JAKARTA, SEPUCUKJAMBi.ID – Pemerintah mengungkap fakta serius terkait kerusakan kawasan konservasi di Indonesia.

Dalam lebih dari satu dekade terakhir, sekitar 4 juta hektare hutan lindung dan taman nasional dilaporkan beralih fungsi akibat perkebunan kelapa sawit ilegal.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan praktik tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan di sejumlah kawasan hutan, sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Dalam rentang 10 sampai 15 tahun terakhir, jutaan hektare kawasan hutan lindung dan taman nasional telah dikuasai secara ilegal oleh perkebunan sawit. Ini dilakukan oleh pengusaha-pengusaha nakal yang memanfaatkan lemahnya perlindungan kawasan,” ujar Hashim, Jumat (6/2/2026).

Ia menegaskan bahwa dampak dari alih fungsi ilegal tersebut sangat besar, mulai dari kerusakan ekosistem, hilangnya habitat satwa liar, hingga meningkatnya ancaman bencana lingkungan di berbagai wilayah.

Sebagai langkah tegas, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan kebijakan besar untuk memperkuat pengamanan hutan.

Salah satu langkah utamanya adalah penambahan drastis jumlah Polisi Hutan.

“Presiden telah memutuskan untuk meningkatkan jumlah Polisi Hutan dari sekitar 5.000 menjadi 70.000 personel,” ungkap Hashim.

Penambahan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan patroli, memperketat pengawasan, serta memperkuat penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan konservasi.

Pemerintah juga akan meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga agar penertiban berjalan lebih efektif.

Selain penindakan, pemerintah disebut tengah menyiapkan program pemulihan kawasan hutan yang telah terlanjur rusak akibat aktivitas ilegal tersebut.

Restorasi lingkungan dinilai penting untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan dan penjaga keseimbangan iklim.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperbaiki tata kelola kehutanan nasional sekaligus menjaga komitmen Indonesia terhadap perlindungan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim.(*)

SAMOSIR, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom mengambil langkah tegas dalam upaya melindungi lingkungan dengan menolak bantuan dari perusahaan yang dinilai berpotensi merusak alam.

Sikap ini ditegaskan melalui Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 28 November 2025.

Aturan tersebut berlaku untuk seluruh pejabat pemerintah kabupaten, mulai dari OPD, camat, hingga kepala desa.

Dalam surat edaran itu, Vandiko mencontohkan dua perusahaan yang selama ini mendapat sorotan, yakni PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT Aqua Farm Nusantara (AFN).

Kedua perusahaan tersebut dianggap memiliki aktivitas yang berisiko mengganggu ekosistem dan keberlanjutan lingkungan di wilayah Samosir.

“Ini merupakan imbauan untuk tidak menerima bantuan dari perusahaan atau lembaga yang kegiatan usahanya berpotensi merusak lingkungan,” tegas Vandiko, menekankan tujuan utama dari kebijakan tersebut.

Selain bertujuan menjaga kelestarian alam, kebijakan ini juga dirancang untuk mencegah potensi konflik sosial.

Vandiko meminta seluruh aparat pemerintah tidak menerima bantuan dana, fasilitas, atau program CSR dari perusahaan yang memiliki rekam jejak buruk terhadap lingkungan.

Sikap tegas ini disebut selaras dengan upaya menjaga integritas pemerintahan dan membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan sumber daya alam.

Surat edaran tersebut juga mengatur agar pejabat pemerintah tidak memberikan rekomendasi atau dukungan apa pun terhadap kegiatan usaha yang dapat mengancam kelestarian lingkungan.

Apabila masyarakat melaporkan adanya aktivitas perusahaan yang merusak alam, pemerintah diminta segera menindaklanjuti laporan tersebut.

Langkah Vandiko muncul di tengah meningkatnya kritik terhadap perusahaan seperti TPL, yang sebelumnya disebut-sebut terlibat dalam kerusakan lingkungan dan konflik lahan.

Kebijakan ini juga sejalan dengan sikap HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) yang lebih dulu menolak bantuan dari perusahaan serupa, terutama dalam penanganan korban banjir di wilayah Sumatera.

Dengan kebijakan ini, Vandiko menegaskan bahwa pembangunan di Samosir tidak boleh mengorbankan kelestarian alam dan kepentingan masyarakat lokal.

Pemerintah Kabupaten Samosir menempatkan perlindungan lingkungan dan kepercayaan publik sebagai prioritas utama.(*)