Kemhan RI Klarifikasi Sorotan China Soal Aktivitas Militer Indonesia

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa seluruh kerja sama pertahanan yang dijalin Indonesia dengan negara lain tidak ditujukan kepada pihak tertentu, melainkan untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat perdamaian global.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas sorotan yang muncul dari Tiongkok terkait aktivitas kerja sama militer Indonesia dengan sejumlah negara mitra.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa Indonesia selalu menjalankan kerja sama pertahanan berdasarkan prinsip saling menghormati.

“Indonesia menjalankan kerja sama pertahanan dengan prinsip saling menghormati, tidak ditujukan kepada pihak mana pun, serta berorientasi pada perdamaian dan stabilitas kawasan,” ujar Rico Ricardo Sirait, Jumat (24/4/2026).

Ia menambahkan bahwa seluruh kerja sama pertahanan Indonesia tetap berada dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pedoman utama diplomasi Indonesia.

“Kerja sama pertahanan dengan negara mana pun tetap berada dalam koridor politik luar negeri bebas aktif, kepentingan nasional, serta penghormatan terhadap kedaulatan negara,” lanjutnya.

Menurut Kementerian Pertahanan, kerja sama yang dijalankan Indonesia mencakup berbagai bidang, mulai dari peningkatan kapasitas personel, pelatihan militer bersama, hingga pengembangan teknologi pertahanan modern.

Seluruh program tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan pertahanan nasional sekaligus mendukung stabilitas keamanan di kawasan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu, melainkan menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai negara mitra strategis.

Dengan prinsip tersebut, Indonesia berharap tidak terjadi kesalahpahaman dari pihak mana pun terkait arah kebijakan kerja sama pertahanan yang dijalankan.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas, khususnya di kawasan Indo-Pasifik yang dinilai memiliki peran strategis dalam keamanan global.(*)




Bentrok Thailand–Kamboja Memanas, Serangan Udara Picu Evakuasi Warga

THAILAND, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketegangan di perbatasan Thailand–Kamboja kembali meningkat setelah militer Thailand melakukan serangan udara terhadap wilayah sengketa pada Senin (8/12/2025).

Aksi ini merupakan respons atas insiden yang menewaskan satu personel Thailand, meski pemerintah Kamboja membantah tuduhan bahwa pihaknya memulai serangan.

Juru bicara militer Thailand, Winthai Suvaree, menyebut kontak senjata telah terjadi sejak dini hari.

“Pasukan Kamboja menembakkan senjata ringan dan roket sejak sekitar pukul 05.05. Thailand kemudian merespons sesuai aturan keterlibatan,” ujarnya.

Menurut laporan Reuters, serangan udara Thailand menyasar posisi militer Kamboja di zona perbatasan yang sebelumnya berada dalam pengawasan gencatan senjata Oktober 2025.

Namun kesepakatan tersebut rapuh akibat saling curiga dan tuduhan provokasi dari kedua negara.

Bentrok terbaru ini menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak. Selain seorang tentara Thailand yang tewas, empat warga sipil Kamboja dilaporkan meninggal.

Ratusan penduduk di sekitar garis perbatasan terpaksa dievakuasi, sementara sekolah dan fasilitas publik ditutup demi keselamatan warga.

Di Kamboja, banyak keluarga memilih mengungsi lebih jauh dari provinsi perbatasan karena khawatir adanya serangan susulan.

Sengketa perbatasan Thailand–Kamboja telah berlangsung puluhan tahun, berakar pada perbedaan interpretasi peta kolonial Prancis.

Pemerintah Thailand menegaskan siap melanjutkan operasi militer bila “situasi mengharuskan”, memicu kekhawatiran bahwa eskalasi dapat berkembang lebih serius.

Sejumlah negara dan organisasi internasional mendesak kedua pihak menahan diri.

KBRI Phnom Penh juga mengingatkan warga Indonesia agar menjauhi area perbatasan yang terdampak konflik.

Pengamat menilai insiden ini sebagai eskalasi militer paling signifikan sejak gencatan senjata sebelumnya, yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara dan memperburuk kondisi kemanusiaan di perbatasan.(*)