JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersiap menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya potensi kekeringan dalam beberapa waktu ke depan.

Keputusan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi terkait pada Jumat (24/4/2026).

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, menyampaikan bahwa saat ini sudah terdapat dua kabupaten yang lebih dulu menetapkan status siaga darurat, yakni Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah provinsi untuk menyelaraskan kebijakan penanggulangan karhutla di seluruh wilayah Jambi.

Dalam pembahasan rapat, setidaknya terdapat sembilan poin utama yang menjadi perhatian.

Salah satu poin menyebutkan bahwa Provinsi Jambi dinilai telah memenuhi syarat untuk menaikkan status siaga darurat.

Hal ini diperkuat dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan bahwa curah hujan akan mulai menurun pada awal Mei 2026.

“Penurunan curah hujan ini berpotensi meningkatkan suhu panas dan memperbesar risiko kekeringan di sejumlah wilayah,” ujar Bachyuni.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi tersebut diperburuk oleh pengaruh fenomena El Nino yang masih berlangsung.

Pemerintah daerah pun menyepakati bahwa status siaga darurat karhutla akan mulai diberlakukan pada Senin, 27 April 2026.

BPBD Jambi mencatat sebagian besar wilayah di provinsi ini memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang bervariasi, mulai dari kategori sedang hingga tinggi.

Namun demikian, terdapat beberapa daerah yang relatif lebih rendah risiko, seperti Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan Kota Jambi.

Meski begitu, potensi kebakaran tetap dapat terjadi selama periode kemarau yang diperkirakan berlangsung dari Mei hingga Oktober.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan, pemerintah akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, pemerintah desa, masyarakat, hingga pihak perusahaan swasta.

Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan di lapangan serta mempercepat respons jika terjadi kebakaran.

BPBD juga mengingatkan adanya larangan keras membuka lahan dengan cara membakar. Kapolda disebut telah mengeluarkan instruksi tegas terkait penegakan hukum bagi pelanggar.

Sebagai alternatif, masyarakat didorong menggunakan metode pembukaan lahan yang lebih aman, termasuk pemanfaatan alat berat.

“Masyarakat diminta tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan karena risikonya sangat besar,” tegas Bachyuni.

Upaya pencegahan akan diperkuat hingga tingkat desa dengan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama.

Pendekatan berbasis komunitas ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan.

“Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah karhutla,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Mengantisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau, Polda Jambi menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla dan Pengendalian Massa, Rabu (22/4/2026).

Apel yang berlangsung di lapangan Polresta Jambi ini dipimpin langsung oleh Krisno H. Siregar sebagai bentuk komitmen dalam menghadapi potensi bencana sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Provinsi Jambi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Abdullah Sani, jajaran pimpinan Polda Jambi, serta unsur Forkopimda dan berbagai stakeholder terkait, seperti BPBD, Basarnas, TNI, Kejaksaan, hingga Binda.

Dalam amanatnya, Kapolda Jambi menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan ini merupakan langkah awal yang penting untuk mengantisipasi ancaman karhutla yang diperkirakan meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Ia mengingatkan, berdasarkan prakiraan BMKG, potensi kebakaran hutan dan lahan diprediksi mengalami peningkatan mulai Mei hingga September.

Oleh karena itu, seluruh personel diminta untuk meningkatkan kewaspadaan serta respons cepat terhadap munculnya titik panas (hotspot).

Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan upaya pencegahan sejak dini, agar dampak yang ditimbulkan tidak meluas.

Kapolda juga menyoroti dampak karhutla yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi turut memengaruhi kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi, hingga kondisi sosial dan ekonomi.

Meski tantangan yang dihadapi cukup besar, ia optimistis sinergi antarinstansi mampu menjadi kunci utama dalam penanganan karhutla secara efektif dan profesional.

Rangkaian apel berlangsung tertib, mulai dari penghormatan pasukan, pemeriksaan personel, penyampaian amanat, hingga doa bersama.

Sementara itu, melalui keterangan resmi, Kabid Humas Polda Jambi Erlan Munaji menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana.

Ia menambahkan, Polda Jambi akan terus mengedepankan langkah preventif dan edukatif kepada masyarakat guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Masyarakat pun diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar terhindar dari dampak karhutla yang lebih luas.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melakukan pemetaan wilayah rawan di seluruh kecamatan.

Hasil pemetaan terbaru BPBD Muaro Jambi mencatat sebanyak 73 desa dan kelurahan teridentifikasi berada dalam zona rawan karhutla yang tersebar di delapan kecamatan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, mengatakan pemetaan ini merupakan pembaruan data yang menjadi dasar strategi penanganan di lapangan.

“Saat ini kami sedang memetakan wilayah rawan karhutla, dan totalnya ada 73 desa dan kelurahan,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Dari hasil pemetaan tersebut, Kecamatan Kumpeh tercatat sebagai wilayah dengan jumlah desa rawan terbanyak, yakni 16 desa dan 1 kelurahan.

Sementara Kecamatan Mestong menjadi wilayah dengan jumlah paling sedikit, yaitu 6 desa.

Anari menegaskan bahwa perbedaan jumlah bukan berarti wilayah tertentu lebih aman dari ancaman karhutla.

Seluruh daerah tetap memiliki potensi kebakaran, terutama saat memasuki musim kemarau.

“Walaupun jumlahnya berbeda, semua wilayah tetap berisiko, apalagi saat kondisi cuaca kering ekstrem,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi belum menetapkan status siaga karhutla.

Keputusan tersebut masih menunggu hasil rapat koordinasi lintas instansi yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.

“Untuk status siaga masih menunggu hasil rapat besok bersama seluruh pihak terkait,” katanya.

Menurutnya, penetapan status sangat penting karena akan menentukan langkah penanganan lebih lanjut, termasuk mobilisasi sumber daya dan bantuan dari pemerintah pusat.

Meski demikian, BPBD Muaro Jambi tidak menunggu penetapan status untuk bergerak.

Sejumlah langkah antisipasi seperti pemetaan wilayah, koordinasi lintas kecamatan, dan kesiapsiagaan lapangan sudah dilakukan sejak dini.

“Kami tetap bergerak. Pemetaan ini bagian dari kesiapsiagaan awal,” tegasnya.

Anari berharap pemetaan yang lebih detail ini dapat memperkuat upaya pencegahan sehingga potensi karhutla dapat diminimalkan sebelum terjadi kebakaran besar.

“Harapannya kita bisa mencegah sejak dini, jangan sampai sudah meluas baru kita bertindak,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi bergerak cepat menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 yang diperkirakan meningkat seiring datangnya musim kemarau lebih awal dari biasanya.

Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, mengatakan dirinya bersama Gubernur Jambi telah mengikuti rapat koordinasi nasional kesiapsiagaan karhutla di Jakarta yang dipimpin Kementerian Lingkungan Hidup serta melibatkan BMKG.

Dari hasil rapat tersebut, Provinsi Jambi masuk dalam enam daerah dengan tingkat kerawanan karhutla tertinggi di Indonesia.

Bahkan, awal musim kemarau diprediksi mulai terjadi pada awal Mei 2026, lebih cepat dari pola normal sebelumnya.

“Biasanya kemarau terjadi di pertengahan tahun, tetapi tahun ini diperkirakan sudah mulai lebih awal sekitar bulan Mei,” ujar Bachyuni.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemprov Jambi langsung melakukan pemetaan wilayah rawan karhutla hingga tingkat kecamatan dan desa.

Beberapa daerah yang menjadi perhatian utama meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, serta Bungo.

Sementara itu, wilayah seperti Kota Jambi, Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci tetap masuk dalam pemantauan meskipun tingkat kerawanannya relatif lebih rendah.

Selain pemetaan, BPBD Jambi juga mendorong percepatan penetapan status siaga karhutla di daerah. Jika dua kabupaten lebih dulu menetapkan status siaga, maka provinsi akan mengikuti langkah serupa.

“Dengan status siaga, kita bisa lebih cepat mengajukan dukungan ke BNPB, termasuk operasi modifikasi cuaca jika diperlukan,” jelasnya.

Untuk memperkuat kesiapsiagaan di lapangan, BPBD Jambi telah menyiapkan 62 pos siaga karhutla yang tersebar di wilayah rawan.

Pos ini akan diisi tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta unsur masyarakat.

Tim tersebut bertugas melakukan patroli rutin, deteksi dini titik api, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Bachyuni juga menegaskan bahwa potensi karhutla tahun ini cukup tinggi akibat kombinasi musim kemarau lebih panjang, curah hujan rendah, dan meningkatnya suhu udara.

Selain itu, empat kabupaten didorong untuk segera meningkatkan status siaga, yakni Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Tebo, dan Sarolangun yang memiliki wilayah gambut luas dan rawan terbakar.

“Lahan gambut sangat rentan saat kering. Karena itu pembasahan harus dilakukan sejak dini agar tidak mudah terbakar,” tegasnya.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Polsek Pauh terus mengintensifkan kegiatan sambang dan monitoring keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya.

Salah satunya melalui kunjungan ke Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Selasa (7/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Pauh, Iptu Hans Simangunsong bersama jajaran, termasuk Kanit Reskrim dan Bhabinkamtibmas, bertemu langsung dengan kepala desa dan perangkat setempat guna memperkuat sinergi menjaga situasi kamtibmas.

Kapolsek Pauh mengimbau pemerintah desa agar aktif mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran hukum.

“Peran aktif pemerintah desa sangat penting dalam mengajak masyarakat menjaga kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Dari hasil pemantauan, situasi di wilayah tersebut hingga saat ini terpantau dalam kondisi aman dan terkendali.

Selain kegiatan sambang, Polsek Pauh juga terlibat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pada Jumat (10/4/2026), jajaran Polsek Pauh menghadiri sosialisasi pencegahan karhutla yang digelar di Aula Kantor Camat Pauh.

Kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara PT BKS, Forkopimcam Kecamatan Pauh, serta Manggala Agni Daops Sumatera XIII Sarolangun.

Dalam kesempatan itu, Kapolsek Pauh mengajak seluruh pihak, termasuk perusahaan dan unsur pemerintah kecamatan, untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat terkait bahaya karhutla.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk aktif memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan informasi apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas maupun indikasi kebakaran hutan dan lahan.

“Jika menemukan hal mencurigakan, segera laporkan kepada Bhabinkamtibmas atau Polsek Pauh agar dapat segera ditindaklanjuti,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Sarolangun, Wendi Oktariansyah, menegaskan bahwa kegiatan preventif seperti sambang dan sosialisasi merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat.

“Kami terus mendorong jajaran untuk aktif turun ke lapangan, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta melakukan pencegahan sejak dini terhadap potensi gangguan kamtibmas, termasuk karhutla,” tegasnya.

Dengan sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan situasi keamanan di Kecamatan Pauh tetap kondusif serta terhindar dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi fenomena El Nino ekstrem yang diperkirakan muncul dalam beberapa bulan mendatang.

Meski sebelumnya fokus pada penanganan banjir, perhatian kini mulai diarahkan pada ancaman kekeringan serta risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menjelaskan bahwa penetapan status lanjutan akan menunggu informasi resmi dan pembaruan kondisi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Saat ini kita masih menunggu update resmi dari BMKG terkait perkembangan cuaca, termasuk potensi El Nino,” kata Sudirman.

Menurutnya, setelah fase penanganan banjir selesai, pemerintah daerah harus segera mempersiapkan diri menghadapi potensi kekeringan yang berisiko memicu karhutla.

“Kalau fase banjir sudah selesai, fokus kita harus beralih ke kekeringan dan potensi karhutla,” jelasnya.

Sejumlah langkah mitigasi awal sudah disiapkan, termasuk kesiapsiagaan sumber daya dan penguatan koordinasi lintas instansi.

Upaya ini dimaksudkan untuk meminimalkan dampak El Nino, khususnya terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.

Sudirman mengimbau seluruh pihak agar tetap waspada dan aktif memantau informasi cuaca terbaru.

“Kami minta semua pihak tetap siaga dan mengikuti perkembangan informasi resmi, sambil menunggu penetapan status lanjutan berdasarkan pemantauan terkini,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam sepanjang tahun 2026.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jambi yang memperkirakan musim hujan akan terjadi lebih dari satu periode.

Menurut Al Haris, berdasarkan informasi BMKG, musim hujan diperkirakan berlangsung pada Januari dan kembali terjadi pada April 2026.

Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Provinsi Jambi.

“BMKG memprediksi Januari masuk musim hujan, dan April nanti kembali terjadi musim hujan,” ujar Al Haris.

Menghadapi kondisi tersebut, Gubernur mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar.

Upaya sederhana seperti menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga kawasan rawan longsor dinilai penting untuk meminimalkan dampak bencana.

Selain banjir dan longsor, Al Haris juga menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir setiap tahun melanda Jambi.

Terutama saat musim kemarau. Ia menekankan bahwa, persoalan bencana tidak bisa ditangani pemerintah saja, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

“Setiap tahun kita menghadapi karhutla, banjir, dan berbagai bencana lainnya. Ini butuh rasa persatuan dan kepedulian bersama. Jambi ini kampung kita, jadi harus kita jaga bersama-sama,” tegasnya.

Al Haris berharap tahun 2026 dapat dilalui tanpa bencana besar dan Provinsi Jambi tetap dalam kondisi aman dan kondusif.

Ia menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga oleh keamanan, ketertiban, serta kepedulian terhadap lingkungan.

“Pembangunan bukan hanya soal fisik, tapi juga keamanan dan ketertiban. Mari kita jaga lingkungan dan situasi sosial agar Jambi tetap aman,” ujarnya.

Gubernur juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, kondisi sosial yang kondusif menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menghadapi musim kemarau 2025, PT Wirakarya Sakti (WKS), bagian dari grup Asia Pulp & Paper (APP), meningkatkan kesiapsiagaan dengan menurunkan Regu Pengendalian Kebakaran (RPK) di seluruh area operasionalnya di Provinsi Jambi.

Kepala Fire Preparation PT WKS, Agus Sibarani, menjelaskan bahwa khusus di Distrik 7, Kecamatan Geragai, sebanyak 30 anggota RPK telah disiapkan untuk memantau dan menjaga kawasan seluas 33 ribu hektare dari potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Setiap distrik memiliki jumlah personel yang disesuaikan dengan luas areanya. Tim di Distrik 7 dibekali peralatan lengkap, termasuk menara pantau setinggi 30 meter, drone pemantau udara, kendaraan taktis, dan armada pemadam kebakaran mobile,” ujarnya, Rabu (27/8/2025).

Tak hanya peralatan, para personel RPK juga mendapat pelatihan intensif sesuai bidang tugas masing-masing, untuk memastikan respons cepat terhadap titik api.

Tim ini secara rutin melakukan patroli darat dan air menggunakan sepeda motor, mobil, serta airboat.

Agus menambahkan, perusahaan juga mengimplementasikan pendekatan preventif melalui program Integrated Fire Management.

Langkah ini mencakup penyuluhan ke masyarakat sekitar, edukasi ke sekolah-sekolah, dan pemasangan papan larangan pembakaran lahan.

“Di internal perusahaan, semua karyawan sudah mendapat pelatihan kebakaran. Apalagi saat status bahaya kebakaran dari Fire Danger Rating System (FDRS) memasuki level kuning atau merah, maka wajib ada pelaporan ke Situation Room setiap 30 menit,” jelasnya.

Area patroli juga diperluas hingga radius 5 kilometer dari konsesi. Perusahaan mengandalkan menara pantau, kamera pengawas (CCTV), dan drone untuk mendeteksi asap atau potensi api dari luar.

“Kami harus tanggap jika ada ancaman dari luar area konsesi. Jika ditemukan asap dalam radius 5 kilometer, tim kami langsung dikerahkan untuk merespons dan mencegah api menyebar ke area perusahaan,” sambungnya.

Selain itu, PT WKS memberdayakan masyarakat sekitar lewat program Masyarakat Peduli Api (MPA).

Setiap desa di sekitar area konsesi memiliki 15 anggota MPA yang aktif melaporkan kondisi wilayah secara berkala melalui grup komunikasi digital.

“Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Banyak desa bahkan mengusulkan lebih banyak relawan. Peran MPA sangat penting karena mereka tahu seluk-beluk wilayah sekitar dan bisa mendeteksi potensi kebakaran lebih awal. Ini menjadi bagian dari kolaborasi kami bersama Satgas Karhutla, aparat TNI/Polri, dan perangkat desa,” tutup Agus.(*)