JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kesiapan personel dan koordinasi lintas instansi menjadi perhatian dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi.

Untuk memperkuat kemampuan tersebut, Batalyon Infanteri (Yonif) 142/Ksatria Jaya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menggelar latihan pemantapan penanggulangan kebakaran pada Selasa 13 Oktober 2026.

Latihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan personel dalam menghadapi potensi kebakaran, terutama ketika kondisi kemarau dan vegetasi kering dapat meningkatkan risiko penyebaran api.

Selain mengasah keterampilan teknis, kegiatan tersebut menjadi sarana bagi prajurit TNI dan petugas BPBD untuk memperkuat koordinasi, memahami pembagian tugas, serta menyelaraskan langkah ketika menghadapi situasi darurat.

Komandan Yonif 142/Ksatria Jaya, Letkol Inf Aries Munandar Effendi, menegaskan bahwa kesiapsiagaan membutuhkan latihan berkelanjutan, penguasaan prosedur, dan kemampuan personel untuk bertindak secara terkoordinasi.

“Latihan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi kebakaran. Kemampuan yang dimiliki harus terus diasah agar prajurit dapat bertindak cepat, tepat, dan terkoordinasi ketika dibutuhkan dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.

Menurutnya, kesiapan menghadapi kebakaran tidak hanya bergantung pada jumlah personel.

Penguasaan teknik penanganan, pemahaman prosedur operasional, serta penggunaan peralatan yang tepat juga menentukan efektivitas respons di lapangan.

Personel juga perlu mengutamakan keselamatan selama menjalankan tugas, mengingat penanganan kebakaran dapat menghadirkan risiko dari panas, asap, perubahan arah angin, hingga kondisi medan yang sulit.

Penanggulangan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai unsur, mulai dari TNI, BPBD, pemerintah daerah, hingga pihak lain yang terlibat dalam penanganan bencana.

Melalui latihan bersama, setiap unsur dapat memperkuat pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing.

Koordinasi yang baik juga membantu mengurangi risiko tumpang tindih tugas ketika personel harus bergerak dalam situasi darurat.

Kolaborasi tersebut penting agar upaya penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mendukung pencegahan, pengamanan wilayah, dan perlindungan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran.

Meski demikian, efektivitas kesiapsiagaan juga bergantung pada tindak lanjut setelah latihan, termasuk pemeliharaan peralatan, kesiapan personel, kejelasan jalur komunikasi, dan kemampuan merespons laporan kebakaran secara cepat.

Kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi.

Asap kebakaran berpotensi mengganggu kualitas udara, sedangkan api yang meluas dapat mengancam permukiman dan kawasan produktif.

Karena itu, latihan penanggulangan perlu berjalan seiring dengan upaya pencegahan. Pemantauan wilayah rawan, penyampaian informasi kepada masyarakat, pelaporan dini, serta penanganan sumber api sesuai prosedur menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko.

Melalui kegiatan bersama BPBD Kota Jambi, Yonif 142/Ksatria Jaya diharapkan semakin siap mendukung penanggulangan bencana sesuai tugas dan kewenangannya.

Kesiapan personel, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat menjadi unsur penting untuk memperkuat perlindungan terhadap lingkungan serta mengurangi dampak kebakaran di wilayah Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Dr. H. Maulana, M.K.M. mengeluarkan kebijakan siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering tahun 2026.

Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 17 Tahun 2026, seluruh perangkat daerah, pelaku usaha hingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran, kekeringan, serta dampak gangguan kesehatan selama musim kemarau.

Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut atas peringatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan informasi prakiraan musim kemarau dari BMKG yang menunjukkan adanya potensi peningkatan risiko kebakaran lahan maupun permukiman.

Juru Bicara Pemerintah Kota Jambi, Saleh Ridha, mengatakan surat edaran tersebut menjadi langkah antisipatif agar seluruh elemen masyarakat memiliki kesiapsiagaan sejak dini.

“Pak Wali Kota menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, kekeringan, serta dampak kesehatan akibat musim kemarau. Langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi agar risiko bencana dapat ditekan,” ujarnya, Jumat 31 Juli 2026.

Dalam surat edaran tersebut, Pemerintah Kota Jambi menegaskan larangan melakukan pembakaran sampah, lahan, kebun maupun aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran.

Selain itu, masyarakat juga diminta menggunakan air secara hemat serta menjaga sumber-sumber air bersih guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pasokan selama musim kemarau.

“Penggunaan air harus lebih bijak. Kami juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran dalam bentuk apa pun karena berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih luas,” kata Saleh.

Tak hanya masyarakat, Wali Kota juga menginstruksikan seluruh camat dan lurah meningkatkan sosialisasi kepada warga mengenai potensi bencana serta langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan.

Koordinasi lintas wilayah diminta diperkuat agar setiap potensi kejadian dapat ditangani lebih cepat.

“Pemerintah kecamatan dan kelurahan harus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Pencegahan menjadi langkah paling penting sebelum terjadi bencana,” ujarnya.

Di sisi lain, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan penanggulangan bencana diminta menyiapkan personel, peralatan, serta sarana pendukung sesuai tugas masing-masing.

Instansi yang disiagakan meliputi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Satpol PP, Perumdam Tirta Mayang, serta seluruh camat dan lurah di Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi juga mengimbau masyarakat menjaga kesehatan dengan menggunakan masker apabila kualitas udara menurun akibat asap maupun debu, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kondisi tidak memungkinkan.

Untuk mempercepat penanganan keadaan darurat, masyarakat diminta segera melaporkan apabila terjadi kebakaran, kekeringan, maupun kondisi darurat lainnya melalui Call Center Bahagia 112 yang beroperasi selama 24 jam tanpa dipungut biaya.

Menurut Saleh Ridha, keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam mengurangi risiko bencana selama musim kemarau.

“Kami berharap seluruh masyarakat ikut berperan menjaga lingkungan, mematuhi imbauan pemerintah, dan segera melapor apabila menemukan potensi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya,” pungkasnya.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Muaro Jambi.

Salah satu strategi yang ditempuh adalah pelaksanaan program modifikasi cuaca atau hujan buatan pada sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan titik api.

Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu daerah yang mendapatkan dukungan program tersebut dari BPBD Provinsi Jambi.

Fokus pelaksanaannya diarahkan ke empat kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap Karhutla, yakni Kumpeh, Kumpeh Ulu, Sungai Gelam, dan Taman Rajo.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan sebelum puncak musim kemarau tiba.

Pemerintah berharap curah hujan yang dihasilkan melalui modifikasi cuaca mampu menjaga kelembapan lahan gambut dan kawasan rawan kebakaran sehingga potensi munculnya titik api dapat ditekan sejak dini.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, mengatakan teknologi modifikasi cuaca menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi mitigasi bencana Karhutla.

Menurutnya, menjaga kondisi lahan tetap basah jauh lebih efektif dibandingkan melakukan pemadaman saat kebakaran sudah meluas.

“Langkah ini dilakukan agar lahan tetap lembap dan potensi munculnya titik api dapat diminimalkan,” ujar Anari.

Selain mengandalkan hujan buatan, BPBD Muaro Jambi juga meningkatkan pengawasan di lapangan.

Tim patroli terus diterjunkan ke sejumlah kawasan rawan untuk memantau kondisi lingkungan dan mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin.

Upaya tersebut dilakukan karena Karhutla tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga transportasi akibat kabut asap.

BPBD juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Warga diminta segera melapor apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Menurut Anari, keberhasilan pencegahan Karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Pencegahan adalah langkah terbaik. Kami berharap seluruh masyarakat ikut berpartisipasi menjaga wilayahnya agar terhindar dari ancaman Karhutla,” tegasnya.

Dengan kombinasi modifikasi cuaca, patroli rutin, dan partisipasi masyarakat, pemerintah berharap ancaman Karhutla di Muaro Jambi selama musim kemarau 2026 dapat ditekan semaksimal mungkin.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melakukan pemetaan wilayah rawan di seluruh kecamatan.

Hasil pemetaan terbaru BPBD Muaro Jambi mencatat sebanyak 73 desa dan kelurahan teridentifikasi berada dalam zona rawan karhutla yang tersebar di delapan kecamatan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, mengatakan pemetaan ini merupakan pembaruan data yang menjadi dasar strategi penanganan di lapangan.

“Saat ini kami sedang memetakan wilayah rawan karhutla, dan totalnya ada 73 desa dan kelurahan,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Dari hasil pemetaan tersebut, Kecamatan Kumpeh tercatat sebagai wilayah dengan jumlah desa rawan terbanyak, yakni 16 desa dan 1 kelurahan.

Sementara Kecamatan Mestong menjadi wilayah dengan jumlah paling sedikit, yaitu 6 desa.

Anari menegaskan bahwa perbedaan jumlah bukan berarti wilayah tertentu lebih aman dari ancaman karhutla.

Seluruh daerah tetap memiliki potensi kebakaran, terutama saat memasuki musim kemarau.

“Walaupun jumlahnya berbeda, semua wilayah tetap berisiko, apalagi saat kondisi cuaca kering ekstrem,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi belum menetapkan status siaga karhutla.

Keputusan tersebut masih menunggu hasil rapat koordinasi lintas instansi yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.

“Untuk status siaga masih menunggu hasil rapat besok bersama seluruh pihak terkait,” katanya.

Menurutnya, penetapan status sangat penting karena akan menentukan langkah penanganan lebih lanjut, termasuk mobilisasi sumber daya dan bantuan dari pemerintah pusat.

Meski demikian, BPBD Muaro Jambi tidak menunggu penetapan status untuk bergerak.

Sejumlah langkah antisipasi seperti pemetaan wilayah, koordinasi lintas kecamatan, dan kesiapsiagaan lapangan sudah dilakukan sejak dini.

“Kami tetap bergerak. Pemetaan ini bagian dari kesiapsiagaan awal,” tegasnya.

Anari berharap pemetaan yang lebih detail ini dapat memperkuat upaya pencegahan sehingga potensi karhutla dapat diminimalkan sebelum terjadi kebakaran besar.

“Harapannya kita bisa mencegah sejak dini, jangan sampai sudah meluas baru kita bertindak,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Al Haris mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diprediksi cukup berat tahun ini.

Imbauan tersebut disampaikan saat kegiatan Safari Subuh Pemerintah Provinsi Jambi di Masjid Raya Magat Sari, Jumat (10/04/2026).

Dalam arahannya, Al Haris menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air secara bijak, mengingat kemarau berpotensi menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah.

“Yang paling terasa saat kemarau adalah sulitnya air. Karena itu masyarakat harus mulai hemat dan menggunakan air secara bijak,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dari BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan dipengaruhi fenomena El Nino yang berpotensi memperparah kondisi kekeringan.

Selain krisis air, Al Haris juga mengingatkan potensi meningkatnya gangguan kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat debu yang meningkat selama musim kemarau.

Tak hanya itu, risiko kebakaran lahan dan permukiman juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Debu meningkat, penyakit pernapasan bisa naik, dan risiko kebakaran juga tinggi. Ini harus kita antisipasi bersama,” tegasnya.

Gubernur juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM), mengingat kondisi global yang turut memengaruhi ketersediaan energi.

“Penggunaan BBM juga perlu kita hemat agar cadangan tetap terjaga,” tambahnya.

Kegiatan Safari Subuh tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Jambi dan tokoh masyarakat, serta diisi dengan tausiah keagamaan dan penyerahan bantuan sosial kepada warga.

Melalui imbauan ini, pemerintah berharap masyarakat lebih siap menghadapi dampak musim kemarau, mulai dari menjaga kesehatan, menghemat air, hingga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.(*)