JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Biaya pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Jambi mencapai Rp1,22 triliun hingga September 2026.

Pada periode yang sama, penerimaan iuran tercatat sekitar Rp917 miliar, sehingga rasio klaim di wilayah tersebut mencapai 133,72 persen.

Data BPJS Kesehatan mencatat realisasi biaya pelayanan kesehatan sebesar Rp1.226.156.540.298. Sementara itu, penerimaan iuran hanya sekitar Rp917 miliar.

Perbandingan tersebut menunjukkan biaya pelayanan yang tercatat di Jambi lebih besar daripada penerimaan iuran di wilayah yang sama.

Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan program JKN, terutama ketika biaya pelayanan kesehatan terus meningkat.

Asisten Deputi Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Kedeputian Wilayah II BPJS Kesehatan, Jenal M Sambas, memaparkan data tersebut dalam kegiatan Media Gathering Provinsi Jambi 2026, Selasa 27 Oktober 2026.

Menurut data yang disampaikan, biaya pelayanan kesehatan rata-rata meningkat sekitar 16,43 persen per tahun.

Kenaikan itu mencakup pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Meski demikian, rasio klaim di tingkat daerah tidak otomatis menggambarkan kondisi keuangan JKN secara nasional.

Program ini memiliki mekanisme pembiayaan dan pengelolaan dana yang lebih luas daripada perbandingan penerimaan iuran dan biaya pelayanan di satu provinsi.

Di tengah peningkatan biaya pelayanan, BPJS Kesehatan juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan keaktifan peserta.

Hingga September 2026, jumlah peserta JKN di Provinsi Jambi mencapai 3.758.134 jiwa atau 95,28 persen dari total penduduk sebanyak 3.944.226 jiwa.

Namun, tingginya cakupan tersebut belum sepenuhnya diikuti keaktifan peserta. BPJS Kesehatan mencatat hanya 2.873.433 peserta yang berstatus aktif atau 72,85 persen.

Artinya, terdapat kesenjangan antara jumlah penduduk yang telah terdaftar dan jumlah peserta yang berstatus aktif.

Kondisi ini membuat peningkatan keaktifan menjadi pekerjaan penting bagi penyelenggara JKN bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Kabupaten Tebo mencatat tingkat keaktifan terendah di Provinsi Jambi, yakni 57,35 persen. Sebaliknya, Kabupaten Sarolangun mencatat angka tertinggi sebesar 83,31 persen.

Dari sisi cakupan kepesertaan, empat kabupaten/kota telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) di atas 98 persen, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi, dan Kabupaten Sarolangun.

Data tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan memperluas pendaftaran peserta belum otomatis menjamin seluruh peserta mempertahankan status aktifnya.

BPJS Kesehatan perlu mendorong peningkatan keaktifan bersama pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.

Upaya tersebut juga penting untuk memastikan peserta memahami kewajiban kepesertaan serta mekanisme pembayaran iuran sesuai segmen masing-masing.

Tingkat keaktifan peserta JKN di Jambi sebesar 72,85 persen masih berada di bawah target nasional dalam RPJMN 2025–2029, yakni 83,5 persen pada 2029.

Untuk mengejar target tersebut, BPJS Kesehatan mendorong sejumlah langkah, mulai dari validasi data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) hingga peningkatan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban pendaftaran dan pembayaran iuran pekerja.

BPJS Kesehatan juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi keluarga pekerja penerima upah penyelenggara negara.

Selain itu, rekonsiliasi iuran bersama pemerintah daerah untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah yang didaftarkan pemerintah daerah (PBPU Pemda) menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan kepesertaan.

Langkah tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor agar data peserta lebih akurat, kewajiban iuran berjalan sesuai ketentuan, dan perlindungan kesehatan dapat menjangkau masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Selain pembiayaan dan keaktifan peserta, pola penyakit yang memanfaatkan layanan JKN turut menjadi perhatian.

Data BPJS Kesehatan menunjukkan hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi salah satu kasus rawat jalan terbanyak di Provinsi Jambi, dengan 67.224 kasus.

Sementara itu, diabetes melitus tercatat sebanyak 44.715 kasus.

Kedua penyakit tersebut menjadi sasaran Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).

Program ini membantu peserta mengendalikan penyakit melalui pemantauan kesehatan dan pengelolaan kondisi secara berkelanjutan.

Penguatan upaya promotif dan preventif menjadi penting untuk mendukung kualitas hidup pasien sekaligus mengurangi risiko komplikasi yang membutuhkan penanganan lebih kompleks.

Pemeriksaan kesehatan secara berkala, kepatuhan menjalani pengobatan, pengendalian faktor risiko, dan perubahan pola hidup dapat menjadi bagian dari upaya mengelola penyakit kronis.

Sementara itu, kasus persalinan dan infeksi usus mendominasi pelayanan rawat inap berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut.

Angka-angka itu menunjukkan pentingnya menjaga mutu layanan kesehatan sekaligus memperkuat pencegahan penyakit.

Namun, jumlah kasus yang tinggi tidak dengan sendirinya membuktikan penyebab kenaikan biaya pelayanan.

Untuk mengetahui kontribusi masing-masing penyakit terhadap pembiayaan, diperlukan rincian biaya berdasarkan diagnosis dan jenis layanan.

Untuk menjaga keberlanjutan JKN, BPJS Kesehatan mendorong peningkatan kualitas pengajuan klaim dan pencegahan kecurangan atau fraud dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan juga menekankan pentingnya dukungan fasilitas kesehatan yang memadai agar peserta tetap memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan medis.

Jenal M. Sambas menegaskan bahwa keberlanjutan program JKN membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, fasilitas kesehatan, dan masyarakat memiliki peran sesuai kewenangan masing-masing.

Kolaborasi tersebut mencakup perbaikan data kepesertaan, kepatuhan pembayaran iuran, penguatan layanan kesehatan, serta pengawasan terhadap proses pengajuan klaim.

Dengan cakupan kepesertaan yang mencapai 95,28 persen, tantangan JKN di Jambi kini tidak hanya menyangkut perluasan perlindungan, tetapi juga peningkatan keaktifan peserta dan pengelolaan biaya pelayanan.

Ke depan, keberhasilan program ini membutuhkan keseimbangan antara akses layanan, mutu pelayanan, kepatuhan kepesertaan, dan pengendalian pembiayaan.

Transparansi data serta evaluasi berkala diperlukan agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan di lapangan dan menjaga perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Awal musim hujan di Kabupaten Tebo, Jambi, mengalami pergeseran dari pola yang biasanya berlangsung pada akhir September atau awal Oktober.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tebo memperkirakan intensitas hujan meningkat pada sepuluh hari terakhir Oktober 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Tebo, Joko Adriawan, mengatakan prakiraan tersebut mengacu pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Meski awal musim hujan bergeser, puncak musim hujan di wilayah Tebo diperkirakan tetap berlangsung pada Desember 2026 hingga Januari 2027.

“Biasanya pada akhir September atau awal Oktober hujan sudah mulai turun. Namun, hingga saat ini kondisi tersebut belum terjadi seperti pola yang biasa kami amati,” kata Joko.

Ia menjelaskan, informasi prakiraan BMKG yang menjadi acuan BPBD sebelumnya menunjukkan awal musim hujan di Tebo pada Oktober 2026.

Perkembangan cuaca pada dasarian III atau periode 21–31 Oktober kini menjadi perhatian karena hujan diprediksi semakin intens pada periode tersebut.

Meski demikian, perkiraan peningkatan hujan itu belum menjadi jaminan bahwa seluruh wilayah Tebo akan mengalami curah hujan tinggi secara bersamaan.

Masyarakat perlu mengikuti pembaruan prakiraan cuaca dan peringatan dini dari BMKG untuk mengetahui kondisi di wilayah masing-masing.

Perubahan pola hujan menjadi perhatian BPBD Tebo dalam menyiapkan langkah antisipasi bencana hidrometeorologi basah.

“Risiko seperti banjir, genangan, dan tanah longsor perlu dicermati sesuai kondisi geografis serta perkembangan cuaca setempat,” sambungnya.

Joko mengatakan, pihaknya masih memantau informasi BMKG untuk memperbarui situasi dan menentukan langkah kesiapsiagaan.

Namun, BPBD belum menyampaikan rincian wilayah rawan, tingkat risiko, maupun langkah penanganan khusus yang akan diterapkan berdasarkan prakiraan terbaru tersebut.

Karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya mengandalkan perkiraan waktu datangnya musim hujan.

“Warga perlu memperhatikan peringatan dini, menjaga saluran air tetap bersih, serta mewaspadai perubahan cuaca yang berlangsung cepat,” imbaunya.

Di sisi lain, BPBD Tebo memperkirakan status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat berakhir pada penghujung Oktober 2026.

Namun, keputusan mengenai kelanjutan status tersebut masih bergantung pada perkembangan kondisi cuaca dan kebijakan pemerintah daerah.

Joko menyebut informasi dari BPBD Provinsi Jambi menjadi salah satu acuan dalam mempertimbangkan apakah status siaga karhutla perlu diperpanjang atau cukup diakhiri sesuai jadwal.

Jika prakiraan BMKG terealisasi dan kondisi mendukung, status siaga karhutla berpeluang tidak diperpanjang.

Meski begitu, berakhirnya status siaga tidak serta-merta menghilangkan risiko kebakaran lahan, terutama jika masih terdapat kawasan kering dan titik rawan kebakaran.

BPBD Tebo masih mengikuti perkembangan cuaca sebelum mengambil langkah lanjutan.

Kepastian mengenai berakhir atau diperpanjangnya status siaga karhutla tetap menunggu keputusan resmi dari pihak berwenang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kualitas udara di sejumlah wilayah Provinsi Jambi menunjukkan angka yang perlu diwaspadai.

Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup mencatat angka 310 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pukul 22.00 WIB.

Selain Tanjung Jabung Timur, tiga wilayah lain juga mencatat angka ISPU di atas 200.

Kabupaten Muaro Jambi berada pada angka 231, Kota Jambi mencapai 213, sedangkan Kabupaten Tebo mencatat 212.

Data tersebut menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap kondisi udara di wilayah-wilayah tersebut.

Namun, masyarakat perlu melihat kategori ISPU resmi dan waktu pembaruan data untuk memahami tingkat risiko pencemaran secara tepat.

Tanjung Jabung Timur Catat ISPU Tertinggi

Berdasarkan data yang dihimpun dari laman ISPU Kementerian Lingkungan Hidup, Tanjung Jabung Timur mencatat angka tertinggi di antara empat wilayah yang disebutkan, yakni 310.

Muaro Jambi menyusul dengan angka 231, kemudian Kota Jambi sebesar 213 dan Kabupaten Tebo sebesar 212.

Tingginya angka ISPU menjadi perhatian karena kualitas udara yang buruk dapat berdampak pada kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit pernapasan atau jantung.

Meski demikian, angka ISPU perlu dibaca berdasarkan kategori resmi dan parameter pencemar yang mendasarinya.

Data pada satu waktu juga belum cukup untuk menyimpulkan tren kualitas udara sepanjang hari.

Warga Perlu Membatasi Aktivitas di Luar Ruangan

Masyarakat yang berada di wilayah dengan kualitas udara buruk perlu mempertimbangkan untuk mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan.

Langkah ini terutama penting ketika kondisi udara menunjukkan kategori tidak sehat atau lebih buruk.

Warga juga dapat menutup jendela saat udara luar tercemar, mengurangi masuknya asap ke dalam rumah, serta mengikuti pembaruan kualitas udara dari kanal resmi pemerintah.

Jika harus beraktivitas di luar ruangan dalam kondisi berasap atau berdebu, masyarakat dapat mempertimbangkan penggunaan respirator yang sesuai, seperti N95 atau KN95, terutama ketika terdapat partikel halus di udara.

Masker kain biasa tidak memberikan tingkat perlindungan yang setara terhadap partikel halus.

Kelompok rentan sebaiknya lebih berhati-hati. Jika mengalami sesak napas, nyeri dada, atau keluhan pernapasan yang memburuk, segera cari pertolongan medis.

Pemerintah Diminta Terus Memantau Kualitas Udara

Pemantauan kualitas udara secara berkala diperlukan untuk mengetahui perubahan kondisi dan menentukan langkah penanganan yang sesuai.

Instansi terkait juga perlu mengidentifikasi sumber pencemar serta menyampaikan informasi yang mudah dipahami masyarakat.

Apabila pencemaran berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, penanganan titik api dan pencegahan kebakaran menjadi bagian penting dari upaya mengurangi paparan asap.

Masyarakat dapat memeriksa pembaruan data melalui laman resmi ISPU Kementerian Lingkungan Hidup di https://ispu.kemenlh.go.id.

Perlu diperhatikan bahwa angka ISPU dapat berubah mengikuti kondisi lingkungan dan pembaruan stasiun pemantauan.

Data dalam laporan ini mengacu pada angka yang tercatat pukul 22.00 WIB, sehingga tanggal pengamatan, kategori resmi, dan status terbaru setiap wilayah perlu dikonfirmasi sebelum berita diterbitkan.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID — Puluhan siswa SD Negeri 23/VIII Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pesan tersebut disampaikan melalui sebuah rekaman video. Para siswa secara bersama-sama menyampaikan bahwa hingga Rabu 16 September 2026, mereka mengaku belum menerima Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam video itu, para siswa tampak mengenakan seragam batik merah. Mereka berkumpul di dalam ruang kelas dan menyampaikan pernyataan secara serentak.

“Dengan hormat Bapak Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kami seluruh siswa-siswi SD Negeri 23 Tebo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sampai saat ini kami belum menikmati dan menerima Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari program Presiden,” ujar para siswa dalam video tersebut.

Pesan itu menjadi bentuk harapan agar distribusi program MBG dapat menjangkau sekolah mereka yang berada di wilayah Desa Tuo Ilir.

Para siswa berharap akses terhadap program tersebut dapat diberikan secara merata sehingga mereka juga memperoleh manfaat program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

Persoalan yang dihadapi SD Negeri 23/VIII Tuo Ilir tidak berhenti pada belum diterimanya MBG.

Kondisi fisik, siswa disebut harus memindahkan kursi ke bagian ruang yang tidak terken sekolah juga menjadi perhatian.

Sejumlah bagian bangunan sekolah disebut mengalami kerusakan, terutama pada atap dan plafon ruang kelas.

Kerusakan paling parah dilaporkan terjadi pada ruang kelas III hingga kelas VI. Empat ruang kelas tersebut disebut mengalami kebocoran ketika hujan turun.

Kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas belajar. Saat hujan deras, siswa disebut harus memindahkan kursi ke bagian ruang yang tidak terkena tetesan air agar kegiatan belajar tetap berlangsung.

Material plafon yang mengalami kerusakan juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pihak sekolah.

Pasalnya, bagian plafon yang sudah lapuk dinilai berpotensi membahayakan siswa maupun guru apabila mengalami keruntuhan.

Di tengah kondisi tersebut, para guru berupaya melakukan perbaikan secara mandiri dengan menggunakan material yang tersedia.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya sementara agar kegiatan belajar-mengajar tetap dapat berjalan sembari menunggu penanganan dari pemerintah.

Pihak sekolah disebut telah berulang kali mengusulkan perbaikan bangunan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo melalui pengajuan proposal.

Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan pihak sekolah, hingga kini usulan perbaikan tersebut belum terealisasi program MBG dapat menjangkau sekolah mereka.

Di sisi lain, fasilitas ruang belajar juga membutuhkan penanganan agar kegiatan pendidikan.

Kondisi SD Negeri 23/VIII Tuo Ilir tersebut memperlihatkan dua persoalan yang kini menjadi perhatian sekolah, yakni akses terhadap program MBG dan kondisi sarana pendidikan.

Di satu sisi, para siswa berharap program MBG dapat menjangkau sekolah mereka.

Di sisi lain, fasilitas ruang belajar juga membutuhkan penanganan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung dalam kondisi yang aman dan nyaman.

Pihak sekolah berharap Pemerintah Kabupaten Tebo dapat melihat langsung kondisi bangunan SD Negeri 23/VIII Tuo Ilir dan memberikan penanganan terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan.

Mereka juga berharap persoalan distribusi MBG di sekolah tersebut dapat segera mendapat perhatian dari pihak terkait.

Bagi para siswa, pesan yang disampaikan melalui video tersebut bukan hanya mengenai makanan gratis.

Mereka juga sedang menyampaikan harapan agar akses terhadap program pemerintah dan fasilitas pendidikan dapat dirasakan secara lebih merata, termasuk oleh siswa di wilayah pelosok Kabupaten Tebo.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tebo mendorong seluruh desa untuk mengaktifkan kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.

Dari total 122 desa yang ada di Kabupaten Tebo, baru sekitar 40 desa yang tercatat memiliki BUMDes aktif.

Artinya, masih terdapat 82 desa yang belum optimal menjalankan BUMDes.

Sebagian desa belum membentuk lembaga usaha tersebut, sementara sebagian lainnya sudah memiliki BUMDes tetapi aktivitasnya tidak berjalan atau mengalami kevakuman.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tebo, Abdul Malik, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembinaan agar pemerintah desa kembali menghidupkan BUMDes yang belum berjalan.

“Kita akan terus melakukan pembinaan dan meminta pemerintahan desa untuk membentuk BUMDes, dan BUMDes yang tidak aktif agar diaktifkan kembali,” ujar Abdul Malik.

Menurutnya, keberadaan BUMDes memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi desa karena dapat menjadi wadah pengelolaan potensi lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Untuk desa yang BUMDes-nya sudah terbentuk namun tidak berjalan, pemerintah desa diminta melakukan evaluasi, termasuk mengganti kepengurusan apabila diperlukan.

“Kalau BUMDes tidak berjalan, perlu dilakukan pergantian pengurus agar bisa kembali bergerak dan mengelola usaha yang sesuai dengan potensi desa,” katanya.

Abdul Malik menegaskan, keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada kemampuan pengurus dalam mengelola usaha.

Karena itu, pemerintah desa perlu memilih orang-orang yang memiliki kemampuan, komitmen, serta mampu membaca peluang ekonomi di wilayah masing-masing.

Pertanian dan Peternakan Jadi Potensi Utama

Pemkab Tebo melihat sektor pertanian dan peternakan sebagai dua bidang yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui BUMDes.

Pengelolaan usaha berbasis potensi desa dinilai dapat memberikan nilai tambah ekonomi, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Menurut Abdul Malik, BUMDes bukan hanya sekadar lembaga usaha desa, tetapi juga instrumen untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

“BUMDes merupakan lembaga penggerak perekonomian masyarakat desa yang berada di bawah naungan pemerintah desa. Tujuannya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Pemkab Tebo berharap melalui penguatan BUMDes, desa-desa tidak hanya bergantung pada program bantuan, tetapi mampu mengembangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sungai Pandan, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Kedua tersangka masing-masing berinisial AF, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Pandan, serta PW, yang bertugas sebagai Kaur Keuangan atau Bendahara Desa.

Keduanya langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Muara Tebo, terhitung mulai 27 Juli 2026, untuk kepentingan proses penyidikan lanjutan.

Kepala Kejaksaan Negeri Tebo, Dr. Abdurrahman, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tim penyidik Kejaksaan Negeri Tebo telah menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan APBDes Desa Sungai Pandan Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Keduanya juga dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan,” ujarnya kepada wartawan.

Perkara tersebut berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme koordinasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI Tahun 2023.

Dalam proses koordinasi itu ditemukan indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan desa.

Namun, karena hasil temuan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah desa hingga batas waktu yang telah ditentukan, Kejari Tebo kemudian meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.

Hasil penyidikan mengungkap dugaan adanya sejumlah penyimpangan dalam pengelolaan APBDes.

Penyidik menduga kedua tersangka mengelola anggaran tidak sesuai ketentuan, membuat dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, serta menggunakan dana desa yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya.

Dalam mengusut perkara ini, penyidik telah memeriksa sedikitnya 85 orang saksi dan menyita 378 dokumen yang dijadikan barang bukti.

Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai sebesar Rp245 juta yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Menurut Kejari Tebo, hasil ekspose bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi memperkirakan kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi tersebut mencapai sekitar Rp1,16 miliar.

“Dalam proses penyidikan, tim telah memeriksa 85 saksi, menyita 378 barang bukti serta uang tunai Rp245 juta,” kata dia.

“Berdasarkan hasil ekspose bersama BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, nilai kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai sekitar Rp1,16 miliar,” kata Abdurrahman.

Kejari Tebo menegaskan proses hukum akan terus berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.

Penanganan perkara juga dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebuah bangunan kosong tiga lantai di Jalan A. Manaf, Kelurahan Telanai, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, terbakar pada Senin 20 Juli 2026 sekitar pukul 11.30 WIB.

Kebakaran diduga dipicu pembakaran sampah yang dilakukan oleh seorang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) hingga api merembet ke rumah warga di samping bangunan.

Berkat respons cepat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi, kobaran api berhasil dikendalikan sebelum meluas ke permukiman padat penduduk.

Api Merembet ke Rumah Warga

Peristiwa kebakaran terjadi di sebuah bangunan kosong berlantai tiga di Jalan A. Manaf, RT 08, Kelurahan Telanai, Kecamatan Telanaipura.

Api dengan cepat membakar bagian bangunan dan sempat merembet ke bagian atap serta satu kamar rumah warga yang berada tepat di samping lokasi kejadian.

Laporan kebakaran diterima Damkartan Kota Jambi melalui layanan WhatsApp Damkar, sambungan telepon, serta Call Center 112.

Tim dari Pos Pelayanan Kebakaran (Posyankar) Alam Barajo tiba di lokasi sekitar 10 menit setelah menerima laporan.

Damkar Kerahkan 15 Personel dan Dua Armada

Sebanyak 15 personel diterjunkan ke lokasi dengan dukungan dua unit mobil pemadam kebakaran.

Proses pemadaman berlangsung sekitar 50 menit hingga api berhasil dipadamkan dan dilanjutkan dengan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa.

Kepala Dinas Damkartan Kota Jambi, Mustari Affandy, mengatakan kecepatan respons petugas menjadi faktor penting dalam mencegah kebakaran meluas ke permukiman warga.

“Begitu menerima laporan, tim langsung bergerak ke lokasi. Prioritas kami adalah melokalisasi api agar tidak merembet ke rumah-rumah di sekitar bangunan yang terbakar,” jelasnya.

“Alhamdulillah, api berhasil dipadamkan sehingga dampaknya bisa diminimalkan,” ujar Mustari.

Diduga Berawal dari Pembakaran Sampah

Berdasarkan hasil investigasi sementara, kebakaran diduga dipicu pembakaran sampah yang dilakukan oleh seorang ODGJ di sekitar lokasi.

Bara api yang terbawa angin mengenai paranet, kemudian membakar material mudah terbakar seperti kayu dan tripleks yang tersimpan di dalam bangunan kosong tersebut.

Api kemudian membesar dan menjalar ke bagian atap serta salah satu kamar rumah warga di sebelah bangunan.

“Dugaan sementara api berasal dari pembakaran sampah. Bara api kemudian mengenai paranet, kayu, dan tripleks sehingga api cepat membesar,” kata dia.

“Penyebab pastinya masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut,” jelas Mustari.

Tidak Ada Korban Jiwa

Akibat kebakaran tersebut, bangunan kosong milik Faizal Riza mengalami kerusakan cukup parah.

Sementara itu, rumah milik Cornelis Gustom yang berada di samping lokasi turut terdampak pada bagian atap dan satu kamar.

Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut.

Hingga kini, nilai kerugian akibat kebakaran masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait.

Damkar Imbau Warga Tidak Membakar Sampah Sembarangan

Damkartan Kota Jambi mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah tanpa pengawasan, terutama di lokasi yang terdapat material mudah terbakar atau saat cuaca berangin.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila melihat potensi kebakaran melalui Call Center 112 atau layanan Damkartan agar petugas dapat segera melakukan penanganan.

“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah tanpa pengawasan karena berpotensi memicu kebakaran,” kata dia.

“Jika melihat kejadian atau potensi kebakaran, segera laporkan melalui Call Center 112 atau layanan Damkartan agar dapat segera ditangani sebelum api membesar,” pungkas Mustari.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLH-Hub) Kabupaten Tebo terus melakukan pemantauan kualitas air Sungai Batanghari melalui pengujian baku mutu air secara berkala.

Berdasarkan hasil pengujian terakhir, kandungan fecal coliform (bakteri coli) di sejumlah titik masih menjadi perhatian karena ditemukan melebihi ambang batas baku mutu.

Pemantauan kualitas air dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan kondisi Sungai Batanghari yang menjadi salah satu sumber air bagi masyarakat tetap terawasi.

Kualitas Air Sungai Batanghari Diuji Dua Kali Setahun

Kepala Dinas LH-Hub Kabupaten Tebo melalui Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLH), Deriansyah, mengatakan pengujian kualitas air Sungai Batanghari dilakukan secara rutin setiap semester atau dua kali dalam setahun.

“Pengujian baku mutu air Sungai Batanghari dilakukan secara rutin setiap semester atau dua kali dalam setahun,” ujarnya,.

Pengambilan sampel dilakukan di empat titik yang mewakili kondisi aliran Sungai Batanghari di Kabupaten Tebo, yaitu:

• Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto
• Desa Teluk Kepayang, Kecamatan VII Koto Ilir
• Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay
• Desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir

Tiga Titik Sungai Berstatus Tercemar Ringan

Berdasarkan hasil pengujian tahun 2025, kualitas air di Desa Teluk Kayu Putih masih berada dalam kategori baik.

Sementara itu, tiga lokasi lainnya, yakni Teluk Kepayang, Teluk Singkawang, dan Teluk Rendah Ilir, masuk dalam kategori tercemar ringan berdasarkan status mutu air.

Meski demikian, secara umum kualitas air Sungai Batanghari di wilayah Kabupaten Tebo masih memenuhi sejumlah parameter baku mutu yang telah ditetapkan.

Bakteri Coli Masih Melebihi Ambang Batas

Deriansyah menjelaskan, parameter yang masih menjadi perhatian adalah kandungan fecal coliform atau bakteri coli.

Pada beberapa titik pemantauan, kandungan bakteri tersebut masih ditemukan melebihi baku mutu yang berlaku.

“Parameter yang masih menjadi perhatian adalah fecal coliform atau bakteri coli yang masih terdeteksi melebihi baku mutu di Sungai Batanghari,” jelasnya.

Sementara itu, untuk parameter Total Suspended Solids (TSS) atau tingkat kekeruhan air, hasil pengujian menunjukkan masih berada dalam batas baku mutu sungai kelas II.

Air Sungai Harus Diolah Sebelum Dikonsumsi

Menurut Deriansyah, Sungai Batanghari di wilayah Kabupaten Tebo masuk dalam kategori sungai kelas II.

Artinya, air sungai belum dapat digunakan sebagai air minum secara langsung dan harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

“Airnya harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi masyarakat. Peruntukannya memang bukan sebagai air minum langsung,” katanya.

Hasil Uji Tahun 2026 Masih Ditunggu

Untuk pengujian kualitas air tahun 2026, pengambilan sampel telah dilakukan pada April lalu di empat titik yang sama.

Namun hingga pertengahan Juli 2026, hasil analisis laboratorium masih dalam proses sehingga belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tebo.

Menurut Deriansyah, hingga saat ini belum ditemukan indikasi pencemaran yang berasal dari zat kimia berdasarkan hasil pemantauan sebelumnya.

“Sejauh ini, untuk pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia belum ada yang terdeteksi,” ungkapnya.

Sampel Diuji di Laboratorium Terakreditasi

Seluruh proses pengujian dilakukan oleh Laboratorium Mutu Agung yang telah terakreditasi.

Petugas laboratorium mengambil sampel langsung di lapangan sebelum membawanya ke laboratorium di Jakarta untuk dianalisis.

Karena proses pengujian dilakukan bersamaan dengan sampel dari berbagai daerah di Indonesia, hasil laboratorium umumnya baru diterima sekitar dua hingga tiga bulan setelah pengambilan sampel.

“Pengambilan sampel dilakukan langsung oleh petugas laboratorium yang terakreditasi. Sampelnya dibawa ke Jakarta untuk diuji. Karena dilakukan serentak dari seluruh Indonesia, hasilnya biasanya baru keluar sekitar dua sampai tiga bulan,” tutup Deriansyah.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tebo menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan dan pengancaman yang terjadi di Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo.

Dua tersangka tersebut masing-masing berinisial A dan H. Meski telah menetapkan tersangka, penyidik Polres Tebo masih melakukan pengembangan untuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Kasus ini bermula dari kejadian yang terjadi pada Selasa, 14 Juli 2026 sekitar pukul 12.30 WIB di teras rumah salah seorang korban.

Adapun korban dalam perkara tersebut diketahui berinisial KW dan AF. Salah satu korban, AF, merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk Langkap.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara kepolisian, kejadian diawali pada pagi hari sekitar pukul 07.30 WIB ketika kedua korban bersama seorang saksi mendatangi kawasan pinggir sungai untuk menghalau aktivitas yang diduga berkaitan dengan penambangan ilegal.

Setelah kegiatan tersebut, korban bersama saksi kembali ke rumah.

Tidak lama berselang, tersangka berinisial A (44) datang ke rumah korban. Saat itu terjadi perdebatan antara A dengan AF yang kemudian berujung pada keributan.

Ketika KW mencoba melerai pertengkaran tersebut, KW diduga mengalami tindakan penganiayaan berupa tamparan yang dilakukan oleh tersangka A.

Situasi kembali memanas setelah tersangka H datang bersama beberapa orang lainnya. Dalam kejadian itu, H diduga menarik pakaian AF hingga mengalami kerusakan serta melakukan tindakan pengancaman terhadap korban.

Atas kejadian tersebut, kedua korban kemudian membuat laporan ke Polres Tebo untuk mendapatkan proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

Dua Tersangka Telah Ditahan, Polisi Masih Dalami Kasus

Dari hasil penyidikan, Satreskrim Polres Tebo menetapkan A sebagai tersangka pada 15 Juli 2026 dan H sebagai tersangka pada 16 Juli 2026.

Kapolres Tebo AKBP Triyanto, S.I.K., S.H., M.H mengatakan, proses hukum dalam perkara tersebut dilakukan berdasarkan laporan korban, keterangan saksi, serta alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik.

“Penanganan perkara ini kami fokuskan pada dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengancaman yang dilaporkan oleh korban. Penyidik bekerja berdasarkan fakta hukum, keterangan para saksi, serta alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan,” ujar AKBP Triyanto.

Ia menjelaskan, apabila dalam proses pengembangan ditemukan dugaan tindak pidana lain maupun keterlibatan pihak lain, kepolisian akan melakukan tindakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Kapolres Tebo juga mengimbau masyarakat agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta mempercayakan proses hukum kepada pihak kepolisian,” tegasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tebo IPTU Rimhot Nainggolan, S.H., M.H menambahkan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan alat bukti yang telah diperoleh.

Pendalaman tersebut dilakukan untuk memastikan rangkaian peristiwa secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penganiayaan ringan serta Pasal 448 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan pengancaman.

Proses penyidikan hingga kini masih berjalan. Kepolisian menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Kemungkinan adanya tersangka tambahan akan ditentukan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan selanjutnya.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Rencana penerapan sistem parkir elektronik atau e-Parkir di kawasan Pasar Sarinah, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, mulai mendapat penolakan dari sebagian masyarakat.

Pada Kamis malam 16 Juli 2026, beton yang diduga akan digunakan sebagai pondasi fasilitas e-Parkir dilaporkan mengalami kerusakan setelah dirusak oleh sejumlah warga di sekitar kawasan pasar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi tersebut diduga dipicu oleh keberadaan beton yang dinilai sebagian warga mengganggu akses jalan.

Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan belum adanya rambu-rambu serta penjelasan yang dianggap cukup terkait pembangunan fasilitas parkir elektronik tersebut.

Sejumlah pedagang dan pengguna jalan di kawasan Pasar Sarinah juga menyampaikan keberatan terhadap rencana penerapan sistem e-Parkir.

Kekhawatiran muncul karena sistem tersebut dinilai berpotensi mengganggu aktivitas pasar serta menambah beban bagi masyarakat yang menggunakan layanan parkir.

Sosialisasi e-Parkir Sudah Dilakukan Pemkab Tebo

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (LH-Hub) telah melakukan sosialisasi rencana penerapan sistem e-Parkir di Aula Kantor Camat Rimbo Bujang pada 25 Juni 2026.

Program tersebut direncanakan diterapkan di dua lokasi, yakni kawasan Pasar Sarinah dan Terminal Rimbo Bujang dengan menggandeng pihak ketiga, yaitu PT Brilian Inovasion Sistem sebagai pengelola transaksi parkir elektronik.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Kepala Dinas LH-Hub Kabupaten Tebo, Eriyanto, menyampaikan bahwa tahap uji coba e-Parkir dijadwalkan mulai Agustus 2026 dengan masa pelaksanaan selama tiga bulan.

Menurutnya, penerapan digitalisasi parkir bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan retribusi parkir.

Selain itu, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tebo.

Pedagang Minta Juru Parkir Lama Tetap Dilibatkan

Dalam sosialisasi sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat Pasar Sarinah menyatakan dukungan terhadap program e-Parkir apabila mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD.

Namun, mereka berharap para petugas parkir yang selama ini bekerja di kawasan tersebut tetap mendapatkan kesempatan untuk dilibatkan dalam sistem baru yang akan diterapkan.

Masyarakat juga meminta agar penerapan e-Parkir dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lapangan serta aktivitas ekonomi para pedagang.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas LH-Hub Kabupaten Tebo maupun pihak vendor pelaksana belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan perusakan beton fasilitas e-Parkir maupun respons terhadap penolakan sebagian masyarakat.(*)