemarau berkepanjangan menyebabkan penurunan debit sumber air.

Dengan sejumlah ancaman tersebut, pemerintah kini memilih memperkuat langkah pencegahan ketimbang menunggu kondisi memburuk.

Doni meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang relatif kering.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

“Yang paling penting sekarang adalah kewaspadaan. Kondisi memang belum masuk status siaga, tetapi bukan berarti kita lengah. Kita terus pantau perkembangan di lapangan,” tegas Doni.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Jambi saat ini berada dalam fase waspada terhadap dampak karhutla, tetapi belum menaikkan status kebencanaan.

Perubahan kualitas udara, arah angin, tingkat kekeringan dan perkembangan kebakaran di daerah sekitar akan menjadi faktor penting dalam menentukan langkah pemerintah selanjutnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kemarau panjang mulai menguji ketahanan pasokan air bersih di Kota Jambi.

Debit Sungai Batanghari yang menurun disertai meningkatnya kekeruhan air baku membuat Perumdam Tirta Mayang memangkas produksi sekitar 20 persen.

Dampaknya mulai dirasakan pelanggan, terutama mereka yang mendapat pasokan dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Broni dan IPA Tanjung Sari). Sekitar 5.300 sambungan rumah (SR) terdampak akibat berkurangnya jam pelayanan.

Kondisi tersebut diperkirakan belum akan segera berakhir. Perumdam Tirta Mayang memperkirakan gangguan pasokan dapat berlangsung hingga September 2026, tergantung perkembangan musim kemarau dan kondisi Sungai Batanghari.

Persoalan tidak hanya terjadi pada pelanggan jaringan perpipaan. Warga yang selama ini mengandalkan sumur juga mulai menghadapi ancaman kekeringan di sejumlah wilayah.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan penurunan debit dan peningkatan kekeruhan Batanghari memaksa perusahaan daerah menyesuaikan proses pengolahan air.

“Memang kondisi kemarau menyebabkan debit air Batanghari turun dan kekeruhan meningkat. Akibatnya produksi harus dikurangi. Di sisi lain, masyarakat yang tidak menggunakan PDAM juga mulai mengalami sumurnya kering,” ujar Maulana.

Bukan sekadar produksi turun

Menurut Maulana, pengurangan produksi tidak dapat dilihat semata sebagai persoalan kapasitas Perumdam Tirta Mayang.

Air baku yang semakin keruh membutuhkan penyesuaian dalam proses pengolahan. Langkah tersebut dilakukan agar kualitas air yang sampai ke pelanggan tetap memenuhi standar.

Direktur Utama Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi, Arianto sebelumnya menjelaskan, pengurangan produksi awalnya berada di kisaran 10 persen.

Namun, ketika tingkat kekeruhan air baku meningkat, penyesuaian produksi harus diperbesar hingga sekitar 20 persen.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan. Langkah ini kami lakukan agar kualitas air yang diterima masyarakat tetap terjaga,” kata Arianto.

Dengan kondisi tersebut, Perumdam memilih mempertahankan kualitas air yang diproduksi meski konsekuensinya jam pelayanan kepada sebagian pelanggan harus dikurangi.

Mobil tangki dikerahkan

Pemkot Jambi kini meminta Perumdam Tirta Mayang memperkuat penanganan di lapangan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengerahkan mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih secara gratis ke kawasan yang mengalami gangguan pasokan maupun wilayah yang sumber airnya mulai mengering.

“Kami sudah perintahkan PDAM untuk mengantarkan kebutuhan air bersih semaksimal mungkin ke daerah-daerah yang memang terdampak kekeringan,” ujar Maulana.

Selain mobil tangki, Perumdam juga menyiapkan pompa bergerak dan pemasangan pipa intake untuk menjaga keberlangsungan pengambilan air baku.

Langkah tersebut menjadi penanganan darurat sembari pemerintah melihat perkembangan kondisi Sungai Batanghari dan musim kemarau.

Pemkot mulai pikirkan sumber air selain Batanghari

Di tengah tekanan terhadap sumber air utama, Pemkot Jambi mulai melihat persoalan ini sebagai masalah jangka panjang.

Maulana mengatakan ketergantungan terhadap Sungai Batanghari perlu dikurangi dengan menyiapkan sumber air baku alternatif.

Salah satu opsi yang mulai dipertimbangkan adalah pemanfaatan kolam retensi sebagai sumber air baku tambahan bagi Perumdam Tirta Mayang.

“Kita juga harus berpikir soal ketersediaan air baku. Bisa kita pertimbangkan nanti apakah kolam-kolam retensi ini bisa menjadi sumber air baku bagi PDAM,” katanya.

Namun, rencana tersebut belum bisa langsung diterapkan.

Pemerintah perlu mengkaji kapasitas tampungan, kontinuitas debit, kualitas air serta teknologi pengolahan yang dibutuhkan sebelum kolam retensi dapat digunakan sebagai sumber air baku.

Jika layak secara teknis, keberadaan sumber air alternatif tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap kondisi Sungai Batanghari ketika kemarau panjang kembali terjadi.

Krisis air berpotensi berulang

Bagi Pemkot Jambi, kondisi yang terjadi saat ini menjadi peringatan bahwa persoalan air baku tidak cukup ditangani dengan langkah darurat setiap musim kemarau.

Penurunan debit sungai dan perubahan kualitas air berpotensi kembali terjadi ketika kemarau berlangsung panjang.

“Ke depan ini harus dipikirkan karena masalah seperti ini memang terjadi setiap tahun,” tegas Maulana.

Karena itu, selain memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi darurat, pemerintah mulai diarahkan untuk membangun sistem penyediaan air yang lebih tahan terhadap perubahan musim.

Masyarakat juga diminta menggunakan air secara bijak selama kondisi pasokan belum kembali normal.

Di sisi lain, Perumdam Tirta Mayang memastikan proses pengolahan tetap mengikuti standar operasional, sementara distribusi bantuan air bersih terus diarahkan ke wilayah yang paling terdampak.

Dengan perkiraan gangguan dapat berlangsung hingga September, persoalan air bersih Kota Jambi kini bukan hanya soal berkurangnya produksi.

Krisis air baku juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memastikan ketahanan pasokan air dalam menghadapi kemarau berikutnya.(*)