KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso, menghadiri kegiatan koordinasi virtual bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam rangka pemantauan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) di sejumlah objek wisata saat libur Idulfitri 1447 Hijriah.

Kegiatan tersebut berlangsung secara daring dari kawasan Wisata Mangrove Pantai Kelapa, pada Selasa (24/3).

Pemantauan ini merupakan bagian dari langkah antisipasi lonjakan pengunjung yang biasanya terjadi selama masa libur panjang Lebaran.

Dalam arahannya, Kapolri menekankan pentingnya kesiapan personel dan fasilitas pengamanan di berbagai titik wisata unggulan di seluruh Indonesia.

Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama masa liburan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Katamso menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memperkuat sinergi dengan jajaran TNI dan Polri dalam menjaga keamanan wilayah, khususnya di area wisata.

Menurutnya, pengamanan tidak hanya difokuskan pada ketertiban umum, tetapi juga pada aspek keselamatan pengunjung, terutama di kawasan wisata pesisir yang memiliki potensi risiko lebih tinggi.

“Sesuai arahan, kami memastikan titik-titik wisata unggulan dalam kondisi aman dan siap menerima kunjungan masyarakat. Kami juga meminta seluruh pengelola dan pihak terkait untuk meningkatkan kewaspadaan serta memastikan fasilitas keamanan berfungsi dengan baik,” ujarnya.

Kegiatan koordinasi ini juga diikuti oleh Kapolres Tanjab Barat beserta jajaran, serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti BPBD, BASARNAS, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga.

Dengan adanya koordinasi lintas sektor ini, diharapkan seluruh objek wisata di Tanjung Jabung Barat dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang berlibur selama momen Lebaran.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polda Jambi memastikan kesiapan penuh dalam menghadapi momentum Idul Fitri 1447 Hijriah melalui partisipasi dalam video conference nasional yang dipimpin langsung oleh Listyo Sigit Prabowo, Selasa (24/3/2026).

Kegiatan yang digelar di Kampung Radja ini dihadiri oleh Kapolda Jambi Krisno H. Siregar bersama jajaran Forkopimda, termasuk Wakil Gubernur Abdullah Sani dan Danrem 042/GAPU Nyamin.

Dalam arahannya, Kapolri menyoroti pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang diprediksi menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat.

Volume kendaraan saat arus mudik disebut meningkat dibanding tahun sebelumnya, dan puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 24 serta 29 Maret 2026.

Kapolri juga menekankan pentingnya antisipasi di titik rawan kemacetan seperti pelabuhan dan jalur utama, serta penyediaan layanan kesehatan di rest area untuk membantu pemudik yang mengalami kelelahan.

Selain arus lalu lintas, lonjakan kunjungan ke objek wisata selama libur Lebaran juga menjadi perhatian serius. Seluruh jajaran kepolisian diminta meningkatkan pengamanan guna mencegah gangguan keamanan maupun kecelakaan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kapolda Jambi melalui Kabid Humas Kombes Pol. Erlan Munaji menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk penguatan pengamanan di destinasi wisata yang diprediksi ramai pengunjung.

Polda Jambi juga mengoptimalkan pos pengamanan dan pos pelayanan di sejumlah titik strategis, lengkap dengan fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati, mematuhi aturan, serta mengutamakan keselamatan saat bepergian maupun berwisata,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara petugas dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama libur Idul Fitri.

Melalui koordinasi nasional ini, Polri berkomitmen memastikan seluruh rangkaian pengamanan Lebaran 2026 berjalan optimal, sehingga masyarakat dapat merayakan hari raya dengan aman dan nyaman.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana menempatkan Polri di bawah kementerian khusus.

Pernyataan ini disampaikan secara terbuka, menanggapi isu yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial dan ruang publik.

Menurut Sigit, Polri sebagai lembaga penegak hukum harus tetap independen sesuai amanat reformasi dan konstitusi.

Menurutnya, gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi mengganggu prinsip profesionalitas, netralitas, serta independensi kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

“Saya menolak kalau sampai ada usulan bahwa Polri berada di bawah kementerian khusus. Kalau saya harus memilih, kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada yang menanyakan lewat WA, ‘mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’’ujar Sigit.

Kapolri menegaskan, penolakan ini bukan soal jabatan pribadi, melainkan menyangkut prinsip kelembagaan dan masa depan Polri sebagai institusi negara.

Ia menegaskan kepolisian harus tetap berada langsung di bawah Presiden agar dapat menjalankan fungsi penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat secara objektif.

“Kalau pun saya harus menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Sigit.

Pernyataan ini menegaskan komitmen pribadinya terhadap independensi Polri.

Sikap tegas Kapolri ini mendapat perhatian publik dan memicu beragam respons.

Banyak pihak menilai pernyataan tersebut sebagai bukti konsistensi Polri dalam menjaga semangat reformasi sektor keamanan sejak pasca-reformasi 1998.

Sementara wacana menempatkan Polri di bawah kementerian memang pernah muncul dalam diskursus kelembagaan negara, namun belum pernah diwujudkan.

Dengan pernyataan ini, sinyal penolakan dari pucuk pimpinan Polri terhadap wacana tersebut semakin jelas.

Posisi Polri tetap sebagai lembaga negara independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.(*)

JAMBI, JAMBIKORAN.COM – Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan rotasi jabatan di jajaran perwira tinggi.

Salah satunya, jabatan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Waka Polda) Jambi resmi mengalami pergantian.

Brigjen Pol. M. Mustaqim, S.I.K. yang sebelumnya menjabat sebagai Waka Polda Jambi, kini dimutasi ke jabatan baru sebagai Auditor Kepolisian Utama Tingkat I pada Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.

Posisi yang ditinggalkan Brigjen M. Mustaqim selanjutnya diisi oleh Brigjen Pol. B. Ali, S.H., S.I.K..

Sebelum dipercaya menjabat Waka Polda Jambi, Brigjen B. Ali diketahui bertugas sebagai Agen Intelijen Kepolisian Utama Tingkat II di Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/69/I/KEP.2026 tertanggal 15 Januari 2026.

Surat keputusan itu ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Pol. Dr. Anwar, S.I.K., M.Si. dan merupakan bagian dari kebijakan rotasi rutin di lingkungan Polri.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dan menjadi bagian dari dinamika organisasi kepolisian.

“Mutasi jabatan adalah hal yang rutin dan wajar dalam organisasi Polri. Ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran, penguatan struktur organisasi, serta pembinaan karier guna memastikan pelaksanaan tugas Polri berjalan optimal dan profesional,” ujar Kombes Pol. Erlan Munaji, Sabtu (24/1).

Dengan pergantian tersebut, diharapkan kepemimpinan di jajaran Polda Jambi semakin solid dalam menjaga stabilitas keamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025 yang digelar di Desa Tunas Mudo, Kecamatan Sekernan, Kamis (8/1/2026).

Kegiatan panen raya tersebut dilaksanakan secara virtual bersama Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, dan diikuti 25 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai bagian dari penguatan program ketahanan pangan nasional.

Di lokasi Desa Tunas Mudo, panen dipimpin Wakapolda Jambi, Brigjen Pol. M. Mustaqim, didampingi Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, serta dihadiri Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriawan dan sejumlah pejabat daerah lainnya.

Wakapolda Jambi menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan nasional, khususnya di sektor pertanian.

“Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif mendampingi masyarakat dalam program strategis seperti ketahanan pangan. Kami berharap kegiatan ini berdampak nyata bagi kesejahteraan petani Muaro Jambi,” ujarnya.

Panen raya kali ini dilakukan di atas lahan seluas kurang lebih 26,36 hektare dengan estimasi produksi mencapai 36 ton jagung. Angka tersebut menjadi indikator positif bagi penguatan komoditas jagung di daerah.

Secara regional, Provinsi Jambi mencatat tren peningkatan produksi jagung. Pada tahun 2025, total produksi jagung di Jambi mencapai 1.500,3 ton, menunjukkan potensi besar sektor pertanian dalam menopang perekonomian daerah.

Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan lahan produktif untuk budidaya jagung, termasuk mendorong modernisasi alat pertanian agar proses pascapanen lebih efektif dan efisien.

“Kita dorong penggunaan teknologi pertanian, termasuk proses pemipilan yang lebih cepat, sehingga dapat menekan potensi kerugian dan meningkatkan pendapatan petani,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas sektor dalam mendukung swasembada pangan.

“Pemerintah Daerah Muaro Jambi mendukung penuh program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. Melalui kolaborasi bersama Polri, TNI, dan masyarakat, kita ingin memastikan ketahanan pangan tetap terjaga dan memberi manfaat luas bagi petani,” tegasnya.

Kegiatan panen raya ini diharapkan menjadi momentum penguatan sektor pertanian sekaligus mendorong kemandirian pangan di Muaro Jambi dan Provinsi Jambi secara berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapatkan penilaian positif dari masyarakat.

Hal tersebut tercermin dari berbagai hasil survei kepercayaan publik yang menunjukkan tren peningkatan, baik dari lembaga survei nasional maupun internasional.

Menurut Kapolri, apresiasi masyarakat menjadi indikator bahwa upaya pembenahan dan reformasi internal Polri mulai dirasakan secara nyata.

Peningkatan kepercayaan publik dinilai tidak lepas dari komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan profesionalisme personel, serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri. Hal tersebut ditunjukkan dengan survei kepercayaan publik yang terus mengalami tren positif dan memperoleh pengakuan dari lembaga survei nasional maupun internasional,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri juga memaparkan capaian Indonesia dalam survei internasional terkait law and order index atau indeks hukum dan ketertiban.

Dalam survei tersebut, Indonesia mencatat skor 89 dan menempati peringkat ke-19 dari 144 negara.

“Indeks ini mengukur tingkat rasa aman masyarakat serta kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Capaian ini menunjukkan kondisi keamanan nasional yang relatif terjaga,” jelas Kapolri.

Ia menilai, hasil tersebut mencerminkan keberhasilan Polri dalam menjaga situasi kamtibmas di tengah tantangan global dan dinamika sosial yang terus berkembang.

Berbagai langkah dilakukan, mulai dari pendekatan preventif, penegakan hukum yang terukur, hingga peningkatan kehadiran polisi di tengah masyarakat.

Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak boleh terlena dengan hasil survei.

Ia mengakui masih adanya kritik dan harapan masyarakat yang harus dijawab melalui perbaikan berkelanjutan.

“Kami menyadari masih banyak yang harus dibenahi, khususnya terkait integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Polri harus terus berbenah,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung tugas kepolisian, mulai dari personel Polri, TNI, pemerintah pusat dan daerah, hingga elemen masyarakat.

“Capaian ini tidak lepas dari sinergi dan dukungan masyarakat luas. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang terus mendukung Polri,” ucapnya.

Ke depan, Kapolri menegaskan Polri akan terus melanjutkan agenda reformasi institusi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, guna menjaga serta memperkuat kepercayaan publik melalui kinerja nyata di lapangan.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan aparat kepolisian wajib menembak perusuh yang mencoba menerobos markas polisi. Instruksi ini disampaikan melalui video conference yang belakangan viral di media sosial.

nstruksi keras datang dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam sebuah video conference bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, Kapolri memerintahkan jajarannya untuk menembak perusuh yang berusaha masuk ke markas polisi maupun asrama kepolisian.

“Terapkan aturan itu. Kalau sampai masuk ke asrama, tembak itu,” ujar Kapolri dalam rekaman yang tersebar di media sosial X @pandai\besi\. Video tersebut segera viral dan menuai banyak tanggapan.

Instruksi tegas itu bukan tanpa alasan. Belakangan ini, sejumlah massa dilaporkan melakukan aksi anarkis di beberapa wilayah Jakarta. Bahkan, pada Sabtu malam (30/8/2025), kerumunan kembali mendatangi markas polisi. Aparat yang berjaga terpaksa mengambil tindakan represif dengan menembakkan peluru untuk memukul mundur massa. Rekaman yang beredar menunjukkan ada beberapa orang terluka, meski belum diketahui apakah luka tersebut akibat peluru karet atau peluru tajam.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengonfirmasi instruksi Kapolri tersebut. Ia menegaskan bahwa perusuh yang menerobos markas polisi harus ditindak tegas dan terukur demi menjaga kehormatan institusi Polri.

“Markas kepolisian adalah representasi negara kita. Kalau Polri runtuh, maka negara juga akan runtuh. Karena itu, siapa pun yang mencoba menyerang harus segera dihentikan,” kata Dedi, Minggu dini hari (31/8/2025).

Dedi menambahkan, meski tindakan tegas diberlakukan, polisi tetap akan mengedepankan asas proporsionalitas. Namun, ia menegaskan tidak ada kompromi jika keselamatan markas dan anggota Polri terancam.

“Mari kita jaga persatuan, kesatuan, dan kedamaian bangsa. Negara tidak boleh kalah dengan perusuh yang ingin merusak Mako Polri,” tegasnya.

Instruksi Kapolri untuk menembak perusuh yang terobos markas polisi menunjukkan bahwa Polri tidak main-main dalam menghadapi ancaman terhadap institusinya. Langkah ini sekaligus menjadi pesan bahwa keamanan nasional dan kewibawaan negara harus ditempatkan di atas segalanya. (*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa, puncak arus mudik Lebaran 2025 diprediksi akan terjadi pada periode 28 hingga 30 Maret.

Prediksi tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Ketupat 2025 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, pada Senin (10/3).

Menurut Kapolri, hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan serta data pemudik tahun 2024 menunjukkan bahwa puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada tanggal tersebut.

Selain itu, puncak arus balik diperkirakan berlangsung antara 5 hingga 7 April 2025.

“Ada lonjakan jumlah pemudik pada periode 28 hingga 30 Maret 2025, sementara puncak arus balik diperkirakan pada 5 sampai 7 April 2025,” kata Jenderal Listyo Sigit dalam konferensi persnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan tersebut, Kapolri menginformasikan bahwa pihak kepolisian akan melaksanakan Operasi Ketupat 2025 yang melibatkan seluruh jajaran Polda wilayah.

Operasi Ketupat ini akan dilaksanakan dengan dua skema, yaitu selama 17 hari untuk wilayah Lampung hingga Bali, dan selama 14 hari untuk 28 wilayah Polda lainnya, yang dimulai pada 23 Maret hingga 28 Maret 2025.

Selain itu, Kapolri juga menekankan bahwa pihaknya akan terus memantau dan melaksanakan rekayasa lalu lintas, khususnya di ruas Tol TransJawa.

Beberapa rekayasa lalu lintas seperti sistem ganjil-genap, contraflow, dan one way akan diberlakukan.

Namun, rekayasa tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang terpantau di Tol Japek untuk memastikan kelancaran arus mudik.

“Rekayasa lalu lintas akan disesuaikan dengan data yang dihimpun dari lapangan, terutama di Tol Japek, untuk mengetahui waktu yang tepat kapan kebijakan tersebut diterapkan,” ujar Kapolri.(*)