KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 di ruang rapat bupati, Selasa (17/02).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Katamso yang menyoroti capaian positif ekonomi daerah sekaligus tantangan besar dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Dalam sambutannya, Katamso mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Barat mencapai 5,28 persen, melampaui target 4,99 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian ini menjadikan Tanjung Jabung Barat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jambi.

Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tetap realistis dalam menyusun program pembangunan.

Total usulan pembangunan dalam Musrenbang mencapai Rp3,1 triliun, yang terdiri dari 229 program dan 425 kegiatan. Namun, kemampuan riil keuangan daerah hanya sekitar Rp1,1 triliun.

Artinya, terdapat selisih anggaran sekitar Rp2 triliun yang belum dapat dipenuhi.

Wakil bupati menegaskan pentingnya prioritas pada program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, layanan kesehatan, serta pendidikan.

Untuk menutup kekurangan anggaran, pemerintah daerah didorong memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya melalui optimalisasi dana Transfer ke Daerah (TKD).

Langkah ini dinilai penting di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis serta fluktuasi harga minyak dunia.

Musrenbang kali ini juga menyoroti dua isu strategis, yaitu pengelolaan lingkungan dan peningkatan partisipasi pemuda.

Pemkab berkomitmen memperbaiki sistem pengelolaan sampah dari metode open dumping menjadi sanitary landfill, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.

Sementara itu, partisipasi generasi muda diperkuat melalui ruang aspirasi yang difasilitasi oleh Bapperida, dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan.

Pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) agar lebih selaras dengan prioritas pembangunan.

Selain itu, program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi daerah.

Katamso menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke desa. Ia berharap setiap desa dapat merasakan hasil nyata dari program pemerintah.

Musrenbang RKPD 2026 ini dilaksanakan secara hybrid, dengan sejumlah pejabat hadir langsung dan lainnya mengikuti secara daring.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Elviana, menegaskan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Elviana saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kota Jambi yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

Menurut Elviana, langkah Wali Kota Jambi yang menginisiasi rapat lintas sektor merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan pusat harus diterjemahkan secara serius di daerah.

“Ini memang rapat yang seharusnya dilakukan oleh kepala daerah. Programnya pusat, tapi dampaknya langsung dirasakan masyarakat di daerah yang mereka pimpin,” ujar Elviana.

Ia menilai, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada konsep nasional.

Tetapi juga kesiapan daerah dalam mengelola dapur, distribusi bahan pokok, hingga dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Elviana mengungkapkan bahwa berbagai masukan dan persoalan teknis yang muncul dalam rapat tersebut akan menjadi bahan penting baginya untuk disampaikan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam agenda koordinasi berikutnya.

“Apa yang terjadi di lapangan ini harus disampaikan ke pusat. Jangan sampai kebijakan bagus, tapi pelaksanaannya menyulitkan daerah. Masukan dari Kota Jambi ini akan saya bawa ke tingkat nasional,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap target Pemerintah Kota Jambi dalam mempercepat pelaksanaan MBG, khususnya terkait penambahan jumlah dapur dan perluasan penerima manfaat.

“Saya mendukung penuh. Harapannya, Juni 2026 seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa berjalan tanpa kendala dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambah Elviana.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan mempercepat implementasi MBG melalui penguatan komunikasi antar stakeholder.

Mulai dari BGN, koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, distributor bahan pokok, hingga unsur RT dan kelurahan.

Maulana menegaskan, Pemkot Jambi menargetkan peningkatan signifikan jumlah dapur MBG yang beroperasi di kota ini.

“Target kita bulan Juni nanti, dari 38 dapur yang sudah berjalan, menjadi 74 dapur aktif. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong dari sekitar 94 ribu menjadi 274 ribu orang, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” ujar Maulana.

Ia mengakui bahwa tantangan di lapangan cukup kompleks, mulai dari ketersediaan bahan pokok, potensi inflasi, hingga pengelolaan limbah dapur MBG.

Karena itu, Pemkot Jambi akan membentuk kelompok kerja khusus untuk menangani masing-masing persoalan secara terfokus.

“Kalau bahan pokok tidak siap, inflasi bisa terjadi dan masyarakat yang terdampak. Maka semua harus disiapkan dari sekarang, termasuk SOP dan pendekatan berbasis kearifan lokal,” pungkasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Mantan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Direksi Gates Foundation, yayasan filantropi internasional yang didirikan Bill Gates.

Pengumuman ini disampaikan Gates Foundation pada 12 Januari 2026, menandai peran baru Sri Mulyani di tingkat global dalam menghadapi tantangan kemanusiaan.

Sri Mulyani menyatakan kehormatannya bisa bergabung dan berkontribusi pada misi lembaga yang berfokus pada:

• Menekan angka kematian ibu dan bayi

• Melindungi generasi muda dari penyakit menular

• Mendorong jutaan orang keluar dari kemiskinan

“Saya merasa terhormat untuk bergabung dengan Dewan Yayasan Gates untuk berkontribusi pada momen penting yang penuh tantangan dan peluang ini,” ujar Sri Mulyani melalui pernyataan resmi.

Pengalaman Sri Mulyani di ekonomi global dan kebijakan publik dianggap sangat berharga bagi Gates Foundation.

Sebagai mantan Menteri Keuangan Indonesia dan senior Bank Dunia, ia diharapkan memperkuat tata kelola, strategi, dan efektivitas program filantropi lembaga tersebut.

CEO Gates Foundation, Mark Suzman, menyatakan bahwa Sri Mulyani akan bekerja bersama tokoh internasional lain di bawah kepemimpinan Bill Gates untuk menentukan arah dan prioritas misi global yayasan.

Pengangkatan ini menegaskan posisi Sri Mulyani di panggung internasional setelah ia sebelumnya direkrut sebagai pengajar di Blavatnik School of Government, University of Oxford pada Desember 2025.

Selain berdampak bagi Indonesia, peran barunya di Gates Foundation diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap isu global terkait kesehatan, kemiskinan, dan ketidaksetaraan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin secara resmi menyampaikan pendapat akhir terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Merangin.

Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Merangin, Jumat (19/12/2025).

Rapat paripurna itu dihadiri Wakil Bupati Merangin A. Khafidh yang mewakili Bupati Merangin M Syukur, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Merangin Zulhifni, staf ahli bupati, asisten Setda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Merangin.

Dalam pidato akhir bupati yang dibacakan Wakil Bupati A Khafidh, Pemerintah Kabupaten Merangin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Merangin atas sinergi dan kerja sama yang terbangun dalam merumuskan regulasi strategis bagi daerah.

Lima Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Merangin yang telah disetujui bersama tersebut meliputi Ranperda tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Ranperda tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Kemudian Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan, Ranperda tentang Kerja Sama Daerah, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pemerintah daerah berharap kelima Ranperda tersebut dapat memperkuat peran dan tanggung jawab Pemkab Merangin dalam menjaga ketahanan pangan.

Termasuk mengatasi permasalahan sosial, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan, meningkatkan kerja sama antardaerah, serta memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat.

“Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik di Kabupaten Merangin,” ujar Wabup A Khafidh saat membacakan pendapat akhir bupati.

Selanjutnya, kelima Ranperda tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jambi untuk memperoleh nomor register sebelum ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Menurutnya, tahapan tersebut penting untuk memastikan seluruh regulasi daerah yang disusun memiliki kekuatan hukum tetap dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rapat paripurna berlangsung khidmat dan turut dihadiri camat, lurah, kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi kepemudaan, serta insan pers di Kabupaten Merangin.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Setelah menuntaskan masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati memulai babak baru dengan bergabung sebagai pengajar di Blavatnik School of Government, Universitas Oxford.

Penunjukan ini dilakukan melalui program World Leaders Fellowship dan akan dimulai pada tahun akademik 2026.

Langkah ini menandai pergeseran Sri Mulyani dari ranah pemerintahan nasional ke dunia akademik internasional.

Sekaligus membuka peluang bagi mantan Menkeu Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam mengelola kebijakan ekonomi dan fiskal.

Di Oxford, Sri Mulyani akan membimbing mahasiswa dan calon pemimpin dari lebih dari 60 negara, memfasilitasi diskusi intensif terkait kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.

Kehadirannya diharapkan memperkaya perspektif akademik dengan pengalaman nyata dari praktik pemerintahan di Indonesia, serta memungkinkan pertukaran gagasan lintas budaya mengenai ekonomi makro dan tata kelola publik.

Karier internasional Sri Mulyani mencakup jabatan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, di mana ia terlibat dalam berbagai inisiatif pembangunan dan reformasi kebijakan ekonomi global. Di tingkat nasional, ia dikenal sebagai Menteri Keuangan yang memimpin sektor fiskal Indonesia dalam berbagai periode, termasuk menghadapi tantangan pandemi dan reformasi struktural.

 “Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan Blavatnik School of Government sebagai World Leaders Fellow di Universitas Oxford sebuah institusi yang menyatukan beragam perspektif untuk merefleksikan kebijakan publik dan tantangan tata kelola yang dihadapi di seluruh dunia,” kata Sri Mulyani.

Selama satu tahun masa fellowship, Sri Mulyani dijadwalkan aktif membimbing mahasiswa, mengikuti seminar dan diskusi kebijakan, serta berbagi pengalaman dari pengambilan keputusan di pemerintahan.

Kehadirannya juga membuka peluang kolaborasi akademik antara Indonesia dan institusi internasional.

Termasuk pertukaran gagasan terkait kebijakan ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan global.

Bagi Indonesia, penunjukan ini menegaskan pengakuan global terhadap pengalaman negara berkembang. Kehadiran Sri Mulyani di Oxford tidak hanya mengangkat citra Indonesia.

Tetapi juga memperlihatkan praktik pemerintahan di negara berkembang sebagai sumber pembelajaran bagi calon pemimpin dunia.

Langkah ini menandai fase baru dalam karier Sri Mulyani, dari pengelola kebijakan nasional menjadi figur internasional yang membentuk pemimpin masa depan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyerukan ajakan “taubat nasuha” kepada sejumlah menteri setelah banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Sumatera.

Seruan tersebut ia sampaikan sebagai bentuk dorongan agar para pejabat mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan dan penanganan bencana.

Cak Imin menegaskan pentingnya introspeksi dan pembenahan tata kelola pemerintahan, terutama terkait mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan.

“Evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah-langkah kita adalah bentuk taubatan nasuha,” ujarnya, merujuk pada istilah pertobatan tulus dalam tradisi Nahdlatul Ulama.

Ia juga mengungkapkan telah mengirim surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Respons para menteri pun berbeda-beda. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyambut positif ajakan tersebut dan mengakui perlunya pembenahan pengelolaan lingkungan.

Raja Juli Antoni juga menerima ajakan itu, seraya menyebut bahwa Cak Imin sempat menghubunginya melalui WhatsApp untuk menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan respons yang lebih kritis.

Ia menilai bahwa ajakan untuk bertobat dan mengevaluasi diri berlaku untuk semua pihak, termasuk Cak Imin sendiri.

Pernyataan Cak Imin memicu reaksi publik. Sebagian masyarakat menilai seruan “taubat nasuha” kurang tepat di tengah kondisi korban bencana yang masih berduka.

Kritik lain menyoroti kewenangan Cak Imin, karena penilaian atau evaluasi terhadap para menteri seharusnya berada di bawah wewenang presiden.

Meski menuai pro dan kontra, seruan Cak Imin menyoroti pentingnya perbaikan kebijakan lingkungan, mitigasi risiko bencana, dan peningkatan kesiapsiagaan pemerintah di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim.

Ajakan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dengan tetap mempertimbangkan sensitivitas situasi para korban bencana.(*)