MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah setelah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, kepada Bupati Bungo H Dedy Putra yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bungo Muhammad Adani. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (2/6).

Capaian ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Bungo dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati Bungo H. Dedy Putra menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta DPRD Kabupaten Bungo atas sinergi dan pengawasan yang berjalan baik selama ini.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi juga bentuk komitmen bersama dalam menjaga kepercayaan publik.

“Opini WTP ini adalah hasil kerja keras kita semua. Ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, dan memastikan anggaran daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Dedy Putra.

Dengan diraihnya kembali opini WTP, Pemkab Bungo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan fungsi pengawasan internal, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

Pemerintah daerah juga menargetkan keberlanjutan reformasi birokrasi agar tata kelola pemerintahan semakin bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi memastikan seluruh persiapan untuk Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 telah selesai dilakukan.

Agenda penting tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026, di Gedung Swarna Bumi DPRD Kota Jambi.

Sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, hingga perwakilan pemerintah pusat dijadwalkan hadir dalam momentum bersejarah tersebut.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPRD Kota Jambi, Feny Nivertity, menyampaikan bahwa seluruh tahapan persiapan telah dituntaskan.

Bahkan, gladi bersih pelaksanaan acara telah digelar sehari sebelumnya bersama unsur Pemerintah Kota Jambi dan pimpinan DPRD.

Menurutnya, hasil gladi bersih menunjukkan kesiapan panitia telah mencapai tahap maksimal sehingga pelaksanaan rapat paripurna dapat berjalan sesuai agenda yang telah disusun.

“Seluruh persiapan sudah selesai dan berjalan lancar. Gladi bersih juga telah dilaksanakan bersama Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi, serta pimpinan DPRD. Kami optimistis pelaksanaan rapat paripurna akan berlangsung dengan baik,” ujar Feny, Senin 1 Juni 2026.

Tak hanya dihadiri unsur pemerintah daerah, rapat paripurna puncak peringatan hari jadi Kota Jambi tahun ini juga diperkirakan mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Sejumlah pejabat tinggi negara dijadwalkan hadir sebagai tamu kehormatan.

Beberapa nama yang disebut akan menghadiri kegiatan tersebut antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Transmigrasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan, serta sejumlah pejabat kementerian lainnya.

Kehadiran para pejabat pusat tersebut dinilai menjadi bentuk perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan Kota Jambi yang terus menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu.

Untuk memastikan seluruh unsur masyarakat dapat terlibat dalam momentum bersejarah ini, panitia telah mendistribusikan sekitar 1.000 undangan kepada berbagai kalangan.

Mulai dari pejabat pemerintahan, anggota legislatif, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan turut diundang menghadiri acara tersebut.

Rapat Paripurna Istimewa HUT Pemerintah Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan hari jadi daerah.

Selain menjadi ajang refleksi perjalanan sejarah, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemadaman listrik di sejumlah wilayah Provinsi Jambi dipastikan masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

Kondisi ini disebabkan pasokan listrik yang masuk ke wilayah Jambi hingga kini baru mencapai sekitar 85 persen.

Manager PLN UP3 Jambi, M. Burhanuddin Muflihul Hasan, mengatakan gangguan sistem kelistrikan terjadi akibat cuaca ekstrem yang melanda kawasan Muaro Bungo hingga Sungai Rumbai pada Jumat sore.

Menurutnya, cuaca buruk tersebut menyebabkan terganggunya jaringan transmisi 275 kV yang menjadi jalur utama pasokan listrik ke Provinsi Jambi.

“Gangguan terjadi sekitar pukul 18.34 WIB. Sistem backbone transmisi mengalami masalah sehingga berdampak pada pemadaman listrik di wilayah Jambi dan beberapa daerah di Sumatera,” ujarnya saat ditemui di kantor PLN UP3 Jambi, Sabtu (23/5/2026).

Burhanuddin menjelaskan, jaringan transmisi di Muaro Bungo memiliki peran penting sebagai tulang punggung distribusi listrik di Sumatera.

Ketika gangguan terjadi pada sistem tersebut, dampaknya langsung dirasakan di sejumlah wilayah.

Saat ini, PLN mengaku terus melakukan percepatan perbaikan agar suplai listrik kembali normal.

Namun karena kondisi sistem belum sepenuhnya pulih, pemadaman bergilir masih harus diterapkan di beberapa daerah.

“Pasokan saat ini sudah mencapai sekitar 85 persen. Kami terus berupaya melakukan pemulihan secara maksimal agar kembali normal 100 persen,” katanya.

PLN juga memastikan pola pemadaman dilakukan secara bergantian untuk menghindari listrik padam terlalu lama di satu wilayah.

Di Kota Jambi sendiri, durasi pemadaman disebut berkisar antara dua hingga tiga jam.

Burhanuddin turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan kelistrikan tersebut.

Ke depan, PLN berencana memperkuat sistem kelistrikan dengan optimalisasi suplai dan penambahan kapasitas transmisi agar gangguan serupa dapat diminimalkan.

Ia juga menjelaskan alasan PLN belum sempat menyampaikan informasi resmi saat awal kejadian.

Menurutnya, skala gangguan yang cukup besar membuat pihaknya perlu memastikan sumber masalah terlebih dahulu agar informasi yang diberikan kepada masyarakat tidak keliru.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dugaan kasus pengeroyokan terhadap guru SMKN 3 Tanjung Jabung Timur, Agus Saputra, yang sempat viral di media sosial, kini mendapat penanganan serius dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Tim dari Disdik langsung diturunkan ke sekolah untuk menindaklanjuti permasalahan dan memastikan proses belajar tetap kondusif.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, M. Umar MY, S.E., M.M, menegaskan pihaknya tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan terkait permintaan pemindahan guru maupun tindakan disiplin.

Pendalaman menyeluruh menjadi langkah awal sebelum keputusan resmi dibuat.

“Berkenaan dengan pemindahan guru maupun langkah hukum disiplin, tim kami akan turun dan berkoordinasi. Hasilnya nanti akan kami sampaikan ke BKD,” ujar Umar.

Selain menurunkan tim, Disdik juga memastikan kondisi sekolah tetap aman dan proses belajar mengajar berjalan normal.

Hal ini juga didukung oleh mediasi Forkopimcam Berbak yang melibatkan orang tua siswa, guru, dan pihak sekolah sehari setelah kejadian.

Umar menyampaikan apresiasinya karena kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

“Kejadian ini memang memprihatinkan, tetapi pada prinsipnya sekolah harus menjadi tempat belajar dan membentuk akhlak. Semoga insiden serupa tidak terjadi lagi,” jelas Umar.

Sebagai tindak lanjut, tim bidang Pembinaan GTK dan SMK Disdik Provinsi Jambi bersama Kapolres Tanjung Jabung Timur telah turun ke lokasi untuk memastikan pembelajaran di SMKN 3 Tanjabtim tetap berjalan normal.

Umar menekankan, pihaknya tidak ingin menyimpulkan siapa yang bersalah sebelum investigasi dilakukan secara komprehensif.

“Kami ingin mendalaminya agar setiap keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan tujuan utama pendidikan,” tutup Umar.(*)

Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan di berbagai daerah dinilai dapat memberikan efek terhadap laju inflasi, khususnya pada komoditas pangan.

Di Kota Jambi, potensi kenaikan permintaan pada bahan pangan seperti telur dan ayam menjadi sorotan pemerintah.

Wali Kota Jambi, Maulana, dalam rapat capacity building bersama Bank Indonesia, BPS, OPD, dan Forkopimda, menyampaikan bahwa program MBG memiliki manfaat besar bagi pemenuhan gizi anak-anak sekolah.

Namun perlu diimbangi dengan pengawasan distribusi bahan pokok agar tidak memicu lonjakan harga.

“Program MBG sangat strategis untuk peningkatan gizi masyarakat. Namun, lonjakan permintaan pangan bisa berdampak pada inflasi jika tidak diantisipasi. Maka, diperlukan sinergi dengan pemerintah pusat dan Bank Indonesia,” ujar Maulana, Rabu (20/8/2025).

Hingga saat ini, 42 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah siap beroperasi di Kota Jambi, dari target total 62 dapur.

Pemerintah daerah optimis dapat memenuhi kekurangan 20 dapur lainnya dalam waktu dekat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jambi, Warsono, menilai inflasi dari sisi MBG belum mengkhawatirkan.

Namun menurutnya, inflasi pangan tetap menjadi tantangan strategis, terutama di tengah pelaksanaan program nasional dengan kebutuhan logistik yang tinggi.

“Kenaikan permintaan telur, ayam, dan bahan pokok lainnya akibat MBG harus diimbangi dengan kestabilan pasokan. Jika tidak dijaga, potensi inflasi bisa muncul secara perlahan,” jelas Warsono.

Bank Indonesia mencatat proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 berada di kisaran 4,3–5,1 persen.

Namun inflasi pangan diprediksi tetap menjadi salah satu isu utama, terutama dalam pelaksanaan program berbasis gizi seperti MBG yang menyasar sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kota Jambi pun menegaskan komitmennya untuk mengawal distribusi dan pengawasan harga agar program gizi ini tidak menjadi pemicu gejolak ekonomi lokal. (*)