JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Kampung Bahagia yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota Jambi mulai menunjukkan hasil nyata di tingkat lingkungan warga.

Sejumlah pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat telah terealisasi, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan sistem keamanan lingkungan, hingga penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan program tersebut, para Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, menggelar syukuran bersama pada Sabtu 20 Juni 2026.

Kegiatan itu sekaligus menjadi momentum penyerahan hasil pelaksanaan Program Kampung Bahagia secara simbolis oleh Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha kepada para ketua RT penerima manfaat.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Jambi juga meluncurkan Program Operator Pengumpulan Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) sebagai bagian dari transformasi tata kelola persampahan di tingkat lingkungan.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan konsep pembangunan yang dijalankan saat ini menitikberatkan pada partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga tingkat RT.

Menurutnya, Program Kampung Bahagia dirancang untuk memastikan seluruh lingkungan permukiman memperoleh akses pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga masing-masing.

“Pada tahap pertama tahun ini, sebanyak 796 RT di Kota Jambi menjalankan Program Kampung Bahagia. Program ini menjadi instrumen agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Maulana.

Infrastruktur hingga CCTV Jadi Prioritas

Maulana mengungkapkan sejumlah hasil pembangunan yang telah direalisasikan melalui Program Kampung Bahagia di berbagai wilayah Kota Jambi.

Beberapa di antaranya meliputi pembangunan infrastruktur lingkungan, pemasangan kamera pengawas (CCTV), pengadaan tenda dan kursi untuk kegiatan masyarakat, hingga pembangunan pendopo yang dapat dimanfaatkan warga.

Selain itu, program kebersihan lingkungan juga terus diperkuat melalui pengadaan armada pengangkut sampah berbasis masyarakat.

Di Kelurahan Simpang IV Sipin, misalnya, sebanyak 10 unit gerobak motor telah disiapkan untuk mendukung pengangkutan sampah secara bertahap langsung dari rumah warga.

“Pembangunan yang dilakukan bukan hanya fisik, tetapi juga membangun budaya gotong royong dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya,” katanya.

OPBM Didorong Jadi Solusi Pengelolaan Sampah

Peluncuran Program Operator Pengumpulan Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) menjadi salah satu langkah baru yang diperkenalkan Pemkot Jambi dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah di tingkat lingkungan.

Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengguna layanan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Jambi juga mendorong warga mulai membiasakan pemilahan sampah dari rumah tangga sehingga ke depan memiliki nilai ekonomi sekaligus mengurangi beban sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.

Warga Rasakan Manfaat Langsung

Sejumlah ketua RT mengaku manfaat Program Kampung Bahagia mulai dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Ketua RT 17 Kelurahan Simpang IV Sipin, Suryo Widodo, menilai program tersebut menjadi solusi percepatan pembangunan di tingkat lingkungan yang selama ini sering menghadapi keterbatasan anggaran.

Menurutnya, berbagai kebutuhan warga kini dapat direalisasikan lebih cepat melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, Ketua RT 01 Kelurahan Murni, Jusmiati, mengatakan perbaikan drainase dan peningkatan kualitas jalan lingkungan menjadi manfaat yang paling dirasakan warga.

“Drainase menjadi lebih lancar dan kondisi jalan lingkungan jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Warga tentu berharap program ini dapat terus berlanjut,” ujarnya.

Realisasi Tahap Pertama Capai 100 Persen

Pada tahap pertama pelaksanaan Program Kampung Bahagia di Kelurahan Simpang IV Sipin, sebanyak 17 RT terlibat dalam program tersebut.

Fokus utama pelaksanaan diarahkan pada peningkatan aspek kebersihan dan keamanan lingkungan.

Pemerintah Kota Jambi menyebut realisasi program di wilayah tersebut telah mencapai 100 persen dan saat ini memasuki tahap penyelesaian laporan pertanggungjawaban.

Dengan capaian tersebut, Pemkot Jambi berharap Program Kampung Bahagia dapat menjadi model pembangunan berbasis masyarakat yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan hingga tingkat lingkungan terkecil di Kota Jambi.

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan pentingnya peran media massa dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, berbagai program pemerintah tidak akan tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat tanpa dukungan insan pers yang bekerja secara profesional dan berimbang.

Pernyataan itu disampaikan Maulana saat menghadiri pelantikan Ketua dan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Jambi periode 2026-2029 yang berlangsung di Kota Jambi, Rabu 17 JUni 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Maulana menyampaikan apresiasi kepada seluruh wartawan yang selama ini berkontribusi menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Ia menilai media memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Berbagai kebijakan, program, hingga capaian pembangunan dapat diketahui publik berkat kerja jurnalistik yang dilakukan insan pers.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan pers yang tergabung dalam PWI Kota Jambi. Selama ini rekan-rekan wartawan telah memberikan dukungan dan kontribusi besar dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara luas,” ujar Maulana.

Menurutnya, pemberitaan yang informatif, edukatif, dan berimbang tidak hanya membantu masyarakat memahami arah pembangunan daerah, tetapi juga meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung berbagai program pemerintah.

Karena itu, Maulana berharap kepengurusan baru PWI Kota Jambi dapat terus meningkatkan profesionalisme sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

Ia meyakini kolaborasi yang baik antara pemerintah dan media akan memberikan dampak positif terhadap penyebaran informasi yang akurat serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik.

Dalam sambutannya, Maulana juga memaparkan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Jambi yang saat ini sedang digencarkan, yakni sistem OPBM yang berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

Menurutnya, program tersebut mulai menunjukkan hasil positif melalui meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

“Melalui penerapan sistem OPBM ini, kami ingin membangun kebiasaan hidup bersih di tengah masyarakat. Ke depan, kami berharap kesadaran menjaga kebersihan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi tumbuh menjadi budaya masyarakat Kota Jambi,” katanya.

Maulana menegaskan keberhasilan program tersebut tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

Dukungan berbagai pihak, termasuk media massa, dinilai sangat penting untuk memperluas edukasi dan meningkatkan kesadaran publik.

Ia berharap insan pers terus berperan aktif menyampaikan informasi yang membangun sekaligus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan daerah.

Pelantikan pengurus PWI Kota Jambi periode 2026-2029 itu turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta insan pers dari berbagai media.

Momentum tersebut menjadi ajang memperkuat komitmen kolaborasi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mendorong pembangunan Kota Jambi yang lebih maju, bersih, dan berdaya saing.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebijakan Pemerintah Kota Jambi menutup puluhan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) resmi maupun TPS liar mulai memunculkan dampak baru di tengah masyarakat.

Di balik klaim keberhasilan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sebagian warga kini dihadapkan pada tambahan biaya pengangkutan sampah rumah tangga yang nilainya mencapai puluhan ribu rupiah setiap bulan.

Program penataan pengelolaan sampah yang dijalankan Pemkot Jambi dilakukan melalui skema berbasis masyarakat dengan membentuk Operator Pengumpulan Berbasis Masyarakat (OPBM).

Sistem ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPS konvensional yang selama ini menjadi titik penumpukan sampah.

Dalam pelaksanaannya, setiap lingkungan RT didorong memiliki sarana pendukung berupa gerobak motor pengangkut sampah dan perangkat pengawasan CCTV yang pembiayaannya berasal dari Program Kampung Bahagia.

Namun, kewajiban tersebut tidak berlaku bagi wilayah yang telah memiliki fasilitas TPS3R maupun depo sampah.

Wali Kota Jambi, dr Maulana, menjelaskan bahwa sistem baru tersebut memungkinkan sampah diangkut langsung dari rumah warga menuju depo sampah atau bank sampah sebelum akhirnya dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo.

Menurutnya, pola ini diharapkan mampu menghilangkan penumpukan sampah di TPS sekaligus meningkatkan kebersihan lingkungan permukiman.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan yang dilakukan pemerintah daerah, sedikitnya 352 unit gerobak motor OPBM dibutuhkan untuk melayani seluruh wilayah Kota Jambi yang tersebar di 11 kecamatan.

Kecamatan Alam Barajo menjadi wilayah dengan kebutuhan armada terbanyak, disusul Paal Merah dan Kota Baru.

Iuran Sampah Berpotensi Capai Rp45 Ribu

Di sisi lain, operasional sistem baru tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Pemkot Jambi memperkirakan satu unit OPBM memerlukan dana operasional sekitar Rp4,47 juta setiap bulan.

Biaya itu mencakup honor operator dan kru, kebutuhan bahan bakar, penggantian oli, hingga perawatan kendaraan.

Dengan asumsi satu armada melayani sekitar 100 kepala keluarga, maka besaran iuran yang harus dibayar warga diperkirakan mencapai Rp45 ribu per bulan atau sekitar Rp1.500 per hari.

Pemerintah menyebutkan kelompok masyarakat kurang mampu akan mendapatkan pengecualian dari kewajiban membayar iuran tersebut.

Sebagian Warga Sudah Berlangganan Jasa Angkut Sampah

Fakta di lapangan menunjukkan tidak sedikit warga yang sebelumnya telah menggunakan layanan pengangkutan sampah melalui TPS3R maupun jasa swasta.

Ketua RT 19 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Zainal Abidin, mengatakan hampir setengah dari warga di lingkungannya telah membayar layanan TPS3R sekitar Rp35 ribu per bulan dengan sistem jemput sampah langsung dari rumah.

Menurutnya, kerja sama dengan pihak ketiga selama ini menjadi solusi yang paling memungkinkan karena pihak RT tidak memiliki armada sendiri untuk melakukan pengangkutan sampah secara mandiri.

Hal serupa juga terjadi di Perumahan Green Kenali, Kelurahan Mayang Mangurai.

Ketua RT setempat menyebut warga telah lama menggunakan jasa pengangkutan sampah swasta dengan tarif yang relatif sama dan pelayanan yang dinilai berjalan lancar.

Warga Pertanyakan Beban Tambahan

Perubahan sistem pengelolaan sampah ini memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat.

Sebagian warga mempertanyakan potensi bertambahnya pengeluaran rumah tangga akibat adanya iuran baru yang harus dibayarkan setiap bulan.

Miftah, salah seorang warga Kecamatan Alam Barajo, menilai setelah TPS ditutup, tanggung jawab pengelolaan sampah kini lebih banyak dialihkan kepada masyarakat melalui mekanisme iuran.

Ia juga menyoroti keberadaan retribusi kebersihan yang selama ini telah dibayarkan warga melalui tagihan air bersih.

Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan terkait perbedaan fungsi antara retribusi kebersihan dengan iuran pengangkutan sampah yang kini mulai diterapkan.

Selain persoalan biaya, muncul pula kekhawatiran bahwa tidak semua warga mampu membayar iuran rutin tersebut.

Kondisi itu dikhawatirkan dapat memicu praktik pembuangan sampah sembarangan ke sungai, lahan kosong, atau lokasi lain yang tidak semestinya.

Sampah Masih Ditemukan di Sejumlah Titik

Meski penutupan TPS telah berjalan, tumpukan sampah masih terlihat di beberapa lokasi yang sebelumnya menjadi tempat pembuangan warga.

Kondisi tersebut diduga terjadi karena sebagian masyarakat belum sepenuhnya terlayani sistem pengangkutan baru.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Jambi mengklaim program OPBM mulai menunjukkan perkembangan positif.

Hingga saat ini sekitar 70 OPBM swadaya telah terbentuk dan melayani ratusan RT di berbagai wilayah kota.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan masyarakat yang belum memiliki layanan OPBM dapat memanfaatkan TPS3R, bank sampah, maupun bergabung dengan wilayah RT lain yang telah memiliki armada pengangkutan.

Dengan target penertiban seluruh TPS liar hingga akhir tahun, tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan hanya menjaga kebersihan kota.

Tetapi juga memastikan sistem pengelolaan sampah yang baru dapat diakses dan dijangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi, Rio Ramadhan, mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif mendukung Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang saat ini sedang diterapkan Pemerintah Kota Jambi sebagai bagian dari pembenahan sistem pengelolaan sampah.

Menurut Rio, program tersebut masih berada dalam tahap awal pelaksanaan sehingga membutuhkan waktu, evaluasi, dan dukungan bersama agar dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia menilai, keberhasilan sebuah program baru tidak bisa diukur secara instan karena proses perubahan sistem membutuhkan adaptasi, baik dari pemerintah maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Program ini masih dalam tahap implementasi. Karena itu, perlu dukungan dari semua pihak agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dengan baik,” ujar Rio, Rabu (4/6/2026).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menjelaskan bahwa persoalan sampah merupakan tantangan yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah.

Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung berbagai kebijakan yang telah disiapkan.

Menurutnya, pemerintah telah berupaya menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata melalui OPBM.

Namun keberhasilan program tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya.

“Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah menyiapkan regulasi dan fasilitas, sementara masyarakat berperan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat,” katanya.

Rio menambahkan, OPBM merupakan bagian dari transformasi pengelolaan sampah yang lebih modern, terorganisir, dan berkelanjutan.

Program ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan sistem persampahan yang efektif.

Ia mengingatkan bahwa perubahan pola pengelolaan sampah membutuhkan proses yang tidak singkat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memberikan kesempatan bagi program tersebut untuk berkembang sembari dilakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala.

“Perubahan perilaku membutuhkan waktu. Diperlukan komitmen, konsistensi, dan kerja sama seluruh pihak agar tujuan program dapat tercapai,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rio menyebut terdapat empat nilai utama yang menjadi fondasi OPBM, yakni kolaborasi, keberlanjutan, kepedulian, dan tanggung jawab.

Keempat nilai tersebut diyakini mampu menjadi kunci dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di Kota Jambi.

Ia optimistis persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan dapat diatasi secara bertahap apabila pemerintah dan masyarakat mampu berjalan bersama dalam satu tujuan.

“Jika seluruh elemen bersinergi, saya yakin Kota Jambi dapat menjadi kota yang lebih bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tebo kembali menunjukkan respons cepat terhadap laporan masyarakat terkait genangan air di kawasan Pasar Tanjung Bungur.

Tim gabungan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) langsung diterjunkan ke lokasi untuk menangani penyumbatan saluran air.

Penanganan tersebut dilakukan setelah adanya laporan warga mengenai tersumbatnya drainase yang menyebabkan genangan dan mengganggu aktivitas di area pasar.

Setelah dilakukan pembersihan, aliran air kembali normal dan kondisi pasar berangsur pulih.

Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memberikan pelayanan cepat terhadap setiap aduan masyarakat.

Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga kenyamanan dan kualitas lingkungan publik.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan laporan jika menemukan permasalahan di lapangan.

Setiap aduan, kata dia, akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Selain itu, Bupati turut mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mengantisipasi potensi penyumbatan saluran air saat curah hujan tinggi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tebo, Mardiansyah, menyampaikan bahwa pihaknya langsung bergerak setelah menerima instruksi dari Bupati.

Tim dari Disperindag bersama instansi terkait turun ke lokasi untuk melakukan pembersihan saluran air yang tersumbat di area pasar.

Upaya ini dilakukan agar aktivitas perdagangan tetap berjalan lancar.

Ia menegaskan bahwa kebersihan lingkungan pasar menjadi faktor penting dalam mendukung kenyamanan pedagang dan pengunjung.

Oleh karena itu, pemantauan akan terus dilakukan secara berkala.

Disperindag juga mengimbau para pedagang dan masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran air, karena dapat memicu penyumbatan yang berulang.

Dengan penanganan cepat ini, pemerintah berharap kondisi pasar tetap tertata, bersih, dan tidak kembali mengalami gangguan serupa di kemudian hari.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin mengambil langkah tegas untuk membenahi persoalan kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan Kota Bangko.

Bupati Merangin, M. Syukur, secara langsung mengumpulkan puluhan Ketua RT dan RW di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor lurah setempat, Senin (6/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan keprihatinannya terhadap masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, terutama terkait kebiasaan membuang sampah sembarangan.

Ia bahkan menyoroti adanya indikasi tindakan tidak wajar, di mana sampah justru dibuang di luar tempat yang telah disediakan, meski dalam kondisi kosong.

“Kita tidak ingin citra daerah yang sudah mulai baik justru dirusak. Ini harus kita lawan bersama,” tegasnya di hadapan para Ketua RT dan RW.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Merangin akan kembali mengoptimalkan penerapan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam aturan tersebut, pelanggar dapat dikenai sanksi pidana kurungan hingga tiga bulan atau denda maksimal Rp10 juta.

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan jam pembuangan sampah, yakni mulai pukul 19.00 hingga 05.00 WIB, guna menjaga ketertiban lingkungan.

Tak hanya mengandalkan regulasi, Bupati juga menginisiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sampah untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

Ia bahkan mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui sistem pelaporan berbasis dokumentasi.

“Kalau ada yang membuang sampah sembarangan, silakan dokumentasikan dan laporkan. Ini bagian dari kontrol sosial kita bersama,” ujarnya.

Bupati juga menyinggung peran aparatur sipil negara (ASN) yang diharapkan menjadi teladan, bukan justru berkontribusi terhadap permasalahan sampah.

Di sisi lain, pemerintah daerah terus melengkapi sarana pendukung. Sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) telah dibangun, serta sistem pengangkutan sampah diperbarui untuk meningkatkan efektivitas.

Menariknya, Pemkab Merangin juga mulai mendorong pengelolaan sampah berbasis ekonomi.

Warga diarahkan untuk memilah sampah yang memiliki nilai jual melalui konsep bank sampah, yang dinilai mampu menjadi peluang tambahan penghasilan.

“Ke depan, sampah tidak hanya menjadi masalah, tapi juga bisa menjadi sumber ekonomi jika dikelola dengan baik,” jelasnya.

Mengakhiri arahannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah.

“Kebersihan bukan hanya soal lingkungan, tapi juga mencerminkan kepedulian kita terhadap tempat tinggal sendiri,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Maulana bersama Diza Hazra Aljosha turun langsung meninjau kondisi pintu air di kawasan perbatasan Kelurahan Telanai dan Legok, Kamis sore (26/03/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari respons cepat Pemerintah Kota Jambi terhadap laporan masyarakat di kawasan Danau Sipin.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan turut didampingi jajaran pemerintah daerah, camat, lurah, hingga warga setempat.

Fokus utama peninjauan adalah kondisi pintu air serta rencana pengembangan Danau Sipin sebagai destinasi wisata unggulan.

Wali Kota Maulana menegaskan bahwa pengelolaan kawasan Danau Sipin membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Hal ini karena kewenangan pengelolaan kawasan tersebut melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kota, hingga masyarakat.

“Pengelolaan tidak bisa dilakukan sendiri. Semua pihak harus bersinergi agar kawasan ini bisa berkembang dan tetap terjaga,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan kebersihan yang masih menjadi tantangan utama.

Meski Pemerintah Kota Jambi telah memiliki aturan tegas terkait larangan membuang sampah ke sungai dan danau dengan denda hingga Rp5 juta, pelanggaran masih sering ditemukan.

Menurutnya, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan kawasan wisata berbasis lingkungan.

Selain kebersihan, aspek keamanan juga menjadi perhatian penting. Pemkot Jambi melalui program Kampung Bahagia mendorong pemasangan CCTV di tingkat RT sebagai upaya pencegahan tindak kriminalitas.

“Keamanan menjadi faktor penting dalam menarik wisatawan. Tanpa rasa aman, orang enggan berkunjung,” tegasnya.

Dalam jangka panjang, Pemkot Jambi juga telah mengusulkan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk rencana jalan layang yang menghubungkan kawasan Sungai Batanghari dengan Danau Sipin.

Proyek tersebut dirancang untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus mengurangi kemacetan.

Tak hanya fokus pada infrastruktur, Maulana juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, khususnya generasi muda melalui pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Pelatihan akan diberikan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan hingga komunikasi dengan wisatawan.

Terkait kondisi pintu air, ia menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat fasilitas penyaring sampah yang kini rusak akibat usia dan korosi. Pemerintah berencana membangun kembali fasilitas tersebut.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa solusi utama tetap terletak pada perubahan perilaku masyarakat.

“Percuma infrastruktur dibangun jika kesadaran tidak ada. Jangan buang sampah sembarangan karena dampaknya bisa luas, termasuk banjir,” tegasnya.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Jambi menunjukkan komitmennya dalam menjadikan Danau Sipin sebagai destinasi wisata unggulan berbasis lingkungan.

Dukungan masyarakat diharapkan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kawasan wisata yang bersih, aman, dan berdaya saing.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Tanjung Jabung Barat kini mulai menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan sampah.

Setelah sempat masuk kategori darurat, daerah ini berhasil keluar dari status tersebut dan kini memasuki tahap pengawasan.

Hal itu ditegaskan langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, saat melakukan peninjauan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Lubuk Terentang di Kecamatan Betara, Kamis (26/03/2026).

Menurutnya, persoalan sampah merupakan isu krusial yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat jika tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan.

“Dulu kita masuk kategori darurat sampah. Alhamdulillah, sekarang sudah keluar dari status itu dan masuk tahap pengawasan. Ini hasil kerja keras bersama,” ujar Anwar Sadat.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati meninjau langsung sistem pengelolaan sampah yang kini dilakukan lebih terstruktur.

Salah satu metode yang diterapkan adalah meratakan sampah terlebih dahulu sebelum ditimbun dengan tanah, sebagai bagian dari upaya pengelolaan yang lebih ramah lingkungan.

Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam transformasi sistem pengelolaan sampah di Tanjab Barat agar lebih modern dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah daerah juga mulai memperkuat fasilitas pendukung, termasuk penyediaan alat pemisah sampah, khususnya untuk jenis plastik, guna mendukung proses daur ulang.

Ke depan, Pemkab Tanjung Jabung Barat menargetkan peningkatan status menjadi daerah kategori pembinaan, yakni wilayah yang mampu mengelola dan mendaur ulang sampah secara mandiri.

“Kita ingin naik ke tahap pembinaan. Artinya, kita tidak hanya mengelola, tapi juga mampu mendaur ulang sampah secara mandiri,” tambahnya.

Bupati juga mengapresiasi kondisi kebersihan di Kuala Tungkal selama perayaan Idulfitri yang dinilai semakin baik.

Ia menyebut tidak lagi ditemukan tumpukan sampah yang berserakan seperti sebelumnya.

Peninjauan ke TPA ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Bupati, setelah sebelumnya memantau arus balik gratis di Pelabuhan Pelindo Marina serta infrastruktur jalan dan jembatan menuju pelabuhan Roro.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat optimistis dapat mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, modern, dan ramah lingkungan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Instruksi Presiden Prabowo untuk memprioritaskan kebersihan lingkungan kini ditindaklanjuti di Kabupaten Merangin.

Bupati M Syukur menyumbangkan enam bulan gajinya untuk mendukung “Perang terhadap Sampah”, yang diwujudkan melalui lomba kebersihan antar OPD di lingkungan Pemkab Merangin.

Penyerahan dana sebesar Rp30 juta ini dilakukan secara simbolis kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Syafrani, di halaman Kantor Dinas Kominfo, Senin (9/2), disaksikan oleh Wakil Bupati A. Khafidh, Sekda Zulhifni, serta jajaran ASN lintas OPD.

“Seperti janji saya, enam bulan gaji saya saya sumbangkan untuk OPD yang menang lomba kebersihan. Totalnya Rp34,8 juta, tapi saya pakai Rp30 juta untuk hadiah. Sisanya buat beli tisu,” ujar Bupati dengan nada bercanda.

Bupati menegaskan, penilaian lomba kebersihan akan dilakukan tim independen untuk menjaga objektivitas.

Tidak ada intervensi ataupun praktik KKN dalam penentuan pemenang.

“Dinas LH saja tadi saya tanya cuma dapat juara harapan tiga. Ini bukti penilaian objektif dan transparan,” tambahnya.

Menurut M. Syukur, Presiden Prabowo sebelumnya memerintahkan seluruh kepala daerah, TNI, dan Polri untuk menempatkan kebersihan sebagai prioritas utama.

Instruksi itu termasuk melakukan 10–15 menit kerja bakti sebelum jam kerja.

Bupati juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat, termasuk ASN, dalam membuang sampah.

Ia mengaku masih kerap melihat warga membuang sampah sembarangan dari mobil atau motor.

“Saya dengar ada pegawai yang lempar sampah dari kendaraan. Jangan sampai ketahuan Bupati, karena ada Perda-nya. Kalau tidak mau bayar denda, gajinya saya tahan,” tegasnya.

Melalui program ini, Bupati berharap ASN menjadi contoh dan duta kebersihan di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat dan dukungan aktif seluruh ASN.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam menangani persoalan persampahan dan mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih serta berkelanjutan.

Hal tersebut ditandai dengan peresmian Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) KMP KP Pazero Bahagia di RT 11 Kampung Pajero, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo.

Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, sebagai bagian dari implementasi program prioritas Kota Jambi Bahagia, khususnya dalam pilar Kota Tangguh melalui tata kelola sampah berkelanjutan.

TPS 3R Kampung Pajero Bahagia menjadi TPS 3R ke-12 yang beroperasi di Kota Jambi.

Pemerintah berharap keberadaan fasilitas ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menyediakan lahan dan mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wawako Diza mengapresiasi peran aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari perangkat kelurahan, kelompok swadaya masyarakat, hingga warga setempat yang menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

“Persoalan sampah adalah isu strategis perkotaan yang tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama dalam mengurangi sampah sejak dari sumbernya,” ujar Diza.

Ia menegaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat berdampak langsung pada volume sampah setiap tahun.

Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem kumpul, angkut, dan buang.

TPS 3R menjadi bagian dari transformasi pola pengelolaan sampah di Kota Jambi, dengan pendekatan Reduce, Reuse, dan Recycle yang berbasis masyarakat.

“Melalui TPS 3R, sampah tidak hanya dilihat sebagai masalah, tetapi juga sebagai potensi yang bisa dikelola. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat edukasi lingkungan sekaligus sarana pemberdayaan warga,” tambahnya.

TPS 3R Pazero dibangun dengan dukungan pendanaan dari Balai PUPR senilai sekitar Rp600 juta dan dikelola secara swakelola tipe 4 oleh masyarakat setempat.

Sampah yang masuk akan dipilah di TPS, sementara residu dibawa ke TPA Talang Gulo.

TPS ini juga mendukung pengolahan limbah jerigen serta memperkuat program Kampung Bahagia yang berfokus pada kebersihan dan kesejahteraan warga.

Peresmian TPS 3R tersebut turut dihadiri perwakilan Balai PUPR, anggota DPRD Kota Jambi dari Dapil Alam Barajo, jajaran perangkat daerah, Forkopimcam, FKRT Kecamatan Alam Barajo, serta Marsudi, selaku penghibah lahan dan pengurus TPS 3R.

“Saya berharap TPS 3R ini tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi menjadi gerakan bersama yang menumbuhkan budaya peduli lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutup Wawako Diza.(*)