FGD Ditintelkam Polda Jambi, Media Punya Peran Strategis Cegah Disinformasi
JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Direktorat Intelkam Polda Jambi menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Peran Media Dalam Memitigasi Terjadinya Aksi Unjuk Rasa Anarkis”, bertempat di Hotel Ratu Duo, Kota Jambi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Asta Cita dalam memperkokoh Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
FGD dibuka secara resmi oleh Wakil Direktur Ditintelkam Polda Jambi, AKBP S Bagus Santoso dan dihadiri oleh berbagai elemen pers.
Hadir pula Kasubdit Sosial Budaya AKBP Ali Sadikin, perwakilan Bidhumas Polda Jambi Kompol M Amin Nasution, Kompol Erwandi, serta sekitar 100 jurnalis dari berbagai organisasi pers, seperti SMSI, JMSI, PWI, IWO, IJTI dan lainnya.
Beberapa narasumber yang tampil dalam forum ini antara lain, Mukhtadi Puteranusa selaku Ketua SMSI Provinsi Jambi & Pengurus PWI Pusat (Wakil Direktur Satgas Anti Hoax), membawakan materi peran media sebagai pilar pencegahan disinformasi saat unjuk rasa.
Selanjutnya, Pirma Satria, merupakan Pemimpin Redaksi Jambi Ekspres dan Jambiupdate.com, mengulas tentang framing pemberitaan dalam liputan aksi demonstrasi.
Selanjutnya, Irwansyah A – Ketua PWI Kota Jambi, menyampaikan materi profesionalisme wartawan di era digital dan media sosial.
Kemudian AKP Suhartono, selaku Kanit I Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi, memaparkan kinerja Tim Cyber Polda dalam memantau potensi kerawanan di media sosial dan grup percakapan saat unjuk rasa berlangsung.
FGD ini dipandu oleh Rahimin, akademisi sekaligus Pemimpin Redaksi makalamnews.id.
Diskusi berlangsung dinamis dengan antusiasme tinggi dari peserta.
Mereka mengangkat isu terkait mitigasi risiko liputan unjuk rasa, peran lembaga pers dalam melindungi wartawan, hingga pemantauan grup WhatsApp saat aksi berlangsung.
Salah satu jurnalis senior, Anton Nugros dari Trans7, membagikan pengalamannya saat menjadi korban kekerasan saat meliput unjuk rasa tahun 2013.
Ia menegaskan pentingnya mitigasi dan perlindungan bagi jurnalis yang bertugas di lapangan.
Terdapat sejumlah poin penting dari hasil diskusi tersebut. Seperti, disinformasi adalah ancaman nyata dalam aksi unjuk rasa. Media berperan penting dalam menyaring dan menyajikan informasi yang akurat.
Kemudian mitigasi peliputan sangat diperlukan untuk menjamin keselamatan jurnalis di lapangan.
Selanjutnya, profesionalisme jurnalis yang harus dijaga dengan menaati kode etik jurnalistik dan tidak memframing isu yang dapat memicu kericuhan.
Serta Jurnalis wajib menyaring informasi dan tidak menyebarkan hoaks, serta menjaga keberimbangan dalam pemberitaan.
Dalam sambutannya, AKBP S. Bagus Santoso menyampaikan bahwa, media dan Polri adalah mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan.
“Melalui FGD ini, kami berharap terbangun rasa saling percaya antara jurnalis dan Polri. Pemberitaan yang disampaikan media hendaknya menyejukkan, edukatif, dan mencegah aksi unjuk rasa berkembang menjadi anarkis,” ungkapnya.(*)
