Ubah Pola Pikir Kepala Keluarga, Pemkot Jambi Dorong Gerakan Pria Lindungi Perempuan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak cukup hanya mengandalkan peran perempuan.
Keterlibatan laki-laki justru menjadi salah satu kunci untuk membangun lingkungan keluarga dan masyarakat yang aman, setara, serta bebas dari diskriminasi.
Perspektif tersebut menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi melalui sosialisasi Gerakan Pria Mendukung Perlindungan Perempuan atau HeForShe yang digelar Dinas Pemberdayaan Manusia, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, Senin 9 November 2026.
Gerakan ini mendorong laki-laki agar tidak sekadar menjadi penonton ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Mereka juga perlu mengambil tanggung jawab dalam membangun hubungan keluarga yang sehat, menghormati kesetaraan, serta menolak segala bentuk kekerasan.
Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menegaskan pentingnya keterlibatan laki-laki dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurutnya, gerakan tersebut perlu mendapat dukungan luas agar perlindungan terhadap kelompok rentan berjalan lebih efektif.
“Memang perlu untuk melibatkan laki-laki dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata Diza.
Sementara itu, Kepala DPMPPA Kota Jambi, Noverintiwi Dewanti, menilai gerakan HeForShe menjadi langkah strategis untuk mengubah pandangan lama yang menempatkan perlindungan perempuan seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab perempuan.
Padahal, persoalan kekerasan dan ketimpangan gender membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk laki-laki, keluarga, komunitas, dan pemerintah.
Menurut Noverintiwi, kesetaraan gender juga harus mendapat dukungan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, politik hingga kepemimpinan.
“Gerakan ini untuk kesetaraan gender. Mendukung berbagai sektor, baik sisi ekonomi, sosial politik maupun kepemimpinan,” ujarnya.
Selain mendorong kesetaraan, gerakan tersebut juga menyasar berbagai praktik diskriminatif yang merugikan perempuan dan anak, termasuk pernikahan dini.
Noverintiwi menekankan bahwa perubahan tidak cukup berhenti pada kegiatan sosialisasi.
Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat perlu membangun komitmen nyata melalui kebijakan yang konkret, terukur, serta berpihak pada pemenuhan hak perempuan.
“Perlu komitmen nyata dari melibatkan berbagai sektor, mendorong pemerintah hingga komunitas untuk membuat kebijakan konkret terukur mendukung hak-hak perempuan,” jelasnya.
Tantangan berikutnya terletak pada konsistensi pelaksanaan gerakan tersebut.
Sebab, keberhasilan perlindungan perempuan dan anak tidak hanya bergantung pada kampanye kesadaran, tetapi juga pada perubahan perilaku, keberanian melaporkan kekerasan, serta keseriusan pemerintah dalam memastikan perlindungan berjalan di tengah masyarakat.
Dengan demikian, keterlibatan laki-laki dalam gerakan HeForShe diharapkan tidak berhenti sebagai slogan.
Gerakan ini perlu hadir dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga hingga ruang publik.(*)

