JAMBI , SEPUCUKJAMBI.ID — Kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi mendorong Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Jambi mengambil langkah pencegahan dengan membagikan sekitar 500 masker kepada pelajar dan guru SMA YPWI Kota Jambi.

Masker tersebut diserahkan Ketua PWI Kota Jambi, Irwansyah bersama Sekretaris PWI Kota Jambi, Andri Briliant Avolda dan jajaran pengurus kepada Kepala SMA YPWI Kota Jambi, Bonarti Lubis, S.Pd., M.Pd., Rabu 30 September 2026.

Langkah tersebut dilakukan di tengah kekhawatiran terhadap dampak paparan asap dan kualitas udara terhadap kesehatan, terutama gangguan pada sistem pernapasan.

Paparan asap dapat berkaitan dengan keluhan seperti batuk, iritasi tenggorokan dan gangguan pernapasan, serta berpotensi memperburuk kondisi penderita asma.

“Bersama sekretaris, kami menyerahkan secara simbolis kurang lebih 500 masker untuk adik-adik pelajar dan guru-guru sebagai upaya pencegahan dampak kabut asap,” kata Irwansyah.

Menurut Irwansyah, pembagian masker merupakan bagian dari kepedulian PWI Kota Jambi terhadap masyarakat yang terdampak kondisi udara akibat kabut asap.

Selain bantuan perlindungan dasar, ia menilai edukasi mengenai upaya menjaga kesehatan juga penting dilakukan, khususnya kepada kelompok yang masih menjalani aktivitas belajar di sekolah.

PWI Kota Jambi juga mengimbau para pelajar membatasi aktivitas di luar ruangan setelah jam sekolah dan menjaga asupan cairan dengan cukup minum air putih.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar pembagian masker, tetapi juga menjadi bentuk nyata kepedulian PWI Kota Jambi untuk hadir di tengah masyarakat,” ujar Irwansyah.

Ia menambahkan, perhatian terhadap dampak kabut asap tidak cukup berhenti pada pembagian masker.

Kesadaran masyarakat untuk melindungi kesehatan dan mengurangi paparan asap juga menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi udara yang kurang baik.

Dari pihak sekolah, Kepala SMA YPWI Kota Jambi Bonarti Lubis menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut.

Menurutnya, masker yang diberikan dapat dimanfaatkan pelajar dan guru sebagai perlindungan ketika harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap.

“Pemberian masker ini sangat bermanfaat untuk menjadi pelindung dan mencegah dampak kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan, terutama pernapasan,” kata Bonarti.

Penyaluran masker ini menjadi salah satu bentuk respons masyarakat sipil terhadap dampak kabut asap di Kota Jambi.

Di sisi lain, kondisi kualitas udara dan sumber munculnya kabut asap tetap menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan lebih luas, termasuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta perlindungan kesehatan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi mulai diarahkan melalui penguatan regulasi.

DPRD Provinsi Jambi kini menindaklanjuti usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur larangan penanaman kelapa sawit di lahan bekas terbakar.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz, mengatakan surat usulan pembentukan Raperda tersebut telah diterima dan diteruskan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk diproses lebih lanjut.

“Suratnya sudah masuk dan sudah saya teruskan ke Bapemperda. Nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di sana,” ujar Hafiz di Jambi, Selasa.

Menurut Hafiz, usulan regulasi tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pencegahan karhutla, terutama dengan membatasi pemanfaatan lahan yang sebelumnya mengalami kebakaran untuk penanaman kelapa sawit.

Gagasan tersebut berasal dari Bupati Muaro Jambi yang ingin menutup kemungkinan pembakaran lahan dimanfaatkan sebagai cara untuk membuka kawasan perkebunan baru.

Melalui aturan tersebut, lahan yang terbakar diharapkan tidak langsung dialihkan menjadi areal penanaman sawit.

Kebijakan ini juga diharapkan memberikan efek pencegahan terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Hafiz menilai gagasan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan di tingkat legislatif.

Adapun jadwal pembahasan Raperda nantinya akan ditentukan melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Jambi.

“Saya kira gagasan dari salah satu bupati di Jambi itu sangat baik, setiap lahan yang terbakar, kalau bisa dibuatkan aturan untuk tidak ditanami sawit terlebih dahulu. Dengan begitu, tidak ada lagi peluang pihak tertentu untuk membakar lahan,” katanya.

Dukungan terhadap rencana pembentukan regulasi tersebut sebelumnya juga disampaikan Gubernur Jambi Al Haris.

Ia menyatakan pemerintah provinsi mendukung agar usulan Raperda segera dibahas sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko kebakaran lahan.

“Kita mendukung itu (perda) secepatnya dibahas,” kata Al Haris.

Dengan masuknya usulan tersebut ke Bapemperda, pembentukan regulasi pencegahan karhutla di Jambi kini memasuki tahap tindak lanjut di DPRD.

Pembahasan selanjutnya akan menjadi bagian penting untuk merumuskan ketentuan yang jelas, termasuk mengenai cakupan lahan, mekanisme pengawasan, serta penerapan larangan penanaman sawit pada area bekas kebakaran.

Raperda tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pengendalian karhutla sekaligus memperkuat perlindungan lingkungan di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ancaman gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Bakti Kesehatan Presisi Polri yang digelar Polda Jambi di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Kamis 17 September 2026.

Melalui Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi, kepolisian membuka pelayanan kesehatan gratis langsung di tengah masyarakat.

Lokasi tersebut dipilih karena berada di wilayah yang berbatasan atau berdekatan dengan kawasan yang terdampak karhutla.

Kondisi itu membuat pemeriksaan kesehatan menjadi relevan, terutama untuk mendeteksi keluhan yang berpotensi muncul akibat kualitas udara yang menurun ketika asap menyebar.

Dalam kegiatan tersebut, warga tidak hanya mendapatkan pemeriksaan umum.

Sejumlah layanan kesehatan disediakan secara cuma-cuma, mulai dari pengecekan tekanan darah, gula darah dan asam urat hingga pengobatan umum.

Masyarakat juga mendapatkan pemeriksaan kandungan serta vitamin dan obat-obatan sesuai hasil pemeriksaan dan kebutuhan medis.

Untuk menjalankan pelayanan tersebut, Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi menerjunkan 27 personel kesehatan.

Tim terdiri atas tiga dokter umum, satu dokter spesialis kandungan, perawat serta tenaga kesehatan lainnya.

Kehadiran tenaga medis tersebut memungkinkan masyarakat mendapatkan pemeriksaan secara langsung tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan yang lebih jauh.

Sekretaris Desa Kasang Pudak Sumaryono mengapresiasi pelaksanaan bakti kesehatan tersebut. Menurutnya, layanan gratis yang datang langsung ke desa memberikan manfaat bagi warga.

“Kegiatan ini sangat membantu masyarakat karena warga dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara gratis,” ujar Sumaryono.

Ia berharap pelayanan serupa dapat kembali digelar sehingga akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan semakin terbuka.

Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan pelayanan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurut Erlan, peran kepolisian tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kegiatan pelayanan sosial dan kemanusiaan.

“Kami ingin kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan manfaat melalui pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan gratis,” kata Erlan.

Ia menambahkan, kondisi karhutla membuat perhatian terhadap kesehatan masyarakat menjadi semakin penting.

Paparan asap dapat menimbulkan berbagai keluhan, khususnya yang berkaitan dengan sistem pernapasan.

Karena itu, masyarakat diminta tidak mengabaikan keluhan kesehatan yang muncul ketika kualitas udara memburuk.

Warga yang mengalami batuk, sesak napas, mata perih atau keluhan lain yang diduga berkaitan dengan paparan asap diimbau segera memeriksakan kondisi kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Bakti Kesehatan Presisi Polri di Kasang Pudak juga memperlihatkan pendekatan pelayanan yang dilakukan dengan mendatangi masyarakat secara langsung.

Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi AKBP Ns. Rieni Parapat, S.Kep., Kapolsek Kumpeh Ulu AKP Chandra bersama personel kepolisian turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Polda Jambi menyatakan kegiatan pelayanan sosial dan kesehatan akan terus didorong sebagai bagian dari upaya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Khusus di wilayah yang terdampak maupun berada di sekitar kawasan karhutla, perhatian terhadap kondisi kesehatan masyarakat menjadi salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari penanganan dampak bencana asap.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Asap tebal kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi sejak Senin hingga Selasa pagi, 15 September 2026.

Pemerintah Provinsi Jambi menyebut salah satu sumber asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan.

Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan posisi kawasan yang terbakar cukup dekat dengan wilayah Jambi.

Kondisi angin yang bergerak ke arah Jambi kemudian membawa asap dari lokasi kebakaran masuk ke sejumlah wilayah di provinsi tersebut.

“Dari lokasi Taman Nasional Sembilang. Karena dia dekat Jambi, anginnya arah sini,” kata Al Haris setelah mengikuti rapat perkembangan penanganan karhutla bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Zoom Meeting di Korem 042/Garuda Putih, Selasa 15 September 2026.

Menurut Al Haris, persoalan karhutla saat ini tidak hanya terjadi di satu titik.

Sejumlah wilayah di Jambi masih menghadapi potensi kebakaran, terutama ketika kondisi cuaca kering dan curah hujan belum mampu menekan kemunculan titik api.

Titik karhutla masih ditangani di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tebo, serta kawasan Taman Nasional Sembilang.

Pemerintah daerah bersama Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi, Korem 042/Garuda Putih, pemerintah kabupaten dan kota, perusahaan, serta Masyarakat Peduli Api terus melakukan penanganan di lapangan.

Namun, kondisi kemarau menjadi salah satu faktor yang membuat potensi kebakaran belum sepenuhnya terkendali.

“Karena memang kondisi kemarau yang masih cukup tinggi, curah hujannya belum juga banyak, sehingga semakin hari masih ada saja yang terbakar,” ujar Al Haris.

Kondisi berbeda terjadi di kawasan Taman Nasional Sembilang. Medan yang sulit membuat petugas tidak mudah menjangkau lokasi kebakaran secara langsung.

Untuk menjangkau titik api, pemadaman sementara dilakukan melalui operasi water bombing.

Pemprov Jambi juga mendorong pembukaan akses menuju kawasan tersebut agar peralatan dan alat berat dapat dikerahkan untuk mempercepat penanganan.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama pemerintah pusat.

Pemprov Jambi meminta agar akses menuju lokasi karhutla di Sembilang dapat dibuka sehingga penanganan tidak hanya mengandalkan pemadaman dari udara.

“Tadi kami pertanyakan dengan Pak Menko dan Menteri Kehutanan agar kami bisa membuka akses ke lokasi itu untuk membawa alat berat,” kata Al Haris.

Bagi Jambi, penanganan di Sembilang menjadi penting karena arah angin berpotensi membawa asap lebih jauh ke wilayah provinsi tersebut.

Bahkan, menurut Al Haris, titik kebakaran sudah berada di kawasan yang mengarah ke perbatasan Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi kini menaruh perhatian khusus terhadap pergerakan api di Sembilang.

Selain persoalan asap, pergerakan kebakaran menuju wilayah yang lebih dekat dengan Jambi menjadi ancaman yang harus diantisipasi.

Al Haris meminta penanganan dilakukan secepat mungkin agar api tidak bergerak semakin dekat dan dampak asap tidak meluas ke Jambi.

“Kalau yang arah Jambi, kita berharap jangan sampai masuk ke Jambi. Ini sudah mulai batas arah ke Jambi, ini yang kita cepat kerjakan,” tegasnya.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, pemerintah mengingatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan respons cepat dan koordinasi lintas wilayah.

Sumber kebakaran yang berada di luar Jambi tetap dapat berdampak langsung terhadap kualitas udara di wilayah Jambi apabila arah angin membawa asap masuk ke provinsi tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Hingga September 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran telah mencapai sekitar 2.975 hektare.

Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan kondisi tersebut saat memberikan keterangan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin 14 September 2026.

Selain luasan lahan yang terbakar, pemerintah juga terus memantau perkembangan titik panas atau hotspot. Saat ini tercatat 134 titik hotspot di sejumlah wilayah Jambi.

Sementara itu, terdapat sedikitnya empat titik api yang menjadi perhatian, yakni di wilayah Kumpeh, Sungai Gelam, Bajubang, serta kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang.

“Titk hotspot ada 134 titik, titik api ada empat di Kumpeh, Sungai Gelam, Bajubang, dan Taman Nasional Berbak Sembilang,” ujar Al Haris.

Al Haris juga menyoroti dugaan kesengajaan dalam sejumlah kasus kebakaran lahan.

Menurut informasi yang disampaikan dalam rapat tersebut, sebagian besar lahan yang terbakar diduga merupakan hasil pembakaran secara sengaja.

“Delapan puluh persen lahan terbakar sengaja dibakar, ada tujuh puluh lima kasus di Polda Jambi,” kata Al Haris.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena praktik pembakaran lahan dapat mempercepat penyebaran api, terutama ketika kondisi vegetasi mengering dan cuaca mendukung terjadinya kebakaran.

Namun, dugaan penyebab pada masing-masing kasus tetap menjadi kewenangan aparat untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum.

Pemerintah Provinsi Jambi terus mengoptimalkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran, termasuk melalui operasi pemadaman dari udara.

Sebanyak empat unit water bombing dikerahkan untuk membantu pemadaman di wilayah yang mengalami kebakaran.

“Ada empat water bombing yang terus kita turunkan untuk lahan yang terbakar,” ungkap Al Haris.

Dukungan udara tersebut menjadi bagian dari strategi penanganan terutama terhadap kebakaran di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Selain operasi pemadaman, pemerintah juga memperkuat pengawasan dan koordinasi di wilayah yang terdeteksi memiliki titik panas maupun titik api.

Penanganan Karhutla di Jambi juga melibatkan personel dalam jumlah besar.

Pemerintah telah mengoperasikan 81 posko untuk mendukung penanganan kebakaran di berbagai wilayah.

Sementara total sekitar 7.302 personel dilibatkan dalam operasi penanganan Karhutla.

Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI dan Polri, Manggala Agni, BPBD, masyarakat peduli api hingga relawan.

Keterlibatan lintas sektor tersebut dilakukan untuk mempercepat deteksi, pemadaman sekaligus pencegahan agar api tidak meluas ke kawasan lain.

Dengan masih ditemukannya hotspot dan sejumlah titik api, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang dinilai rawan.

Kawasan Kumpeh, Sungai Gelam dan Bajubang menjadi sejumlah wilayah yang mendapat perhatian.

Begitu pula kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang yang memiliki ekosistem penting dan membutuhkan penanganan cepat apabila terjadi kebakaran.

Kondisi Karhutla juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Pemerintah mengingatkan agar warga tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan yang dapat memicu munculnya titik api.

Penanganan tidak hanya bergantung pada pemadaman ketika api sudah membesar, tetapi juga membutuhkan pencegahan dan pelaporan dini ketika masyarakat menemukan asap maupun titik api.

Dengan luasan lahan terdampak yang telah mencapai hampir 3.000 hektare, pemerintah bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api dan relawan kini terus memperkuat upaya pengendalian Karhutla di Provinsi Jambi.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di Desa Ulu Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Minggu 13 September 2026.

Api yang membakar lahan tidur milik masyarakat tersebut akhirnya berhasil dipadamkan sebelum meluas.

Penanganan dilakukan secara cepat setelah Polsek Sungai Penuh menerima informasi mengenai kebakaran.

Kapolsek Sungai Penuh AKP Eko Munkoid, S.E., M.H., langsung mengerahkan personel untuk mengecek lokasi sekaligus membantu pemadaman.

Sebanyak empat personel Polsek Sungai Penuh diterjunkan ke lokasi. Mereka kemudian bersinergi dengan enam personel Damkar Kota Sungai Penuh yang membawa dua unit mobil pemadam.

Petugas menghadapi kebakaran permukaan atau surface fire yang melanda vegetasi berupa semak belukar, serasah, hingga tanaman pancang.

Luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 0,5 hektare.

Kesigapan petugas membuat proses pemadaman berlangsung tanpa kendala berarti.

Api berhasil dipadamkan seluruhnya dan kondisi di sekitar lokasi dinyatakan aman saat penanganan selesai.

Meski api telah berhasil dijinakkan, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran.

Kondisi cuaca panas dan vegetasi yang mengering diduga dapat mempercepat munculnya serta penyebaran api.

Namun, faktor tersebut masih sebatas dugaan awal dan belum menjadi kesimpulan mengenai penyebab kebakaran.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar memberikan apresiasi terhadap respons cepat personel di lapangan.

Menurutnya, kecepatan dalam merespons laporan karhutla menjadi faktor penting agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas.

“Setiap informasi terkait Karhutla harus segera direspons. Kecepatan personel dalam mendatangi lokasi dan melakukan pemadaman bersama instansi terkait sangat penting untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar,” ujar Erlan.

Polda Jambi juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan api untuk membuka maupun membersihkan lahan.

Imbauan tersebut dinilai penting di tengah kondisi cuaca panas dan vegetasi kering yang dapat membuat api lebih mudah menyebar.

Masyarakat yang menemukan titik api atau melihat kebakaran lahan juga diminta segera melapor kepada kepolisian maupun instansi terkait.

Polda Jambi bersama jajaran menyatakan akan terus memperkuat kesiapsiagaan serta koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, Damkar, BPBD dan masyarakat dalam mencegah serta menangani karhutla.

Respons cepat di lokasi menjadi kunci dalam kejadian ini. Kebakaran yang menghanguskan sekitar setengah hektare lahan tersebut berhasil dipadamkan sebelum api berkembang dan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi mendapat tambahan dukungan anggaran sebesar Rp30 miliar dari pemerintah pusat.

Dana tersebut dialokasikan melalui penyesuaian APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2026.

Tambahan anggaran ini diharapkan dapat memperkuat langkah pencegahan sekaligus mempercepat penanganan kebakaran yang berpotensi mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz, mengungkapkan adanya penambahan dana tersebut setelah memimpin rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Jambi 2026.

“Kami mendapat laporan dari badan anggaran, ada tambahan anggaran Rp30 miliar untuk penanganan karhutla,” kata Hafiz di Jambi, Jumat 11 September 2026.

Dengan adanya tambahan dana tersebut, Hafiz meminta Pemerintah Provinsi Jambi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, terukur, dan tepat sasaran.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan upaya pemadaman.

Pencegahan serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan juga harus menjadi perhatian serius.

Ia menegaskan, tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam penindakan hukum, termasuk apabila pelanggaran melibatkan perusahaan maupun pihak yang memiliki pengaruh tertentu.

“Kami selalu mengedepankan dan menyuarakan, baik di forum resmi maupun secara lisan langsung kepada aparat penegak hukum, siapapun perusahaannya dan siapapun di belakangnya, itu tidak ada kompromi (ditindak),” tegasnya.

Hafiz juga mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya merusak kawasan hutan dan lingkungan, tetapi dapat memicu pencemaran udara yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Karena itu, ia menilai penanganan kebakaran membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait lainnya.

Terlebih, kondisi musim kemarau berpotensi meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa Satgas Karhutla telah memperkuat berbagai langkah penanganan, mulai dari pemadaman melalui jalur darat hingga operasi udara menggunakan waterbombing.

Selain penanganan langsung di lokasi kebakaran, pemerintah daerah juga mengoptimalkan langkah pencegahan melalui teknologi modifikasi cuaca.

Penguatan personel turut dilakukan untuk meningkatkan kecepatan respons terhadap titik-titik kebakaran.

Menurut Al Haris, jumlah personel Satgas Karhutla Jambi kini bertambah dari sebelumnya 5.900 orang menjadi 7.000 orang.

“Satgas karhutla Jambi telah melakukan penambahan personel dari sebelumnya 5.900 orang menjadi 7.000 personel,” kata gubernur.

Dengan tambahan anggaran Rp30 miliar dan peningkatan kekuatan personel, penanganan karhutla di Jambi diharapkan semakin optimal.

Pemerintah daerah juga diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan agar kebakaran tidak meluas dan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hampir lima bulan tanpa hujan membuat dampak kemarau di Provinsi Jambi semakin terasa.

Suhu udara meningkat, kualitas udara memburuk, sementara ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus membayangi sejumlah wilayah.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah ikhtiar melalui pelaksanaan Salat Istisqa di Lapangan Garuda, Kantor Gubernur Jambi, Rabu 2 September 2026 pagi.

Salat untuk memohon turunnya hujan itu diikuti jajaran Pemprov Jambi, aparatur sipil negara (ASN), serta masyarakat.

Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi, KH Zainul Arifin, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Gubernur Jambi Al Haris mengatakan Salat Istisqa digelar karena kemarau yang berlangsung panjang mulai memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

“Sudah kurang lebih lima bulan kita dilanda kemarau, dan saat ini kita mulai merasakan dampaknya, termasuk udara yang semakin tidak sehat serta kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.

Menurut Al Haris, persoalan kemarau tidak sebatas berkurangnya curah hujan dan ketersediaan air. Kondisi kering juga meningkatkan potensi terjadinya karhutla.

Sejumlah wilayah di Jambi telah mengalami kebakaran. Karena itu, pemerintah bersama berbagai unsur terus melakukan langkah pencegahan dan penanganan untuk menekan risiko meluasnya kebakaran.

Pemprov Jambi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni serta unsur terkait lainnya dalam menghadapi dampak kemarau dan ancaman karhutla.

Namun, menurut Al Haris, upaya teknis yang dilakukan pemerintah perlu dibarengi dengan ikhtiar batin.

Karena itu, masyarakat diajak bersama-sama memanjatkan doa agar hujan segera turun dan kondisi Jambi kembali membaik.

“Melalui Salat Istisqa ini, kita bermunajat dan memohon pertolongan Allah SWT, karena pada akhirnya tidak ada yang mampu menolong kita selain Allah,” katanya.

Al Haris berharap hujan yang dinantikan masyarakat segera turun dengan membawa manfaat bagi berbagai sektor kehidupan.

Selain membantu mengatasi kekeringan, turunnya hujan diharapkan dapat menekan potensi karhutla, memperbaiki kualitas udara, serta memberikan dampak positif bagi pertanian dan lingkungan.

“Kita berdoa semoga Provinsi Jambi senantiasa dilindungi, dijauhkan dari bencana, dan segera diberikan hujan yang membawa keberkahan serta manfaat bagi seluruh masyarakat Jambi,” ujar Al Haris.

Di tengah kemarau, ia juga meminta masyarakat tetap menjaga lingkungan dan menggunakan sumber daya air secara bijak.

Menurutnya, menghadapi kemarau panjang bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting, terutama dalam mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran.

Salat Istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar di tengah kondisi Jambi yang membutuhkan hujan.

Pemerintah tetap menjalankan langkah mitigasi di lapangan, sementara masyarakat diajak memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan bersama-sama memohon agar kemarau segera berakhir.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dampak musim kemarau di Provinsi Jambi mulai terasa. Selain meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), debit air Sungai Batanghari dilaporkan mulai mengalami penyusutan seiring minimnya curah hujan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi.

Jika kemarau berlangsung lebih panjang hingga September 2026, ancaman kekeringan diperkirakan akan semakin besar dan berpotensi mengganggu kebutuhan air bersih masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, mengaku penyusutan debit Sungai Batanghari merupakan salah satu dampak yang tidak dapat dihindari ketika musim kemarau berlangsung dalam waktu lama.

“Yang saya khawatirkan ketika kemarau semakin panjang dan air semakin tidak ada. Itu yang paling berbahaya,” kata Bachyuni.

Menurutnya, berkurangnya debit sungai bukan hanya berdampak terhadap kebutuhan air masyarakat, tetapi juga dapat menyulitkan proses pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan karena sumber air semakin terbatas.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi mengimbau masyarakat agar mulai menghemat penggunaan air selama memasuki puncak musim kemarau.

“Pak Gubernur sudah mengingatkan masyarakat supaya menggunakan air secukupnya saja karena sekarang kita baru memasuki puncak musim kemarau,” ujarnya.

Mengacu pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung sejak pekan terakhir Juli hingga September 2026.

Dalam periode tersebut, risiko kekeringan dan karhutla diperkirakan meningkat di sejumlah wilayah.

Selain persoalan ketersediaan air, BPBD juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan penyebab kebakaran yang sering dianggap sepele, salah satunya puntung rokok yang dibuang sembarangan.

Bachyuni mencontohkan kebakaran lahan yang terjadi di tepi jalan wilayah Kabupaten Bungo.

Berdasarkan indikasi di lapangan, kebakaran tersebut diduga dipicu bara puntung rokok yang mengenai rumput kering.

“Kalau di pinggir jalan itu sangat mungkin karena puntung rokok. Bisa juga karena anak-anak bermain api atau ulah orang yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Untuk membuktikan besarnya risiko tersebut, Bachyuni mengaku pernah melakukan simulasi sederhana di kawasan Rantau Panjang.

Hasilnya, bara rokok yang tertiup angin mampu memicu api hanya dalam waktu singkat ketika berada di atas tumpukan rumput kering.

“Saya coba sendiri. Bara rokok yang tertiup angin membuat rumput langsung terbakar dan api cepat menyebar ke sekitarnya. Artinya, puntung rokok memang sangat berbahaya saat musim kemarau seperti sekarang,” jelasnya.

Hingga saat ini, BPBD mencatat sebagian besar kejadian kebakaran masih terjadi di lahan milik masyarakat. Belum ditemukan kasus kebakaran yang terjadi di kawasan perusahaan.

Sebagai langkah antisipasi, BPBD Provinsi Jambi terus meningkatkan patroli di wilayah rawan karhutla sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan.

“Pencegahan jauh lebih penting agar kebakaran tidak terus meluas. Kesadaran masyarakat menjadi kunci selama puncak musim kemarau berlangsung,” tegas Bachyuni.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Muaro Jambi mulai menghadapi peningkatan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 392 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah tersebut.

Jumlah itu menempatkan Muaro Jambi sebagai daerah dengan hotspot terbanyak kedua di Provinsi Jambi setelah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tingginya jumlah titik panas tersebut menjadi sinyal kewaspadaan bagi seluruh pihak, terutama menjelang periode puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Kondisi cuaca yang semakin kering membuat potensi munculnya kebakaran hutan dan lahan semakin besar, terutama pada kawasan dengan vegetasi yang mudah terbakar.

Muaro Jambi Jadi Salah Satu Wilayah Rawan Karhutla

Kepala Stasiun Koordinator BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistyono, mengatakan hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi telah memasuki periode musim kemarau.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat risiko karhutla harus menjadi perhatian bersama, mengingat cuaca kering dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran.

“Bulan Agustus hingga September merupakan puncak musim kemarau di Provinsi Jambi. Hampir seluruh wilayah akan mengalami kondisi yang sama, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Ibnu.

Ia menjelaskan, dari total 1.790 hotspot yang terpantau di Provinsi Jambi, sebanyak 392 titik berada di Kabupaten Muaro Jambi.

Data tersebut menunjukkan Muaro Jambi menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan karhutla.

BMKG Ingatkan Bahaya Membuka Lahan dengan Cara Membakar

Menurut BMKG, peningkatan hotspot tidak selalu berarti seluruh titik merupakan kebakaran aktif.

Namun, keberadaan titik panas dapat menjadi indikator awal adanya potensi kebakaran yang harus segera diantisipasi.

Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama saat kondisi cuaca kering dan angin berpotensi mempercepat penyebaran api.

“Pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan ketika kebakaran sudah meluas,” kata Ibnu.

Selain itu, warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran kepada aparat desa, pemerintah setempat, atau petugas terkait.

Pemkab Muaro Jambi Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla

Menghadapi ancaman musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan instansi terkait telah melakukan berbagai langkah kesiapsiagaan.

Salah satunya melalui pelaksanaan apel siaga karhutla sebagai bentuk kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran.

Upaya tersebut dilakukan untuk menekan risiko meluasnya kebakaran sekaligus mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan, seperti kabut asap yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, hingga perekonomian.

Dengan musim kemarau yang masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, BMKG mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Kolaborasi antara pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar Kabupaten Muaro Jambi dapat terhindar dari bencana karhutla.(*)