JAMBI, SEPUCUKJAMBI.iD – Kabut asap yang muncul di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Jambi mulai menjadi perhatian terhadap aktivitas masyarakat, termasuk para pelajar.

Di tengah kondisi tersebut, Polda Jambi mengambil langkah langsung dengan mendatangi Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di RT 42, Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Senin 7 September 2026 pagi.

Kunjungan itu tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Personel kepolisian bersama tim kesehatan memberikan pemeriksaan gratis kepada siswa sekaligus membagikan masker, vitamin, susu UHT dan air mineral.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi kesehatan anak-anak yang tetap menjalankan aktivitas belajar ketika kualitas udara terdampak kabut asap.

Dansat Brimob Polda Jambi Kombes Pol Budi Hidayat bersama Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Rombongan diterima Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Dr Sudarmono bersama jajaran guru.

Di hadapan para siswa, Budi tidak hanya berbicara mengenai kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya disiplin dan menjaga fokus belajar meski situasi lingkungan sedang menghadapi tantangan.

“Adik-adik harus selalu semangat dan fokus belajar dengan sungguh-sungguh. Raih masa depan yang gemilang melalui pendidikan,” kata Budi.

Ia meminta para siswa tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif serta tetap mengikuti arahan sekolah, terutama terkait upaya menjaga kesehatan selama kondisi udara kurang baik.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, kepedulian terhadap pelajar menjadi bagian dari upaya Polri hadir secara langsung di tengah masyarakat.

Menurutnya, persoalan kesehatan anak tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan.

Ketika karhutla menimbulkan kabut asap, kelompok yang beraktivitas di luar ruangan, termasuk pelajar, perlu mendapat perhatian.

“Di tengah situasi karhutla dan kondisi udara yang berkabut asap, kami mengingatkan para siswa untuk tetap menjaga kesehatan,” ujar Erlan.

Ia menyebut penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan debu dan partikel di udara.

Selain masker, polisi juga memberikan vitamin, susu dan air mineral kepada siswa.

“Penggunaan masker merupakan salah satu langkah sederhana untuk melindungi diri dari paparan debu dan partikel di udara,” katanya.

Tim kesehatan Brimob Polda Jambi kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para siswa.

Edukasi mengenai kebersihan diri, pola hidup sehat dan penggunaan masker saat berada di luar ruangan juga diberikan.

Di sisi lain, perhatian Polda Jambi tidak hanya diarahkan pada kondisi kesehatan siswa. Kepolisian juga mendorong agar proses pendidikan tetap menjadi prioritas.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Dr Sudarmono mengapresiasi kunjungan tersebut.

Menurutnya, kehadiran kepolisian memberikan dukungan tambahan bagi sekolah dalam membangun kesadaran siswa mengenai kesehatan, disiplin dan pembentukan karakter.

Ia berharap kerja sama dengan kepolisian tidak berhenti pada kegiatan tersebut, tetapi berlanjut melalui edukasi dan pembinaan kepada para siswa.

Erlan menambahkan, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar telah mengarahkan jajaran kepolisian agar kehadiran Polri tidak hanya terlihat ketika menjalankan fungsi keamanan.

“Kami akan terus hadir di tengah masyarakat, termasuk memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan dan kesehatan generasi muda,” kata Erlan.

Bagi Polda Jambi, anak-anak di Sekolah Rakyat merupakan bagian dari generasi yang perlu mendapat perlindungan sekaligus dukungan agar tetap sehat, disiplin dan dapat mengikuti pendidikan dengan baik.

Kegiatan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 itu sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan ancaman terhadap lingkungan.

Ketika asap mulai mengganggu kualitas udara, kesehatan masyarakat terutama anak-anak ikut menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kualitas udara yang belum kunjung membaik membuat siswa di Kota Jambi kembali harus belajar dari rumah.

Pemerintah Kota Jambi memperpanjang pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) setelah hasil pemantauan menunjukkan kondisi udara masih berada pada kategori sangat tidak sehat dan fluktuatif.

Perpanjangan PJJ berlaku 3 hingga 4 September 2026, atau sampai kualitas udara dinyatakan aman untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Wali Kota Jambi Nomor 25 Tahun 2026 tentang Antisipasi Dampak Pencemaran Udara terhadap Kegiatan Belajar Mengajar di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Jambi. Surat edaran itu ditandatangani Wali Kota Jambi Maulana pada 2 September 2026.

Pemkot Jambi menjadikan kondisi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang terpantau melalui stasiun Air Quality Monitoring System (AQMS) Provinsi Jambi sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan.

Artinya, sekolah tatap muka belum akan kembali diberlakukan selama kondisi udara masih dinilai berisiko bagi kesehatan peserta didik.

Meski siswa mengikuti pembelajaran dari rumah, kebijakan tersebut bukan berarti aktivitas pendidikan dihentikan.

Kepala satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas dari sekolah.

Guru diwajibkan memastikan materi dan kegiatan belajar tetap diberikan kepada peserta didik melalui sistem daring.

Guru kelas dan guru mata pelajaran juga diminta memantau kondisi kesehatan siswa selama PJJ berlangsung.

Pemkot Jambi meminta orang tua tidak menganggap PJJ sebagai masa libur.

Orang tua atau wali tetap diminta mendampingi anak mengikuti pembelajaran sekaligus membatasi aktivitas mereka di luar rumah.

Terutama ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya, peserta didik diminta tidak melakukan aktivitas di ruang terbuka.

Pemkot Jambi menegaskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan kembali dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara.

Dengan demikian, berakhirnya PJJ pada 4 September belum otomatis berarti siswa kembali ke sekolah. Keputusan selanjutnya tetap bergantung pada hasil pemantauan kondisi udara.

Kepala satuan pendidikan diminta terus memantau kualitas udara dan kondisi kesehatan peserta didik. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Wali Kota Jambi melalui Dinas Pendidikan Kota Jambi.

Pengawas dan penilik satuan pendidikan juga diminta turun melakukan pemantauan serta supervisi terhadap pelaksanaan PJJ di sekolah binaan masing-masing.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 20 Tahun 2026 mengenai penyelenggaraan layanan pendidikan di daerah yang terdampak asap kebakaran hutan.

Pemkot Jambi memilih mempertahankan pembelajaran melalui sistem daring sebagai langkah pencegahan agar aktivitas belajar tidak meningkatkan paparan peserta didik terhadap udara yang belum aman.

Pemerintah menekankan bahwa layanan pendidikan tetap harus berjalan, tetapi keselamatan dan kesehatan siswa menjadi pertimbangan utama.

Selama kualitas udara masih menunjukkan kondisi sangat tidak sehat, pembelajaran tatap muka akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

Karena itu, sekolah, guru dan orang tua diminta mengikuti ketentuan PJJ serta tidak mengabaikan risiko kesehatan akibat buruknya kualitas udara.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hampir lima bulan tanpa hujan membuat dampak kemarau di Provinsi Jambi semakin terasa.

Suhu udara meningkat, kualitas udara memburuk, sementara ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus membayangi sejumlah wilayah.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah ikhtiar melalui pelaksanaan Salat Istisqa di Lapangan Garuda, Kantor Gubernur Jambi, Rabu 2 September 2026 pagi.

Salat untuk memohon turunnya hujan itu diikuti jajaran Pemprov Jambi, aparatur sipil negara (ASN), serta masyarakat.

Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi, KH Zainul Arifin, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Gubernur Jambi Al Haris mengatakan Salat Istisqa digelar karena kemarau yang berlangsung panjang mulai memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

“Sudah kurang lebih lima bulan kita dilanda kemarau, dan saat ini kita mulai merasakan dampaknya, termasuk udara yang semakin tidak sehat serta kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.

Menurut Al Haris, persoalan kemarau tidak sebatas berkurangnya curah hujan dan ketersediaan air. Kondisi kering juga meningkatkan potensi terjadinya karhutla.

Sejumlah wilayah di Jambi telah mengalami kebakaran. Karena itu, pemerintah bersama berbagai unsur terus melakukan langkah pencegahan dan penanganan untuk menekan risiko meluasnya kebakaran.

Pemprov Jambi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni serta unsur terkait lainnya dalam menghadapi dampak kemarau dan ancaman karhutla.

Namun, menurut Al Haris, upaya teknis yang dilakukan pemerintah perlu dibarengi dengan ikhtiar batin.

Karena itu, masyarakat diajak bersama-sama memanjatkan doa agar hujan segera turun dan kondisi Jambi kembali membaik.

“Melalui Salat Istisqa ini, kita bermunajat dan memohon pertolongan Allah SWT, karena pada akhirnya tidak ada yang mampu menolong kita selain Allah,” katanya.

Al Haris berharap hujan yang dinantikan masyarakat segera turun dengan membawa manfaat bagi berbagai sektor kehidupan.

Selain membantu mengatasi kekeringan, turunnya hujan diharapkan dapat menekan potensi karhutla, memperbaiki kualitas udara, serta memberikan dampak positif bagi pertanian dan lingkungan.

“Kita berdoa semoga Provinsi Jambi senantiasa dilindungi, dijauhkan dari bencana, dan segera diberikan hujan yang membawa keberkahan serta manfaat bagi seluruh masyarakat Jambi,” ujar Al Haris.

Di tengah kemarau, ia juga meminta masyarakat tetap menjaga lingkungan dan menggunakan sumber daya air secara bijak.

Menurutnya, menghadapi kemarau panjang bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting, terutama dalam mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran.

Salat Istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar di tengah kondisi Jambi yang membutuhkan hujan.

Pemerintah tetap menjalankan langkah mitigasi di lapangan, sementara masyarakat diajak memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan bersama-sama memohon agar kemarau segera berakhir.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Di tengah kemarau yang mulai berdampak pada ketersediaan air dan kondisi lingkungan, Pemerintah Kota Jambi mengajak masyarakat tidak hanya mengandalkan langkah teknis, tetapi juga memperkuat ikhtiar melalui Shalat Istisqa.

Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Maulana melalui Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Shalat Istisqa yang ditandatangani pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Melalui surat edaran itu, masyarakat Kota Jambi diimbau melaksanakan Shalat Istisqa secara berjamaah sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama agar Allah SWT segera menurunkan hujan yang membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Langkah tersebut dilakukan ketika Kota Jambi tengah menghadapi periode kemarau yang berpotensi berlangsung hingga September 2026.

Kondisi kering juga meningkatkan risiko kekurangan air bersih serta ancaman kebakaran lahan dan permukiman.

Pemkot Jambi tidak menetapkan pelaksanaan Shalat Istisqa hanya pada satu lokasi. Kegiatan tersebut justru didorong berlangsung secara luas melalui perangkat daerah, kecamatan, kelurahan hingga tingkat RT.

Masjid dan musala juga diberikan keleluasaan untuk menggelar Shalat Istisqa secara mandiri.

Waktu dan lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat serta berkoordinasi dengan tokoh agama setempat.

Pemkot Jambi mendorong Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jambi, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Jambi, pengurus masjid dan musala, ulama, tokoh agama serta tokoh masyarakat ikut mengambil bagian.

Para ulama, imam dan khatib juga diharapkan mengajak masyarakat memperbanyak istighfar dan doa, melakukan taubat serta introspeksi diri, meningkatkan amal ibadah dan memperkuat kepedulian sosial.

Pesan yang dibangun pemerintah tidak hanya berkaitan dengan permohonan turunnya hujan.

Tetapi juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan menggunakan air secara bijaksana selama musim kemarau.

Kondisi kemarau tahun ini juga berlangsung bersamaan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Jambi yang berdampak terhadap kualitas udara.

Karena itu, pemerintah melihat kesiapsiagaan masyarakat perlu dilakukan dari berbagai sisi.

Kekeringan harus diantisipasi dengan menjaga ketersediaan air bersih, sementara potensi karhutla perlu dicegah agar tidak menimbulkan dampak yang semakin luas.

Pelaksanaan Shalat Istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar keagamaan yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat di tengah situasi tersebut.

Kepala perangkat daerah, camat, lurah dan ketua RT diminta membantu menyosialisasikan imbauan tersebut serta mendukung pelaksanaan Shalat Istisqa di wilayah masing-masing.

Pemkot juga mengingatkan agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan aman serta tidak mengganggu pelayanan publik maupun aktivitas masyarakat lainnya.

Di luar ikhtiar keagamaan, Pemkot Jambi tetap menjalankan langkah penanganan kekeringan secara teknis.

Pemerintah sebelumnya telah menyiagakan armada untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan.

Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menghubungi Call Center Bahagia 112 yang beroperasi selama 24 jam.

Laporan masyarakat selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar distribusi air dapat dilakukan ke wilayah yang membutuhkan.

Dengan kombinasi langkah teknis dan ikhtiar keagamaan tersebut, Pemkot Jambi berharap masyarakat tetap mampu menghadapi dampak kemarau dengan kesiapsiagaan yang lebih kuat.

Pemerintah juga mengajak masyarakat menjaga lingkungan, menghemat penggunaan air serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran selama kondisi masih kering.

Di tengah kondisi tersebut, Shalat Istisqa diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus memanjatkan doa agar hujan segera turun dan membawa manfaat bagi Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ancaman kekeringan yang berpotensi membuat sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih mendorong Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly meminta pelaku usaha ikut turun tangan.

Kemas menilai penanganan persoalan air bersih tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemerintah Kota Jambi.

Dunia usaha yang memiliki sumber daya dan sarana pendukung, termasuk kendaraan tangki air, dinilai dapat dilibatkan untuk mempercepat distribusi air kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Kemas, keterlibatan perusahaan menjadi penting apabila musim kering berlangsung lebih panjang dan kebutuhan air masyarakat meningkat.

“Kita perlu mendorong pasokan air ke masyarakat. Kepada pihak swasta juga kami ajak untuk membantu. Bagi perusahaan yang memiliki mobil tangki, bisa ikut menyuplai air sampai ke wilayah-wilayah yang membutuhkan, termasuk pelosok,” ujar Kemas.

Kemas berharap dukungan pelaku usaha tidak berhenti pada bantuan ketika kondisi sudah darurat.

Menurutnya, perusahaan dapat mengambil bagian dalam skema kesiapsiagaan bersama pemerintah.

Terlebih, kebutuhan air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Ketika sumber air mulai berkurang, kelompok masyarakat di kawasan yang pasokannya terbatas akan menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampaknya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah mulai mendata wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air sekaligus mengidentifikasi sumber daya yang dapat digerakkan, termasuk armada milik perusahaan.

“Ini memang membutuhkan perhatian dan dukungan semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat, dunia usaha dan seluruh stakeholder harus bergerak bersama,” katanya.

Menurut Kemas, pola tersebut juga memungkinkan bantuan air bergerak lebih cepat.

Perusahaan yang berada dekat dengan wilayah terdampak dapat membantu distribusi tanpa harus menunggu persoalan berkembang menjadi krisis.

Kemas mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan pendekatan menunggu laporan masyarakat.

Ia meminta kesiapsiagaan dilakukan dari tingkat pemerintah paling bawah, termasuk camat, lurah hingga RT.

“Kita juga harus menyikapi kondisi musim kering ini. Ini harus melibatkan semua pihak sampai ke tingkat RT. Jangan sampai ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air, baru kita bergerak,” ujarnya.

Menurut dia, pemetaan kawasan rawan kekeringan penting dilakukan untuk menentukan prioritas distribusi.

Dengan data tersebut, pemerintah dan pihak swasta dapat mengetahui wilayah yang membutuhkan pasokan lebih cepat.

Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mencegah persoalan air bersih berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar.

Selain ancaman kekurangan air, Kemas juga menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap Kota Jambi.

Kabut asap akibat karhutla dapat mengganggu kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.

Kondisi tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi pelajar.

Kemas meminta pemantauan kualitas udara terus dilakukan. Jika kondisi belum memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, ia membuka kemungkinan agar kebijakan PJJ diperpanjang demi melindungi peserta didik.

“PJJ ini sampai tanggal 28. Hari ini memang ada penurunan, tetapi kualitas udara masih tergolong tidak baik. Mudah-mudahan segera kembali normal sehingga anak-anak kita bisa kembali ke sekolah. Namun kalau kondisinya tidak memungkinkan, tentu kami akan mendorong agar masa PJJ diperpanjang,” katanya.

Ia menegaskan, keselamatan anak harus menjadi prioritas dalam menentukan kebijakan pendidikan selama kualitas udara belum stabil.

“Jangan sampai kita terburu-buru mengembalikan anak-anak ke sekolah sementara kondisi udara belum benar-benar aman. Yang paling penting adalah kesehatan mereka,” tegasnya.

Kemas menilai persoalan karhutla, kualitas udara dan kekeringan membutuhkan pola penanganan yang saling terhubung.

Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan perlindungan masyarakat dari dampak asap.

Di sisi lain, potensi kekurangan air harus diantisipasi dengan menyiapkan sumber dan jalur distribusi sejak awal.

Dalam konteks inilah, Kemas kembali mendorong dunia usaha mengambil peran lebih besar.

Ia berharap perusahaan yang memiliki kemampuan logistik dapat menjadi bagian dari sistem penanganan kekeringan.

Terutama untuk membantu masyarakat yang berada di kawasan yang sulit memperoleh pasokan air.

“Kita berharap kondisi udara segera membaik dan anak-anak bisa kembali belajar di sekolah. Tetapi kita juga harus menyiapkan langkah kalau kondisi ternyata belum memungkinkan. Begitu juga dengan kekeringan, jangan menunggu masyarakat kesulitan baru bantuan diberikan,” pungkasnya.

DPRD Kota Jambi, kata Kemas, akan terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan langkah antisipasi berjalan.

Kesiapsiagaan, menurutnya, harus dimulai sebelum masyarakat benar-benar berada dalam kondisi krisis.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi diminta tidak terlambat mengambil langkah menghadapi dua ancaman yang datang bersamaan, yakni dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta potensi kekeringan.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly menilai kedua persoalan tersebut tidak boleh hanya ditangani setelah dampaknya dirasakan masyarakat.

Pemerintah diminta membangun langkah antisipasi sejak kondisi mulai menunjukkan tanda-tanda memburuk.

Bagi Kemas, persoalan karhutla bukan hanya tentang titik api. Ketika asap masuk ke wilayah perkotaan, dampaknya dapat merembet ke sektor kesehatan dan aktivitas pendidikan.

Di sisi lain, musim kering yang berlangsung panjang berpotensi menekan ketersediaan air bersih.

“Yang menjadi perhatian kita saat ini ada dua. Pertama dampak karhutla yang berpengaruh terhadap kualitas udara, terutama bagi anak-anak sekolah. Karena itu, semua stakeholder harus bersama-sama memantau kondisi di lapangan,” ujar Kemas.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus memiliki pola pemantauan yang berkelanjutan.

Jangan sampai tindakan baru diperkuat ketika kualitas udara sudah masuk kategori yang membahayakan masyarakat.

Dampak kabut asap terhadap peserta didik menjadi salah satu perhatian DPRD.

Kemas menilai kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) harus mengikuti perkembangan kualitas udara, bukan sekadar terpaku pada batas waktu yang telah ditetapkan.

PJJ sebelumnya diberlakukan hingga 28 Agustus 2026. Jika kondisi udara belum memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, DPRD Kota Jambi membuka ruang agar kebijakan tersebut diperpanjang.

“PJJ ini sampai tanggal 28. Hari ini memang ada penurunan, tetapi kualitas udara masih tergolong tidak baik,” sebutnya.

“Mudah-mudahan segera kembali normal sehingga anak-anak kita bisa kembali ke sekolah. Namun kalau kondisinya tidak memungkinkan, tentu kami akan mendorong agar masa PJJ diperpanjang,” katanya.

Kemas menegaskan, keselamatan peserta didik harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kapan sekolah kembali menerapkan pembelajaran tatap muka.

Menurutnya, tidak ada urgensi memaksakan anak kembali ke ruang kelas apabila kualitas udara masih berisiko terhadap kesehatan.

“Jangan sampai kita terburu-buru mengembalikan anak-anak ke sekolah sementara kondisi udara belum benar-benar aman. Yang paling penting adalah kesehatan mereka,” tegasnya.

DPRD Kota Jambi juga terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kota Jambi, Forkopimda dan Pemerintah Provinsi Jambi untuk melihat perkembangan situasi serta menentukan langkah yang diperlukan.

Di tengah perhatian terhadap kabut asap, Kemas mengingatkan ancaman lain yang tidak kalah penting, yakni kekeringan dan potensi berkurangnya pasokan air bersih.

Ia meminta Pemkot Jambi mulai memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi krisis kebutuhan dasar.

“Kita juga harus menyikapi kondisi musim kering ini. Ini harus melibatkan semua pihak sampai ke tingkat RT. Jangan sampai ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air, baru kita bergerak,” ujarnya.

Menurut Kemas, kesiapan distribusi air harus dibangun dari sekarang.

Pemerintah perlu mengetahui kawasan mana yang memiliki risiko lebih tinggi sehingga bantuan dapat digerakkan dengan cepat ketika masyarakat mulai membutuhkan.

Ia juga mendorong keterlibatan dunia usaha dalam mengantisipasi persoalan tersebut.

Perusahaan yang memiliki kendaraan tangki, kata Kemas, dapat dilibatkan untuk membantu distribusi air ke kawasan permukiman yang mengalami keterbatasan pasokan.

“Kita perlu mendorong pasokan air ke masyarakat. Kepada pihak swasta juga kami ajak untuk membantu. Bagi perusahaan yang memiliki mobil tangki, bisa ikut menyuplai air sampai ke wilayah-wilayah yang membutuhkan, termasuk pelosok,” katanya.

Kemas menilai karakter dua persoalan tersebut berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan: keduanya membutuhkan kesiapsiagaan sebelum dampak menjadi lebih luas.

Karhutla harus dihadapi melalui pemantauan titik api, pengendalian asap dan perlindungan kelompok rentan.

Sementara ancaman kekeringan membutuhkan kesiapan sumber air dan pola distribusi yang mampu menjangkau masyarakat secara cepat.

“Ini memang membutuhkan perhatian dan dukungan semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat, dunia usaha dan seluruh stakeholder harus bergerak bersama,” ujarnya.

Ia berharap kondisi udara segera membaik sehingga aktivitas pendidikan dapat kembali normal.

Namun, pemerintah juga harus memiliki skenario apabila kualitas udara kembali memburuk.

Hal serupa berlaku untuk persoalan air bersih. Pemkot diminta tidak menunggu laporan kekurangan air muncul dalam jumlah besar sebelum mengerahkan bantuan.

“Kita berharap kondisi udara segera membaik dan anak-anak bisa kembali belajar di sekolah. Tetapi kita juga harus menyiapkan langkah kalau kondisi ternyata belum memungkinkan. Begitu juga dengan kekeringan, jangan menunggu masyarakat kesulitan baru bantuan diberikan,” kata Kemas.

DPRD Kota Jambi memastikan akan terus melakukan komunikasi dan pengawasan terhadap langkah pemerintah dalam menghadapi dua persoalan tersebut.

Bagi Kemas, ukuran keberhasilan kesiapsiagaan bukan hanya kemampuan pemerintah menangani keadaan darurat.

Tetapi juga seberapa cepat pemerintah mencegah masyarakat sampai berada dalam kondisi darurat.

“Intinya, keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas. Semua pihak harus mengambil peran sesuai kewenangannya,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabut asap yang kembali menyelimuti Kota Jambi membuat perlindungan terhadap anak-anak menjadi perhatian serius.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly meminta pelajar yang kini mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tidak memanfaatkan waktu belajar dari rumah untuk tetap beraktivitas di luar.

Menurut Kemas, kebijakan PJJ di tengah kualitas udara yang memburuk seharusnya benar-benar dimanfaatkan untuk mengurangi paparan anak terhadap udara yang tercemar.

“Untuk anak-anak dan para pelajar yang saat ini mengikuti PJJ, sebaiknya tetap berada di rumah dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, tidak perlu melakukan aktivitas di luar,” ujar Kemas.

Imbauan tersebut disampaikan seiring kondisi kualitas udara Kota Jambi yang belum stabil akibat kabut asap yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kemas menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, perlu mengurangi paparan ketika kualitas udara memburuk.

Kemas juga meminta warga yang memiliki keperluan mendesak di luar rumah untuk meningkatkan perlindungan diri.

Salah satunya dengan menggunakan masker selama beraktivitas di ruang terbuka.

“Kalau memang ada keperluan dan harus beraktivitas di luar, saya mengimbau masyarakat menggunakan masker. Jangan menganggap kondisi seperti ini sepele karena dampaknya berkaitan langsung dengan kesehatan,” katanya.

Menurutnya, mengurangi aktivitas di luar ruangan menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat sembari pemerintah terus menangani sumber persoalan kabut asap.

“Melihat kondisi kabut asap yang terjadi saat ini, tentu kita prihatin. Masyarakat harus lebih waspada dan sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara sedang tidak baik,” ujar Kemas.

Kemas secara khusus menyoroti pelajar karena sejumlah sekolah di Kota Jambi telah menerapkan PJJ sebagai respons terhadap kondisi kualitas udara.

Menurut dia, pembelajaran dari rumah bukan berarti anak-anak bebas melakukan aktivitas di luar rumah.

Justru, kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi mobilitas anak dan meminimalkan risiko paparan udara buruk.

Karena itu, orang tua juga diminta ikut memastikan anak tetap mengikuti kegiatan belajar sekaligus membatasi aktivitas yang tidak diperlukan di luar rumah.

Kemas menegaskan, perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas ketika kualitas udara belum sepenuhnya membaik.

Pemerintah memiliki tanggung jawab melakukan penanganan, tetapi masyarakat juga memiliki peran untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masing-masing.

“Kita berharap kondisi ini segera membaik. Tetapi selama kualitas udara belum benar-benar aman, kewaspadaan harus tetap dijaga. Pemerintah terus melakukan penanganan, masyarakat juga harus ikut menjaga diri dan keluarganya,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan kualitas udara dan kebijakan pemerintah melalui informasi resmi.

Di sisi lain, pencegahan karhutla juga harus menjadi perhatian bersama. Menurut Kemas, upaya mengatasi kabut asap tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah muncul.

Kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran yang berpotensi memicu karhutla menjadi bagian penting dalam mencegah persoalan yang sama terus berulang.

“Yang paling penting sekarang adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat. Mari sama-sama mengurangi aktivitas di luar ruangan, gunakan masker jika harus keluar, dan lindungi anak-anak kita dari paparan asap,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Dinas Kesehatan Kota Jambi meminta masyarakat tidak buru-buru mengaitkan seluruh kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dengan kabut asap yang tengah menyelimuti sejumlah wilayah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Elvi Roza, mengatakan data ISPA yang tercatat di fasilitas kesehatan tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh kasus tersebut disebabkan paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, ISPA merupakan gangguan kesehatan yang dapat dipicu oleh berbagai faktor.

Karena itu, peningkatan jumlah kasus yang tercatat perlu dilihat secara lebih hati-hati dan tidak langsung disimpulkan sebagai dampak tunggal dari kabut asap.

“ISPA itu penyebabnya bisa banyak faktor, jadi tidak bisa langsung dikatakan semua karena asap,” kata Elvi.

Penjelasan tersebut menjadi penting di tengah kondisi kualitas udara Kota Jambi yang dalam beberapa hari terakhir mengalami fluktuasi dan sempat berada pada kategori sangat tidak sehat.

Sebelumnya, Wali Kota Jambi Maulana menyebut jumlah kasus ISPA di Kota Jambi kini berada di kisaran 2.000 kasus.

Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah karena terjadi bersamaan dengan memburuknya kualitas udara.

Maulana menyebut peningkatan kasus dalam pemantauan terakhir cukup signifikan.

“Kalau sebelumnya dalam satu minggu kenaikannya sekitar 200 kasus, kemarin saya cek dalam satu hari sudah bertambah sekitar 400. Jadi kenaikannya cukup signifikan,” ujar Maulana.

Namun, angka tersebut tidak secara otomatis dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa kabut asap menjadi penyebab seluruh peningkatan kasus.

Di sinilah Dinas Kesehatan Kota Jambi menekankan pentingnya melihat ISPA sebagai penyakit dengan berbagai kemungkinan faktor pemicu.

Kabut asap memang dapat memperburuk kondisi saluran pernapasan, tetapi faktor lain juga dapat berperan terhadap munculnya keluhan atau kasus ISPA di masyarakat.

Meski meminta masyarakat tidak menyederhanakan penyebab ISPA, Dinas Kesehatan tetap mewaspadai dampak kualitas udara buruk terhadap kesehatan.

Apalagi, masyarakat Kota Jambi saat ini menghadapi paparan asap yang berasal dari kondisi karhutla di sejumlah wilayah.

Kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan, tetap perlu mendapatkan perhatian lebih ketika kualitas udara memburuk.

Pemerintah Kota Jambi sebelumnya juga mengambil sejumlah langkah perlindungan, termasuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dan menghentikan sementara aktivitas siswa di luar ruangan,

Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan, perkembangan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pendidikan.

ISPU sempat berada di atas angka 200 sehingga pemerintah memutuskan menerapkan pembelajaran dari rumah.

“Semalam sempat di atas 200, sehingga kita putuskan untuk pendidikan dilakukan secara online,” katanya.

Pemkot Jambi akan terus mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan perkembangan kualitas udara.

Jika kondisi udara kembali memburuk, pembelajaran daring dapat diperpanjang atau diperluas.

Sebaliknya, jika kualitas udara membaik dan berada pada tingkat yang lebih aman secara konsisten, kegiatan belajar tatap muka dapat kembali dilakukan.

Terlepas dari penyebab masing-masing kasus ISPA, pemerintah tetap meminta masyarakat menjaga kesehatan selama kualitas udara belum sepenuhnya stabil.

Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di ruang terbuka ketika kualitas udara memburuk.

Fasilitas kesehatan juga disiapkan untuk menangani masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menghadapi dua hal yang perlu ditangani secara bersamaan, menekan risiko kesehatan akibat kualitas udara buruk sekaligus memastikan setiap kasus ISPA tidak langsung diklaim sebagai dampak kabut asap tanpa dasar yang cukup.

Sikap tersebut membuat penanganan kesehatan masyarakat di tengah kabut asap perlu dilakukan berdasarkan data dan kondisi medis masing-masing pasien. Bukan semata-mata berdasarkan waktu munculnya kasus bersamaan dengan memburuknya kualitas udara.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi masih perlu diwaspadai.

Meski jumlah titik panas secara keseluruhan menurun, konsentrasi hotspot masih tinggi di sejumlah wilayah, dengan Kabupaten Sarolangun mencatat angka tertinggi.

BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi mendeteksi 348 titik panas di Provinsi Jambi sepanjang 24 Agustus 2026, berdasarkan pemantauan pukul 00.00 hingga 23.00 WIB.

Dari jumlah tersebut, 154 hotspot berada di Kabupaten Sarolangun.

Prakirawan BMKG Jambi Luckita Theresia mengatakan jumlah hotspot Jambi pada 24 Agustus mengalami penurunan dibandingkan sehari sebelumnya.

Pada 23 Agustus, satelit mendeteksi sebanyak 432 titik panas. Sehari kemudian jumlahnya turun menjadi 348 titik.

“Ada pengurangan signifikan sekitar 100 titik panas,” kata Luckita, Selasa.

Namun, penurunan secara agregat tersebut belum berarti ancaman karhutla mereda sepenuhnya.

Justru tingginya konsentrasi hotspot di Sarolangun membuat wilayah tersebut menjadi perhatian dalam pemantauan potensi kebakaran.

Dari 348 hotspot yang terdeteksi di seluruh Jambi, sebanyak 154 titik berada di Sarolangun.

Jumlah tersebut membuat Sarolangun menjadi daerah dengan sebaran titik panas paling tinggi pada periode pemantauan tersebut.

Tingkat kepercayaan hotspot yang terdeteksi berada pada kategori sedang hingga tinggi, sehingga keberadaannya perlu menjadi perhatian dalam upaya deteksi dini karhutla.

BMKG meminta masyarakat di Sarolangun tidak mengabaikan kondisi tersebut.

Pemantauan terhadap titik panas perlu diperkuat, terutama untuk memastikan apakah hotspot berkembang menjadi titik api yang berpotensi memicu kebakaran lebih luas.

Sebaran hotspot juga masih ditemukan di sejumlah wilayah lainnya.

BMKG mencatat Batanghari, Tebo dan Tanjung Jabung Barat sebagai beberapa daerah yang juga perlu mendapat perhatian.

Sementara di Tanjung Jabung Timur, masih terdeteksi tujuh titik panas.

Jumlah tersebut memang jauh lebih rendah dibandingkan Sarolangun, tetapi BMKG tetap meminta kewaspadaan dipertahankan.

Sebab, perubahan kondisi cuaca, arah angin dan tingkat kekeringan lahan dapat memengaruhi perkembangan titik panas di lapangan.

Selain persoalan hotspot, masyarakat Jambi juga masih dihadapkan pada potensi asap.

Luckita menyebut kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jambi masih cerah hingga cerah berawan.

Namun, potensi asap masih terdapat hampir di seluruh wilayah provinsi.

Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena sebaran asap tidak selalu berasal dari titik kebakaran yang berada tepat di wilayah masyarakat yang terdampak.

Arah angin juga menjadi faktor penting dalam menentukan pergerakan asap.

BMKG mencatat angin masih bergerak dari sektor tenggara hingga selatan. Karena itu, perkembangan sebaran asap perlu terus dipantau.

Penurunan dari 432 menjadi 348 hotspot memang menjadi perkembangan positif secara jumlah.

Namun, keberadaan 154 hotspot di satu kabupaten menunjukkan bahwa risiko kebakaran masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Karena itu, masyarakat diminta tidak menjadikan penurunan angka hotspot sebagai alasan untuk mengurangi kewaspadaan.

BMKG mengimbau warga terus mengikuti informasi cuaca dan kualitas udara, sekaligus menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran.

Pemantauan dini menjadi penting agar titik panas yang terdeteksi dapat segera diverifikasi di lapangan sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

Dengan kondisi cuaca yang masih relatif cerah, potensi asap di berbagai wilayah serta hotspot yang masih terkonsentrasi di sejumlah kabupaten, ancaman karhutla di Jambi belum sepenuhnya dapat dianggap selesai.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi belum mereda.

Sepanjang 2026 hingga 23 Agustus, ribuan titik panas terdeteksi dan ratusan hektare lahan telah terbakar.

Data pantauan satelit Terra-Aqua SNPP dan NOAA 20 mencatat 3.632 hotspot di wilayah Jambi sejak 1 Januari hingga 23 Agustus 2026.

Pada periode yang sama, luas lahan yang terdampak karhutla mencapai sekitar 916 hektare.

Situasi tersebut membuat Polda Jambi memperkuat operasi di lapangan. Sebanyak 873 personel Polri diterjunkan melalui Operasi Aman Nusa II-2026 untuk membantu penanganan karhutla di sejumlah wilayah rawan.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, personel yang dikerahkan terdiri dari 373 anggota Polda Jambi dan 500 personel dari Polres jajaran.

Ratusan personel tersebut ditempatkan dalam Posko Terpadu Satgas Karhutla Provinsi Jambi.

“Ke-873 personel Polri yang diterjunkan itu terdiri atas 373 personel Polda Jambi dan 500 personel Polres jajaran. Mereka tergabung dalam Posko Terpadu Satgas Karhutla Provinsi Jambi,” kata Erlan di Jambi, Rabu.

Polda Jambi memetakan sejumlah wilayah yang dinilai memiliki kerawanan tinggi terhadap karhutla.

Tujuh daerah menjadi perhatian, yakni Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo dan Merangin.

Ancaman semakin kompleks karena sebagian wilayah yang terbakar merupakan lahan gambut. Api di kawasan tersebut tidak selalu mudah dipadamkan hanya dengan membasahi permukaan.

Petugas harus melakukan pembasahan secara berkelanjutan untuk mencegah api kembali muncul dari bagian bawah lahan.

Selain itu, luas wilayah yang harus dipantau, keterbatasan sumber air, medan yang sulit dijangkau serta cuaca panas dan angin kencang menjadi tantangan tersendiri.

Satgas Karhutla tidak hanya bergerak ketika api sudah muncul.

Pada 24 Agustus 2026, tercatat 84 kegiatan pencegahan yang meliputi sosialisasi, patroli dan ground checking.

Pada hari yang sama, petugas juga melakukan 19 kegiatan pemadaman.

Penanganan dilakukan bersama berbagai unsur, mulai dari TNI, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api hingga instansi terkait.

Pola tersebut diarahkan untuk memperpendek waktu antara munculnya titik panas, verifikasi di lapangan dan tindakan pemadaman.

Erlan mengatakan pencegahan tetap menjadi strategi utama agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

“Upaya dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan pencegahan, pemantauan hotspot, patroli dan ground checking, pemadaman darat maupun udara, sosialisasi kepada masyarakat serta penegakan hukum,” ujarnya.

Tidak semua titik api dapat dijangkau dengan kendaraan atau personel melalui jalur darat.

Untuk kondisi tersebut, Satgas mengandalkan dukungan udara melalui pemantauan dan pemadaman menggunakan water bombing.

Posko Udara Satgas Karhutla melibatkan unsur Polri, TNI, BPBD, BMKG dan Basarnas.

Selain mendeteksi hotspot, unsur udara juga melakukan pemantauan kondisi lapangan serta membantu menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan segera.

Strategi tersebut diperkuat dengan pencarian sumber air, penyediaan embung portable, mobil tangki, sekat bakar hingga canal blocking.

“Khusus lahan gambut, penanganan juga harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pembasahan agar api tidak kembali muncul,” jelas Erlan.

Penanganan karhutla di Jambi juga memasuki ranah hukum.

Hingga 24 Agustus 2026, Polda Jambi mencatat 62 kasus karhutla dalam penanganan.

Dari jumlah tersebut, 55 kasus masih berada pada tahap penyelidikan, sedangkan 7 kasus telah masuk tahap penyidikan.

Polisi juga telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman. Aktivitas pembakaran yang memenuhi unsur pidana juga menjadi sasaran penegakan hukum.

Polda Jambi mengingatkan masyarakat maupun pihak lain agar tidak membuka lahan menggunakan api.

Jika pembakaran dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian dan kemudian memenuhi unsur pidana, proses hukum dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui keberadaan 81 pos terpadu di wilayah Jambi.

Sebanyak 11 pos didukung melalui APBD Provinsi Jambi, sedangkan 70 pos lainnya mendapatkan dukungan anggaran dari perusahaan di Provinsi Jambi.

Selain posko, pemerintah daerah juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk pemetaan wilayah rawan dan penunjukan koordinator karhutla tingkat kabupaten/kota dari unsur BPBD bersama perwira TNI/Polri.

Pemerintah Provinsi Jambi turut mengalokasikan Rp3 miliar untuk penanganan karhutla.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga menjadi bagian dari strategi mitigasi, bersamaan dengan kesiapan personel, peralatan, helikopter patroli dan armada water bombing.

Polda Jambi mengingatkan bahwa upaya penanganan tidak akan efektif jika sumber kebakaran terus muncul akibat aktivitas manusia.

Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi kemarau yang kering dan berpotensi membuat api cepat menyebar.

Warga juga diminta segera melapor jika melihat titik api atau aktivitas pembakaran lahan.

“Karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga Jambi agar tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Jangan membakar lahan, segera laporkan apabila menemukan titik api, dan bersama-sama kita cegah agar karhutla tidak meluas,” ujar Erlan.

Dengan ribuan hotspot yang telah terdeteksi dan luas lahan terdampak mencapai ratusan hektare, penanganan karhutla Jambi kini berpacu dengan kondisi cuaca, medan dan potensi munculnya titik api baru.

Pengerahan 873 personel, puluhan pos terpadu, pemadaman udara hingga penegakan hukum menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah karhutla berkembang menjadi krisis yang lebih luas.(*)