JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi tidak ingin Health City Summit (HCS) 2026 berhenti sebagai forum pertukaran gagasan tentang pembangunan kota sehat.

Wali Kota Jambi Maulana justru membidik dampak ekonomi dari kedatangan peserta dan kepala daerah berbagai wilayah ke Kota Jambi.

Kehadiran tamu dalam jumlah besar selama rangkaian HCS pada 26-28 September 2026 dinilai dapat menjadi peluang bagi berbagai sektor usaha lokal, mulai dari hotel, restoran, UMKM, kuliner, pariwisata hingga ekonomi kreatif.

Maulana mengatakan, Pemkot Jambi telah mulai mengoordinasikan sektor-sektor pendukung agar momentum tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi daerah.

“Kita sudah mulai menginformasikan kepada hotel, restoran hingga tempat-tempat hiburan untuk mendukung kegiatan ini,” ujar Maulana.

Menurutnya, HCS bukan hanya soal suksesnya penyelenggaraan acara, tetapi juga bagaimana momentum tersebut dapat memperkenalkan Kota Jambi sekaligus mendorong lebih banyak kunjungan ke daerah.

“Kita berharap kegiatan ini bisa menggerakkan perekonomian dan menjadi daya ungkit agar Kota Jambi semakin dikenal sebagai lokasi kunjungan,” katanya.

Skala HCS 2026 membuat Pemkot Jambi menyiapkan sekitar 560 Liaison Officer (LO) untuk mendampingi para tamu dan delegasi selama berada di Kota Jambi.

Para peserta tidak hanya mengikuti forum utama, tetapi juga akan diarahkan mengikuti sejumlah agenda city tour.

Beberapa lokasi yang disiapkan antara lain Kampung Bahagia, kawasan SPAL-D, lokasi pengelolaan sampah hingga kawasan Candi Muaro Jambi.

Bagi Pemkot Jambi, rangkaian tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi kota sekaligus mendorong peserta mengenal lebih dekat destinasi, kuliner dan aktivitas ekonomi lokal.

Dengan pergerakan peserta dari berbagai daerah, peluang belanja dan konsumsi tidak hanya berada di lokasi acara, tetapi juga dapat menyebar ke sektor pendukung lainnya.

Pemkot Jambi juga mendorong hotel, restoran dan tempat usaha lainnya agar siap menyambut peserta HCS.

Koordinasi tersebut menjadi bagian dari persiapan agar kebutuhan tamu selama berada di Kota Jambi dapat terpenuhi.

Maulana berharap sektor swasta dan pelaku usaha tidak sekadar menjadi pendukung acara, tetapi ikut memperoleh manfaat dari meningkatnya aktivitas selama pelaksanaan HCS.

Momentum ini juga diharapkan membuka peluang agar peserta yang datang untuk kegiatan HCS memiliki alasan untuk kembali berkunjung ke Kota Jambi setelah kegiatan selesai.

Potensi dampak ekonomi tersebut datang bersamaan dengan skala HCS yang cukup besar.

Sejumlah pejabat pemerintah pusat telah dikonfirmasi hadir sebagai pemateri.

Di antaranya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pemkot Jambi juga masih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait agenda kedatangan Presiden Republik Indonesia.

Maulana mengatakan, Sekretariat Kabinet telah mengonfirmasi akan menjadwalkan agenda kedatangan Presiden dalam rangkaian kegiatan tersebut.

“Beberapa menteri dan menko sudah confirm akan datang menjadi pemateri. Sekretariat Kabinet juga sudah confirm akan menjadwalkan kedatangan Presiden. Sehingga memang butuh dukungan semua pihak,” ujarnya.

Dengan berbagai agenda tersebut, Maulana ingin HCS meninggalkan dampak yang lebih panjang bagi Kota Jambi.

Forum yang mempertemukan kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia itu diharapkan menjadi pintu untuk memperkenalkan Kota Jambi sebagai tujuan kunjungan, bukan hanya sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan.

Karena itu, city tour menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian HCS.

Peserta akan diperkenalkan dengan program pemerintah, pengelolaan lingkungan, kawasan kota hingga potensi wisata.

Maulana juga mengingatkan seluruh LO agar memberikan pelayanan terbaik kepada tamu.

Menurutnya, pengalaman peserta selama berada di Jambi dapat ikut menentukan kesan mereka terhadap daerah tersebut.

“Kita harus memberikan pelayanan yang baik. Mereka yang datang ke Kota Jambi harus mendapatkan kesan yang baik, karena ini bukan hanya soal kegiatan, tetapi juga bagaimana kita menunjukkan Kota Jambi sebagai tuan rumah,” katanya.

Dengan HCS yang dijadwalkan berlangsung 26-28 September, Pemkot Jambi berharap pergerakan peserta dapat memberikan efek berganda forum tetap berjalan, potensi kota semakin dikenal, dan aktivitas ekonomi masyarakat ikut bergerak.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Skala Health City Summit (HCS) 2026 di Kota Jambi semakin besar.

Sejumlah pejabat pemerintah pusat telah dikonfirmasi hadir sebagai pemateri, sementara koordinasi terkait agenda kedatangan Presiden Republik Indonesia juga tengah dilakukan.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) termasuk pejabat yang telah memastikan kehadiran dalam rangkaian HCS 2026.

Selain itu, Pemkot Jambi masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait agenda Presiden.

Menurut Maulana, Sekretariat Kabinet telah mengonfirmasi akan menjadwalkan agenda kedatangan Presiden dalam rangkaian kegiatan tersebut.

“Beberapa menteri dan menko sudah confirm akan datang menjadi pemateri. Sekretariat Kabinet juga sudah confirm akan menjadwalkan kedatangan Presiden. Sehingga memang butuh dukungan semua pihak,” ujar Maulana.

Besarnya agenda tersebut membuat Pemkot Jambi menyiapkan sekitar 560 Liaison Officer (LO).

Para LO akan mendampingi tamu dan delegasi dari berbagai daerah, termasuk kepala daerah yang menghadiri HCS.

Maulana menekankan bahwa LO tidak hanya bertugas membantu kebutuhan teknis peserta.

Mereka juga menjadi bagian dari representasi Kota Jambi karena berinteraksi langsung dengan para tamu selama kegiatan.

“Kita harus memberikan pelayanan yang baik. Mereka yang datang ke Kota Jambi harus mendapatkan kesan yang baik, karena ini bukan hanya soal kegiatan, tetapi juga bagaimana kita menunjukkan Kota Jambi sebagai tuan rumah,” katanya.

Karena itu, keramahan, pelayanan dan kemampuan memberikan informasi kepada tamu menjadi perhatian Pemkot Jambi.

Health City Summit 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yakni 26-28 September 2026.

Hari pertama, 26 September, akan diisi dengan proses registrasi peserta. Agenda utama dilanjutkan pada 27 September dengan pembukaan, kemudian rangkaian kegiatan ditutup pada 28 September.

Selain forum utama, peserta juga akan diajak mengikuti city tour untuk melihat sejumlah program dan potensi Kota Jambi.

Beberapa lokasi yang disiapkan antara lain Kampung Bahagia, kawasan SPAL-D, lokasi pengelolaan sampah hingga kawasan Candi Muaro Jambi.

Agenda tersebut sekaligus menjadi ruang bagi Pemkot Jambi untuk memperkenalkan inovasi dan potensi daerah kepada para peserta dari berbagai wilayah Indonesia.

Maulana berharap HCS tidak hanya menghasilkan pertukaran gagasan mengenai pembangunan kota sehat, tetapi juga memberikan efek langsung terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Kehadiran peserta dari berbagai daerah dinilai dapat memberikan peluang bagi sektor perhotelan, restoran, UMKM, kuliner, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pemkot Jambi bahkan telah mulai berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk mendukung kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan.

“Kita sudah mulai menginformasikan kepada hotel, restoran hingga tempat-tempat hiburan untuk mendukung kegiatan ini. Kita berharap kegiatan ini bisa menggerakkan perekonomian dan menjadi daya ungkit agar Kota Jambi semakin dikenal sebagai lokasi kunjungan,” ujar Maulana.

Dengan skala kegiatan yang melibatkan kepala daerah dan delegasi dari berbagai wilayah, Pemkot Jambi meminta dukungan seluruh unsur masyarakat dan pihak yang terlibat.

Maulana menyebut keberhasilan HCS tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga pada kesiapan seluruh pihak yang berinteraksi dengan peserta selama berada di Kota Jambi.

“Ini momentum besar bagi Kota Jambi. Karena itu, kita membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan baik dan para tamu yang datang membawa kesan positif tentang Kota Jambi,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Nilai 51,69 pada penilaian Adipura 2025 menjadi alarm bagi Pemerintah Kota Jambi.

Status Kota Jambi yang masih berada dalam kategori Kota Dalam Pembinaan mendorong pemerintah daerah mengubah pendekatan pengelolaan sampah menjelang penilaian Adipura 2026.

Perubahan itu tidak lagi sekadar berfokus pada tempat pemrosesan akhir (TPA). Pemkot Jambi mulai menggeser titik perhatian ke sumber sampah: rumah tangga, sekolah, fasilitas kesehatan, ruang publik hingga kawasan permukiman.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. Maulana, M.K.M., menegaskan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Bapperida Kota Jambi, Kamis 21 Agustus 2026.

Menurut Maulana, persoalan sampah tidak akan selesai jika pemerintah hanya mempercepat pengangkutan menuju TPA.

Paradigma tersebut, kata dia, harus diubah menjadi sistem yang mendorong masyarakat memilah, mengurangi dan mengolah sampah sejak dari sumber.

“Sampah harus dipilah, dikurangi, dimanfaatkan dan diolah sejak dari sumbernya. Inilah yang kita bangun melalui tata kelola persampahan berbasis masyarakat,” ujar Maulana.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, Mahruzar, menjelaskan perubahan bobot penilaian Adipura menjadi salah satu alasan Pemkot harus memperkuat pengelolaan dari hulu.

Dalam instrumen yang digunakan, aspek pengelolaan sampah dan kebersihan memiliki bobot 50 persen.

Dari bobot tersebut, 80 persen berkaitan dengan pengelolaan di sumber sampah, sedangkan 20 persen berada pada aspek pengelolaan di TPA.

Sementara itu, sumber daya manusia dan fasilitas memiliki bobot 30 persen, sedangkan anggaran serta kebijakan daerah mencapai 20 persen.

Komposisi tersebut membuat pengelolaan sampah di tingkat masyarakat menjadi titik krusial.

“Bobot penilaian Adipura kini menempatkan Pengelolaan Sampah dan Kebersihan sebesar 50 persen, dengan rincian 80 persen dinilai dari pengelolaan di sumber sampah dan 20 persen di TPA,” jelas Mahruzar.

Artinya, keberhasilan Kota Jambi dalam penilaian Adipura tidak cukup hanya ditentukan oleh kondisi TPA.

Sistem pemilahan dan pengolahan sampah sebelum masuk ke TPA justru menjadi bagian yang jauh lebih menentukan.

DLH Kota Jambi telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi penilaian 2026.

Salah satu fokusnya adalah pembenahan di 16 area lokasi pemantauan.

Empat unit TPS3R yang sebelumnya belum berjalan optimal akan direaktivasi.

Pemkot juga menyiapkan Bank Sampah Bahagia DLH sebagai fasilitas percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Di sisi lain, titik-titik pembuangan sampah liar di sepanjang koridor jalan utama akan ditertibkan.

Pemkot juga melakukan optimalisasi TPA Talang Gulo dengan sistem controlled landfill.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembenahan dilakukan di dua sisi sekaligus: mengurangi sampah yang masuk ke TPA sekaligus memperbaiki pengelolaan residu yang tetap harus berakhir di lokasi tersebut.

Strategi pengelolaan sampah Pemkot Jambi juga dikaitkan dengan Program Kampung Bahagia.

Program ini diarahkan bukan hanya untuk menciptakan lingkungan yang terlihat bersih, tetapi membangun sistem pengelolaan sampah di tingkat RT dan kelurahan.

Masyarakat didorong membiasakan pemilahan dari rumah, mengurangi sampah yang dibuang, memanfaatkan bank sampah dan menjaga kebersihan lingkungan secara kolektif.

“Yang kita bangun bukan hanya kampung yang bersih, tetapi kampung yang masyarakatnya memiliki kesadaran dan sistem dalam mengelola sampah. Karena keberhasilan pengelolaan sampah tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah,” kata Maulana.

Dalam skema tersebut, Organisasi Pengelola Bank Sampah (OPBM) menjadi salah satu instrumen yang didorong untuk memperkuat keterlibatan warga.

Konsepnya tidak berhenti pada kebersihan. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi diharapkan masuk ke sistem pemanfaatan dan daur ulang sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.

Pemkot Jambi juga memiliki sejumlah capaian yang menjadi modal untuk memperkuat agenda tersebut.

Pemerintah daerah sebelumnya memperoleh insentif fiskal Rp1 miliar dari Kementerian Dalam Negeri atas kinerja pemerintah daerah, termasuk aspek tata kelola persampahan.

Di tingkat masyarakat, inovasi Bank Sampah dan TPS3R Dayung Habibah juga memperoleh penghargaan tingkat nasional melalui program Mekaar InspirAksi 2026.

Capaian itu menjadi pijakan untuk memperluas model pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Arahnya jelas: sampah yang masih memiliki nilai tidak langsung dibuang ke TPA, tetapi dipilah untuk dimanfaatkan, didaur ulang atau memiliki nilai ekonomi.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan pengelolaan sampah tidak lagi sebatas berapa banyak sampah yang berhasil diangkut setiap hari.

Persoalan yang lebih penting adalah seberapa banyak sampah yang bisa dikurangi sejak awal, dipilah di sumber, dimanfaatkan kembali dan diolah sebelum menjadi residu.

Selain pembenahan teknis, Pemkot Jambi juga menyiapkan fondasi kebijakan.

Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) dan Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) tengah difinalisasi melalui Peraturan Wali Kota.

Dokumen tersebut kini memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum.

Di lapangan, Pemkot juga mendorong seluruh OPD mengambil bagian dalam agenda kebersihan.

Pengelolaan sampah tidak lagi diposisikan sebagai pekerjaan satu dinas, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Dengan strategi tersebut, Pemkot Jambi mencoba menjadikan penilaian Adipura 2026 bukan sekadar perlombaan mengejar penghargaan.

Nilai 51,69 pada Adipura 2025 menjadi titik evaluasi untuk membangun sistem yang lebih permanen dari rumah tangga, lingkungan, RT, kelurahan, fasilitas pengolahan hingga TPA.

Jika strategi itu berjalan, Adipura bukan lagi sekadar soal kota yang tampak bersih saat penilaian.

Ukurannya bergeser menjadi apakah Jambi benar-benar memiliki sistem yang mampu mengurangi sampah sebelum sampah tersebut menjadi persoalan baru.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pengelolaan sampah di Kota Jambi mulai diarahkan tidak sekadar sebagai persoalan kebersihan lingkungan.

Pemerintah Kota Jambi menyebut sebanyak 997 Optimalisasi Pengelolaan Bank Sampah dan Masyarakat (OPBM) telah berjalan di berbagai lingkungan.

Angka tersebut menjadi salah satu perhatian Wali Kota Jambi Maulana dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026.

Maulana menilai keberadaan ratusan OPBM tersebut harus terus diperkuat agar pengelolaan sampah tidak berhenti pada kegiatan mengumpulkan dan memilah sampah.

Menurutnya, sistem yang dibangun di tingkat masyarakat juga memiliki peluang untuk mendorong ekonomi sirkular.

“Kita ingin kebersihan bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama masyarakat,” kata Maulana.

Dengan 997 OPBM yang disebut telah berjalan, pengelolaan sampah kini memiliki basis yang cukup luas di tingkat lingkungan.

Pemerintah Kota Jambi pun menargetkan program tersebut dapat terus diperluas dan berjalan secara berkelanjutan.

Hampir 1.000 Titik Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Keberadaan 997 OPBM menjadi indikator penting dalam strategi Pemkot Jambi menangani persoalan sampah dari tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Pendekatan tersebut menempatkan warga bukan hanya sebagai pihak yang menghasilkan sampah, tetapi juga sebagai bagian dari solusi pengelolaannya.

Maulana mengatakan konsistensi dalam menjaga kebersihan harus dibangun bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri apabila persoalan sampah ingin ditangani secara menyeluruh.

Karena itu, OPBM diarahkan menjadi bagian dari gerakan lingkungan yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Pemerintah Kota Jambi juga menghubungkan program tersebut dengan konsep ekonomi sirkular.

Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikelola kembali sehingga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Ketika lingkungan bersih dan asri, di saat yang sama kita juga bisa mendorong ekonomi sirkular dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Maulana.

Kampung Bahagia Ikut Diperluas

Selain OPBM, Pemkot Jambi juga melanjutkan Program Kampung Bahagia sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan berbasis lingkungan dan masyarakat.

Pada tahap pertama, program tersebut telah dilaksanakan di 795 RT. Pemerintah menyebut capaian tahap pertama bahkan telah melampaui target yang ditetapkan.

Tahap berikutnya masih menyasar RT yang belum masuk dalam pelaksanaan program.

Pemkot Jambi juga menyiapkan dukungan, termasuk pengadaan kendaraan bentor untuk mendukung aktivitas pengelolaan lingkungan.

Maulana berharap OPBM dapat terus berkembang hingga pelaksanaannya menjangkau seluruh lingkungan yang menjadi sasaran program.

“Insyaallah pelaksanaan OPBM ini dapat kita selesaikan secara keseluruhan,” ujarnya.

Kebersihan Dikaitkan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Bagi Pemkot Jambi, persoalan kebersihan memiliki hubungan dengan agenda pembangunan yang lebih luas.

Maulana menyebut kota yang bersih dan aman akan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi aktivitas masyarakat.

Kondisi tersebut pada akhirnya diharapkan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemkot Jambi sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen.

Karena itu, pemerintah mendorong agar kebersihan tidak dipandang sebagai tanggung jawab petugas kebersihan semata.

Masyarakat di tingkat RT, kelurahan hingga komunitas memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan program.

“Semangat kemerdekaan harus kita isi dengan pembangunan. Mari bersama-sama menjaga Kota Jambi agar tetap bersih, aman, nyaman dan ekonominya terus tumbuh,” tegas Maulana.

Tantangannya Bukan Sekadar Menambah Jumlah

Dengan hampir 1.000 OPBM yang disebut telah berjalan, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh unit tersebut benar-benar aktif dan memberikan dampak nyata.

Keberadaan OPBM pada akhirnya tidak cukup hanya diukur dari jumlah unit yang terbentuk.

Keberlanjutan kegiatan, partisipasi masyarakat, pengelolaan hasil pemilahan serta manfaat ekonomi menjadi bagian penting dari efektivitas program.

Pemerintah Kota Jambi menilai pengelolaan sampah berbasis masyarakat harus terus diperkuat agar kebersihan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan warga.

Momentum HUT ke-81 RI pun dimanfaatkan Maulana untuk kembali menegaskan bahwa pembangunan kota membutuhkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat.

Bagi Jambi, 997 OPBM yang telah berjalan bukan sekadar angka. Jika mampu dipertahankan dan dikembangkan secara konsisten, jaringan pengelolaan sampah berbasis masyarakat tersebut dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun kota yang lebih bersih sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Jambi tidak hanya diwarnai prosesi pengibaran Bendera Merah Putih.

Momentum 17 Agustus 2026 itu dimanfaatkan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. untuk menegaskan sejumlah pekerjaan besar pemerintah daerah, mulai dari pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga upaya menjaga pertumbuhan ekonomi.

Upacara berlangsung di lapangan utama Kantor Wali Kota Jambi, Senin 17 Agustus 2026, dengan Maulana bertindak sebagai inspektur upacara.

Hadir Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Jambi A. Ridwan, ASN, veteran, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah tamu undangan.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly bertugas membacakan Naskah Proklamasi.

Prosesi pengibaran bendera diawali dengan penjemputan Duplikat Bendera Pusaka dari Griya Mayang, rumah dinas Wali Kota Jambi. Bendera kemudian dibawa ke lapangan upacara dengan pengawalan TNI dan Polri.

Petugas pembawa baki adalah Lufita Khairi Lestari, siswi SMAN 8 Kota Jambi, didampingi Aqila Zahira dari SMA Negeri 2 Kota Jambi.

Sementara pengibaran bendera dilakukan Polin Manalu dari SMA Negeri 5 Kota Jambi, Torik Ramadhan dari SMA Negeri 13 Kota Jambi, dan M. Dafa Rino Aji dari MAN 2.

Di balik suasana khidmat peringatan kemerdekaan tersebut, Maulana membawa pesan yang lebih konkret: kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam pembangunan yang bisa dirasakan langsung masyarakat.

Banjir Jadi Salah Satu Fokus Utama

Salah satu pekerjaan besar yang disoroti Maulana adalah penanganan banjir. Pemkot Jambi tengah membangun kolam retensi yang diarahkan untuk mengurangi persoalan banjir pada sistem Sungai Asam.

Target pemerintah cukup ambisius. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi sekitar 60 persen persoalan banjir pada sistem Sungai Asam.

Tak berhenti sebagai fasilitas pengendali air, kawasan kolam retensi juga disiapkan sebagai ruang publik.

Pemerintah merencanakan pembangunan jogging track sepanjang sekitar 1,4 kilometer berikut fasilitas pendukung dan penerangan.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pengendalian banjir diupayakan sekaligus memberi fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

“Nanti di sekelilingnya kita siapkan jogging track sepanjang kurang lebih 1,4 kilometer, dilengkapi berbagai fasilitas pendukung,” kata Maulana.

Ia berharap penanganan Sungai Asam mulai memberikan hasil pada musim banjir tahun depan.

Namun, persoalan banjir Kota Jambi tidak akan selesai hanya dengan membenahi satu sistem.

Pemkot Jambi masih harus menuntaskan dua sistem lainnya, yakni Sistem Kenali dan Sistem Kambang.

Lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di kedua sistem tersebut disebut telah dipersiapkan.

Maulana menilai penyelesaian tiga sistem itu menjadi bagian penting dari strategi jangka bertahap Pemkot Jambi dalam mengurangi risiko banjir.

“Kalau tiga sistem ini bisa kita selesaikan, insyaallah persoalan banjir dapat kita tanggulangi secara bertahap,” ujarnya.

Target Ekonomi 6 Persen Dikaitkan dengan Kebersihan dan Keamanan

Maulana juga menghubungkan agenda pembangunan dengan target pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

Menurut dia, kebersihan dan keamanan tidak bisa dipandang hanya sebagai urusan pelayanan dasar.

Dua faktor tersebut juga menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemkot Jambi menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Karena itu, Maulana mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan, keamanan, dan kenyamanan kota.

“Kita harus terus menjaga kebersihan, menjaga keamanan. Dengan kebersihan dan keamanan yang baik, insyaallah pertumbuhan ekonomi kita dapat sesuai target, yaitu mencapai 6 persen,” katanya.

Pendekatan itu juga terlihat dari rencana pemanfaatan kawasan kolam retensi. Selain untuk mengendalikan banjir, ruang publik di kawasan tersebut diharapkan membuka peluang aktivitas ekonomi dan mendorong konsep ekonomi sirkular.

997 OPBM Disebut Sudah Berjalan

Di sektor lingkungan, Pemkot Jambi juga memperluas program Optimalisasi Pengelolaan Bank Sampah dan Masyarakat atau OPBM.

Maulana menyebut sekitar 997 OPBM saat ini telah berjalan di Kota Jambi.

Angka tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menggeser pengelolaan sampah dari sekadar persoalan kebersihan menjadi gerakan yang melibatkan masyarakat sekaligus memiliki nilai ekonomi.

“ Kita ingin kebersihan bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama masyarakat,” ujar Maulana.

Pemkot Jambi juga melanjutkan Program Kampung Bahagia.

Pada tahap pertama, program tersebut telah dilaksanakan di 795 RT dengan capaian yang disebut telah melampaui 100 persen.

Tahap berikutnya masih menyasar RT yang belum masuk program, termasuk dukungan pengadaan bentor.

Bagi Pemkot Jambi, penguatan pengelolaan sampah dan lingkungan di tingkat RT menjadi penting karena keberhasilan program kota pada akhirnya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaannya di tingkat masyarakat.

Kemerdekaan Didorong Menjadi Kerja Nyata

Maulana menegaskan peringatan kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni.

Pemerintah dan masyarakat harus mengisinya melalui kerja nyata yang berdampak terhadap kualitas hidup warga.

Mulai dari kebersihan, keamanan, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur, seluruhnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

“Semangat kemerdekaan harus kita isi dengan pembangunan. Mari bersama-sama menjaga Kota Jambi agar tetap bersih, aman, nyaman dan ekonominya terus tumbuh,” tegasnya.

Usai upacara, Pemkot Jambi turut menyerahkan sejumlah penghargaan kepada pihak-pihak yang berprestasi.

Penghargaan tersebut antara lain diberikan kepada pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Jambi, fasilitator tercepat Program Kampung Bahagia Periode I Tahun 2026, serta anggota Polri yang berhasil mengungkap kasus benih bening lobster atau BBL.

Maulana juga memberikan apresiasi kepada jajaran Paskibraka Kota Jambi yang dinilai berhasil menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Jambi berjalan dengan baik. Adik-adik Paskibraka juga telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik,” ujarnya.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Jambi pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar agenda seremonial.

Pemerintah daerah menjadikan momentum tersebut untuk kembali menempatkan tiga agenda sebagai pekerjaan penting ke depan: mengurangi persoalan banjir, memperkuat kebersihan dan pengelolaan sampah, serta menjaga agar roda ekonomi kota terus bergerak.

Turut hadir Ketua TP PKK Kota Jambi Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG., Ketua GOW Kota Jambi Marsha Lystia, S.E., B.Com, para veteran, organisasi kemasyarakatan, dan tamu undangan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Momentum Hari Donor Darah Sedunia dimanfaatkan Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, untuk menyoroti meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendonorkan darah secara sukarela.

Ia menilai tren positif tersebut menjadi indikator kuat bahwa nilai kemanusiaan di tengah masyarakat terus berkembang.

Kemas Faried menyebut, dalam satu dekade terakhir terjadi perubahan signifikan dalam pola partisipasi masyarakat.

Jika sebelumnya donor darah masih bersifat insidental, kini masyarakat mulai menjadikannya sebagai bagian dari kepedulian sosial yang lebih terstruktur.

“Kalau kita lihat secara objektif, ada peningkatan yang sangat baik dibandingkan 5 sampai 10 tahun lalu. Sekarang masyarakat datang ke PMI lebih antusias dan merasa nyaman untuk mendonorkan darah,” ujarnya, Senin 29 Juni 2026.

Menurutnya, peningkatan ini tidak terlepas dari peran Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jambi yang terus memperbaiki layanan serta fasilitas donor darah sehingga semakin mudah diakses masyarakat.

Meski demikian, ia menekankan perlunya penguatan kolaborasi lintas sektor agar ketersediaan darah tetap stabil sepanjang waktu, tidak hanya bergantung pada momentum tertentu.

Ia mendorong agar program sosial pemerintah, termasuk Kampung Bahagia, dapat disinergikan dengan gerakan donor darah berbasis komunitas di tingkat RT.

“Hal ini perlu terus dikolaborasikan dengan Pemerintah Kota Jambi, termasuk melalui program Kampung Bahagia, agar kebutuhan darah bisa terpenuhi secara berkelanjutan dan tidak terjadi kekurangan stok,” tegasnya.

Kemas Faried juga memberikan apresiasi kepada masyarakat dan relawan yang secara konsisten terlibat dalam kegiatan donor darah sukarela di Kota Jambi.

Target 250 Kantong Darah di Hari Donor Darah Sedunia

Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi bersama PMI Kota Jambi menggelar kegiatan donor darah massal yang melibatkan masyarakat, relawan, serta berbagai unsur instansi dan komunitas.

Kegiatan tersebut menargetkan 250 kantong darah untuk memperkuat stok darah di fasilitas kesehatan Kota Jambi yang setiap hari terus mengalami kebutuhan.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni peringatan, melainkan bentuk nyata kepedulian sosial terhadap sesama.

“Donor darah ini bukan hanya peringatan Hari Donor Darah Sedunia, tetapi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat. Hari ini kita menargetkan 250 kantong darah untuk membantu warga yang membutuhkan,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan gerakan donor darah, tidak hanya pada momen tertentu, tetapi menjadi budaya sosial masyarakat.

Maulana turut mendorong pembentukan Kampung Donor Darah di tingkat RT sebagai upaya menjaga stok darah secara berkelanjutan dan berbasis komunitas.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan darah tidak dapat hanya dibebankan kepada PMI atau pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

“Gotong royong menjadi kunci. Kami mengajak masyarakat yang memenuhi syarat untuk rutin mendonorkan darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama,” ujarnya.

Melalui momentum ini, Pemerintah Kota Jambi berharap kesadaran donor darah semakin meningkat, sehingga kebutuhan darah di rumah sakit dapat terus terpenuhi tanpa kendala.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah pusat melalui Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, secara resmi meluncurkan program Kampung Bahagia periode pertama tahun 2026 di Kota Jambi, Minggu (26/4/2026).

Peluncuran program ini dipusatkan di kawasan RT 10, Kelurahan Kasang Jaya, Kecamatan Jambi Timur, dan dilakukan secara virtual. Di lokasi, kegiatan dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha.

Sebagai langkah awal, sejumlah pembangunan fisik langsung dikerjakan, mulai dari rehabilitasi jalan setapak sepanjang 83 meter hingga pemasangan CCTV yang terintegrasi dengan sistem pengawasan kota. Selain itu, kegiatan operasional berbasis masyarakat juga mulai dijalankan.

Program Kampung Bahagia menjadi inovasi pertama di Indonesia yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan berbasis gotong royong. Menurut Bima Arya, peluncuran ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk komitmen nyata agar program tersebut berjalan efektif dan bisa direplikasi di berbagai daerah.

Ia menilai keunggulan program ini terletak pada dampak langsung yang dirasakan masyarakat. “Anggaran yang digunakan benar-benar kembali kepada rakyat dan manfaatnya langsung dirasakan,” ujarnya.

Bima Arya juga menekankan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat, khususnya ketua RT, dalam menjaga kekompakan dan partisipasi aktif warga agar program berjalan tanpa konflik.

Di sisi lain, Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa pada tahap pertama, sebanyak 797 RT di Kota Jambi telah terlibat dalam program ini. Pemerintah menargetkan seluruh kegiatan tahap awal dapat diselesaikan dan diserahterimakan pada akhir Juni 2026.

Ia juga menegaskan bahwa program ini akan terus dipantau untuk memastikan kualitas hasil pembangunan serta keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat.

Program Kampung Bahagia diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan di Kota Jambi, dengan pendekatan berbasis musyawarah warga yang dikelola melalui kelompok kerja atau Pokja Bahagia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat transformasi pengelolaan sampah dengan mengandalkan sistem Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM).

Langkah ini ditinjau langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha saat meninjau lokasi rencana pembangunan transfer depo di Kecamatan Telanaipura, Rabu (22/04/2026).

Lokasi yang berada di kawasan kantor kecamatan tersebut disiapkan sebagai pusat transit sampah dari tingkat RT sebelum dipilah lebih lanjut.

Dalam rencana pengembangannya, transfer depo di Telanaipura akan difungsikan sebagai tempat penampungan sementara sekaligus fasilitas pemilahan awal sampah rumah tangga.

Sampah dari lingkungan RT nantinya akan diangkut menggunakan kendaraan bentor sebelum masuk ke depo.

Pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan peningkatan infrastruktur, termasuk perbaikan pagar dan penataan area operasional agar sistem pengelolaan sampah lebih optimal dan tertata.

Wali Kota Jambi menegaskan bahwa keberhasilan OPBM sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat melalui program Kampung Bahagia.

Para ketua RT akan menjadi ujung tombak dalam memastikan pengumpulan sampah berjalan sesuai mekanisme.

Setelah sistem berjalan penuh, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pemilahan lanjutan di depo sebelum sampah dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo.

Pemerintah Kota Jambi menargetkan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk mendorong budaya tidak membuang sampah sembarangan.

Selain edukasi, Pemkot juga menyiapkan langkah tegas berupa penegakan peraturan daerah bagi warga yang tidak mengikuti sistem OPBM setelah diberlakukan secara menyeluruh.

“Yang dibangun bukan hanya fasilitas, tetapi sistem pengelolaan yang disiplin karena sampah selalu dihasilkan setiap hari,” demikian garis besar kebijakan yang disampaikan pemerintah kota.

Selain sektor rumah tangga, Pemkot Jambi juga tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur pengelolaan sampah bagi pelaku usaha, termasuk pusat perbelanjaan dan mal.

Nantinya, pelaku usaha diwajibkan bekerja sama langsung dengan pengelolaan resmi di TPA Talang Gulo yang telah berstatus BLUD, sehingga sistem pengelolaan menjadi lebih terintegrasi.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, saat ini terdapat empat depo sampah aktif di Kota Jambi yang akan direvitalisasi.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan empat depo tambahan untuk mendukung efektivitas sistem OPBM di seluruh wilayah kota.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Gubernur Jambi, Al Haris, memberikan apresiasi tinggi terhadap program “Kampung Bahagia Rp100 per RT” yang digagas Pemerintah Kota Jambi.

Program ini dinilai mampu menjawab berbagai persoalan di tingkat lingkungan masyarakat.

Penilaian tersebut disampaikan saat ia bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, meninjau langsung pelaksanaan program di RT 14, Kelurahan Kenali Asam, Rabu (15/4/2026).

Menurut Al Haris, Kampung Bahagia bukan sekadar program bantuan, tetapi sebuah gerakan yang mampu menghidupkan peran aktif masyarakat di tingkat rukun tetangga.

“Ini langkah yang luar biasa. Program ini memberi semangat bagi para ketua RT dan mampu menjawab berbagai persoalan di lingkungan.

Kampung Bahagia menciptakan suasana yang bersih, sehat, dan nyaman,” ujarnya.

Ia menilai, pendekatan berbasis masyarakat seperti ini sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Peran aktif warga disebut menjadi kunci utama keberhasilan program di tingkat akar rumput.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya turut mengapresiasi program tersebut.

Ia menilai Kampung Bahagia sebagai contoh konkret keberhasilan pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan.

Menurutnya, program ini tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mengedukasi masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif.

Namun demikian, Bima Arya juga memberikan masukan agar program tersebut dilengkapi dengan data yang terukur guna memastikan efektivitas dan dampaknya dapat dipantau secara jelas.

Program Kampung Bahagia Rp100 per RT sendiri menjadi salah satu inovasi Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong partisipasi warga, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertata.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa program ini akan terus diperkuat sebagai gerakan bersama masyarakat.

“Kampung Bahagia ini kami dorong sebagai gerakan bersama, bukan hanya membangun lingkungan, tetapi juga membangun kebersamaan dan kepedulian sosial,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat menjadi motivasi bagi Pemkot Jambi untuk terus menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.(*

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID— Program inovatif “Kampung Bahagia Rp100 per RT” yang digagas Pemerintah Kota Jambi mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan provinsi.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, bersama Gubernur Jambi, Al Haris, turun langsung meninjau pelaksanaan program tersebut di RT 14, Kelurahan Kenali Asam, Rabu (15/4/2026).

Dalam kunjungan itu, Bima Arya menilai Kampung Bahagia sebagai salah satu contoh nyata bagaimana pemerintah daerah mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.

Menurutnya, tantangan terbesar kepala daerah bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi memastikan masyarakat ikut merasakan sekaligus terlibat dalam proses pembangunan itu sendiri.

“Program ini menunjukkan bahwa warga tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi pendekatan edukatif yang diterapkan dalam program tersebut.

Kampung Bahagia dinilai tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga lingkungan dan memperkuat kebersamaan.

Namun demikian, Bima Arya memberikan catatan penting agar program ini dilengkapi dengan data yang terukur.

Hal tersebut dinilai penting untuk melihat efektivitas program sekaligus memastikan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Jambi, Al Haris, menyebut program Kampung Bahagia sebagai inovasi yang mampu menjawab berbagai persoalan di tingkat lingkungan terkecil, yakni rukun tetangga.

Ia menilai, program ini mampu mendorong peran aktif ketua RT sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi warga.

“Ini bukan hanya program bantuan, tetapi gerakan yang membangun semangat kebersamaan di tengah masyarakat,” kata Al Haris.

Program Kampung Bahagia Rp100 per RT sendiri menjadi salah satu strategi Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat partisipasi warga, meningkatkan kualitas lingkungan, serta membangun solidaritas sosial secara berkelanjutan.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa program ini akan terus dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan berbasis masyarakat.

“Kami ingin Kampung Bahagia menjadi gerakan bersama. Bukan hanya membangun lingkungan fisik, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial antarwarga,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi menjadi dorongan besar bagi Pemkot Jambi untuk terus menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.(*)