JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perlindungan terhadap pekerja pengelola sampah di Kota Jambi mulai mendapat perhatian melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pemerintah Kota Jambi mencatat sebanyak 623 operator Pengelolaan Bank Sampah Mandiri (OPBM) telah masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, upaya memperluas perlindungan tersebut belum sepenuhnya tuntas. Sejumlah operator lainnya masih menunggu proses pengusulan dan penyelesaian administrasi.

Selain memfasilitasi kepesertaan jaminan sosial, Pemkot Jambi juga menyalurkan bantuan sembako kepada para operator OPBM.

Program ini menyasar pekerja yang selama ini berperan langsung dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, Mahruzar, menjelaskan program tersebut mulai diusulkan dan direalisasikan pada periode pertama kepemimpinan Wali Kota Jambi Maulana.

Menurutnya, pemerintah menjalankan program secara bertahap dengan menyasar operator dari sejumlah kategori.

Pada tahap pertama, program menjangkau sekitar 200 orang. Pemerintah kemudian melanjutkannya pada tahap kedua dengan sasaran sekitar 170 orang.

Berdasarkan data DLH, total operator yang telah menerima atau mendapatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 623 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 53 orang berasal dari kategori OPBM mandiri, sedangkan lainnya berasal dari kelompok gabungan dan program Kampung Bahagia.

“Pelaksanaannya memang dilakukan secara bertahap. Saat ini sudah ada 623 orang yang masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk yang belum, masih terus kami proses, termasuk menyelesaikan sejumlah kendala administrasi agar seluruh sasaran yang memenuhi persyaratan bisa terakomodasi,” kata Mahruzar.

Capaian 623 peserta tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada pekerja sektor pengelolaan sampah.

Namun, proses administrasi yang masih berlangsung menunjukkan bahwa perluasan jaminan sosial bagi seluruh operator yang memenuhi syarat masih membutuhkan perhatian.

DLH Kota Jambi menyatakan terus mengupayakan penyelesaian kendala teknis agar operator yang belum terakomodasi bisa memperoleh perlindungan serupa.

Mahruzar menilai operator OPBM memiliki peran strategis dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Mereka tidak hanya mengelola sampah, tetapi juga membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Karena itu, menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan dan keselamatan kerja para operator perlu berjalan seiring dengan upaya pemerintah membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik.

“Program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada para operator OPBM. Mereka memiliki kontribusi besar dalam membantu pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Karena itu, sudah sepatutnya mereka mendapatkan perhatian, termasuk dalam hal kesejahteraan dan perlindungan jaminan sosial,” ujarnya.

Pemkot Jambi berharap bantuan sembako dan fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat nyata bagi para operator.

Pemerintah juga menargetkan program tersebut terus berlanjut sehingga semakin banyak pekerja pengelolaan sampah yang memenuhi persyaratan bisa memperoleh perlindungan.

Ke depan, tantangan program ini bukan hanya mempertahankan kepesertaan yang sudah berjalan, melainkan juga memastikan seluruh operator yang memenuhi kriteria mendapatkan akses perlindungan sosial secara merata.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi menembus lima besar Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026 kategori pemerintah kabupaten/kota.

Program Kampung Bahagia menjadi inovasi unggulan yang diandalkan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam bersaing dengan Surabaya, Semarang, Makassar, dan Mojokerto.

Capaian tersebut membawa Kota Jambi ke tahap pemaparan lanjutan di hadapan panelis I-SIM 2026.

Wali Kota Jambi, Maulana, mempresentasikan langsung konsep dan pelaksanaan Kampung Bahagia di Aula Lantai 4 Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Kamis 12 November 2026.

Di tengah persaingan lima daerah terbaik, Pemkot Jambi menawarkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada proyek fisik.

Kampung Bahagia menempatkan masyarakat sebagai pihak yang ikut menentukan, menjalankan, sekaligus mengawasi pembangunan di lingkungan tempat tinggalnya.

Maulana menjelaskan, program tersebut mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, pembangunan lingkungan permukiman, penguatan ekonomi warga, serta pemanfaatan teknologi digital.

Seluruh pendekatannya mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Melalui Kampung Bahagia, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga terlibat langsung sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan,” kata Maulana dalam pemaparannya.

Kampung Bahagia mengusung enam nilai utama, yakni Bersih, Aman, Harmoni, Agamis, Inovatif, dan Sejahtera.

Pemkot Jambi memiliki landasan regulasi berupa Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 36 Tahun 2025 dan Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 835 Tahun 2025.

Program ini memulai tahap percontohan pada 67 rukun tetangga (RT) sepanjang 2025. Pada 2026, pemerintah memperluas cakupannya ke ribuan RT melalui dua periode pelaksanaan.

Pemkot Jambi mengandalkan APBD dan swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut.

Pelaksanaannya mencakup pembangunan serta perbaikan infrastruktur lingkungan, penyediaan fasilitas sosial, dan bantuan peralatan produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejumlah bantuan usaha berupa gerobak, kompor, mesin pencuci, dan perlengkapan produktif lainnya menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi warga.

Namun, pendekatan Kampung Bahagia tidak berhenti pada penyaluran bantuan.

Pemkot Jambi juga membentuk kelompok kerja (Pokja) yang melibatkan perempuan, pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus RT.

Melalui kelompok tersebut, warga memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan, menentukan prioritas kegiatan, dan mengawasi pelaksanaan program.

Selain pemberdayaan masyarakat, Pemkot Jambi memasukkan teknologi digital sebagai instrumen untuk memperkuat keamanan dan pelayanan publik.

Maulana memaparkan bahwa pemerintah telah memasang 1.187 unit kamera pengawas atau CCTV terintegrasi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Pemkot Jambi juga menghadirkan Call Center Bahagia 112 sebagai layanan darurat bagi masyarakat.

Di bidang pengawasan pemerintahan, pemerintah mengembangkan SIMWASJAGA (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Jambi Bahagia).

Platform tersebut mendukung Inspektorat dalam memantau pelaksanaan program dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas.

Penggunaan teknologi ini menjadi salah satu bagian dari pendekatan Kampung Bahagia dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan meningkatkan respons pelayanan kepada masyarakat.

Persoalan sampah juga masuk dalam materi pemaparan Kota Jambi. Pemkot Jambi menjalankan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (OPBM) dengan melibatkan komunitas dan warga di lingkungan masing-masing.

Program tersebut mendapat dukungan ratusan kendaraan roda tiga atau bentor untuk menunjang pengangkutan sampah. Pemerintah juga melakukan penertiban tempat pembuangan sampah (TPS) liar di sejumlah koridor jalan.

Untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, Pemkot Jambi mengembangkan sejumlah pendekatan, mulai dari sanitary landfill, pabrik Refuse Derived Fuel (RDF), hingga pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Rangkaian inovasi tersebut menunjukkan bahwa Kampung Bahagia tidak hanya menyasar pembangunan di tingkat RT, tetapi juga menghubungkan persoalan lingkungan dengan kebijakan pengelolaan perkotaan.

Dalam penilaian lanjutan I-SIM 2026, Kota Jambi berhadapan dengan empat daerah lain yang juga masuk lima besar, yakni Surabaya, Semarang, Makassar, dan Mojokerto.

Panelis yang menilai pemaparan berasal dari berbagai latar belakang keahlian. Mereka antara lain Pungkas Bahjuri Ali dari Kementerian PPN/Bappenas, Suhajar Diantoro dari Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, serta Zuzy Anna dari SDGs Center Universitas Padjadjaran.

Tim panelis juga melibatkan Teddy Poernama dari PT Petrosida Gresik, Adriadi Dimastanto dari Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, dan Andi Muhyiddin dari Republika.

Maulana menyebut Kampung Bahagia mulai menarik perhatian sejumlah pemerintah daerah dan lembaga.

Beberapa pihak yang telah melakukan kunjungan studi tiru dan studi banding antara lain Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, DPRD Kota Yogyakarta, serta DPRD Kabupaten Belitung Timur.

Menurut Maulana, ketertarikan daerah lain menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat memiliki peluang untuk diterapkan secara lebih luas.

Masuknya Kota Jambi dalam lima besar I-SIM 2026 menjadi capaian penting bagi pemerintah daerah.

Namun, keberhasilan program seperti Kampung Bahagia pada akhirnya perlu terlihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Cakupan ribuan RT, bantuan produktif bagi UMKM, penguatan layanan publik, dan pengelolaan sampah menjadi sejumlah aspek yang perlu terus dijaga keberlanjutannya.

Dampak program juga perlu terlihat melalui peningkatan kesejahteraan warga, efektivitas penggunaan anggaran, pemerataan manfaat antarkawasan, serta kualitas lingkungan permukiman.

Dengan demikian, keberhasilan Kampung Bahagia tidak hanya bertumpu pada banyaknya kegiatan yang terlaksana atau penghargaan yang diperoleh, tetapi juga pada kemampuan program menjawab persoalan masyarakat secara berkelanjutan.

Maulana mengapresiasi penyelenggaraan I-SIM 2026 yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mempresentasikan inovasi pembangunan sekaligus bertukar pengalaman.

Ia berharap kompetisi tersebut terus berlanjut dan mendorong lahirnya berbagai praktik pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan di Indonesia.

Bagi Kota Jambi, posisi lima besar I-SIM 2026 menjadi momentum untuk memperkuat Kampung Bahagia.

Tantangan selanjutnya adalah memastikan partisipasi warga, penggunaan teknologi, dan dukungan anggaran benar-benar menghasilkan perubahan yang terukur dalam kehidupan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Kampung Bahagia membawa Kota Jambi menembus lima besar nasional dalam ajang Integrated Sustainable Indonesian Movement (I-SIM) menuju Indonesia SDGs Action Award.

Namun, capaian tersebut belum menjadi akhir.

Tim verifikator Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kini turun langsung untuk menguji kesesuaian antara konsep, penggunaan anggaran, pelaksanaan, hingga manfaat program bagi masyarakat.

Verifikasi lapangan berlangsung Jumat 6 November 2026. Tim Bappenas diterima langsung Wali Kota Jambi Maulana di Rumah Dinas Wali Kota Jambi.

Tahapan ini menjadi penting karena penilaian tidak hanya mengandalkan laporan dan presentasi pemerintah daerah.

Tim verifikator juga ingin melihat kondisi nyata pelaksanaan Kampung Bahagia di lingkungan masyarakat.

Bagi Pemkot Jambi, masuknya program tersebut ke lima besar nasional menjadi capaian sekaligus tantangan untuk membuktikan bahwa pembangunan berbasis masyarakat benar-benar memberikan perubahan.

Dalam pertemuan tersebut, Maulana memaparkan konsep dan pelaksanaan Kampung Bahagia sebagai salah satu program unggulan Pemkot Jambi yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Ia menjelaskan, program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur lingkungan.

Kampung Bahagia juga mendorong partisipasi warga, kemandirian masyarakat, keamanan, kebersihan, serta peningkatan kualitas kehidupan dari tingkat Rukun Tetangga (RT).

Pelaksanaannya mengedepankan musyawarah bersama warga. Masyarakat ikut menentukan kebutuhan prioritas, menyusun perencanaan, hingga terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

“Kami sudah menjelaskan mulai dari prosesnya, bagaimana musyawarah bersama warga, perencanaan, hingga pelaksanaannya. Setelah paparan ini, tim penilai akan turun langsung ke sejumlah titik lokasi untuk melihat bagaimana Program Kampung Bahagia benar-benar diaplikasikan di tengah masyarakat,” ujar Maulana.

Program tersebut juga terintegrasi dengan sejumlah inisiatif lainnya, seperti Optimalisasi Pengelolaan Berbasis Masyarakat (OPBM), penguatan sistem keamanan lingkungan, pemasangan CCTV terintegrasi, serta kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, Senior Manager Operasi, Medi Haryanto, menjelaskan bahwa tim verifikator akan memeriksa empat aspek utama.

Pertama, kualitas perencanaan program. Kedua, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Ketiga, kelengkapan administrasi serta tata kelola. Keempat, implementasi dan manfaat nyata program bagi masyarakat.

“Mulai dari asas manfaat program, kemudian serapan anggarannya, sudah dijelaskan dengan sangat baik. Ini menjadi catatan penting bagi kami dalam proses verifikasi,” ungkap Medi.

Tim verifikator juga akan membagi personel menjadi dua kelompok untuk mengunjungi sejumlah lokasi pelaksanaan Kampung Bahagia.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penilaian adalah cakupan Kampung Bahagia yang menjangkau lebih dari 1.000 RT di Kota Jambi.

Skala tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Semakin luas cakupan program, semakin penting pula konsistensi pelaksanaan, transparansi pengelolaan anggaran, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, Bappenas tidak hanya ingin melihat keberhasilan program di satu atau dua lokasi.

Tim juga akan mencermati bagaimana pemerintah menjaga kualitas implementasi dan memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.

Medi menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen maupun besarnya anggaran yang terserap.

“Yang paling penting bagi kami adalah pemanfaatan program ini terhadap masyarakat. Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat Kota Jambi menjadi lebih sejahtera, sehat, dan memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik,” jelasnya.

Ia juga mengajak para Ketua RT dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keberlanjutan Kampung Bahagia.

Menurutnya, program tersebut harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya bergantung pada kepala daerah.

Menanggapi keberhasilan masuk lima besar nasional I-SIM, Maulana menyampaikan apresiasi kepada para Ketua RT, kelompok kerja, perangkat daerah, dan masyarakat yang ikut menjalankan Kampung Bahagia.

Ia menilai capaian tersebut lahir dari kerja bersama dan semangat gotong royong yang tumbuh di tengah masyarakat.

“Kepada seluruh Ketua RT, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar masyarakat Kota Jambi yang telah bersama-sama mendukung Kampung Bahagia hingga berhasil masuk lima besar nasional,” tuturnya.

Maulana berharap proses verifikasi Bappenas berjalan lancar dan membawa hasil terbaik bagi Kota Jambi dalam tahapan menuju Indonesia SDGs Action Award.

“Alhamdulillah, Kota Jambi sudah masuk lima besar nasional. Sekarang kita berharap dan berdoa mudah-mudahan dalam penilaian selanjutnya Kota Jambi bisa meraih hasil terbaik, bahkan menjadi nomor satu. Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Jambi,” katanya.

Masuknya Kampung Bahagia dalam lima besar nasional I-SIM menjadi momentum bagi Pemkot Jambi untuk memperkuat pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Program ini diharapkan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur lingkungan, tetapi juga mampu membangun budaya gotong royong, memperkuat keamanan, meningkatkan kebersihan, dan mendorong kemandirian warga.

Pada akhirnya, hasil penilaian nasional bukan hanya menjadi kebanggaan pemerintah daerah.

Hal yang lebih penting adalah sejauh mana perubahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat RT.

Kini, verifikasi Bappenas menjadi salah satu tahapan penting untuk menguji konsistensi pelaksanaan Kampung Bahagia sekaligus melihat apakah program unggulan Kota Jambi tersebut mampu menghadirkan manfaat yang berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi mematangkan persiapan Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22–25 November 2026 di Kota Jambi.

Sejumlah infrastruktur, fasilitas lingkungan, akses jalan, dan lokasi wisata mulai ditinjau untuk mendukung rangkaian kegiatan nasional tersebut.

Gubernur Jambi Al Haris bersama Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan peninjauan lapangan pada Rabu 28 Oktober 2026.

Rombongan menggunakan bus listrik Kota Jambi untuk mengunjungi sejumlah titik yang berpotensi masuk dalam agenda kunjungan delegasi.

Lokasi yang ditinjau meliputi Depo Sampah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur; akses menuju kawasan Candi Muaro Jambi; Kolam Retensi Telago Kajang Lako di Paal Lima, Kecamatan Kota Baru; serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah untuk memastikan akses perjalanan, kondisi jalan, dan fasilitas pendukung siap sebelum kegiatan berlangsung.

Gubernur Jambi, Al Haris menegaskan bahwa, persiapan HCS 2026 harus mencakup seluruh kebutuhan kegiatan, mulai dari lokasi acara hingga rute perjalanan para tamu.

Menurutnya, Kota Jambi perlu mempersiapkan diri sebagai tuan rumah pertemuan Kabupaten/Kota Sehat tingkat nasional yang direncanakan menghadirkan kepala daerah, pejabat kementerian dan lembaga, serta delegasi dari berbagai wilayah Indonesia.

“Kita berharap Bapak Presiden dapat hadir. Karena itu, semua perlu dipersiapkan sejak awal, termasuk rute perjalanan dan lokasi kegiatan. Nantinya, tim dari pemerintah pusat juga akan meninjau lokasi untuk menentukan tempat yang paling sesuai,” ujar Al Haris.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan instansi teknis agar kebutuhan infrastruktur serta fasilitas pendukung dapat terpenuhi sesuai jadwal.

Meski pemerintah daerah berharap Presiden Republik Indonesia menghadiri kegiatan tersebut, kepastian kehadiran masih menunggu konfirmasi.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk mematangkan rangkaian HCS 2026.

Pemerintah juga telah menyampaikan undangan kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator dan Kementerian Kesehatan.

Menurut Maulana, para delegasi direncanakan tiba melalui Bandara Sultan Thaha Jambi.

Pemerintah kota juga menyiapkan dukungan akomodasi dengan ketersediaan sekitar 4.000 kamar hotel.

Rangkaian kegiatan direncanakan mencakup pembukaan resmi, pertemuan kepala daerah, kunjungan ke sejumlah lokasi strategis, serta wisata kota atau city tour.

“Kita berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan menjadi momentum penting bagi Kota Jambi serta Provinsi Jambi sebagai tuan rumah,” kata Maulana.

Ketersediaan kamar hotel menjadi salah satu aspek penting dalam menyambut delegasi.

Namun, jumlah kamar yang tersedia tidak serta-merta menunjukkan tingkat pemesanan atau jumlah peserta yang akan menginap selama kegiatan.

Sejumlah lokasi yang masuk dalam peninjauan menggambarkan ragam isu pembangunan yang ingin diperkenalkan pemerintah daerah kepada delegasi.

Depo sampah dan IPAL di Sijenjang berkaitan dengan pengelolaan sampah serta sanitasi lingkungan.

Sementara itu, Kolam Retensi Telago Kajang Lako menjadi salah satu lokasi yang dapat memperlihatkan upaya pemerintah dalam pengelolaan air dan pengendalian banjir.

Pemerintah juga merencanakan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 dan program Kampung Bahagia, serta kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi.

Melalui agenda tersebut, Pemkot Jambi ingin memperkenalkan program pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan kualitas lingkungan, infrastruktur, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pariwisata.

Namun, kesiapan lokasi dan hasil pembangunan tetap menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Keberhasilan sebuah kota sehat tidak hanya bergantung pada agenda kunjungan, tetapi juga pada keberlanjutan layanan dan manfaatnya bagi warga.

Selain menjadi forum pertemuan nasional, HCS 2026 diharapkan membuka peluang bagi sektor ekonomi lokal.

Kedatangan delegasi berpotensi meningkatkan permintaan terhadap layanan hotel, kuliner, transportasi, pariwisata, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Maulana mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi Kota Jambi untuk memperkenalkan berbagai inovasi pembangunan sekaligus memperkuat kolaborasi antardaerah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Peluang ekonomi tersebut tetap bergantung pada jumlah delegasi yang hadir, lama kunjungan, pola belanja peserta, serta keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rangkaian kegiatan.

Karena itu, persiapan HCS 2026 tidak hanya berkaitan dengan lokasi acara dan kenyamanan delegasi, tetapi juga bagaimana manfaat kegiatan dapat menjangkau masyarakat dan pelaku usaha di Kota Jambi.

Pemerintah daerah mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan pelayanan yang ramah kepada para tamu.

Melalui koordinasi lintas instansi dan partisipasi masyarakat, Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi berharap HCS ke-7 Tahun 2026 berjalan lancar serta memberi manfaat bagi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Jambi, Muhamad Yasir, S.Pd., M.M., mendorong seluruh LPM di tingkat kelurahan memperkuat sinergi dengan program Kampung Bahagia.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak tahap penyampaian aspirasi hingga pengawasan pembangunan agar program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Yasir menyampaikan hal tersebut setelah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Forum LPM Kota Jambi dalam rapat di Ruang A DPRD Kota Jambi, Sabtu 24 Oktober 2026.

Menurut Yasir, LPM memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat di lingkungan kelurahan.

Peran itu perlu dimaksimalkan untuk menyerap aspirasi, memetakan persoalan warga, dan memastikan kebutuhan masyarakat mendapat perhatian dalam proses pembangunan.

Ia menilai sinergi LPM dengan Kampung Bahagia perlu melampaui koordinasi administratif.

LPM harus mampu mendorong warga agar terlibat dalam menentukan kebutuhan prioritas, mendukung pelaksanaan kegiatan, serta mengawasi hasil pembangunan di lingkungan masing-masing.

“LPM harus mampu bersinergi dengan program Kampung Bahagia. Kita ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga terlibat aktif mulai dari menyampaikan kebutuhan, menentukan prioritas, hingga ikut mengawasi pelaksanaannya,” ujar Yasir.

Yasir menegaskan bahwa pembangunan berbasis masyarakat membutuhkan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, LPM, pengurus RT, dan warga.

Tanpa koordinasi yang efektif, kebutuhan masyarakat berisiko tidak terakomodasi secara optimal dalam penentuan prioritas program.

Karena itu, ia berharap Forum LPM Kota Jambi menjadi ruang koordinasi yang mampu menyatukan langkah seluruh LPM di kelurahan.

Forum tersebut juga diharapkan membantu memperlancar penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, keterlibatan warga menjadi salah satu unsur penting untuk mendorong pembangunan yang tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata.

Masyarakat perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sekaligus memberikan masukan terhadap program yang menyentuh lingkungan tempat tinggal mereka.

Yasir juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata terlihat dari jumlah kegiatan atau hasil fisik yang telah selesai.

Pembangunan perlu memperkuat gotong royong, meningkatkan kepedulian sosial, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.

Dalam konteks pelaksanaan Kampung Bahagia, Yasir mendorong LPM menjalankan fungsi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Dengan komunikasi yang terarah, aspirasi warga di tingkat RT dan kelurahan dapat tersampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.

Forum LPM juga diharapkan membantu menyosialisasikan program pemerintah agar masyarakat memahami tujuan, tahapan, dan peran yang dapat mereka ambil.

Pada saat yang sama, koordinasi yang baik dapat membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan masukan mengenai pelaksanaan program di lingkungan masing-masing.

Namun, partisipasi masyarakat membutuhkan tindak lanjut yang jelas.

Aspirasi yang terkumpul perlu mendapat perhatian dalam proses perencanaan, sedangkan pelaksanaan program perlu mendorong keterbukaan informasi dan ruang pengawasan masyarakat.

Melalui peran tersebut, Forum LPM Kota Jambi diharapkan tidak hanya memperkuat komunikasi antarlembaga, tetapi juga mendorong keterlibatan warga dalam setiap tahapan pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan mereka.

Terpilihnya Yasir secara aklamasi menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarlembaga pemberdayaan masyarakat di Kota Jambi.

Ia berharap kepengurusan forum dapat membangun pola kerja yang lebih terarah dan memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah.

Rapat pemilihan tersebut turut dihadiri anggota Komisi I DPRD Kota Jambi yang juga Ketua Bapemperda, Muhili Amin, S.H.; Azhar, S.E., yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi; serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi, Raden Jufri.

Yasir berharap Forum LPM mampu mengoptimalkan perannya dalam menampung aspirasi, memperkuat gotong royong, dan membangun koordinasi yang produktif dengan pemerintah daerah.

Ia ingin masyarakat memiliki peran nyata dalam menentukan arah pembangunan di lingkungan mereka.

“Semangatnya adalah membangun dari masyarakat, bersama masyarakat, dan untuk masyarakat. Jika LPM bergerak bersama dan bersinergi dengan Kampung Bahagia, kita berharap manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh warga Kota Jambi,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri ketika kebutuhan pembangunan semakin kompleks.

Keterlibatan warga sejak menentukan kebutuhan hingga mengawal hasil pembangunan menjadi salah satu pendekatan yang dibawa Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., saat berbagi pengalaman dengan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kota Sungai Penuh.

Dalam Seminar/Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Fungsi dan Tugas BPD dalam Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa Kota Sungai Penuh”, Maulana memaparkan pengalaman Pemerintah Kota Jambi menjalankan Program Kampung Bahagia.

Kegiatan yang digelar Lembaga Pelatihan Indonesia (LAPIN) tersebut berlangsung 23–26 September 2026 di Grand Hotel Jambi.

Maulana menjadi pemateri sekaligus menutup rangkaian kegiatan pada Jumat 25 September 2026.

Di hadapan peserta, Maulana menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi kemampuan pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut menentukan dan menjalankan pembangunan.

“Pembangunan tidak bisa berjalan kalau tidak ada partisipasi masyarakat. Pemerintah membutuhkan masyarakat, dan masyarakat juga membutuhkan pemerintah untuk bersama-sama membangun daerah,” ujar Maulana.

Salah satu contoh yang dibagikan Maulana adalah Kampung Bahagia, program pembangunan berbasis kewilayahan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan.

Program tersebut mendorong warga terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatan hasil pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, kebutuhan setiap lingkungan menjadi pertimbangan karena kondisi dan persoalan di masing-masing wilayah tidak selalu sama.

Menurut Maulana, pendekatan pembangunan juga tidak bisa diseragamkan antarwilayah.

Karakter masyarakat, kondisi geografis, jumlah penduduk dan kebutuhan lokal perlu menjadi dasar ketika sebuah program hendak diterapkan di daerah lain.

Kampung Bahagia sendiri diarahkan menjangkau lingkungan RT di Kota Jambi dengan mengedepankan pemberdayaan, kolaborasi dan gotong royong.

Pemkot Jambi sebelumnya menyebut pelaksanaan tahap pertama 2026 telah direalisasikan di 797 RT, sementara seluruh RT di Kota Jambi menjadi sasaran program sepanjang 2026.

Pengalaman itu yang kemudian dibagikan kepada para BPD dan perangkat desa dari Sungai Penuh.

“Kalau disentuh dengan pendekatan yang tepat, masyarakat bisa menjadi agen partisipasi yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong masih hidup dan dapat digerakkan,” ungkap Maulana.

Menurut Maulana, membangun partisipasi tidak cukup hanya dengan membuat program.

Pemerintah juga perlu mengetahui siapa saja tokoh yang memiliki pengaruh dan dapat menggerakkan warga di tingkat lingkungan.

Karena itu, ia mendorong keterlibatan tokoh pemuda, perempuan, adat, tokoh masyarakat hingga ketua RT.

“Banyak diskusi tadi mengenai bagaimana cara memulainya. Tentu dengan menggerakkan tokoh kunci, keterwakilan pemuda, ibu-ibu, tokoh adat dan RT,” jelasnya.

Pengalaman di Kota Jambi menunjukkan bahwa ketika warga diberi ruang dan kepercayaan, kontribusi masyarakat dapat berkembang menjadi bagian dari pembangunan.

Pemkot Jambi sebelumnya juga mencatat adanya kontribusi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Kampung Bahagia di sejumlah RT.

Dalam konteks peserta Bimtek, Maulana juga menyoroti posisi BPD sebagai representasi masyarakat di tingkat desa.

Menurutnya, pemahaman terhadap kebutuhan warga menjadi penting agar fungsi pengawasan pembangunan dan pengelolaan dana desa tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga melihat apakah program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Diskusi dalam kegiatan tersebut mencakup berbagai persoalan pembangunan, mulai dari pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi, pengelolaan sampah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pengembangan pariwisata.

“Bimtek ini memberikan manfaat besar karena para ketua dan anggota BPD mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif sebagai salah satu penggerak pembangunan di tingkat desa,” ujarnya.

Selain membahas partisipasi masyarakat, Maulana memaparkan kondisi Kota Jambi sebagai wilayah perkotaan dengan kebutuhan pelayanan yang beragam.

Kebutuhan dasar seperti pangan, air dan lingkungan harus berjalan beriringan dengan agenda penguatan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Maulana menyebut, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 5,44 persen pada triwulan I 2026.

Angka tersebut juga tercantum dalam informasi yang dipublikasikan Pemerintah Kota Jambi terkait perkembangan ekonomi daerah.

Namun, pertumbuhan ekonomi menurut Maulana perlu diterjemahkan menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi harus terus kita dorong sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Maulana menutup paparannya dengan menekankan pentingnya membangun pola hubungan yang saling melengkapi antara pemerintah dan masyarakat.

Bagi Kota Jambi, pendekatan tersebut diterapkan melalui Kampung Bahagia dengan pembangunan berbasis lingkungan dan keterlibatan masyarakat.

Program itu sebelumnya juga mencakup berbagai kebutuhan di tingkat RT, termasuk infrastruktur lingkungan dan fasilitas publik.

“Pembangunan bukan hanya pekerjaan pemerintah. Pembangunan adalah pekerjaan kita bersama. Yang terpenting, semangat kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat tetap hidup,” pungkas Maulana.

Melalui forum tersebut, pengalaman Kota Jambi terkait pembangunan berbasis masyarakat menjadi bahan pembelajaran bagi para BPD dan perangkat desa Kota Sungai Penuh.

Namun, Maulana menekankan bahwa penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan karakter, kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Nama Kota Jambi kembali mencuri perhatian di tingkat nasional. Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., meraih penghargaan kategori Inovasi Daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang digelar iNews Media Group.

Penghargaan itu diterima Maulana dalam Malam Apresiasi Pemimpin Daerah Awards 2026 bertema “Celebrating Leadership, Innovation & Dedication for the Nation” di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis malam, 27 Agustus 2026.

Namun, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas kinerja kepala daerah.

Di baliknya terdapat pendekatan pembangunan yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Jambi, yakni Kampung Bahagia.

Program ini menarik karena pembangunan didorong dari lingkungan paling dekat dengan warga: tingkat Rukun Tetangga (RT).

Kampung Bahagia dirancang dengan pendekatan partisipatif. Masyarakat bersama Ketua RT tidak hanya ditempatkan sebagai penerima hasil pembangunan, tetapi ikut menentukan kebutuhan, menjalankan kegiatan, hingga mengawasi pelaksanaannya.

Dengan pola tersebut, pemerintah kota berupaya menggeser pola pembangunan yang sepenuhnya bersifat top-down.

Kebutuhan lingkungan menjadi dasar dalam menentukan kegiatan yang akan dikerjakan.

Cakupannya pun tidak terbatas pada pembangunan fisik. Program tersebut menyentuh sejumlah aspek, mulai dari infrastruktur lingkungan, kehidupan sosial kemasyarakatan, kebersihan, hingga penguatan ekonomi warga.

Bagi Pemkot Jambi, pola ini menjadi penting karena kebutuhan setiap lingkungan tidak selalu sama.

Karena itu, dukungan pemerintah diberikan melalui dana stimulus kepada RT dengan skema yang disesuaikan berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK).

Besarannya dibedakan dalam kategori kecil, sedang, dan besar.

Skema tersebut memungkinkan dukungan anggaran disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing lingkungan.

Maulana menilai salah satu kekuatan Kampung Bahagia terletak pada keterlibatan langsung masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan, baik infrastruktur maupun kegiatan sosial, kebersihan lingkungan melalui OPBM, ekonomi dan bidang lainnya, diberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelolanya secara gotong royong.

Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari berapa banyak pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Tetapi juga dari seberapa jauh warga mampu mengambil peran dalam menentukan prioritas lingkungannya.

“Alhamdulillah, melalui program yang berbasis partisipasi aktif masyarakat ini, Kota Jambi diberikan penghargaan dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 setelah melalui proses penilaian yang sangat ketat,” kata Maulana.

Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama, bukan semata-mata capaian pemerintah daerah.

Ia pun mendedikasikan penghargaan tersebut kepada masyarakat Kota Jambi yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan Program Kampung Bahagia.

Penghargaan nasional pada akhirnya bukan garis akhir. Justru tantangan berikutnya adalah memastikan inovasi yang sudah berjalan tetap relevan dan menghasilkan dampak yang konsisten di tingkat masyarakat.

Maulana mengajak warga mempertahankan semangat gotong royong dan terus meningkatkan kualitas pembangunan di lingkungan masing-masing.

Ia bahkan menyoroti adanya RT yang mampu menghasilkan pembangunan dengan nilai yang lebih besar dibandingkan dana stimulus yang diberikan Pemkot Jambi.

“Semangat terus untuk membangun kampung masing-masing. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Pengakuan melalui Pemimpin Daerah Awards 2026 dengan demikian menjadi momentum bagi Kota Jambi untuk memperkuat model pembangunan berbasis partisipasi publik.

Bagi pemerintah daerah, ukuran keberhasilan inovasi bukan hanya penghargaan yang diterima di tingkat nasional.

Melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu membuat masyarakat ikut menentukan arah pembangunan di lingkungannya sendiri.(*)

DEPOK, SEPUCUKJAMBI.ID – Inovasi pengelolaan sampah yang dikembangkan Pemerintah Kota Jambi mendapat panggung di forum internasional.

Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. mempresentasikan strategi pembiayaan dan tata kelola persampahan Kota Jambi dalam kegiatan City to City Learning and Innovation Lab: Waste Management, yang digelar di Kota Depok, 28–29 Juli 2026.

Forum yang diselenggarakan United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, hingga praktisi lingkungan dari kawasan Asia Pasifik untuk bertukar pengalaman mengenai pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan.

Dalam pemaparannya, Maulana mengangkat materi bertajuk “Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Sumber Daya untuk Pengelolaan Sampah”.

Ia menjelaskan bahwa Kota Jambi tengah melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah agar tidak lagi berorientasi pada pembuangan, tetapi mampu menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Salah satu program unggulan yang dipaparkan adalah Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM), sebuah sistem yang mengedepankan pengumpulan sampah langsung dari sumbernya, dilanjutkan dengan pemilahan sebelum diproses lebih lanjut.

“Melalui OPBM, pengelolaan sampah tidak lagi hanya berorientasi pada pembuangan, tetapi juga pada pengurangan sampah sejak dari sumber, pemilahan, dan pemanfaatan kembali sehingga memiliki nilai ekonomi,” ujar Maulana, Selasa 28 Juli 2026.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi dibangun melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi, komunitas, hingga program pemberdayaan masyarakat seperti Kampung Bahagia.

Pemkot Jambi juga menggandeng sektor swasta untuk mengolah sampah yang telah dipilah menjadi produk bernilai ekonomi, seperti kompos dan briket.

Skema tersebut diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Di sisi lain, Maulana mengakui masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait peningkatan infrastruktur dan perubahan perilaku masyarakat dalam membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah.

Sebagai penguatan sistem, Pemerintah Kota Jambi saat ini juga membangun pusat daur ulang (recycling center) di setiap kecamatan.

Fasilitas tersebut akan menjadi pusat pengolahan sampah yang masih memiliki nilai guna, sementara sampah residu akan dikirim ke TPA Talang Gulo untuk diproses lebih lanjut.

“Target kami adalah membangun tata kelola persampahan yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Dengan OPBM dan pusat daur ulang di setiap kecamatan, volume sampah yang dibuang ke TPA dapat terus ditekan, lingkungan menjadi lebih bersih, dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah,” tegasnya.

Maulana menilai forum internasional tersebut menjadi kesempatan penting untuk berbagi praktik terbaik sekaligus mempelajari berbagai inovasi pengelolaan sampah dari kota-kota lain di kawasan Asia Pasifik.

“Kegiatan ini menjadi sharing session yang sangat baik. Alhamdulillah, apa yang kami paparkan mendapat respons positif dari para peserta,” ujarnya.

Forum City to City Learning and Innovation Lab: Waste Management diikuti sejumlah kepala daerah, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, akademisi, hingga praktisi lingkungan yang membahas strategi kolaboratif dalam membangun sistem pengelolaan sampah perkotaan yang lebih modern dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Wali Kota Jambi, Maulana, resmi menyosialisasikan pelaksanaan Program Kampung Bahagia Tahap II kepada para camat, lurah, ketua RT, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, Selasa 14 Juli 2026.

Program ini menjadi langkah lanjutan untuk memperkuat pembangunan berbasis masyarakat dengan mengedepankan semangat gotong royong dan partisipasi aktif warga.

Dalam arahannya, Maulana menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan pelaksanaan Program Kampung Bahagia Tahap I.

Menurutnya, capaian program tersebut tidak hanya terlihat dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari tumbuhnya kembali kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

“Kampung Bahagia bukan sekadar program pembangunan fisik. Ini adalah gerakan sosial untuk membangun kepedulian, memperkuat kebersamaan, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan,” kata dia.

“Kota Jambi yang bahagia hanya bisa terwujud jika dimulai dari kampung-kampung yang bahagia,” ujar Maulana.

Kampung Bahagia Tahap II Fokus pada Perubahan Perilaku Masyarakat

Maulana menjelaskan, pelaksanaan Tahap II akan difokuskan pada pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Tidak hanya memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, serta memperkuat hubungan sosial di lingkungan masing-masing.

Ia berharap Program Kampung Bahagia mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, aman, ramah anak, memberikan ruang bagi kreativitas pemuda.

Termasuk meningkatkan perhatian terhadap lansia, mendorong pertumbuhan UMKM, hingga mengurangi volume sampah di setiap kelurahan.

“Ukuran keberhasilan Kampung Bahagia bukan hanya banyaknya pembangunan yang terlihat, tetapi bagaimana masyarakat ikut menjaga lingkungan, memperkuat persaudaraan, mengembangkan UMKM, dan menciptakan kampung yang nyaman untuk semua,” katanya.

Keberhasilan Program Bergantung pada Partisipasi Warga

Menurut Maulana, keberhasilan Program Kampung Bahagia Tahap II sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pembangunan akan lebih efektif apabila masyarakat ikut berperan aktif dalam setiap prosesnya.

“Sebesar apa pun anggaran pemerintah tidak akan cukup jika masyarakat hanya menjadi penonton,” ujarnya.

“Namun ketika masyarakat ikut bergerak dan merasa memiliki hasil pembangunan, manfaatnya akan jauh lebih besar dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Maulana juga berpesan kepada seluruh camat, lurah, dan ketua RT agar menjadi penggerak di tengah masyarakat, memperkuat budaya gotong royong, serta menjadi teladan dalam menjaga lingkungan.

Pengelolaan Sampah dan Potensi Kelurahan Jadi Prioritas

Selain pembangunan lingkungan, Pemerintah Kota Jambi juga akan memperkuat implementasi Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang telah dimulai pada Tahap I.

Menurut Maulana, persoalan sampah hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Ke depan, ia berharap setiap kelurahan di Kota Jambi memiliki identitas dan keunggulan masing-masing, seperti kampung ketahanan pangan, sentra UMKM, kampung budaya, kampung teknologi, maupun kawasan yang mengembangkan energi baru dan terbarukan sesuai potensi wilayah.

“Saya ingin setiap kelurahan memiliki ciri khas dan menjadi kebanggaan masyarakatnya,” kata dia.

“Potensi lokal harus terus dikembangkan agar Kampung Bahagia benar-benar menjadi gerakan bersama dalam meningkatkan kualitas hidup warga Kota Jambi,” pungkas Maulana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026/2027 dimanfaatkan Wali Kota Jambi, Maulana, untuk memberikan contoh langsung kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak.

Pada Senin 13 Juli 2026, Maulana mengantarkan anaknya ke SD Islam Al-Falah 2 Kota Jambi.

Kehadirannya tidak hanya sebagai seorang ayah, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) dan Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah (GAMAS) yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

Dalam kesempatan itu, Maulana juga secara simbolis mengalungkan tanda pengenal kepada siswa baru sebagai penanda dimulainya perjalanan pendidikan mereka di sekolah tersebut.

Ia mengapresiasi para orang tua, khususnya para ayah, yang meluangkan waktu mengantar anak pada hari pertama sekolah.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang telah hadir mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Kehadiran ayah dan ibu menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang serta pendidikan anak,” ujar Maulana.

Selain menyampaikan apresiasi kepada para orang tua, Maulana juga mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan para guru yang terus mendampingi proses pendidikan anak-anak di Kota Jambi.

Menurutnya, mengantar anak ke sekolah bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi bentuk kepedulian sekaligus investasi bagi masa depan keluarga.

Pendidikan Berawal dari Keluarga

Maulana menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah, tetapi juga sangat bergantung pada lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ia menilai keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk membangun karakter, disiplin, dan semangat belajar.

“Kesuksesan pendidikan dimulai dari keluarga. Sekolah yang baik akan mengembangkan potensi anak, sementara lingkungan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang mereka,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Jambi juga berupaya menciptakan lingkungan yang ramah anak melalui Program Kampung Bahagia, antara lain dengan mendukung pembangunan ruang bermain, sarana olahraga, dan fasilitas yang menunjang aktivitas anak di lingkungan tempat tinggal.

Dorong Terwujudnya Generasi Emas 2045

Dalam pesannya kepada para orang tua, Maulana mengajak setiap keluarga menciptakan suasana rumah yang nyaman agar anak memiliki ruang untuk berkembang sesuai potensi masing-masing.

Menurutnya, setiap anak memiliki keunikan dan bakat yang berbeda sehingga membutuhkan dukungan penuh dari orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar.

Ia juga menyebut Kota Jambi telah melahirkan banyak pelajar berprestasi di tingkat daerah, nasional hingga internasional.

Prestasi tersebut, kata dia, harus terus didukung melalui kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah.

Maulana berharap keterlibatan aktif orang tua, terutama ayah, dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045 yang berkarakter, berprestasi, dan berakhlak baik.

Momentum mengantar anak pada hari pertama sekolah, menurutnya, bukan sekadar seremoni, melainkan simbol kehadiran orang tua dalam setiap proses pendidikan anak sejak dini.(*)