MAKASSAR, SEPUCUKJAMBI.ID – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menetapkan target ambisius untuk penguatan basis partai dengan 10 juta Kartu Tanda Anggota (KTA) pasca penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026).

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menegaskan, seluruh kader dari tingkat ranting hingga pimpinan pusat harus bekerja aktif merekrut anggota.

“Bagi kader yang ingin atau tidak ingin menjadi caleg, minimal harus merekrut 500 anggota untuk ber-KTA. Kita harus bekerja mulai sekarang,” ujarnya.

PSI juga menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ahmad Ali meminta seluruh pengurus partai ikut aktif mengawasi dan mendukung pelaksanaan MBG di lapangan.

Momentum Rakernas juga diwarnai kehadiran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang memberikan arahan, motivasi, dan semangat kepada ratusan kader dari seluruh Indonesia.

Jokowi menekankan pentingnya membangun struktur partai dari akar rumput, mulai tingkat desa hingga kota.

“Saya siap turun gunung untuk memperkenalkan partai, bahkan ke provinsi, kabupaten, hingga kecamatan,” kata Jokowi, memberikan dorongan bagi kader PSI untuk memperkuat mesin politik partai.

Dengan strategi ini, PSI berharap dapat memperkuat struktur organisasi, memperluas basis anggota, serta berkontribusi aktif dalam program-program pemerintah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait namanya yang kembali dikaitkan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.

Isu tersebut mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Jokowi menyampaikan klarifikasinya saat ditemui awak media di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026).

Ia menilai penyebutan nama presiden dalam berbagai perkara hukum yang melibatkan menteri merupakan hal yang kerap terjadi, mengingat seluruh kebijakan kementerian berada dalam kerangka kebijakan dan arahan presiden.

Menurut Jokowi, setiap program kerja menteri secara prinsip berasal dari keputusan dan kebijakan presiden.

Namun, ia menegaskan adanya perbedaan tegas antara kebijakan pemerintahan yang sah dengan praktik korupsi yang melanggar hukum.

“Di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program kerja menteri pasti dari kebijakan Presiden, dari arahan Presiden, dan dari perintah-perintah Presiden. Tetapi tidak ada yang namanya perintah atau arahan untuk korupsi. Enggak ada,” ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa selama menjabat sebagai presiden, ia tidak pernah memberikan instruksi, arahan, maupun perintah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk dalam perkara dugaan penyalahgunaan kuota haji tambahan tahun 2024.

Nama Jokowi sebelumnya disebut dalam sebuah siniar yang tayang di YouTube pada 15 Januari 2026.

Dalam tayangan tersebut, Gus Yaqut menyebut bahwa tambahan 20 ribu kuota haji untuk Indonesia pada 2024 diterima langsung oleh Jokowi bersama sejumlah menteri terkait.

Menanggapi hal itu, Jokowi menyatakan bahwa permintaan tambahan kuota tersebut memang merupakan kebijakan pemerintah saat itu, namun pengelolaan dan pelaksanaannya sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Saat ini, kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 tengah ditangani KPK.

Penyidik telah menetapkan Gus Yaqut dan mantan stafnya sebagai tersangka, serta memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami peran berbagai pihak dalam perkara tersebut.

Jokowi pun meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti bersalah harus bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Nama Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang kembali ramai di media sosial.

Isu ini muncul dari konten yang menarasikan adanya “tokoh besar” di balik polemik ijazah Jokowi dan mencoba mengaitkannya dengan SBY.

Menanggapi hal tersebut, Partai Demokrat menegaskan SBY tidak memiliki keterkaitan apapun dengan isu tersebut.

Partai berlambang mercy ini menilai narasi yang menyeret nama SBY sebagai fitnah dan tidak berdasar.

Ahmad Khoirul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, menyatakan bahwa SBY sedang mempertimbangkan langkah hukum atas pencatutan namanya.

“Betul-betul dipertimbangkan oleh Pak SBY. Tentu langkah awal adalah somasi, yaitu teguran hukum tertulis kepada pihak-pihak yang menyebarkan tudingan tersebut,” ujar Umam.

Somasi dipilih sebagai langkah awal untuk memberi peringatan sekaligus ruang klarifikasi kepada akun-akun media sosial yang menyebarkan tudingan tersebut.

Namun, Demokrat tidak menutup kemungkinan melanjutkan ke tahap hukum berikutnya bila diperlukan.

“Somasi ini menjadi fase awal sebelum masuk ke tahap berikutnya, jika memang diperlukan,” tambah Umam.

Menurut Demokrat, penyebaran narasi yang mengaitkan SBY dengan isu ijazah Jokowi tidak hanya mencederai nama baik tokoh negara.

Tetapi juga berpotensi menimbulkan kegaduhan politik dan misinformasi di ruang publik.

Oleh karena itu, partai menilai perlu ada sikap tegas agar praktik serupa tidak terus berulang.

Di sisi lain, Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan tidak pernah menuduh SBY berada di balik isu ijazah palsu.

Jokowi meminta publik tidak berspekulasi dan mengaitkan nama tokoh tertentu tanpa dasar yang jelas.

Isu dugaan ijazah palsu Jokowi sendiri sudah beberapa kali muncul dan telah dibantah.

Aparat penegak hukum menegaskan dokumen pendidikan Jokowi sah dan sesuai data institusi resmi.

Dengan langkah somasi yang dipertimbangkan Demokrat, diharapkan penyebaran informasi menyesatkan dapat dihentikan serta menjadi pengingat agar ruang digital tidak digunakan untuk menyebarkan fitnah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebuah video klip lawas penyanyi Jepang kembali viral di media sosial Indonesia karena warganet menilai wajah sang penyanyi mirip Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Video ini ramai dibagikan di platform seperti YouTube, X (Twitter), TikTok, hingga Instagram.

Tokoh yang dimaksud adalah Noriyuki Makihara, penyanyi dan penulis lagu pop Jepang yang populer sejak era 1990-an.

Video yang paling sering dibagikan berasal dari klip lagu “Mou Koi Nante Shinai”.

Dalam potongan video tersebut, Makihara tampil sederhana dengan rambut pendek dan ekspresi wajah yang dinilai menyerupai Jokowi, terutama senyum dan struktur wajahnya.

Fenomena ini memicu komentar lucu dari netizen Indonesia.

Di kolom komentar YouTube maupun unggahan ulang di media sosial, banyak yang menulis candaan seperti “Jokowi versi J-Pop”, “Pakde lagi konser di Jepang”, atau menyebut Makihara sebagai “Jokowi lost brother”.

Meskipun bernuansa humor, unggahan ini cepat menyebar dan mendorong peningkatan penayangan video klip aslinya.

Lagu “Mou Koi Nante Shinai” sendiri bukan rilisan baru, melainkan berasal dari awal 1990-an dan menjadi salah satu hits populer Noriyuki Makihara.

Namun berkat algoritma media sosial dan tren konten viral lintas negara, klip lawas ini kembali muncul di beranda banyak pengguna Indonesia dan memperoleh jutaan penonton dalam waktu singkat.

Noriyuki Makihara dikenal sebagai musisi berpengaruh di industri J-Pop.

Selain membawakan lagu-lagunya sendiri, ia juga menulis lagu untuk sejumlah artis besar Jepang, termasuk grup legendaris SMAP.

Karyanya kerap mengangkat tema kehidupan sehari-hari, cinta, dan refleksi personal, sehingga tetap relevan lintas generasi.

Fenomena kemiripan wajah dengan tokoh publik bukan hal baru di Indonesia.

Beberapa figur internasional sebelumnya juga sempat viral karena dianggap mirip dengan tokoh Tanah Air.

Menurut pakar budaya digital, tren ini merupakan bentuk hiburan spontan khas internet yang menggabungkan humor visual, nostalgia, dan algoritma media sosial.

Meski tidak terkait politik atau pernyataan resmi, viralnya video Noriyuki Makihara menunjukkan bagaimana konten lintas budaya mudah menarik perhatian publik Indonesia, hanya karena kemiripan wajah.

Fenomena ini juga menjadi pintu masuk bagi warganet untuk mengenal kembali musik pop Jepang era 1990-an yang sempat berjaya.(*)