Wali Kota Jambi Minta OPD Jemput Bola, Maksimalkan Layanan Publik Digital

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan seluruh pejabat Perangkat Daerah (OPD) harus mampu berinovasi dan memanfaatkan sistem digital dalam pelayanan publik.

“Jangan ada lagi keluhan dari masyarakat. Jika masih ada, berarti belum bekerja maksimal,” tegas Maulana saat pelantikan pejabat Eselon II Pemkot Jambi, Rabu 7 Januari 2026.

“Inovasi dan digitalisasi harus menjadi prioritas dalam setiap OPD,” timpalnya.

Dalam arahannya, Maulana menekankan bahwa inovasi bukan pilihan, tapi kewajiban untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas birokrasi.

Pejabat baru diberikan waktu 3 bulan untuk menunjukkan perubahan nyata sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Jika dalam 3 bulan kinerjanya tidak meningkat, saya tidak ragu menurunkan jabatan Bapak/Ibu,” ujarnya.

Wali Kota juga meminta seluruh pejabat memahami program prioritas Kota Jambi Bahagia yang telah tertuang dalam Perda.

“Visi-misi Kota Jambi Bahagia bukan sekadar jargon, tetapi dasar kerja resmi seluruh OPD,” kata Maulana.

Pelantikan pejabat ini merupakan hasil seleksi terbuka JPT Pratama 2025, yang telah melalui seluruh tahapan resmi dan mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Maulana menegaskan bahwa, pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penguatan birokrasi berbasis inovasi dan pelayanan publik yang responsif.

Berikut daftar pejabat Eselon II yang dilantik:

  • Kepala Dinas Pendidikan: Sugiyono

  • Kepala Dinas Kesehatan: Elvi Roza

  • Kepala BPBD: Doni Sumatriadi

  • Kepala BKPSDMD Kota Jambi: Rizalul Fikri

  • Kepala DPPKB: Misman

  • Kepala BPKAD: Poppy Isnaini

  • Kepala Satpol PP: Iper Riyansuni

  • Kepala Perkim: M. Wildan Murtadho

Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat birokrasi inovatif, meningkatkan layanan digital, dan memastikan pejabat mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.(*)




Pejabat Baru Diberi Waktu 3 Bulan, Walikota Jambi: Tingkatkan Kinerja atau Turun Jabatan!

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan kepada seluruh pejabat Perangkat Daerah (OPD) agar memahami dan menjalankan tugasnya dengan penuh amanah.

“Sebagai pemimpin, saya tekankan agar seluruh pejabat OPD mengetahui tugas dan fungsinya, yang tentunya akan semakin banyak. Jangan sampai kinerjanya menurun, harus terus meningkat,” tegas Maulana saat pelantikan pejabat Eselon II Pemkot Jambi, Rabu 7 Januari 2026.

Dalam arahannya, Maulana memberikan waktu 3 bulan kepada pejabat baru untuk menunjukkan perubahan nyata sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Jika dalam 3 bulan tidak ada peningkatan kinerja, saya tidak ragu menurunkan jabatan Bapak/Ibu,” ujarnya.

Wali Kota Maulana juga menekankan pentingnya inovasi berbasis digital dalam birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Tidak boleh ada lagi keluhan dari masyarakat. Jika masih ada, itu berarti belum bekerja maksimal dan menjadi peringatan bagi pimpinan OPD,” tambahnya.

Selain itu, seluruh pejabat diminta untuk menghafal program prioritas Kota Jambi Bahagia yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda).

“Visi-misi Kota Jambi Bahagia bukan sekadar jargon, tetapi menjadi dasar kerja resmi seluruh OPD,” ujar Maulana.

Pelantikan pejabat ini merupakan hasil seleksi terbuka JPT Pratama 2025, yang telah melalui seluruh tahapan resmi dan mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam kesempatan ini, Maulana menekankan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni, tetapi momentum penguatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik.

Berikut daftar pejabat Eselon II yang dilantik hari ini:

  • Kepala Dinas Pendidikan: Sugiyono

  • Kepala Dinas Kesehatan: Elvi Roza

  • Kepala BPBD: Doni Sumatriadi

  • Kepala BKPSDMD Kota Jambi: Rizalul Fikri

  • Kepala DPPKB: Misman

  • Kepala BPKAD: Poppy Isnaini

  • Kepala Satpol PP: Iper Riyansuni

  • Kepala Perkim: M. Wildan Murtadho

Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat birokrasi Pemkot Jambi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara nyata.(*)