JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Keluhan masyarakat terkait QR Code untuk pembelian BBM subsidi yang tidak bisa digunakan semakin ramai terjadi di berbagai daerah.

Banyak pengguna mengaku mendadak tidak dapat mengakses layanan saat melakukan pengisian di SPBU.

Masalah ini berkaitan dengan proses pembaruan data yang tengah dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga sebagai bagian dari evaluasi sistem distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa proses tersebut merupakan langkah rutin untuk meningkatkan kualitas data konsumen.

“Saat ini kami sedang melakukan pembaruan dan penyesuaian data sebagai bagian dari evaluasi sistem,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Ia menegaskan, langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi sesuai aturan dan tepat sasaran.

Dalam proses pembaruan tersebut, sejumlah data pengguna menjadi tidak aktif.

Dampaknya, QR Code yang sebelumnya dapat digunakan mendadak tidak berlaku, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses BBM subsidi untuk sementara waktu.

Untuk mengatasi kendala ini, Pertamina mengimbau masyarakat segera melakukan pendaftaran ulang melalui sistem Subsidi Tepat.

Proses registrasi disebut mudah dan cepat agar pengguna yang berhak bisa kembali menikmati layanan.

Keluhan pengguna sendiri ramai bermunculan di media sosial. Beberapa di antaranya mengaku data kendaraan di aplikasi MyPertamina hilang, sementara lainnya menghadapi antrean panjang di SPBU akibat QR Code yang tidak bisa dipakai.

Pertamina memastikan bahwa kondisi ini bukan disebabkan kebijakan pembatasan baru, melainkan bagian dari penyesuaian sistem.

Diharapkan, setelah proses ini selesai, distribusi BBM subsidi akan menjadi lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah menegaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), termasuk BBM bersubsidi.

Namun, di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan anggaran yang meningkat, pemerintah mulai menggenjot pencarian sumber pendapatan baru.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa kebijakan terkait BBM tetap dijaga agar tidak memberatkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

“Presiden selalu menyampaikan kepada kami bahwa kita harus bekerja betul-betul penuh dengan hati-hati dengan memperhatikan kepentingan rakyat kecil. Sampai saat ini belum ada opsi untuk membatasi subsidi,” ujar Bahlil saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Senin (30/3/2026).

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM sekaligus mempertahankan subsidi energi demi melindungi daya beli masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah mulai mengalihkan fokus pada upaya meningkatkan penerimaan negara, khususnya dari sektor sumber daya alam

. Optimalisasi sektor mineral dan batu bara menjadi strategi utama untuk menambah pemasukan negara.

Langkah ini dianggap solusi menjaga keseimbangan anggaran tanpa harus menaikkan harga energi.

Pemerintah menyadari bahwa kenaikan harga BBM berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

Selain sektor minerba, pemerintah juga membuka peluang dari berbagai sumber pendapatan lain yang potensial.

Strategi ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memilih pendekatan hati-hati dalam menentukan kebijakan energi.

Menjaga harga BBM tetap stabil dianggap penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, pemerintah akan terus mencari sumber pendapatan baru guna menopang keuangan negara tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan harga BBM.(*)