JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terus diperkuat oleh jajaran kepolisian.

Salah satunya melalui pendekatan humanis dengan menggandeng tokoh agama, seperti yang dilakukan Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H. Siregar.

Kapolda Jambi melakukan kunjungan silaturahmi ke Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jambi pada Selasa (21/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi membangun komunikasi yang harmonis antara aparat keamanan dan elemen masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menegaskan pentingnya peran tokoh agama dalam menjaga suasana tetap damai dan kondusif, terutama di tengah dinamika global yang kian kompleks.

Ia menyinggung situasi geopolitik dunia, termasuk konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, yang dinilai dapat berdampak luas hingga ke sektor ekonomi nasional.

“Situasi global seperti konflik internasional bisa berimbas pada harga energi, inflasi, hingga daya beli masyarakat. Karena itu, diperlukan peran semua pihak untuk menjaga stabilitas, termasuk tokoh agama,” ujar Kapolda.

Menurutnya, tokoh agama memiliki posisi strategis sebagai penyejuk di tengah masyarakat.

Di era digital yang penuh arus informasi, peran tersebut semakin penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan provokasi.

Kapolda juga mengajak seluruh pengurus HKBP untuk terus menyampaikan pesan-pesan damai kepada umat serta memperkuat nilai persatuan di tengah keberagaman.

“Kamtibmas bukan hanya tanggung jawab Polri, tetapi tanggung jawab bersama. Kami terbuka terhadap masukan dari masyarakat demi menciptakan situasi yang aman,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Jambi, di antaranya Irwasda, Dir Intelkam, Kabid Humas, serta Kapolresta Jambi. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan institusi kepolisian dalam membangun sinergi lintas sektor.

Sementara itu, pihak HKBP Jambi menyambut baik kunjungan tersebut. Silaturahmi berlangsung hangat dan penuh keakraban, mencerminkan hubungan yang solid antara aparat keamanan dan tokoh agama.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi publik serta menciptakan “cooling system” di tengah masyarakat.

“Tokoh agama memiliki peran penting dalam menjaga kesejukan di tengah berbagai isu yang berkembang. Sinergi ini akan terus kami jaga,” ujarnya.

Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan stabilitas keamanan di Provinsi Jambi tetap terjaga, sekaligus memperkuat ketahanan sosial di tengah tantangan global dan perkembangan teknologi yang pesat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyoroti adanya perbedaan penjelasan dari pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait informasi mengenai status Siaga 1 yang sempat beredar di publik.

Ia meminta agar TNI memperbaiki koordinasi internal agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menimbulkan kebingungan maupun spekulasi.

“Kalau memang ada perbedaan penjelasan seperti yang muncul di publik, sebaiknya koordinasi di internal TNI diperbaiki. Jangan sampai informasi yang keluar justru membingungkan rakyat,” ujar TB Hasanuddin, Minggu (8/3/2026).

Hindari Spekulasi di Masyarakat

Menurut TB Hasanuddin, perbedaan keterangan dari pejabat TNI terkait status kesiapsiagaan tersebut berpotensi memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Karena itu, ia menilai penting bagi Tentara Nasional Indonesia untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan ke publik telah melalui koordinasi yang jelas dan konsisten.

“Karena itu saya berharap TNI dapat menyampaikan informasi secara lebih terkoordinasi agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran,” katanya.

Penjelasan Level Status Siaga TNI

TB Hasanuddin menjelaskan bahwa, status siaga dalam lingkungan TNI pada dasarnya merupakan mekanisme standar yang berkaitan dengan tingkat kesiapan pasukan.

Dalam sistem tersebut terdapat tiga level kesiapsiagaan, yaitu:

• Siaga Tiga – kondisi normal ketika satuan menjalankan aktivitas rutin seperti biasa.

• Siaga Dua – peningkatan kesiapan sebagian pasukan untuk menghadapi situasi tertentu.

• Siaga Satu – tingkat kesiapsiagaan tertinggi ketika seluruh pasukan dipersiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan situasi.

Pada kondisi Siaga Satu, prajurit biasanya telah melakukan konsentrasi pasukan serta menyiapkan perlengkapan dan logistik pribadi agar siap digerakkan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Operasi Militer Harus Disetujui DPR

Meski demikian, TB Hasanuddin menegaskan bahwa penetapan status siaga merupakan mekanisme internal militer sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR).

Namun, jika kesiapsiagaan tersebut berkembang menjadi pelaksanaan operasi militer, maka langkah tersebut harus mendapatkan persetujuan DPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia berharap koordinasi komunikasi di internal TNI dapat ditingkatkan agar masyarakat memperoleh penjelasan yang jelas dan tidak muncul spekulasi yang tidak perlu terkait situasi keamanan nasional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapatkan penilaian positif dari masyarakat.

Hal tersebut tercermin dari berbagai hasil survei kepercayaan publik yang menunjukkan tren peningkatan, baik dari lembaga survei nasional maupun internasional.

Menurut Kapolri, apresiasi masyarakat menjadi indikator bahwa upaya pembenahan dan reformasi internal Polri mulai dirasakan secara nyata.

Peningkatan kepercayaan publik dinilai tidak lepas dari komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan profesionalisme personel, serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri. Hal tersebut ditunjukkan dengan survei kepercayaan publik yang terus mengalami tren positif dan memperoleh pengakuan dari lembaga survei nasional maupun internasional,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri juga memaparkan capaian Indonesia dalam survei internasional terkait law and order index atau indeks hukum dan ketertiban.

Dalam survei tersebut, Indonesia mencatat skor 89 dan menempati peringkat ke-19 dari 144 negara.

“Indeks ini mengukur tingkat rasa aman masyarakat serta kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Capaian ini menunjukkan kondisi keamanan nasional yang relatif terjaga,” jelas Kapolri.

Ia menilai, hasil tersebut mencerminkan keberhasilan Polri dalam menjaga situasi kamtibmas di tengah tantangan global dan dinamika sosial yang terus berkembang.

Berbagai langkah dilakukan, mulai dari pendekatan preventif, penegakan hukum yang terukur, hingga peningkatan kehadiran polisi di tengah masyarakat.

Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak boleh terlena dengan hasil survei.

Ia mengakui masih adanya kritik dan harapan masyarakat yang harus dijawab melalui perbaikan berkelanjutan.

“Kami menyadari masih banyak yang harus dibenahi, khususnya terkait integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Polri harus terus berbenah,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung tugas kepolisian, mulai dari personel Polri, TNI, pemerintah pusat dan daerah, hingga elemen masyarakat.

“Capaian ini tidak lepas dari sinergi dan dukungan masyarakat luas. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang terus mendukung Polri,” ucapnya.

Ke depan, Kapolri menegaskan Polri akan terus melanjutkan agenda reformasi institusi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, guna menjaga serta memperkuat kepercayaan publik melalui kinerja nyata di lapangan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan provokasi.

Menyusul insiden pengibaran bendera bulan bintang dalam sebuah konvoi massa di Aceh.

Aksi tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan mengalihkan fokus negara dari upaya penanganan bencana.

Peristiwa pengibaran bendera bulan bintang yang kerap dikaitkan dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terjadi di wilayah Lhokseumawe, Aceh, pada akhir Desember 2025.

Insiden itu terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman tersebut terlihat aparat TNI menurunkan bendera dan membubarkan massa di lokasi kejadian.

Menanggapi insiden tersebut, Panglima TNI menekankan bahwa saat ini seluruh unsur negara tengah berkonsentrasi membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Ia meminta agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk memicu kegaduhan atau memperkeruh kondisi keamanan.

Agus Subiyanto menyatakan TNI bersama kementerian, lembaga, dan masyarakat sedang bekerja mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Oleh karena itu, ia berharap tidak ada kelompok yang melakukan provokasi dan mengganggu upaya kemanusiaan yang sedang berlangsung.

Panglima TNI juga menegaskan bahwa, pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah tegas.

Jika masih terdapat kelompok yang melakukan tindakan provokatif dan dinilai mengancam ketertiban serta keamanan nasional.

Menurut Agus, TNI memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan stabilitas keamanan tetap terpelihara.

Ia menilai penggunaan simbol yang berkaitan dengan separatisme berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta membuka kembali memori konflik masa lalu di Aceh.

Insiden tersebut memicu beragam respons dari publik.

Sebagian pihak menilai tindakan aparat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang melarang penggunaan simbol separatis.

Sementara itu, sejumlah kelompok masyarakat sipil mengingatkan agar penanganan dilakukan secara proporsional dan mengedepankan pendekatan persuasif agar tidak memperkeruh situasi sosial.

Pemerintah pusat pun mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak mempolitisasi insiden tersebut.

Fokus utama pemerintah saat ini, menurut pernyataan resmi, tetap pada penanganan bencana, pemulihan masyarakat, serta menjaga perdamaian dan ketertiban di Aceh.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan aparat kepolisian wajib menembak perusuh yang mencoba menerobos markas polisi. Instruksi ini disampaikan melalui video conference yang belakangan viral di media sosial.

nstruksi keras datang dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam sebuah video conference bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, Kapolri memerintahkan jajarannya untuk menembak perusuh yang berusaha masuk ke markas polisi maupun asrama kepolisian.

“Terapkan aturan itu. Kalau sampai masuk ke asrama, tembak itu,” ujar Kapolri dalam rekaman yang tersebar di media sosial X @pandai\besi\. Video tersebut segera viral dan menuai banyak tanggapan.

Instruksi tegas itu bukan tanpa alasan. Belakangan ini, sejumlah massa dilaporkan melakukan aksi anarkis di beberapa wilayah Jakarta. Bahkan, pada Sabtu malam (30/8/2025), kerumunan kembali mendatangi markas polisi. Aparat yang berjaga terpaksa mengambil tindakan represif dengan menembakkan peluru untuk memukul mundur massa. Rekaman yang beredar menunjukkan ada beberapa orang terluka, meski belum diketahui apakah luka tersebut akibat peluru karet atau peluru tajam.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengonfirmasi instruksi Kapolri tersebut. Ia menegaskan bahwa perusuh yang menerobos markas polisi harus ditindak tegas dan terukur demi menjaga kehormatan institusi Polri.

“Markas kepolisian adalah representasi negara kita. Kalau Polri runtuh, maka negara juga akan runtuh. Karena itu, siapa pun yang mencoba menyerang harus segera dihentikan,” kata Dedi, Minggu dini hari (31/8/2025).

Dedi menambahkan, meski tindakan tegas diberlakukan, polisi tetap akan mengedepankan asas proporsionalitas. Namun, ia menegaskan tidak ada kompromi jika keselamatan markas dan anggota Polri terancam.

“Mari kita jaga persatuan, kesatuan, dan kedamaian bangsa. Negara tidak boleh kalah dengan perusuh yang ingin merusak Mako Polri,” tegasnya.

Instruksi Kapolri untuk menembak perusuh yang terobos markas polisi menunjukkan bahwa Polri tidak main-main dalam menghadapi ancaman terhadap institusinya. Langkah ini sekaligus menjadi pesan bahwa keamanan nasional dan kewibawaan negara harus ditempatkan di atas segalanya. (*)