JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi menyepakati rancangan awal perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan target pembangunan dengan dinamika dan kondisi yang berkembang.

Kesepakatan itu dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang dihadiri Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Jambi, Selasa 10 November 2026.

Selain membahas perubahan RPJMD, rapat paripurna tersebut juga menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dukungan serta masukan dalam pembahasan rancangan awal perubahan RPJMD.

Menurut Sani, tantangan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan tidak ringan.

Pemerintah membutuhkan upaya lebih besar untuk mencapai target kinerja sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia menilai diperlukan kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, tanpa mengabaikan sasaran strategis daerah.

“Terhadap penyampaian laporan Bapemperda yang telah sama-sama kita dengarkan tadi, kami sangat menyadari bahwa kinerja yang harus dicapai lima tahun ke depan cukup berat. Sementara tuntutan pencapaian kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik tentu memerlukan upaya yang tidak biasa,” ujar Abdullah Sani.

Ia menegaskan, penyempurnaan kebijakan pembangunan harus tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.

Sani juga mengakui bahwa menyatukan pandangan dalam proses penyusunan kebijakan bukan perkara mudah.

Namun, kesepakatan yang telah dicapai harus menjadi tanggung jawab bersama untuk dilaksanakan.

“Kebijakan yang telah disepakati tentu merupakan win-win solution yang akan menjadi tanggung jawab kita semua dalam mengimplementasikannya,” katanya.

Usai rapat paripurna, Gubernur Jambi Al Haris menjelaskan bahwa penyempurnaan rancangan awal perubahan RPJMD merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD.

Ia mengatakan, perubahan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan sejumlah target pembangunan dengan perkembangan kondisi dan dinamika yang terjadi.

Namun, Al Haris menegaskan bahwa revisi RPJMD bukan berarti pemerintah mengubah arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Bukan merevisi arah kebijakannya, bukan. Tetapi mungkin volumenya kemudian juga targetnya mungkin ada yang kita perbaiki, supaya lebih terarah, lebih komprehensif. Nah ini yang sedang kita bahas dengan DPRD,” jelas Al Haris.

Menurutnya, penyempurnaan dokumen perencanaan tersebut penting agar program dan target pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih realistis, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Al Haris berharap RPJMD yang telah disempurnakan nantinya benar-benar menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan Provinsi Jambi selama masa kepemimpinannya.

“Intinya kita berharap RPJMD ini betul-betul memandu arah kebijakan pembangunan selama kami menjabat,” pungkasnya.

Sementara itu, Abdullah Sani meminta tim penyusun perubahan RPJMD segera menindaklanjuti berbagai saran dan masukan yang telah disepakati dalam rapat paripurna.

Penyempurnaan dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi bahan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Ia juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jambi menjadikan rancangan awal perubahan RPJMD sebagai pedoman dalam menyusun rancangan awal perubahan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah.

Menurut Sani, perencanaan yang matang harus diikuti dengan komitmen, kerja keras, dan kolaborasi seluruh pihak agar target pembangunan dapat diwujudkan.

“Rencana yang baik adalah sebagian dari keberhasilan, dan untuk mewujudkan sebagian lainnya dibutuhkan komitmen, kerja keras dan kerja sama kita semua,” tegasnya.

Selain kesepakatan perubahan RPJMD, rapat paripurna tersebut juga menghasilkan penetapan Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Perda Provinsi Jambi.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2025-2029 serta penetapan Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Perda dilakukan oleh Gubernur Al Haris bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi H. Ivan Wirata.

Penetapan Perda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat landasan hukum pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jambi agar dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Dua agenda penting dalam rapat paripurna ini sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Dengan penyempurnaan RPJMD dan penguatan regulasi pengelolaan sumber daya air, Pemprov Jambi diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sekaligus memastikan kebijakan yang dihasilkan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Jambi, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, serta sejumlah undangan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, S.Pd., M.M menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sekaligus Selamat Hari Ulang Tahun ke-625 Tanah Pilih Pusako Betuah dan Hari Jadi ke-79 Pemerintah Kota Jambi kepada seluruh masyarakat.

Menurut Muhammad Yasir, dua momentum besar tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan semangat membangun daerah secara bersama-sama.

Ia menilai, Hari Raya Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata, tetapi juga menjadi simbol keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama.

“Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, solidaritas, dan pentingnya berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nilai-nilai itu harus terus dijaga dalam kehidupan sosial maupun dalam membangun daerah,” ujar Muhammad Yasir.

Selain itu, peringatan HUT ke-625 Tanah Pilih Pusako Betuah dan Hari Jadi ke-79 Pemerintah Kota Jambi disebutnya menjadi refleksi perjalanan panjang pembangunan Kota Jambi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Politisi Partai Gerindra tersebut berharap Kota Jambi dapat terus tumbuh menjadi daerah yang maju, religius, nyaman, serta memiliki daya saing kuat sebagai kota perdagangan dan jasa di wilayah Sumatera.

“Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan Selamat HUT ke-625 Tanah Pilih Pusako Betuah serta Hari Jadi ke-79 Pemerintah Kota Jambi. Semoga Kota Jambi semakin maju, aman, nyaman, dan masyarakatnya semakin sejahtera,” katanya.

Muhammad Yasir juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Menurutnya, kolaborasi yang baik sangat dibutuhkan untuk mendorong pengembangan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Jambi.

Ia memastikan DPRD Kota Jambi akan terus mendukung berbagai program pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat sistem pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan peran depo transfer sebagai bagian dari implementasi program OPBM.

Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha turun langsung meninjau sejumlah titik depo sampah di berbagai kawasan.

Beberapa lokasi yang menjadi fokus peninjauan antara lain kawasan Pasar Mama, Mayang, hingga Pasir Putih.

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung sistem pengangkutan serta pengolahan sampah yang lebih terintegrasi.

Maulana menjelaskan, penerapan OPBM akan berjalan beriringan dengan penguatan depo transfer yang berfungsi sebagai titik akhir pengumpulan sebelum sampah diangkut ke lokasi pengolahan lanjutan.

Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak sudah mulai terlihat, termasuk penggunaan bentor dalam operasional OPBM.

Namun, ia menekankan pentingnya sistem lanjutan agar hasil pengumpulan sampah dapat dikelola secara maksimal melalui depo yang tersedia.

Dari hasil peninjauan, sejumlah titik dinilai strategis untuk menjangkau wilayah padat penduduk, khususnya di kawasan Kota Baru.

Pemerintah juga berencana meningkatkan jangkauan layanan hingga ke wilayah Palmerah dan Jambi Selatan melalui perbaikan fasilitas yang ada.

Selain itu, Maulana menegaskan bahwa dengan sistem yang lebih terstruktur ini, praktik pembuangan sampah sembarangan diharapkan dapat dihentikan.

Seluruh sampah nantinya akan diarahkan ke depo resmi untuk dikelola secara lebih baik.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program ini.

Menurutnya, keberhasilan OPBM tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dengan dukungan fasilitas, armada pengangkut, serta sistem pemilahan yang memadai, Pemkot Jambi optimistis pengelolaan sampah akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan ke depannya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menyatakan dukungannya penuh terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Polemik Zona Merah di DPRD Kota Jambi.

Menurutnya, langkah DPRD ini merupakan bagian dari perjuangan aspirasi masyarakat terdampak dan memerlukan dukungan politik serta pendampingan pemerintah pusat.

“Ini adalah aspirasi masyarakat yang perlu terus diperjuangkan. Penyelesaiannya bukan hanya di ranah pemerintah daerah, tetapi berada di pemerintah pusat,” sebutnya.

“Karena itu, perlu dorongan secara politis dan pendampingan pemerintah kepada masyarakat,” kata Maulana.

Wali Kota Maulana menekankan bahwa penyelesaian sengketa ini memerlukan mekanisme dan kebijakan yang sah, serta dukungan pemerintah pusat agar aspirasi masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan transparan

DPRD Kota Jambi resmi membentuk Pansus Zona Merah pada rapat paripurna Rabu (31/12/2025).

Ketua DPRD Kemas Faried Alfarelly (KFA) menyatakan bahwa Pansus diketuai oleh Muhili Amin, dengan Umar Faruk sebagai Wakil Ketua dan Ahmad Faisal sebagai Sekretaris.

Pembentukan Pansus merupakan respons atas aksi unjuk rasa warga dari tujuh kelurahan di Kecamatan Kota Baru pada 10 Desember 2025, yang dipicu sengketa status tanah warga masuk dalam zona merah dan diklaim sebagai aset negara.

“Alhamdulillah hari ini sesuai janji kami kepada masyarakat yang terdampak zona merah, termasuk yang sertifikat hak miliknya diblokir,” kata dia.

“Total ada 5.506 SHM dengan luas sekitar 1.400 hektare yang dinyatakan berada di zona merah dan diklaim sebagai aset negara,” jelas KFA.

Pansus dijadwalkan mulai menyusun agenda kerja pada Januari 2026, termasuk rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait.

Seperti PT Pertamina, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Kota Jambi, Kejaksaan Negeri, dan instansi lain.

Warga terdampak juga akan diundang untuk memperoleh informasi lengkap mengenai proses penerbitan sertifikat hingga pemblokiran.

“Kami juga akan berkonsultasi ke pemerintah pusat, baik ke ATR/BPN, Pertamina, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, supaya semua pihak memiliki persepsi yang sama,” tambah KFA.(*)