JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Meski kemerdekaan pers dijamin secara konstitusional, realita di lapangan menunjukkan bahwa kebebasan jurnalis masih menghadapi banyak tantangan.

Tekanan ekonomi, dominasi industri periklanan, serta komodifikasi profesi jurnalis, menjadi faktor utama yang membatasi ruang gerak media untuk bersuara bebas dan kritis.

Yusnaini, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Nurdin Hamzah dan mahasiswa program doktoral Ilmu Komunikasi di Universitas Sahid, Jakarta, menyebut bahwa kemerdekaan jurnalis saat ini belum sepenuhnya terwujud.

“Secara teori, jurnalis punya kebebasan untuk menyampaikan informasi, mengawasi kekuasaan, dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Tapi kenyataannya, media terutama media tradisional masih terjebak dalam tekanan ekonomi yang berat,” ujarnya.

Media konvensional seperti surat kabar, radio, dan televisi, saat ini kesulitan menjaga keberlangsungan hidup di tengah krisis finansial.

Ketergantungan terhadap pendapatan iklan, baik dari pemerintah maupun korporasi besar, membuat media harus menyesuaikan isi pemberitaannya demi menjaga hubungan dengan pengiklan.

“Ketika media bergantung penuh pada iklan, kritik terhadap pemerintah atau kelompok berkuasa menjadi sulit. Bahkan ada kasus di mana jurnalis dimutasi atau diberhentikan karena menulis berita yang dianggap mengganggu kepentingan pemilik modal,” tambah Yusnaini.

Tak hanya soal kebijakan redaksional, Yusnaini juga menyoroti kondisi kerja jurnalis yang tidak ideal.

Banyak jurnalis bekerja dengan gaji rendah, tanpa jaminan kesehatan, dan harus memproduksi konten untuk berbagai platform dari media massa hingga media sosial tanpa imbalan tambahan.

Fenomena ini disebut sebagai komodifikasi jurnalis, di mana kerja jurnalistik dilihat semata sebagai produksi konten demi trafik dan keuntungan bisnis.

Ironisnya, karya-karya jurnalistik yang dihasilkan tidak menjadi milik jurnalis, melainkan perusahaan media.

“Ini memperparah ketimpangan dalam dunia jurnalistik. Nilai-nilai kemerdekaan semakin luntur karena jurnalis tidak punya kendali atas hasil karyanya sendiri,” jelasnya.

Yusnaini juga menyoroti dominasi platform digital asing seperti Google, Facebook, dan YouTube yang menyerap sebagian besar pendapatan iklan.

Hal ini membuat media lokal kesulitan bertahan dan kehilangan daya untuk mendanai jurnalisme berkualitas.

“Tanpa dukungan ekonomi yang kuat, mustahil media bisa bertahan sebagai kekuatan kontrol sosial. Kita butuh ekosistem media yang lebih adil agar jurnalis bisa bekerja secara merdeka, tanpa tekanan ekonomi dan kepentingan politik,” tegas Yusnaini.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa kebebasan pers bukan sekadar hak, tapi prasyarat utama dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Di tengah kemajuan teknologi digital yang terus berkembang, peran jurnalis dalam membangun bangsa tetap krusial dan tidak tergantikan.

Bukan hanya sebagai penyampai informasi, jurnalis juga berfungsi sebagai penjaga nurani publik, pengawas kekuasaan, serta penggerak perubahan sosial di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Yusnaini, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Nurdin Hamzah sekaligus mahasiswa program doktoral Ilmu Komunikasi di Universitas Sahid, Jakarta.

“Jurnalis memiliki peran strategis dalam membangun bangsa. Dari sudut pandang ilmu komunikasi, media bukan sekadar saluran informasi, tetapi juga agen pembentuk kesadaran kolektif,” ujar Yusnaini.

Menurutnya, media massa berperan besar dalam menyebarkan nilai-nilai sosial dan budaya, membentuk opini publik, serta menjaga keberagaman dalam bingkai persatuan.

Media juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat melalui informasi yang akurat dan relevan.

“Pers juga berfungsi sebagai alat kontrol kekuasaan. Di satu sisi, media bisa menyoroti kebijakan yang merugikan publik. Di sisi lain, jurnalis dapat menjadi corong suara bagi kelompok terpinggirkan yang selama ini kurang mendapat perhatian,” tambahnya.

Dalam konteks demokrasi, Yusnaini menekankan bahwa jurnalis memiliki tanggung jawab sebagai pilar keempat demokrasi.

Pers yang independen dinilai penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan ruang publik tetap terbuka untuk berbagai suara dan kepentingan.

“Tanpa pers yang bebas dan kritis, demokrasi bisa kehilangan daya hidupnya. Media harus berani menantang narasi dominan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa jurnalis turut membentuk identitas bangsa melalui pemberitaan yang menggabungkan nilai-nilai lokal dan pengaruh global.

Ini penting agar keberagaman yang dimiliki Indonesia tetap terjaga dalam kesatuan nasional.

“Jurnalis bukan hanya mengabarkan peristiwa, tetapi juga menghidupkan kesadaran publik dan mendorong arah perubahan sosial. Peran mereka sangat vital dalam pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Yusnaini.(*)