JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sabrang Mowo Damar Panuluh, atau lebih dikenal sebagai Noe Letto, vokalis band Letto sekaligus putra budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), resmi menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya di Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

Pelantikan ini menandai pergeseran peran Noe dari dunia musik dan budaya ke ranah kebijakan strategis pertahanan nasional.

Noe dilantik bersama 11 tenaga ahli lain oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Mereka ditempatkan di berbagai kedeputian DPN, termasuk bidang geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi, untuk memberikan kajian dan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan negara.

Karo Humas Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa kehadiran Noe bertujuan memperkuat kualitas kebijakan pertahanan nasional.

“Beliau resmi dilantik sebagai Tenaga Ahli Madya di DPN dan akan memberikan dukungan pemikiran strategis untuk memperkuat kebijakan pertahanan nasional,” jelas Rico.

Sebagai Tenaga Ahli Madya, Noe diharapkan berkontribusi dalam penyusunan analisis strategis yang menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dan Menteri Pertahanan.

DPN sendiri berfungsi sebagai lembaga koordinasi kebijakan pertahanan lintas kementerian dan lembaga, sekaligus ruang dialog strategis menghadapi dinamika global, termasuk isu keamanan siber, ketahanan energi, dan geopolitik.

Pengangkatan Noe menarik perhatian publik karena latar belakangnya yang bukan dari militer atau birokrasi pertahanan, melainkan dunia seni dan budaya.

Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa pemilihan tenaga ahli didasarkan pada kompetensi, perspektif strategis, dan kemampuan analisis, bukan popularitas.

Selain Noe, tenaga ahli DPN lainnya juga berasal dari akademisi, profesional, dan praktisi kebijakan publik, mencerminkan upaya pemerintah memperkaya sudut pandang dalam perumusan kebijakan pertahanan nasional.

Kemenhan menyatakan, keterlibatan tokoh dari berbagai disiplin ilmu diharapkan dapat memperkuat pendekatan pertahanan Indonesia yang tidak hanya berbasis kekuatan militer, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi, teknologi, dan sosial-budaya.

Bagi Noe, posisi ini menjadi babak baru dalam kariernya.

Dari panggung musik ke ruang kebijakan strategis, ia kini dihadapkan pada tantangan menghadirkan rekomendasi pertahanan nasional yang kompleks dan berdampak luas.

Dengan penguatan tim tenaga ahli ini, pemerintah berharap DPN semakin solid dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap tantangan global sekaligus menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang memblokir sementara akses Grok, chatbot kecerdasan buatan (AI) dari xAI milik Elon Musk.

Ini setelah ditemukan indikasi penyalahgunaan teknologi AI untuk membuat deepfake bergambar bersifat pornografi.

Pemblokiran ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari risiko psikologis, sosial, dan pelanggaran privasi akibat konten seksual yang dihasilkan tanpa izin.

Menteri Komunikasi dan Digital Affairs, Meutya Hafid, menegaskan bahwa praktik deepfake pornografi merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat warga.

Pemerintah menilai Grok belum memiliki sistem perlindungan dan pengawasan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan, terutama terkait foto perempuan dan anak-anak.

“Demi melindungi perempuan, anak, dan masyarakat dari risiko konten pornografi palsu berbasis AI, pemerintah memutus sementara akses Grok,” kata Meutya Hafid.

Langkah ini menempatkan Indonesia di garis depan regulasi teknologi AI global. Beberapa negara lain, termasuk Malaysia, kini mengikuti langkah serupa.

Pemerintah juga meminta xAI dan platform X (sebelumnya Twitter) memastikan perlindungan yang lebih kuat terhadap pengguna.

Pemblokiran Grok menegaskan pentingnya regulasi AI dan pengawasan konten digital agar teknologi tidak disalahgunakan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Keuangan Syariah, serta melakukan pengalihan pengawasan bank digital melalui pembentukan Direktorat Pengawasan Perbankan Digital.

Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pada tahun 2026.

Langkah strategis tersebut diambil untuk menjawab tantangan transformasi ekonomi nasional sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan melalui pola pengawasan yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan pembentukan departemen baru ini merupakan bentuk komitmen OJK dalam mendukung kebijakan pemerintah menjadikan UMKM sebagai salah satu program unggulan.

“Melalui penguatan akses pembiayaan UMKM yang inklusif, pengembangan ekosistem keuangan syariah lintas sektor, serta pengawasan bank digital berbasis ketahanan digital, OJK berkomitmen menjaga keseimbangan antara inovasi, stabilitas, dan perlindungan konsumen,” ujar Dian dalam acara peresmian di Jakarta, Jumat.

Penguatan Ekosistem UMKM dan Keuangan Syariah

Dian menjelaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi 99 persen dari total unit usaha dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.

Namun, hingga Oktober 2025, penyaluran kredit UMKM tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,11 persen.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM.

Regulasi ini mewajibkan bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) menyediakan skema pembiayaan yang inklusif dan terjangkau.

Selain itu, OJK juga membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) guna mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah agar berperan sebagai katalis dalam ekosistem halal dan keuangan sosial.

Departemen UMKM dan Keuangan Syariah nantinya bertugas menyinergikan program syariah nasional dan internasional untuk mendorong inovasi produk yang kompetitif dan sesuai prinsip syariah.

Transformasi dan Pengawasan Bank Digital

Di sisi lain, OJK merespons pesatnya transformasi perbankan digital, seiring proyeksi nilai ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai USD 360 miliar pada 2030.

Kondisi ini mendorong OJK membentuk direktorat khusus untuk pengawasan bank digital.

Menurut Dian, bank digital saat ini menunjukkan kinerja keuangan yang relatif kuat, dengan rasio permodalan (KPMM) di atas 30 persen serta margin bunga bersih (NIM) mencapai 2,5 kali lipat rata-rata perbankan konvensional.

Meski demikian, model bisnis bank digital memiliki karakteristik risiko tersendiri.

Ia menjelaskan terdapat dua model bisnis utama bank digital. Pertama, bank digital dengan stand alone business model yang beroperasi tanpa ekosistem distribusi besar.

Kedua, bank digital yang bersinergi dengan lembaga jasa keuangan lain atau perusahaan teknologi besar (BigTech) melalui kemitraan ekosistem, dengan target jangka panjang mencapai kemandirian intermediasi.

Untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, OJK akan meningkatkan pengawasan individual bank digital lebih dari sekadar rasio keuangan.

Pengawasan mencakup kelancaran layanan perbankan digital, tata kelola dan profesionalisme pengurus bank, hubungan bank dengan nasabah, pemanfaatan media digital, serta ketahanan dan keamanan sistem terhadap serangan siber.

Fokus pengawasan tersebut meliputi:

• Keamanan siber, guna melindungi sistem perbankan dari ancaman digital.

• Manajemen risiko pihak ketiga, terutama ketergantungan pada penyedia teknologi seperti cloud dan payment gateway.

• Perlindungan data nasabah, untuk menjamin kerahasiaan informasi pribadi di tengah tingginya transaksi digital.

Pengalihan pengawasan ini diharapkan menciptakan standar pengawasan yang setara bagi seluruh bank, sekaligus tetap memberikan ruang inovasi bagi perbankan dalam bertransformasi menjadi bank digital penuh.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indonesia tercatat sebagai sumber serangan siber terbesar di dunia dan menempati peringkat pertama secara global selama satu tahun penuh.

Fakta ini diungkap oleh perusahaan keamanan internet global Cloudflare dalam Laporan Ancaman DDoS Kuartal III 2025.

Dalam laporan resminya, Cloudflare menyebut Indonesia telah menduduki posisi teratas sebagai asal lalu lintas serangan Distributed Denial of Service (DDoS) sejak kuartal ketiga 2024.

“Indonesia merupakan sumber serangan DDoS terbesar dan telah berada di peringkat pertama dunia selama satu tahun penuh,” tulis Cloudflare dalam laporan yang dikutip dari situs resminya.

Cloudflare menjelaskan bahwa, pemeringkatan ini disusun berdasarkan analisis lalu lintas serangan siber global yang terdeteksi melalui jaringan mereka.

Serangan DDoS sendiri merupakan metode serangan yang dilakukan dengan membanjiri server, jaringan, atau layanan digital menggunakan trafik internet dalam jumlah besar secara bersamaan, sehingga layanan menjadi lumpuh dan tidak dapat diakses pengguna sah.

Berdasarkan peta sebaran Cloudflare, Indonesia berada di posisi teratas sebagai sumber serangan siber dunia.

Negara lain yang masuk dalam 10 besar sumber serangan global antara lain Thailand yang naik delapan peringkat, Bangladesh naik 14 peringkat, Ecuador naik tiga peringkat, Rusia naik satu peringkat, Vietnam naik dua peringkat, India melonjak 32 peringkat, Hong Kong turun lima peringkat, Singapura turun tujuh peringkat, serta Ukraina turun lima peringkat.

Cloudflare menegaskan bahwa, data tersebut menunjukkan lokasi asal lalu lintas serangan, bukan kewarganegaraan atau identitas pelaku utama.

Dengan demikian, posisi Indonesia tidak serta-merta mencerminkan tingginya jumlah peretas profesional di dalam negeri.

Sejumlah pakar keamanan siber menilai tingginya trafik serangan dari Indonesia lebih disebabkan oleh banyaknya perangkat yang terinfeksi malware dan tergabung dalam jaringan botnet.

Botnet merupakan kumpulan perangkat seperti komputer, server, router, hingga perangkat Internet of Things (IoT) yang diretas dan dikendalikan jarak jauh tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Perangkat-perangkat tersebut kemudian dimanfaatkan secara otomatis untuk mengirimkan trafik serangan dalam skala besar.

Rendahnya kesadaran keamanan digital, penggunaan perangkat lunak ilegal, lemahnya sistem pengamanan jaringan, serta minimnya pembaruan sistem dinilai menjadi faktor utama kerentanan tersebut.

Pesatnya pertumbuhan perangkat IoT yang belum dibarengi standar keamanan memadai turut memperbesar risiko.

Temuan Cloudflare ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan siber nasional.

Peningkatan literasi keamanan digital, pengamanan perangkat dan jaringan, serta kolaborasi lintas sektor dinilai krusial untuk mencegah penyalahgunaan infrastruktur internet Indonesia di tengah meningkatnya ancaman siber global.(*)