JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, mengajak seluruh masyarakat serta pelaku usaha di Kota Jambi untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi yang saat ini tengah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi.

Ajakan tersebut disampaikan Maulana setelah dirinya turut menjadi responden dan didata langsung oleh petugas resmi Sensus Ekonomi pada Rabu 17 Juni 2026).

Ia menilai kegiatan pendataan ini memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

“Alhamdulillah, hari ini saya telah selesai didata oleh petugas resmi Sensus Ekonomi dari BPS Kota Jambi. Data yang akurat ini sangat penting sebagai fondasi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan memajukan perekonomian Kota Jambi,” ujar Maulana.

Maulana menegaskan bahwa, keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat.

Ia meminta warga dan pelaku usaha untuk memberikan data secara jujur, lengkap, dan benar kepada petugas di lapangan.

Ia juga memastikan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat dalam proses sensus dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Seluruh pelaku usaha dan masyarakat Kota Jambi saya harapkan dapat menyambut baik kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang jujur dan benar. Kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dijamin oleh undang-undang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Maulana menyebut data hasil Sensus Ekonomi akan menjadi instrumen penting dalam perencanaan kebijakan, mulai dari pengembangan sektor usaha, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan warga Kota Jambi.

Ia menilai tanpa data yang valid, kebijakan pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan gaya komunikasinya yang akrab, Maulana turut menyampaikan pesan ajakan yang sederhana kepada masyarakat.

“Wali Kota sudah didata, kini giliran kito!” ucapnya.

Melalui momentum Sensus Ekonomi ini, Maulana berharap seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif sehingga menghasilkan data berkualitas yang dapat menjadi pijakan dalam mendorong kemajuan ekonomi Kota Jambi ke depan.

“Mari bersama kita sukseskan Sensus Ekonomi demi kemajuan Kota Jambi yang kita banggakan,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, membuka ruang dialog publik terkait kebijakan pengelolaan sampah di Kota Jambi.

Diskusi terbuka tersebut dijadwalkan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu 13 Juni 2026 pukul 08.00 WIB, dengan melibatkan media, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Forum ini digelar sebagai respons atas meningkatnya sorotan publik terhadap sistem pengelolaan sampah yang saat ini diterapkan Pemerintah Kota Jambi.

Maulana menyebut, diskusi tersebut diharapkan menjadi ruang evaluasi bersama untuk menyempurnakan kebijakan yang ada.

“Saya mengundang media, LSM, dan para akademisi untuk hadir. Apa yang belum sempurna akan kita perbaiki bersama.

Kebijakan pasti ada pro dan kontra, tetapi yang terpenting adalah perbaikannya,” ujar Maulana di Gedung Bapperida Kota Jambi, Rabu 10 Juni 2026.

Soroti Sistem TPS Lama yang Dinilai Tak Lagi Relevan

Dalam pemaparannya, Maulana menyoroti sistem Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang selama ini ditempatkan di pinggir jalan.

Menurutnya, konsep tersebut merupakan kebijakan lama yang lahir saat jumlah penduduk Kota Jambi masih sekitar 400 ribu jiwa pada 2006.

Saat itu, terdapat sekitar 300 titik TPS yang dianggap mampu menampung kebutuhan pengelolaan sampah masyarakat.

Namun, seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi, ia menilai sistem tersebut sudah tidak lagi ideal.

“Dulu mungkin sesuai zamannya. Tapi sekarang kondisi sudah berubah. Penduduk bertambah, aktivitas meningkat, termasuk layanan daring dan distribusi barang. Sistem lama perlu dievaluasi,” katanya.

Ia juga menyinggung dampak lingkungan dari TPS terbuka, seperti potensi pencemaran air lindi yang dinilai masih menjadi persoalan di sejumlah titik.

TPS3R dan OPBM Jadi Sorotan

Pemerintah Kota Jambi sebelumnya telah memperkenalkan konsep TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle) sejak 2008 sebagai upaya pengelolaan sampah berbasis pemilahan dari sumber.

Namun, dari sejumlah fasilitas yang dibangun, saat ini hanya sekitar tujuh unit yang masih aktif beroperasi.

“Sejak 2008 kita dorong TPS3R, tapi yang bertahan hanya sekitar tujuh. Mengubah perilaku masyarakat memang tidak mudah,” ujarnya.

Saat ini, Pemkot Jambi juga menjalankan program Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang menurut Maulana merupakan pengembangan dari konsep TPS3R yang telah lebih dulu ada.

Namun, program tersebut sempat menuai sorotan publik, terutama terkait mekanisme iuran pengelolaan sampah di tingkat masyarakat yang dinilai sebagian pihak menimbulkan pro dan kontra.

Menanggapi hal itu, Maulana menegaskan bahwa sistem iuran bukan hal baru dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Kalau OPBM dianggap pungli karena ada iuran, maka TPS3R sejak dulu juga harus dianggap demikian. Padahal dana itu digunakan untuk operasional dan kembali ke masyarakat, bukan untuk pribadi,” tegasnya.

Polemik Pengadaan Bentor dan Gerakan Masyarakat

Maulana juga merespons kritik terkait pengadaan kendaraan roda tiga atau bentor dalam program pengelolaan sampah.

Ia menyebut bentor bukan barang baru, karena sebelumnya juga telah digunakan dalam berbagai program pemerintah.

Perbedaan saat ini, kata dia, terletak pada pola pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

“Bentor itu sudah lama ada. Yang kami ubah adalah konsep pengelolaannya menjadi berbasis masyarakat. Ini gerakan bersama, bukan hanya pemerintah,” jelasnya.

Ia juga membantah adanya tudingan keuntungan pribadi dalam pengadaan tersebut.

“Saya tidak pernah menerima keuntungan apa pun. Bahkan saya tidak mengenal pihak yang dituduhkan,” katanya.

Dorong Perubahan Perilaku Warga

Melalui forum diskusi publik yang akan digelar, Maulana berharap muncul masukan konstruktif dari berbagai pihak untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Kota Jambi.

Menurutnya, persoalan sampah tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah.

“Pertanyaannya, mau sampai kapan kota ini dipenuhi sampah di pintu masuknya? Ini soal kesadaran bersama. Kita ingin Kota Jambi lebih bersih dan sehat,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, meninjau langsung kawasan Dinas Pertanian Kota Jambi dan memastikan pemerintah akan segera melakukan penataan ulang akses serta pembangunan pembatas area di sekitar lokasi tersebut.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan kegiatan belajar mengajar, khususnya di SMA Negeri 12 Jambi yang berada tidak jauh dari rumah potong hewan (RPH) di kawasan tersebut.

SMA Negeri 12 Jambi diketahui memiliki lebih dari 900 siswa dan berlokasi berdampingan dengan area RPH yang hingga saat ini masih memiliki ruang terbuka tanpa pembatas memadai.

“Kita sudah mendapatkan laporan. Di sini ada SMA 12 dengan murid lebih dari 900 anak. Mereka belajar berdampingan langsung dengan rumah potong hewan yang kondisinya masih terbuka,” ujar Maulana saat melakukan peninjauan.

Ia menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani karena dapat mengganggu kenyamanan proses belajar siswa, baik dari sisi kebersihan maupun potensi dampak lingkungan lainnya.

Menurutnya, persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Jambi, mengingat lahan di kawasan itu merupakan aset Pemerintah Provinsi Jambi.

Pemerintah disebut telah menyiapkan rencana penanganan yang akan segera direalisasikan.

Maulana menjelaskan, salah satu solusi yang akan dilakukan adalah pemanfaatan lahan sekitar setengah hektare di belakang lokasi untuk dibuat akses khusus menuju RPH.

“Di belakang lokasi ada lahan sekitar setengah hektare yang bisa dimanfaatkan. Rencananya akan ditimbun dan dibuat akses khusus untuk rumah potong hewan,” jelasnya.

Dengan adanya akses baru tersebut, aktivitas kendaraan dan operasional RPH tidak lagi bersinggungan langsung dengan area sekolah.

Selain itu, Pemkot Jambi juga berencana membangun pagar pembatas yang lebih tinggi antara RPH dan lingkungan sekolah untuk mengurangi potensi gangguan.

“Pembatas dengan sekolah akan kita buat lebih tinggi agar tidak terjadi pencemaran, baik dari bau maupun dampak lainnya terhadap siswa,” tambah Maulana.

Ia berharap penataan ini dapat menjadi solusi jangka panjang, sehingga kegiatan pendidikan di SMA Negeri 12 Jambi tetap berjalan dengan nyaman tanpa mengganggu operasional rumah potong hewan.

“Semoga ini menjadi solusi terbaik. Anak-anak tetap bisa belajar dengan nyaman, dan operasional rumah potong hewan juga tetap berjalan,” tutupnya.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 di ruang rapat bupati, Selasa (17/02).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Katamso yang menyoroti capaian positif ekonomi daerah sekaligus tantangan besar dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Dalam sambutannya, Katamso mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Barat mencapai 5,28 persen, melampaui target 4,99 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian ini menjadikan Tanjung Jabung Barat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jambi.

Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tetap realistis dalam menyusun program pembangunan.

Total usulan pembangunan dalam Musrenbang mencapai Rp3,1 triliun, yang terdiri dari 229 program dan 425 kegiatan. Namun, kemampuan riil keuangan daerah hanya sekitar Rp1,1 triliun.

Artinya, terdapat selisih anggaran sekitar Rp2 triliun yang belum dapat dipenuhi.

Wakil bupati menegaskan pentingnya prioritas pada program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, layanan kesehatan, serta pendidikan.

Untuk menutup kekurangan anggaran, pemerintah daerah didorong memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya melalui optimalisasi dana Transfer ke Daerah (TKD).

Langkah ini dinilai penting di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis serta fluktuasi harga minyak dunia.

Musrenbang kali ini juga menyoroti dua isu strategis, yaitu pengelolaan lingkungan dan peningkatan partisipasi pemuda.

Pemkab berkomitmen memperbaiki sistem pengelolaan sampah dari metode open dumping menjadi sanitary landfill, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.

Sementara itu, partisipasi generasi muda diperkuat melalui ruang aspirasi yang difasilitasi oleh Bapperida, dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan.

Pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) agar lebih selaras dengan prioritas pembangunan.

Selain itu, program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi daerah.

Katamso menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke desa. Ia berharap setiap desa dapat merasakan hasil nyata dari program pemerintah.

Musrenbang RKPD 2026 ini dilaksanakan secara hybrid, dengan sejumlah pejabat hadir langsung dan lainnya mengikuti secara daring.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Elviana, menegaskan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Elviana saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kota Jambi yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

Menurut Elviana, langkah Wali Kota Jambi yang menginisiasi rapat lintas sektor merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan pusat harus diterjemahkan secara serius di daerah.

“Ini memang rapat yang seharusnya dilakukan oleh kepala daerah. Programnya pusat, tapi dampaknya langsung dirasakan masyarakat di daerah yang mereka pimpin,” ujar Elviana.

Ia menilai, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada konsep nasional.

Tetapi juga kesiapan daerah dalam mengelola dapur, distribusi bahan pokok, hingga dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Elviana mengungkapkan bahwa berbagai masukan dan persoalan teknis yang muncul dalam rapat tersebut akan menjadi bahan penting baginya untuk disampaikan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam agenda koordinasi berikutnya.

“Apa yang terjadi di lapangan ini harus disampaikan ke pusat. Jangan sampai kebijakan bagus, tapi pelaksanaannya menyulitkan daerah. Masukan dari Kota Jambi ini akan saya bawa ke tingkat nasional,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap target Pemerintah Kota Jambi dalam mempercepat pelaksanaan MBG, khususnya terkait penambahan jumlah dapur dan perluasan penerima manfaat.

“Saya mendukung penuh. Harapannya, Juni 2026 seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa berjalan tanpa kendala dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambah Elviana.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan mempercepat implementasi MBG melalui penguatan komunikasi antar stakeholder.

Mulai dari BGN, koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, distributor bahan pokok, hingga unsur RT dan kelurahan.

Maulana menegaskan, Pemkot Jambi menargetkan peningkatan signifikan jumlah dapur MBG yang beroperasi di kota ini.

“Target kita bulan Juni nanti, dari 38 dapur yang sudah berjalan, menjadi 74 dapur aktif. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong dari sekitar 94 ribu menjadi 274 ribu orang, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” ujar Maulana.

Ia mengakui bahwa tantangan di lapangan cukup kompleks, mulai dari ketersediaan bahan pokok, potensi inflasi, hingga pengelolaan limbah dapur MBG.

Karena itu, Pemkot Jambi akan membentuk kelompok kerja khusus untuk menangani masing-masing persoalan secara terfokus.

“Kalau bahan pokok tidak siap, inflasi bisa terjadi dan masyarakat yang terdampak. Maka semua harus disiapkan dari sekarang, termasuk SOP dan pendekatan berbasis kearifan lokal,” pungkasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Mantan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Direksi Gates Foundation, yayasan filantropi internasional yang didirikan Bill Gates.

Pengumuman ini disampaikan Gates Foundation pada 12 Januari 2026, menandai peran baru Sri Mulyani di tingkat global dalam menghadapi tantangan kemanusiaan.

Sri Mulyani menyatakan kehormatannya bisa bergabung dan berkontribusi pada misi lembaga yang berfokus pada:

• Menekan angka kematian ibu dan bayi

• Melindungi generasi muda dari penyakit menular

• Mendorong jutaan orang keluar dari kemiskinan

“Saya merasa terhormat untuk bergabung dengan Dewan Yayasan Gates untuk berkontribusi pada momen penting yang penuh tantangan dan peluang ini,” ujar Sri Mulyani melalui pernyataan resmi.

Pengalaman Sri Mulyani di ekonomi global dan kebijakan publik dianggap sangat berharga bagi Gates Foundation.

Sebagai mantan Menteri Keuangan Indonesia dan senior Bank Dunia, ia diharapkan memperkuat tata kelola, strategi, dan efektivitas program filantropi lembaga tersebut.

CEO Gates Foundation, Mark Suzman, menyatakan bahwa Sri Mulyani akan bekerja bersama tokoh internasional lain di bawah kepemimpinan Bill Gates untuk menentukan arah dan prioritas misi global yayasan.

Pengangkatan ini menegaskan posisi Sri Mulyani di panggung internasional setelah ia sebelumnya direkrut sebagai pengajar di Blavatnik School of Government, University of Oxford pada Desember 2025.

Selain berdampak bagi Indonesia, peran barunya di Gates Foundation diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap isu global terkait kesehatan, kemiskinan, dan ketidaksetaraan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin secara resmi menyampaikan pendapat akhir terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Merangin.

Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Merangin, Jumat (19/12/2025).

Rapat paripurna itu dihadiri Wakil Bupati Merangin A. Khafidh yang mewakili Bupati Merangin M Syukur, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Merangin Zulhifni, staf ahli bupati, asisten Setda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Merangin.

Dalam pidato akhir bupati yang dibacakan Wakil Bupati A Khafidh, Pemerintah Kabupaten Merangin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Merangin atas sinergi dan kerja sama yang terbangun dalam merumuskan regulasi strategis bagi daerah.

Lima Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Merangin yang telah disetujui bersama tersebut meliputi Ranperda tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Ranperda tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Kemudian Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan, Ranperda tentang Kerja Sama Daerah, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pemerintah daerah berharap kelima Ranperda tersebut dapat memperkuat peran dan tanggung jawab Pemkab Merangin dalam menjaga ketahanan pangan.

Termasuk mengatasi permasalahan sosial, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan, meningkatkan kerja sama antardaerah, serta memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat.

“Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik di Kabupaten Merangin,” ujar Wabup A Khafidh saat membacakan pendapat akhir bupati.

Selanjutnya, kelima Ranperda tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jambi untuk memperoleh nomor register sebelum ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Menurutnya, tahapan tersebut penting untuk memastikan seluruh regulasi daerah yang disusun memiliki kekuatan hukum tetap dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rapat paripurna berlangsung khidmat dan turut dihadiri camat, lurah, kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi kepemudaan, serta insan pers di Kabupaten Merangin.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Setelah menuntaskan masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati memulai babak baru dengan bergabung sebagai pengajar di Blavatnik School of Government, Universitas Oxford.

Penunjukan ini dilakukan melalui program World Leaders Fellowship dan akan dimulai pada tahun akademik 2026.

Langkah ini menandai pergeseran Sri Mulyani dari ranah pemerintahan nasional ke dunia akademik internasional.

Sekaligus membuka peluang bagi mantan Menkeu Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam mengelola kebijakan ekonomi dan fiskal.

Di Oxford, Sri Mulyani akan membimbing mahasiswa dan calon pemimpin dari lebih dari 60 negara, memfasilitasi diskusi intensif terkait kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.

Kehadirannya diharapkan memperkaya perspektif akademik dengan pengalaman nyata dari praktik pemerintahan di Indonesia, serta memungkinkan pertukaran gagasan lintas budaya mengenai ekonomi makro dan tata kelola publik.

Karier internasional Sri Mulyani mencakup jabatan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, di mana ia terlibat dalam berbagai inisiatif pembangunan dan reformasi kebijakan ekonomi global. Di tingkat nasional, ia dikenal sebagai Menteri Keuangan yang memimpin sektor fiskal Indonesia dalam berbagai periode, termasuk menghadapi tantangan pandemi dan reformasi struktural.

 “Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan Blavatnik School of Government sebagai World Leaders Fellow di Universitas Oxford sebuah institusi yang menyatukan beragam perspektif untuk merefleksikan kebijakan publik dan tantangan tata kelola yang dihadapi di seluruh dunia,” kata Sri Mulyani.

Selama satu tahun masa fellowship, Sri Mulyani dijadwalkan aktif membimbing mahasiswa, mengikuti seminar dan diskusi kebijakan, serta berbagi pengalaman dari pengambilan keputusan di pemerintahan.

Kehadirannya juga membuka peluang kolaborasi akademik antara Indonesia dan institusi internasional.

Termasuk pertukaran gagasan terkait kebijakan ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan global.

Bagi Indonesia, penunjukan ini menegaskan pengakuan global terhadap pengalaman negara berkembang. Kehadiran Sri Mulyani di Oxford tidak hanya mengangkat citra Indonesia.

Tetapi juga memperlihatkan praktik pemerintahan di negara berkembang sebagai sumber pembelajaran bagi calon pemimpin dunia.

Langkah ini menandai fase baru dalam karier Sri Mulyani, dari pengelola kebijakan nasional menjadi figur internasional yang membentuk pemimpin masa depan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyerukan ajakan “taubat nasuha” kepada sejumlah menteri setelah banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Sumatera.

Seruan tersebut ia sampaikan sebagai bentuk dorongan agar para pejabat mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan dan penanganan bencana.

Cak Imin menegaskan pentingnya introspeksi dan pembenahan tata kelola pemerintahan, terutama terkait mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan.

“Evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah-langkah kita adalah bentuk taubatan nasuha,” ujarnya, merujuk pada istilah pertobatan tulus dalam tradisi Nahdlatul Ulama.

Ia juga mengungkapkan telah mengirim surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Respons para menteri pun berbeda-beda. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyambut positif ajakan tersebut dan mengakui perlunya pembenahan pengelolaan lingkungan.

Raja Juli Antoni juga menerima ajakan itu, seraya menyebut bahwa Cak Imin sempat menghubunginya melalui WhatsApp untuk menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan respons yang lebih kritis.

Ia menilai bahwa ajakan untuk bertobat dan mengevaluasi diri berlaku untuk semua pihak, termasuk Cak Imin sendiri.

Pernyataan Cak Imin memicu reaksi publik. Sebagian masyarakat menilai seruan “taubat nasuha” kurang tepat di tengah kondisi korban bencana yang masih berduka.

Kritik lain menyoroti kewenangan Cak Imin, karena penilaian atau evaluasi terhadap para menteri seharusnya berada di bawah wewenang presiden.

Meski menuai pro dan kontra, seruan Cak Imin menyoroti pentingnya perbaikan kebijakan lingkungan, mitigasi risiko bencana, dan peningkatan kesiapsiagaan pemerintah di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim.

Ajakan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dengan tetap mempertimbangkan sensitivitas situasi para korban bencana.(*)