SUMATERA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengguna Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) kini memiliki puluhan titik persinggahan untuk beristirahat selama perjalanan.

PT Hutama Karya (Persero) mengelola 35 rest area yang tersebar di sejumlah ruas tol, terdiri dari 30 rest area Tipe A dan lima rest area Tipe B.

Menariknya, Hutama Karya juga menyediakan rest area mini di Jalan Tol Palembang–Indralaya (Palindra), meskipun ruas tol tersebut hanya memiliki panjang sekitar 22 kilometer dan tidak wajib menyediakan rest area berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Fasilitas tambahan ini menunjukkan perhatian perusahaan terhadap keselamatan pengguna jalan, terutama untuk mengantisipasi risiko kecelakaan akibat kelelahan dan rasa kantuk saat berkendara.

Rest area mini di Tol Palindra menyediakan toilet, musala, serta pilihan jajanan bagi pengendara yang membutuhkan tempat singgah sebelum melanjutkan perjalanan.

Langkah tersebut sejalan dengan kampanye keselamatan berkendara Selamat Sampai Tujuan (SETUJU) yang mendorong pengendara agar tidak memaksakan diri ketika kondisi tubuh mulai lelah.

Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, mengatakan perusahaan terus meningkatkan kualitas pelayanan rest area sebagai bagian dari komitmen menghadirkan perjalanan yang aman dan nyaman.

Saat ini, 35 rest area kelolaan Hutama Karya tersebar di sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera, yakni:

• Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (Terpeka).
• Indralaya–Prabumulih (Indraprabu).
• Bengkulu–Taba Penanjung (Bengtaba).
• Pekanbaru–Dumai (Permai).
• Pekanbaru–Bangkinang.
• Padang–Sicincin.
• Binjai–Stabat.
• Indrapura–Kisaran (Inkis).
• Sigli–Banda Aceh.
• Betung–Tempino–Jambi (Betejam).

Hutama Karya menyesuaikan tipe dan kelengkapan rest area dengan karakteristik ruas tol, volume lalu lintas, jarak perjalanan, serta kebutuhan fasilitas pendukung.

Pengguna jalan juga dapat memanfaatkan aplikasi Mozy melalui fitur MoRestArea untuk memperoleh informasi lokasi rest area selama perjalanan.

Selain memperluas fasilitas persinggahan, Hutama Karya menaruh perhatian pada kebersihan toilet, musala, area makan, dan ruang publik yang digunakan bersama.

Iwan Hermawan menyebut kualitas pelayanan tidak selalu bergantung pada fasilitas besar.

Kebersihan toilet dan kenyamanan tempat istirahat juga menjadi bagian penting dari pengalaman pengguna jalan.

“Bagi kami, pelayanan yang baik tidak selalu hadir melalui hal-hal besar. Toilet yang bersih, tempat beristirahat yang nyaman, hingga lingkungan yang tertata merupakan bentuk perhatian sederhana yang memiliki arti bagi pengguna jalan,” ujar Iwan.

Untuk menjaga kualitas fasilitas, Hutama Karya melakukan pembersihan secara berkala, memantau kondisi sarana dan prasarana, serta berkoordinasi dengan petugas pengelola rest area.

Perusahaan juga memberikan perhatian khusus pada toilet karena fasilitas tersebut memiliki tingkat penggunaan tinggi dan membutuhkan pemeliharaan lebih intensif.

Namun, perusahaan menilai petugas kebersihan tidak bisa bekerja sendiri.

Pengunjung juga perlu menjaga fasilitas yang mereka gunakan, mulai dari menyiram toilet setelah pemakaian, menjaga kebersihan wastafel, hingga membuang sampah pada tempatnya.

“Kami memahami bahwa rest area merupakan fasilitas bersama yang digunakan oleh banyak orang dengan kebutuhan dan kebiasaan yang beragam. Petugas kami terus berupaya menjaga kebersihan secara berkala, namun kenyamanan yang berkelanjutan tentu akan lebih mudah terwujud apabila setiap pengunjung turut mengambil peran,” tambahnya.

Hutama Karya juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan fasilitas rest area dalam kondisi kurang baik atau membutuhkan penanganan petugas.

Pengguna jalan dapat menyampaikan kritik, saran, dan laporan melalui beberapa kanal resmi berikut:

• Call center: 150-700
• WhatsApp: 0811-277-000
• Aplikasi Mozy melalui fitur Feedback.

Setiap laporan dan masukan pengguna menjadi bahan evaluasi perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Iwan menegaskan, Hutama Karya ingin membangun budaya kepedulian bersama agar rest area tidak hanya menjadi tempat singgah, tetapi juga ruang publik yang nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

Melalui pengelolaan 35 rest area dan peningkatan fasilitas di berbagai ruas JTTS, Hutama Karya berkomitmen menghadirkan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan, keselamatan, dan kebutuhan masyarakat.

Perusahaan mengajak seluruh pengguna jalan untuk memanfaatkan fasilitas secara bijak dan menjaga kebersihan agar setiap orang dapat menikmati perjalanan yang lebih aman dan nyaman.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kualitas konstruksi menjadi perhatian dalam pengembangan jalan tol di Indonesia.

Tidak cukup hanya mengejar percepatan pembangunan, infrastruktur jalan tol juga harus memiliki daya tahan, tingkat keselamatan, dan kualitas pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

Komitmen tersebut diperkuat PT Hutama Karya (Persero) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui penandatanganan Lembar Komitmen Pemenuhan Mutu Konstruksi Jalan Tol di Jakarta, Kamis 29 Oktober 2026.

Langkah ini menegaskan pentingnya pengawasan kualitas sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi.

Pemerintah dan badan usaha jalan tol (BUJT) juga mendorong penerapan standar teknis agar infrastruktur yang dibangun mampu memberikan pelayanan optimal ketika beroperasi.

Bagi Hutama Karya, penguatan mutu konstruksi menjadi perhatian penting karena perusahaan tersebut memiliki peran dalam pengembangan dan pengelolaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Kualitas pembangunan yang terjaga diharapkan tidak hanya mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Penandatanganan komitmen tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Marga dan dihadiri Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar, Plt. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ira Ariani Chaerunisa, Direktur Jalan Bebas Hambatan Dedy Gunawan, serta perwakilan badan usaha jalan tol dan penyedia jasa.

Hutama Karya hadir melalui Direktur Operasi III Iwan Hermawan.

Melalui komitmen bersama ini, seluruh pihak mendorong penerapan standar mutu konstruksi sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan tidak hanya berfokus pada proses pembangunan, tetapi juga pada kemampuan infrastruktur mempertahankan kualitas selama masa operasional.

Aspek tersebut mencakup kondisi permukaan jalan, keselamatan pengguna, kenyamanan perjalanan, serta keandalan fasilitas pendukung.

Penguatan mutu konstruksi juga berkaitan dengan pemenuhan Service Level Agreement (SLA), yakni standar tingkat pelayanan yang menjadi acuan dalam pengelolaan jalan tol.

Dengan demikian, kualitas pembangunan memiliki hubungan langsung dengan pelayanan yang diterima masyarakat setelah jalan tol beroperasi.

Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan keberhasilan pembangunan jalan tol tidak cukup diukur dari kecepatan penyelesaian proyek.

Menurutnya, kualitas konstruksi menjadi fondasi utama agar infrastruktur mampu beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

“Bagi Hutama Karya, mutu konstruksi merupakan prioritas yang harus dijaga dalam setiap tahapan pekerjaan. Kualitas pembangunan yang baik menjadi fondasi penting dalam memastikan jalan tol dapat beroperasi secara optimal dan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan,” ujar Iwan.

Ia menambahkan, perusahaan berkomitmen menjaga kualitas infrastruktur secara berkelanjutan, termasuk mendukung pemenuhan standar pelayanan jalan tol.

“Karena itu, kami berkomitmen untuk menjaga kualitas infrastruktur secara berkelanjutan, termasuk dalam mendukung pemenuhan SLA, sehingga pengguna jalan dapat merasakan perjalanan yang aman, nyaman, dan andal,” katanya.

Iwan juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, BUJT, dan penyedia jasa. Keselarasan standar teknis, pengawasan, serta evaluasi diperlukan agar kualitas hasil pembangunan tetap terjaga.

Sebagai salah satu badan usaha yang berperan dalam pengembangan dan pengelolaan JTTS, Hutama Karya menempatkan kualitas konstruksi sebagai bagian penting dari pembangunan konektivitas di Sumatra.

Keberadaan jalan tol memiliki peran strategis dalam memperlancar perjalanan antardaerah, mendukung distribusi barang, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai pusat kegiatan ekonomi.

Karena itu, kualitas infrastruktur menjadi faktor penting agar manfaat pembangunan jalan tol dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Jalan tol dengan kondisi yang terjaga juga diharapkan mampu mendukung efisiensi perjalanan dan memperkuat hubungan ekonomi antarkawasan.

Melalui penguatan komitmen bersama Kementerian PU dan seluruh pemangku kepentingan, Hutama Karya menyatakan akan terus mendorong penerapan standar konstruksi dan pelayanan yang berkualitas.

Upaya tersebut sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat konektivitas nasional dan pemerataan pembangunan melalui infrastruktur yang aman, andal, serta berkelanjutan.(*)

PEKANBARU, SEPUCUKJAMBI.ID — Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) memasuki fase yang semakin luas.

Hingga Agustus 2026, total jalan tol yang telah terbangun mencapai sekitar 1.160 kilometer, dengan sekitar 982 kilometer sudah beroperasi.

Namun, pembangunan fisik bukan satu-satunya ukuran keberhasilan proyek strategis tersebut.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti tata kelola, efektivitas penggunaan sumber daya, hingga sejauh mana keberadaan JTTS benar-benar memberikan dampak terhadap transportasi dan perekonomian masyarakat Sumatra.

Sorotan itu muncul dalam kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Hutama Karya di Pekanbaru, Jumat 2 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan penugasan pemerintah kepada Hutama Karya dalam pembangunan JTTS sekaligus mengevaluasi manfaat infrastruktur yang telah dibangun.

Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo memimpin rombongan dalam pertemuan tersebut. Sejumlah kementerian, lembaga, badan usaha, serta pemangku kepentingan pembangunan infrastruktur turut hadir.

DPR: Tol Harus Beri Dampak Ekonomi

Andreas menegaskan, pembangunan JTTS perlu dinilai dari manfaat yang dapat diukur, bukan hanya dari panjang jalan yang berhasil dibangun.

Menurut dia, kualitas pelayanan jalan dan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam mengukur efektivitas pembangunan infrastruktur.

“Penelaahan ini bertujuan memastikan pembangunan JTTS didukung perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang akuntabel. Efektivitasnya perlu dilihat dari kualitas pelayanan serta kontribusinya terhadap kelancaran transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Andreas.

Pandangan tersebut membuat pembangunan JTTS menghadapi ukuran keberhasilan yang lebih luas.

Jalan tol tidak cukup hanya menghubungkan satu daerah dengan daerah lain, tetapi juga harus mampu memperkuat rantai distribusi dan membuka akses ekonomi baru.

Anggota BAKN DPR RI Herman Khaeron menekankan pentingnya menghubungkan jaringan tol dengan kawasan industri, sentra produksi, hingga simpul logistik.

“Akses jalan tol perlu terhubung dengan kawasan industri, sentra produksi, dan simpul logistik. Dengan demikian, kemudahan transportasi dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperlancar distribusi, memperluas pasar, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” kata Herman.

JTTS Capai 1.160 Kilometer

Dalam pertemuan tersebut, Hutama Karya memaparkan perkembangan penugasan pembangunan JTTS.

Hingga Agustus 2026, sekitar 1.160 kilometer jalan tol telah terbangun. Dari jumlah tersebut, sekitar 982 kilometer sudah beroperasi.

Pembangunan berlangsung secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan proyek, kebutuhan konektivitas, manfaat koridor, serta kemampuan pendanaan.

Hutama Karya juga memperkuat tata kelola melalui penyempurnaan prosedur studi kelayakan, kajian risiko, dan pengendalian pelaksanaan proyek.

Langkah tersebut bertujuan memastikan proyek yang masuk tahap pembangunan memiliki perencanaan lebih matang dan selaras dengan kebutuhan investasi serta kesiapan pendanaan.

Jambi–Rengat Masuk Pengembangan

Salah satu agenda yang ikut dipaparkan Hutama Karya adalah rencana pengembangan koridor Jambi–Rengat dan Pekanbaru–Padang.

Kedua koridor tersebut masih mengikuti tahapan kesiapan proyek dan skema pengusahaan yang berlaku.

Pengembangan jaringan diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Khusus bagi wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas, keberadaan jaringan tol diharapkan dapat memangkas hambatan distribusi barang dan memperluas akses pasar.

Hutama Karya juga menyiapkan sejumlah alternatif pendanaan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Dua skema yang disebut antara lain Pembayaran Berkala Berbasis Layanan dan asset recycling.

Melalui asset recycling, nilai aset yang sudah beroperasi dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung investasi pembangunan berikutnya.

Hutama Karya Tekankan Manfaat Langsung

Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan pembangunan JTTS tidak semata-mata mengejar pertambahan panjang jalan.

Menurut dia, setiap koridor yang tersambung harus memberikan manfaat langsung bagi mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi.

“Penugasan JTTS kami jalankan dengan menjaga tata kelola, kualitas infrastruktur, dan keberlanjutan pembangunan. Bagi kami, setiap ruas yang tersambung membawa harapan agar masyarakat dapat menjangkau keluarga dengan lebih mudah, pelaku usaha memiliki akses pasar yang lebih luas, dan pengguna jalan menikmati perjalanan yang aman serta nyaman,” ujar Iwan.

Ia menambahkan, pencapaian tersebut membutuhkan dukungan dan sinergi berbagai pemangku kepentingan.

Tantangan JTTS Bukan Lagi Sekadar Membangun Jalan

Dengan jaringan yang terus bertambah, tantangan JTTS kini bergerak dari sekadar pembangunan fisik menuju bagaimana infrastruktur tersebut menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar.

Kawasan industri, sentra pertanian dan perkebunan, pusat perdagangan, pelabuhan, serta simpul logistik perlu mendapatkan konektivitas yang efektif dari jaringan tol.

Tanpa keterhubungan tersebut, manfaat jalan tol berpotensi tidak maksimal bagi masyarakat dan dunia usaha.

Karena itu, evaluasi BAKN DPR RI terhadap JTTS menjadi penting untuk melihat apakah pembangunan yang berjalan telah sejalan dengan tujuan awal penugasan pemerintah.

Hutama Karya menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lain untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Dengan progres sekitar 1.160 kilometer jalan tol terbangun dan 982 kilometer telah beroperasi, pekerjaan besar JTTS kini bukan hanya menyelesaikan ruas-ruas berikutnya.

Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap kilometer jalan yang dibangun benar-benar menggerakkan orang, barang, investasi, dan ekonomi di sepanjang Pulau Sumatera.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pembangunan Jalan Tol Betung–Jambi Seksi 1A terus dikebut.

Hingga Agustus 2026, progres konstruksi ruas yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tersebut telah mencapai 69 persen.

Ruas ini menjadi salah satu bagian penting dalam penguatan konektivitas antara wilayah Sumatera Selatan dan Jambi.

Pembangunannya diharapkan tidak hanya memperpendek waktu tempuh antardaerah, tetapi juga mendukung kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi.

PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pembangunan ruas tersebut menyatakan percepatan pekerjaan tetap dibarengi pengendalian mutu dan aspek keselamatan.

Sekretaris Perusahaan HKI, Resnu Aditya Wuladarman, mengatakan pembangunan Tol Betung–Jambi Seksi 1A diarahkan untuk menghadirkan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

“Pembangunan Jalan Tol Betung–Jambi Seksi 1A tidak hanya berfokus pada penyelesaian konstruksi, tetapi juga bagaimana menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujar Resnu.

Menurut dia, peningkatan konektivitas melalui jalan tol diharapkan berdampak pada mobilitas masyarakat, distribusi barang dan biaya logistik.

Infrastruktur tersebut juga dinilai dapat membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Selatan dan Jambi.

Di tengah percepatan pembangunan, HKI menerapkan sistem pengendalian mutu pada setiap tahapan pekerjaan.

Standar yang digunakan mengacu pada Spesifikasi Umum untuk Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2020.

Pengawasan dilakukan melalui sejumlah mekanisme, mulai dari Inspection Test Plan (ITP), Quality Patrol, Walk In Site hingga QHSSE Pass.

Tahapan inspeksi dan pengujian tersebut dilakukan sebelum pekerjaan berlanjut ke tahap berikutnya. Pola ini diterapkan untuk memastikan pekerjaan memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan.

“HKI berkomitmen memastikan setiap pembangunan infrastruktur yang dikerjakan memenuhi aspek kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan. Penerapan sistem pengendalian mutu yang disiplin menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan infrastruktur yang kami bangun,” kata Resnu.

Selain konstruksi dan pengendalian kualitas, HKI juga menjalankan program Re-Planting Disposal Area pada area pekerjaan yang telah selesai digunakan.

Program tersebut dilakukan dengan menata kembali lahan disposal, menanam vegetasi dan melakukan pemeliharaan serta pemantauan secara berkala.

Langkah tersebut ditujukan untuk memulihkan tutupan vegetasi, mengurangi potensi erosi dan menjaga kestabilan area pekerjaan setelah digunakan dalam proses konstruksi.

Bagi HKI, aspek lingkungan menjadi bagian dari proses pembangunan yang tidak dipisahkan dari target penyelesaian proyek.

“Ke depannya, HKI akan terus mendorong hadirnya infrastruktur yang tidak hanya andal dari sisi kualitas, tetapi juga menerapkan prinsip keberlanjutan, melalui pengendalian mutu yang konsisten, serta penerapan konstruksi yang bertanggung jawab,” ujar Resnu.

Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi 1A merupakan bagian dari jaringan JTTS yang ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di Sumatera.

Dengan progres konstruksi yang telah mencapai 69 persen hingga Agustus 2026, pembangunan ruas tersebut memasuki fase penting menuju penyelesaian.

Kehadiran jalan tol ini diharapkan memberikan dampak terhadap mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar arus logistik antara wilayah Sumatera Selatan dan Jambi.

Pembangunan ruas tersebut juga ditempatkan dalam agenda pengembangan infrastruktur nasional yang dikaitkan dengan Asta Cita ke-3 Presiden Prabowo Subianto, khususnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas, aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pengguna Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi Bayung Lencir–Simpang Ness dalam waktu dekat tidak lagi bisa melintas tanpa tarif.

PT Hutama Karya (Persero) menyatakan ruas tol tersebut segera memasuki tahap pengoperasian bertarif setelah sebelumnya dibuka gratis untuk masyarakat.

Meski tanggal dan besaran tarif belum diumumkan, Hutama Karya memastikan persiapan menuju pengoperasian bertarif terus dilakukan.

Ruas yang menghubungkan wilayah Sumatra Selatan dan Jambi itu sebelumnya dioperasikan tanpa tarif secara bertahap.

Segmen Bayung Lencir–Tempino mulai beroperasi pada 17 Oktober 2024, kemudian Segmen Tempino–Simpang Ness menyusul pada 14 September 2025.

Selama masa pengoperasian tanpa tarif, Hutama Karya melakukan evaluasi terhadap pelayanan, fasilitas dan sistem operasional jalan tol sebagai persiapan sebelum pengguna dikenakan tarif.

Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, mengatakan perusahaan kini memastikan berbagai aspek pelayanan siap menghadapi perubahan status pengoperasian tersebut.

“Pengoperasian tanpa tarif memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal dan merasakan langsung manfaat jalan tol ini. Dalam waktu dekat, ruas ini akan memasuki tahap pengoperasian bertarif,” ujar Iwan.

Menurutnya, kesiapan tidak hanya berkaitan dengan transaksi di gerbang tol. Armada layanan, sistem pemantauan lalu lintas dan fasilitas pendukung juga terus dioptimalkan.

“Kami memastikan seluruh aspek pelayanan, mulai dari transaksi di gerbang tol, kesiapan armada layanan, hingga sistem pemantauan lalu lintas terus kami optimalkan agar pengguna jalan memperoleh perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar,” katanya.

Untuk mendukung transaksi pengguna, ruas Bayung Lencir–Simpang Ness dilengkapi tiga gerbang tol, yakni Gerbang Tol Pijoan, Gerbang Tol Muaro Sebapo dan Gerbang Tol Bayung Lencir.

Masing-masing gerbang didukung gardu entrance, gardu exit, gardu reversible serta mobile reader untuk membantu kelancaran transaksi.

Artinya, ketika tarif mulai diberlakukan, pengguna perlu memastikan kartu uang elektronik yang digunakan dalam kondisi baik dan memiliki saldo mencukupi sebelum memasuki ruas tol.

Namun, perubahan dari gratis menjadi berbayar bukan satu-satunya perkembangan yang perlu diperhatikan pengguna.

Dari sisi layanan darurat, Hutama Karya juga telah menyiapkan puluhan armada operasional.

Total terdapat 22 kendaraan operasional, terdiri atas lima kendaraan patroli, satu kendaraan rescue, dua ambulans, enam kendaraan derek, tiga kendaraan keamanan dan ketertiban, tiga kendaraan Patroli Jalan Raya (PJR), satu skylift dan satu water tank.

Pemantauan lalu lintas juga diperkuat dengan 104 CCTV dan enam Variable Message Sign (VMS).

Di balik pemberlakuan tarif yang akan datang, ruas tol ini menawarkan perubahan besar dari sisi waktu perjalanan.

Hutama Karya menyebut perjalanan pada koridor tersebut yang sebelumnya dapat mencapai sekitar dua jam kini dapat ditempuh sekitar 40 menit.

Pemangkasan waktu tempuh itu menjadi salah satu manfaat utama kehadiran Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi.

Terutama untuk mobilitas masyarakat dan distribusi barang antara Sumatra Selatan dan Jambi.

“Efisiensi waktu tempuh tersebut diharapkan turut mendorong kelancaran mobilitas orang dan barang serta memberikan dampak positif bagi aktivitas perekonomian antardaerah,” kata Iwan.

Dengan semakin terhubungnya wilayah Jambi dan Sumatra Selatan melalui jalan tol, jalur tersebut diharapkan tidak hanya menjadi alternatif perjalanan masyarakat.

Tetapi juga memperkuat arus logistik dan aktivitas ekonomi di wilayah yang dilalui.

Meski pengoperasian bertarif disebut segera dilakukan, Hutama Karya belum menyampaikan besaran tarif maupun tanggal pasti pemberlakuannya dalam informasi tersebut.

Perusahaan meminta masyarakat menunggu pengumuman resmi dan tidak berpatokan pada informasi yang belum berasal dari kanal resmi.

Sembari menunggu pemberlakuan tarif, pengguna jalan diimbau mempersiapkan perjalanan dengan memastikan kartu uang elektronik berfungsi dan saldo mencukupi.

Pengguna juga diminta mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, serta tidak memaksakan diri berkendara ketika dalam kondisi lelah.

Hutama Karya menyatakan sosialisasi mengenai perubahan status pengoperasian akan dilakukan secara bertahap.

Untuk informasi dan bantuan selama perjalanan, pengguna dapat menghubungi Call Center Jalan Tol Hutama Karya 150700. Informasi operasional juga tersedia melalui kanal resmi @HutamaKaryaTollRoad dan aplikasi Mozy.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi memaparkan perkembangan terbaru proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027.

Ruas tol sepanjang 67,45 kilometer itu akan melintasi tiga kabupaten di Provinsi Jambi dan saat ini memasuki tahap percepatan pengadaan lahan.

Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang mengatakan, ruas Tol Jambi–Rengat Fase I akan membentang dari Simpang Ness hingga Merlung. Proyek tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Jambi.

Menurut Robert, jalan tol ini akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung, serta dibangun melalui empat paket pekerjaan, yaitu Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B.

“Salah satu paket pekerjaan akan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari yang menjadi struktur utama pada ruas tol ini,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan JTTS Ruas Jambi–Rengat Fase I di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 24 Juli 2026.

Ia menjelaskan, ruas tol tersebut akan melintasi Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat.

Hingga saat ini, proses pengadaan lahan telah mencapai sekitar 9 persen, mencakup sembilan desa, yakni enam desa di Kabupaten Muaro Jambi, dua desa di Kabupaten Batanghari, dan satu desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BPJN Jambi menargetkan proses pengadaan tanah dapat diselesaikan dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh dokumen administrasi dan perizinan terpenuhi.

Selain pembangunan fisik, BPJN juga memastikan proyek ini memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Berbagai langkah mitigasi telah disiapkan, mulai dari pengendalian debu dan kebisingan, perlindungan habitat, keselamatan kerja, hingga penyediaan akses masyarakat melalui pembangunan underpass maupun overpass pada titik-titik yang dibutuhkan.

Tak hanya itu, pemerintah bersama mitra pendanaan juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak serta membuka mekanisme penyampaian keluhan dan konsultasi secara berkala bersama pemerintah desa dan warga.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh proses persiapan dilakukan secara matang agar pembangunan dapat dimulai sesuai target pada 2027.

Menurutnya, pengalaman pembangunan Tol Jambi–Palembang menjadi pelajaran penting, terutama dalam proses pendataan lahan dan koordinasi lintas instansi.

“Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” kata Al Haris.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilintasi jalan tol segera menyelesaikan pemetaan desa terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat sebagai dasar percepatan pengadaan tanah.

Al Haris menegaskan, masyarakat yang lahannya terdampak akan memperoleh kompensasi sesuai hasil penilaian independen sehingga proses pembangunan dapat berjalan adil dan transparan.

Melalui koordinasi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJN, BPN, serta mitra pendanaan internasional, proyek Tol Jambi–Rengat Fase I diharapkan dapat berjalan tepat waktu dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi serta konektivitas di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persiapan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I terus dimatangkan.

Pemerintah Provinsi Jambi mulai mempercepat proses pendataan lahan dan koordinasi lintas instansi agar proyek strategis nasional tersebut dapat mulai dibangun pada 2027.

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan JTTS Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) yang dipimpin Gubernur Jambi Al Haris di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 24 Juli 2026.

Rapat dihadiri Plt Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi Robert Eduard Sihotang, perwakilan Islamic Development Bank (IsDB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), pemerintah kabupaten terkait, Badan Pertanahan Nasional (BPN), perangkat daerah, hingga tokoh masyarakat dari wilayah terdampak.

Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan pengalaman pembangunan Tol Jambi–Palembang menjadi pelajaran penting agar seluruh tahapan persiapan dilakukan sejak dini, terutama terkait pengadaan lahan.

“Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Al Haris meminta seluruh tim bekerja secara profesional, transparan, dan mengantisipasi berbagai potensi persoalan, termasuk munculnya klaim lahan yang tidak sesuai ketentuan.

Menurutnya, jalan tol akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah, mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Ia juga memastikan masyarakat yang lahannya terdampak akan memperoleh kompensasi sesuai ketentuan dan hasil penilaian independen.

“Kita ingin seluruh proses berjalan baik. Yang dilakukan bukan sekadar ganti rugi, tetapi memberikan nilai yang adil sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan ini,” tegasnya.

Gubernur meminta pemerintah kabupaten segera memetakan desa yang terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat sebagai dasar percepatan proses pengadaan tanah.

Selain itu, koordinasi lintas instansi juga diminta terus diperkuat agar seluruh proses administrasi, perizinan, hingga penyelesaian kawasan hutan dapat diselesaikan tepat waktu.

Sementara itu, Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang menjelaskan ruas Tol Jambi–Rengat Fase I memiliki panjang sekitar 67,45 kilometer, membentang dari Simpang Ness hingga Merlung.

Proyek tersebut akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung, serta dikerjakan dalam empat paket konstruksi, yaitu Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B.

Salah satu paket akan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari yang menjadi struktur utama pada ruas tersebut.

Robert menyebutkan jalan tol akan melintasi tiga kabupaten, yakni Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat.

Hingga saat ini, sekitar 9 persen proses pengadaan lahan telah diselesaikan yang mencakup sembilan desa, terdiri atas enam desa di Muaro Jambi, dua desa di Batanghari, dan satu desa di Tanjung Jabung Barat.

Menurutnya, proses pengadaan tanah ditargetkan dapat rampung dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh persyaratan administrasi dan perizinan selesai dipenuhi.

Dalam pelaksanaannya, proyek juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Berbagai langkah mitigasi disiapkan, mulai dari pengendalian debu dan kebisingan, perlindungan habitat, keselamatan kerja, hingga pembangunan underpass maupun overpass untuk menjaga akses masyarakat.

Pemerintah juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian bagi warga terdampak serta mekanisme penanganan keluhan melalui konsultasi rutin bersama pemerintah desa dan masyarakat.

Melalui percepatan persiapan ini, Pemerintah Provinsi Jambi berharap pembangunan Tol Jambi–Rengat Fase I dapat berjalan sesuai jadwal sehingga mampu memperkuat konektivitas kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) kembali mencatat pencapaian signifikan di tingkat regional setelah masuk dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 edisi 2026 dengan menempati peringkat ke-206.

Capaian ini sekaligus menegaskan posisi Hutama Karya sebagai salah satu pemain kuat di sektor infrastruktur Asia Tenggara, serta menjadi satu-satunya BUMN infrastruktur Indonesia yang konsisten masuk daftar tersebut selama tiga tahun berturut-turut sejak 2024.

Performa Menguat di Tengah Persaingan Regional

Dalam pemeringkatan tersebut, Hutama Karya juga mencatat posisi strategis di tingkat nasional, yakni peringkat ke-16 di antara seluruh BUMN dan peringkat ke-40 dari seluruh perusahaan Indonesia lintas industri.

Di tengah kompetisi ketat 109 perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar 500 besar Asia Tenggara, kinerja Hutama Karya dinilai menonjol bukan hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga profitabilitas dan struktur aset.

Secara metrik, perusahaan berada di peringkat ke-167 berdasarkan laba dan ke-114 berdasarkan total aset, menunjukkan fondasi keuangan yang relatif lebih kuat dibanding banyak kompetitor di sektor sejenis.

Kinerja Keuangan Tumbuh Berkualitas

Sepanjang tahun fiskal 2025, Hutama Karya membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp 25,13 triliun, dengan laba bersih tumbuh 15,9 persen menjadi Rp 3,08 triliun.

Total aset perusahaan juga mencapai Rp 189,09 triliun, memperkuat kapasitas finansial untuk mendukung proyek-proyek strategis jangka panjang.

Pertumbuhan ini disebut mencerminkan peningkatan efisiensi operasional serta penguatan kualitas portofolio proyek yang dikelola perusahaan.

Fokus pada Proyek Strategis Nasional

Hutama Karya terus memperkuat posisinya sebagai penggerak utama pembangunan infrastruktur nasional, terutama melalui proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang telah mencapai sekitar 1.042 kilometer dan terus dikembangkan.

Selain itu, perusahaan juga terlibat dalam berbagai proyek strategis seperti pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara, bendungan, sistem penyediaan air minum, hingga proyek berbasis skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Komitmen Transformasi Berkelanjutan

Direktur Keuangan Hutama Karya, Eka Setya Adrianto, menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hanya soal masuk daftar, tetapi tentang kualitas kinerja perusahaan.

Ia menyebut pertumbuhan laba di tengah normalisasi pendapatan menjadi bukti bahwa transformasi perusahaan berjalan secara struktural dan berkelanjutan.

Posisi Strategis di Ekosistem Danantara

Sebagai perusahaan yang dimiliki penuh oleh Pemerintah Indonesia dan berada dalam ekosistem Danantara, Hutama Karya dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda transformasi ekonomi nasional.

Fokus perusahaan ke depan mencakup pengembangan infrastruktur hijau, penguatan konektivitas nasional, serta kontribusi terhadap industrialisasi dan integrasi ekonomi kawasan ASEAN.(*)

PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi V meninjau langsung progres pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung, bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), pada Rabu (12/02/2026) di Jembatan Musi V.

Kunjungan ini bertujuan memastikan pembangunan berjalan sesuai target, standar mutu, serta ketentuan yang berlaku.

Kunjungan dipimpin Ketua Tim Komisi V, Roberth Rouw, bersama anggota Mukhlis Basri, Haryanto, Sofwan Dedy Ardyanto, Hanan A. Rozak, Syarief Abdullah Alkadrie, Ruslan M. Daud, Irmawan, Ghufran, dan Muhammad Lokot Nasution. Tim DPR RI didampingi oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Dedy Gunawan, anggota BPJT Unsur Masyarakat Tulus Abadi, serta jajaran Direksi dan EVP Hutama Karya.

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menegaskan komitmen perusahaan dalam percepatan penyelesaian proyek tanpa mengorbankan mutu dan keselamatan.

“Hutama Karya berkomitmen memastikan pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung berjalan sesuai target, memenuhi standar kualitas, serta mengutamakan aspek keselamatan kerja dan keselamatan pengguna jalan. Dukungan dan pengawasan DPR RI serta sinergi dengan Kementerian PU dan pemangku kepentingan menjadi penguatan penting agar ruas ini dapat segera memberikan manfaat nyata, termasuk saat periode mudik Lebaran 2026,” ujar Mardiansyah.

Berdasarkan paparan lapangan, progres konstruksi Jalan Tol Palembang–Betung telah mencapai 89,91%.

Ruas tol ini direncanakan difungsionalkan secara terbatas pada periode arus mudik Lebaran 2026 untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas jalan nasional serta memberikan alternatif perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

Jalan Tol Palembang–Betung menjadi koridor strategis karena menghubungkan Kayuagung–Palembang–Betung dan selanjutnya terintegrasi menuju Jambi.

Kehadiran tol ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh perjalanan dari 3–4 jam melalui jalan nasional menjadi sekitar 1 jam melalui jalan tol, mendukung kelancaran distribusi logistik, mobilitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua Tim Komisi V, Roberth Rouw, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek hingga tersambung ke Jambi.

“DPR mendukung dan mengapresiasi BUMN yang membangun jalan tol dengan kualitas terbaik. Kami juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur bagi masyarakat. Kami harap pada saat Lebaran nanti tidak ada kendala, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung fasilitas dan manfaatnya,” ujar Roberth Rouw.

Kunjungan ini menegaskan kolaborasi DPR RI, Kementerian PU, dan badan usaha pelaksana dalam mendorong percepatan PSN secara terukur.

Sinergi tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat manfaat infrastruktur bagi masyarakat, khususnya di Sumatra Selatan dan sekitarnya.()*

RIAU, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di berbagai wilayah, termasuk proyek Ruas Rengat–Pekanbaru Seksi Junction Pekanbaru–Bypass Pekanbaru.

Hingga Januari 2026, progres konstruksi ruas tol tersebut telah mencapai 71,07 persen, sementara pengadaan lahan tercatat sebesar 83,52 persen.

Salah satu struktur vital pada ruas ini, yakni Jembatan Siak, kini telah memasuki tahap akhir penyelesaian.

Jembatan yang melintasi Sungai Siak tersebut mencatat progres konstruksi hingga 98 persen dan menjadi elemen penting dalam memperkuat konektivitas kawasan Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menjelaskan bahwa Sungai Siak selama ini menjadi batas alami antarwilayah di Provinsi Riau.

Kehadiran Jembatan Siak STA 193+560 diharapkan mampu memperkuat jaringan transportasi regional.

“Sungai Siak dikenal sebagai salah satu sungai terdalam di Indonesia. Jembatan Siak ini menjadi jembatan kelima yang menghubungkan kawasan Pekanbaru dan Kampar, sekaligus memperkuat peran jalan tol sebagai jalur distribusi utama,” ujar Mardiansyah.

Jembatan Siak memiliki panjang total 214,5 meter dengan bentang utama sepanjang 97,5 meter.

Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas, mempercepat mobilitas masyarakat, serta mendorong efisiensi distribusi barang dan jasa di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.

Dari sisi teknis, pembangunan jembatan menggunakan struktur Box Girder dengan metode Balanced Cantilever menggunakan Form Traveller.

Pekerjaan struktur utama diselesaikan dalam waktu sekitar enam bulan, mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Ke depan, Ruas Tol Rengat–Pekanbaru Seksi Junction Pekanbaru–Bypass Pekanbaru akan terintegrasi dengan sejumlah ruas tol utama lainnya, seperti Tol Pekanbaru–Rengat, Tol Pekanbaru–Dumai, serta Tol Pekanbaru–Bangkinang–XIII Koto Kampar yang merupakan bagian dari jaringan JTTS.

“Keberadaan Jembatan Siak sangat penting dalam memperkuat integrasi antar ruas tol di Provinsi Riau serta mendukung kelancaran distribusi logistik. Kami berharap infrastruktur ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambah Mardiansyah.

Selain meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mengurangi beban lalu lintas di jalan arteri, proyek ini juga membuka akses menuju kawasan industri, perdagangan, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di sekitar Pekanbaru.

Seluruh pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan penerapan standar keselamatan dan mutu yang ketat, serta berhasil mencapai capaian Zero Accident.

Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang sekitar 1.235 kilometer, baik yang telah beroperasi penuh maupun yang masih dalam tahap konstruksi.

Jaringan tol tersebut menjadi tulang punggung konektivitas darat Pulau Sumatra dan diharapkan terus mendorong pertumbuhan ekonomi regional secara merata.(*)