BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin M. Syukur memberikan peringatan tegas kepada jaringan ritel modern yang beroperasi di Kabupaten Merangin.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin mewajibkan seluruh pelaku usaha ritel modern menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal serta memberikan ruang bagi produk daerah untuk masuk ke pasar modern.

Bahkan, Bupati mengancam akan meninjau ulang perizinan ritel modern yang tidak menjalankan kewajiban kemitraan tersebut.

“Semua usaha ritel wajib bekerja sama dengan UMKM lokal. Jika tidak mau, maka izinnya akan kami tinjau ulang,” tegas M. Syukur.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Merangin tidak ingin kehadiran jaringan ritel berskala nasional hanya menikmati potensi pasar daerah tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan usaha masyarakat setempat.

Menurut Bupati, investasi ritel modern semestinya membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM, bukan justru mempersempit ruang usaha pedagang dan produsen lokal.

Karena itu, Pemkab Merangin mendorong agar produk-produk lokal mendapatkan kesempatan masuk ke jaringan pemasaran ritel modern.

Dengan begitu, pelaku UMKM memiliki akses pasar yang lebih luas dan kesempatan meningkatkan daya saing produknya.

Di balik kebijakan tersebut, data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (KUKMPP) Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa implementasi kemitraan ritel modern dengan UMKM lokal masih perlu ditingkatkan.

Hingga saat ini, baru tercatat 20 gerai Indomaret yang resmi menjalin kerja sama dengan UMKM setempat.

Sementara itu, jaringan ritel Alfamart dilaporkan belum merealisasikan kerja sama serupa pada gerai-gerainya.

Kondisi ini menjadi perhatian Pemkab Merangin karena keterlibatan UMKM lokal dalam rantai perdagangan modern dinilai penting untuk memastikan manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Pemerintah daerah berharap jaringan ritel tidak hanya menjadikan Merangin sebagai lokasi pengembangan bisnis, tetapi juga berperan dalam membantu memasarkan produk hasil usaha masyarakat setempat.

Kebijakan kemitraan ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan kemampuan produk lokal bersaing di pasar yang lebih luas.

Melalui kerja sama tersebut, produk UMKM diharapkan memperoleh akses pemasaran yang lebih baik, sementara jaringan ritel modern dapat memperkaya pilihan produk yang tersedia bagi konsumen.

Pemkab Merangin juga berharap kewajiban kemitraan berlaku bagi seluruh jaringan ritel modern yang sudah beroperasi maupun pelaku usaha yang akan mengajukan perizinan baru.

Langkah berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut berjalan secara terukur, mulai dari pendataan UMKM yang siap memasok produk, persyaratan kualitas dan distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Dengan demikian, kebijakan ini tidak berhenti sebagai imbauan, tetapi benar-benar membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM.

Pemkab Merangin menegaskan bahwa pertumbuhan investasi dan penguatan ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan.

Kehadiran ritel modern di Bumi Tali Undang Tambang Teliti diharapkan menjadi peluang bagi produk lokal untuk berkembang, bukan menjadi pesaing yang semakin mempersempit pasar usaha kecil.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Sebanyak 11 penerbangan dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Thaha Jambi, Kamis 8 Oktober 2026.

Mayoritas penerbangan datang dari Jakarta, sementara sejumlah penerbangan lainnya berasal dari Batam, Kerinci dan Dabo Singkep.

Informasi ini penting bagi masyarakat yang hendak menjemput keluarga, kerabat maupun rekan kerja di bandara.

Waktu kedatangan dapat berubah mengikuti kondisi operasional, sehingga penjemput sebaiknya tidak hanya berpatokan pada jadwal awal.

Penerbangan pertama dijadwalkan tiba pada pukul 07.45 WIB, sedangkan kedatangan terakhir tercatat pada pukul 19.50 WIB.

11 Jadwal Pesawat yang Tiba di Jambi

Berikut jadwal kedatangan pesawat di Bandara Sultan Thaha Jambi pada Kamis, 8 Oktober 2026:

Dari 11 penerbangan tersebut, tujuh penerbangan berasal dari Jakarta. Sisanya terdiri atas penerbangan dari Dabo Singkep, Kerinci dan Batam.

Kedatangan Mulai Padat pada Sore Hari

Aktivitas kedatangan meningkat pada sore hingga malam hari.

Citilink QG 964 dijadwalkan tiba pukul 17.00 WIB dari Jakarta. Setengah jam kemudian, Super Air Jet IU 973 dari Batam dijadwalkan mendarat di Jambi.

Batik Air ID 6806 dari Jakarta kemudian dijadwalkan tiba pukul 18.40 WIB.

Setelah itu, dua penerbangan Garuda Indonesia dijadwalkan datang berdekatan, yakni GA 126 pukul 19.20 WIB dan GA 128 pukul 19.50 WIB.

Rentang waktu tersebut berpotensi membuat area kedatangan lebih ramai. Penjemput perlu memastikan nomor penerbangan dan asal pesawat agar tidak menunggu di area yang keliru.

Penerbangan Pagi dari Dabo Singkep dan Kerinci

Penerbangan pertama yang dijadwalkan tiba di Jambi adalah Susi Air SI 7219 dari Dabo Singkep pada pukul 07.45 WIB.

Tidak lama kemudian, Batik Air ID 6804 dari Jakarta dijadwalkan tiba pukul 10.20 WIB. Lima menit berselang, Susi Air SI 7222 dari Kerinci dijadwalkan mendarat pukul 10.25 WIB.

Kedatangan dari rute perintis ini menjadi bagian dari konektivitas udara yang menghubungkan Jambi dengan wilayah lain di Provinsi Jambi serta kawasan sekitarnya.

Penjemput Jangan Hanya Berpatokan pada Jam di Tiket

Jadwal penerbangan dapat mengalami perubahan karena berbagai faktor, termasuk cuaca, kondisi teknis pesawat, lalu lintas udara maupun keputusan operasional maskapai.

Karena itu, penjemput sebaiknya melakukan pengecekan ulang status penerbangan sebelum berangkat ke Bandara Sultan Thaha.

Penjemput juga perlu memperhitungkan waktu yang dibutuhkan penumpang setelah pesawat mendarat.

Pesawat yang sudah tiba di apron belum berarti penumpang langsung keluar menuju area kedatangan.

Penumpang masih harus menjalani proses turun dari pesawat, mengambil bagasi jika ada, kemudian menuju area publik terminal.

Cek Nomor Penerbangan Sebelum Berangkat

Agar tidak salah menunggu, penjemput sebaiknya mencatat nomor penerbangan, asal penerbangan dan estimasi waktu kedatangan.

Informasi terakhir juga perlu dikonfirmasi melalui kanal resmi maskapai atau informasi resmi Bandara Sultan Thaha.

Dengan 11 penerbangan yang dijadwalkan tiba sepanjang Kamis, aktivitas terminal kedatangan Bandara Sultan Thaha akan berlangsung sejak pagi hingga malam.

Bagi masyarakat yang hendak menjemput, mengecek status penerbangan sebelum berangkat menjadi langkah sederhana untuk menghindari waktu tunggu yang tidak perlu maupun risiko terlambat tiba di bandara.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Efisiensi anggaran di Provinsi Jambi turut menyasar belanja perjalanan dinas dan sejumlah fasilitas penunjang.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah mengatakan kebijakan penghematan tersebut juga telah diterapkan di lingkungan DPRD, bahkan sebelum langkah serupa diperluas di Pemprov Jambi.

Hafiz menyebut sejumlah pos anggaran di DPRD telah mengalami efisiensi, mulai dari belanja makan dan minum, perjalanan dinas atau SPPD, hingga tunjangan transportasi.

“Dewan sudah diefisiensi dari awal-awal malah. Baik dari makan-minum, baik dari SPPD, baik dari tunjangan transportasi yang sempat dikoreksi, kita sudah lebih awal malah meng-efisiensi,” kata Hafiz.

Menurutnya, langkah Pemprov Jambi melakukan efisiensi perjalanan dinas juga perlu didukung karena kondisi ruang fiskal daerah masih terbatas.

“Mendukunglah. Mendukung karena itu bentuk efisiensi kita dalam penggunaan anggaran,” ujarnya.

Hafiz mengatakan, kebijakan efisiensi perjalanan dinas tidak hanya menyasar satu organisasi perangkat daerah (OPD).

Penghematan tersebut diberlakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap DPRD Provinsi Jambi.

Namun, ia belum dapat menyebutkan secara pasti berapa total persentase anggaran yang berhasil diefisienkan di lingkungan DPRD.

“Kalau saya persentasenya agak kurang tahu. Kalau transportasi itu sebesar Rp5 jutaan, kalau efisiensi perjalanan dinas itu dipukul rata dari setiap OPD dan juga DPRD,” jelasnya.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya diarahkan pada perjalanan dinas, tetapi juga menyentuh sejumlah komponen belanja pendukung kegiatan lembaga.

Hafiz mengatakan, efisiensi anggaran diperlukan karena kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jambi masih terbatas.

Karena itu, belanja yang dapat ditekan diharapkan tidak sekadar menjadi penghematan, tetapi dapat dialihkan untuk program atau sektor yang memberikan manfaat lebih langsung kepada masyarakat.

“Ya karena masih sempit ruang fiskal, masih sempit ruang fiskal dan kita coba untuk mengalihkan ke sektor-sektor yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.

Dengan kebijakan tersebut, efisiensi perjalanan dinas menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dan DPRD menata kembali penggunaan anggaran di tengah keterbatasan ruang fiskal.

DPRD Jambi menyatakan dukungan terhadap langkah efisiensi yang dilakukan Pemprov Jambi, sembari menyebut internal lembaga legislatif juga telah melakukan penghematan pada sejumlah pos belanja.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polda Jambi memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Operasi Aman Nusa II Tahun 2026.

Kesiapan personel, respons cepat hingga koordinasi lintas instansi menjadi penekanan dalam pelaksanaan operasi tersebut.

Penguatan kesiapsiagaan itu ditandai dengan apel personel Operasi Aman Nusa II yang digelar di Lapangan Hitam Mapolda Jambi, Senin 28 September 2026 pagi.

Apel dipimpin Wakapolda Jambi, Brigjen Pol. K. Yani Sudarto dan diikuti Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol. Vendra Riviyanto, para Kasubsatgas Aman Nusa II serta personel yang terlibat dalam operasi.

Dalam arahannya, Wakapolda meminta personel tidak hanya menjalankan tugas secara rutin, tetapi juga menjaga kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan.

Menurutnya, upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla membutuhkan kesiapan yang dilakukan secara berkelanjutan, mengingat penanganan bencana tidak hanya bergantung pada respons ketika kejadian sudah berlangsung.

“Saya mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang telah melaksanakan Operasi Aman Nusa II 2026. Sudah banyak kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencegah dan menanggulangi bencana alam, khususnya karhutla,” ujar K. Yani.

Respons Cepat dan Keselamatan Jadi Penekanan

Dalam operasi penanggulangan bencana, personel diingatkan untuk tetap berpedoman pada prosedur operasional standar atau SOP.

Kelengkapan administrasi operasi juga menjadi perhatian. Wakapolda meminta seluruh personel melaksanakan tugas secara tertib dan terukur dengan tetap menempatkan keselamatan sebagai prioritas.

Penekanan tersebut menjadi penting karena penanganan karhutla di lapangan dapat menghadapkan personel pada kondisi yang berubah cepat.

Wakapolda juga mengingatkan personel agar tidak menjadikan respons atau pandangan negatif dari pihak lain sebagai hambatan dalam menjalankan tugas.

“Dalam bertugas tentunya kita akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk adanya cemoohan atau pihak yang menyepelekan tugas kita. Jadikan hal tersebut sebagai motivasi sekaligus bahan evaluasi untuk terus memperbaiki diri,” tegasnya.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan Operasi Aman Nusa II merupakan bagian dari upaya Polri memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, termasuk karhutla.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja.

Kesiapan personel perlu berjalan bersamaan dengan koordinasi pemerintah daerah, TNI, BPBD, Manggala Agni dan pemangku kepentingan lainnya.

“Polda Jambi berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Kesiapsiagaan personel, respons cepat, serta sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, BPBD, Manggala Agni dan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi bencana,” ujar Erlan.

Masyarakat Diminta Tak Bakar Lahan

Selain memperkuat kesiapan personel, Polda Jambi kembali menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dalam menghadapi karhutla.

Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan. Warga juga didorong segera melaporkan apabila menemukan indikasi atau potensi terjadinya karhutla.

“Pencegahan karhutla membutuhkan kepedulian dan peran bersama. Apabila menemukan adanya potensi karhutla, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani dengan cepat,” kata Erlan.

Melalui Operasi Aman Nusa II 2026, Polda Jambi memastikan kesiapan personel terus diperkuat, sekaligus mendorong pola penanganan yang mengedepankan pencegahan, kecepatan respons, koordinasi antarlembaga dan keselamatan di lapangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Polemik zona merah di Kota Jambi kembali menjadi sorotan.

Persoalan yang berkaitan dengan aset negara, peta lahan, dan status ribuan sertifikat tanah warga itu hingga kini belum menemukan penyelesaian yang dianggap tuntas oleh DPRD Kota Jambi.

Anggota Komisi III DPRD Kota Jambi sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah, Joni Ismed, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari jalan keluar.

Namun, menurut Joni, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan kepastian, terutama terkait pemblokiran sertifikat milik masyarakat.

Joni menyebut terdapat 5.506 sertifikat tanah warga yang terdampak pemblokiran akibat masuk dalam kawasan yang berkaitan dengan zona merah.

“Dampaknya tidak hanya menyangkut administrasi pertanahan,” kata dia, Rabu 23 September 2026.

Warga disebut mengalami hambatan ketika hendak melakukan transaksi jual beli, pemecahan sertifikat, pengurusan waris, maupun menggunakan sertifikat sebagai agunan kepada perbankan.

Kondisi tersebut, menurut Joni, membuat kepastian hukum atas hak masyarakat menjadi persoalan yang perlu segera dijawab.

“Salah satu rekomendasi Pansus Zona Merah adalah meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencabut pemblokiran sertifikat warga apabila tidak terdapat dasar hukum yang memadai,” tegasnya.

Joni mempertanyakan apakah surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dapat menjadi dasar untuk memblokir sertifikat tanah masyarakat.

Ia meminta setiap tindakan administrasi pertanahan terhadap sertifikat warga memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diketahui pemilik hak.

Menurut Joni, pemilik sertifikat juga perlu memperoleh pemberitahuan resmi apabila tanahnya masuk dalam objek pemblokiran.

Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui alasan tindakan tersebut dan menempuh mekanisme hukum apabila merasa haknya dirugikan.

“Persoalan ini menjadi penting karena sertifikat yang telah diterbitkan BPN merupakan dokumen yang selama ini menjadi dasar kepemilikan masyarakat atas tanah,” terangnya.

Selain pemblokiran sertifikat, Pansus Zona Merah juga menyoroti perbedaan data mengenai luas lahan yang berkaitan dengan aset Pertamina.

Joni mengatakan, data yang diterima DPRD menyebut terdapat 78 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Pertamina dengan luas sekitar 92 hektare.

Namun, menurut dia, peta yang diserahkan Pertamina kepada BPN disebut mencakup kawasan zona merah dengan luas sekitar 600 hektare.

Perbedaan angka tersebut menjadi salah satu hal yang menurut DPRD perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk mengenai batas lahan dan dasar penetapan kawasan yang berdampak terhadap sertifikat warga.

Dengan kata lain, persoalan yang dihadapi masyarakat bukan hanya mengenai status sertifikat, tetapi juga mengenai bagaimana batas kawasan yang menjadi objek pengamanan aset tersebut ditentukan.

Sorotan lain muncul terkait status SHGB Pertamina yang menjadi bagian dari polemik tersebut.

Sebelumnya, Kepala BPN Kota Jambi, Ridho G. Ali, sebelumnya membenarkan bahwa SHGB Pertamina yang dimaksud telah berakhir sejak 2004.

BPN Kota Jambi, menurut Ridho, menerima surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada 1 Agustus 2025 mengenai permintaan pengamanan aset negara yang dikelola Pertamina.

BPN kemudian berkoordinasi dengan Pertamina dan meminta perusahaan menunjukkan batas-batas tanah yang diklaim sebagai aset.

Namun, persoalan batas lahan tersebut menjadi bagian yang masih dipersoalkan dalam polemik zona merah karena berkaitan langsung dengan kawasan yang berdampak terhadap sertifikat masyarakat.

Menghadapi persoalan tersebut, Joni menyebut Pansus Zona Merah DPRD Kota Jambi memiliki tiga rekomendasi utama.

Pertama, masyarakat terdampak diminta tetap memperjuangkan haknya atas tanah dan tidak menyerah menghadapi persoalan tersebut.

Kedua, BPN diminta mengevaluasi dan mencabut pemblokiran sertifikat warga apabila tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Masyarakat juga diminta mendapatkan pemberitahuan resmi mengenai alasan pemblokiran.

Ketiga, persoalan tersebut didorong untuk dibawa ke tingkat pemerintah pusat.

DPRD berharap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat memberikan arahan kepada BPN Kota Jambi agar persoalan pemblokiran sertifikat masyarakat segera memperoleh penyelesaian.

Bagi warga terdampak, kepastian mengenai batas kawasan, status aset, dan dasar pemblokiran menjadi persoalan utama.

Sebab, selama status tersebut belum memperoleh kejelasan, ribuan sertifikat masyarakat masih menghadapi konsekuensi administratif.

Joni menegaskan DPRD Kota Jambi akan terus mendorong penyelesaian persoalan tersebut agar terdapat kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat ketidakjelasan status kawasan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2026 akhirnya tuntas.

DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Merangin menyepakati Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada Kamis 17 September 2026.

Pengesahan tersebut berlangsung melalui tiga rapat paripurna dalam satu hari, mulai dari penyampaian pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah daerah, hingga pendapat akhir fraksi sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama.

Rangkaian pembahasan dimulai Kamis pagi. Dalam agenda pertama, masing-masing fraksi DPRD Merangin menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD 2026.

Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh hadir dalam rapat tersebut bersama Sekretaris Daerah, Zulhifni.

Bupati Merangin M. Syukur belum menghadiri paripurna pertama karena berada di Kecamatan Muara Siau untuk meninjau lokasi kebakaran hutan.

Pembahasan berlanjut pada siang hari dengan agenda jawaban dan tanggapan pemerintah daerah atas pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Baru pada paripurna ketiga yang berlangsung Kamis malam, Bupati M. Syukur hadir secara langsung.

Sidang terakhir menjadi tahap penentu dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi dan penandatanganan persetujuan bersama.

Dengan tahapan tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Merangin 2026 dinyatakan selesai dan Ranperda ditetapkan menjadi Perda.

Setelah pengesahan, perhatian Pemkab Merangin kini diarahkan pada pelaksanaan anggaran.

Bupati M. Syukur menekankan bahwa perubahan APBD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan berhenti pada capaian administratif.

Menurutnya, perubahan anggaran disusun untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah dengan perkembangan kondisi ekonomi serta kebutuhan riil masyarakat.

Fokus penggunaan anggaran diarahkan antara lain pada pelayanan dasar, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, serta penguatan ekonomi lokal.

Syukur juga meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengubah orientasi pengelolaan anggaran.

Menurut dia, keberhasilan tidak semestinya hanya diukur dari seberapa besar anggaran dapat direalisasikan.

“Anggaran terserap 100 persen itu prestasi administrasi. Tetapi masalah rakyat selesai 100 persen, itulah prestasi yang sesungguhnya.”

Ia bahkan mengaitkan capaian pengelolaan keuangan dengan tingkat kepuasan masyarakat.

Pemerintah daerah, katanya, tidak cukup hanya mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan.

“Kita tidak ingin hanya laporan keuangan yang berstatus WTP, tetapi kepuasan masyarakat kita juga harus berstatus WTP: Warga Total Puas.”

Pernyataan tersebut menempatkan pelaksanaan APBD-P 2026 sebagai tahap penting berikutnya.

Setelah regulasi anggaran disahkan, efektivitas program dan dampaknya terhadap masyarakat menjadi ukuran yang harus dibuktikan oleh masing-masing OPD.

Ketua DPRD Kabupaten Merangin, M. Rifaldi yang memimpin rapat paripurna menyampaikan apresiasi atas selesainya seluruh tahapan pembahasan Perubahan APBD 2026.

Ia berharap penetapan Ranperda tersebut dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Merangin.

“Marilah kita bersama-sama memohon ridha ke hadirat Allah SWT, semoga penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah ini membawa kebaikan dan mendapat ridha-Nya,” ujar Rifaldi.

Dengan disahkannya APBD-P 2026, tantangan berikutnya bukan lagi berada pada proses pembahasan di ruang sidang.

Pemerintah Kabupaten Merangin kini harus memastikan program yang telah mendapat legitimasi anggaran benar-benar berjalan dan menyentuh kebutuhan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kekeringan yang berlangsung cukup panjang mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Jambi.

Selain berdampak pada kondisi lingkungan, cuaca kering juga meningkatkan potensi paparan debu dan partikel udara yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Langkah antisipasi pun dilakukan. Pemerintah Kota Jambi bersama Ikatan Wartawan Kota Jambi (IWAKO) membagikan 5.000 masker KN95 secara gratis kepada masyarakat di kawasan Simpang Mayang, Kota Jambi.

Wali Kota Jambi Maulana bahkan turun langsung ke persimpangan untuk membagikan masker kepada pengendara.

Ia didampingi Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jambi, Saleh Ridha, Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi serta pengurus IWAKO Jambi.

Di tengah lalu lintas yang padat, pembagian masker menyasar terutama pengendara yang sehari-hari menghabiskan banyak waktu di ruang terbuka.

Maulana mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai bentuk pencegahan menyusul informasi mengenai kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung.

Menurut dia, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan memiliki risiko lebih besar terpapar debu maupun partikel udara berukuran kecil.

Karena itu, penggunaan masker dinilai menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi paparan.

“Berdasarkan data BMKG, kekeringan ini memang agak panjang,” kata Maulana.

Pemkot Jambi, lanjutnya, telah menyiapkan total 100 ribu masker untuk masyarakat.

Sebanyak 5.000 masker di antaranya mulai disalurkan dalam kegiatan di kawasan Simpang Mayang.

Persoalan kesehatan menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat langkah pencegahan.

Maulana menyinggung kondisi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang disebut masih mengalami peningkatan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat yang terus beraktivitas di tengah udara berdebu berpotensi lebih sering terpapar partikel udara.

“Kalau yang di alam terbuka seperti ini tidak pernah menggunakan masker, kita khawatir ISPA terus meningkat,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan risiko tersebut dengan kondisi indeks standar pencemar udara (ISPU) dan konsentrasi PM2.5.

Partikel berukuran sangat kecil seperti PM2.5 menjadi salah satu perhatian dalam kualitas udara karena dapat terhirup hingga ke saluran pernapasan.

Karena itu, Maulana mengimbau warga tidak hanya mengandalkan pembagian masker pemerintah.

Masyarakat yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan juga diminta membiasakan diri menggunakan masker ketika kondisi udara memburuk.

“Silakan digunakan, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan,” katanya.

Kegiatan tersebut juga melibatkan IWAKO Jambi. Ketua IWAKO Jambi, Ali Ahmadi mengatakan keterlibatan organisasi wartawan dalam aksi sosial itu merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Ali, peran wartawan tidak berhenti pada penyampaian informasi. Insan pers juga dapat mengambil bagian dalam kegiatan sosial yang manfaatnya bisa dirasakan langsung warga.

IWAKO, kata dia, mendukung upaya Pemkot Jambi meningkatkan perlindungan masyarakat selama kondisi kekeringan dan kualitas udara menjadi perhatian.

“Pembagian masker ini sederhana, tetapi mudah-mudahan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ali.

Ia secara khusus mengingatkan pengendara sepeda motor dan masyarakat yang bekerja di ruang terbuka agar tidak mengabaikan perlindungan pernapasan.

Kelompok tersebut, menurut Ali, menjadi salah satu yang paling sering berhadapan langsung dengan debu dan polusi selama berada di jalan.

Pembagian 5.000 masker di Simpang Mayang menjadi tahap awal dari rencana distribusi yang lebih besar.

Dengan stok mencapai 100 ribu masker, Pemkot Jambi menempatkan perlindungan masyarakat sebagai salah satu langkah antisipasi menghadapi periode kering yang belum segera berakhir.

Bagi warga, masker mungkin terlihat sebagai perlengkapan sederhana.

Namun di tengah meningkatnya aktivitas luar ruangan, paparan debu dan memburuknya kualitas udara, penggunaannya menjadi salah satu bentuk perlindungan yang relatif mudah dilakukan.

Pemerintah juga berharap masyarakat tidak menunggu sampai kondisi udara memburuk untuk mulai memperhatikan kesehatan pernapasan.

Terutama bagi pengendara, pekerja lapangan, pedagang, petugas di ruang terbuka dan warga yang memiliki aktivitas tinggi di luar rumah, kewaspadaan terhadap kondisi udara menjadi semakin penting selama periode kekeringan berlangsung.()*

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan.

Kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati melalui kegiatan seremonial, tetapi perlu diwujudkan melalui kerja nyata untuk kemajuan bangsa.

Pesan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz, di Kota Jambi, Sabtu 15 Agustus 2026.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai pengingat bahwa perjuangan membangun Indonesia masih terus berlangsung.

Menurut Hafiz, tanggung jawab menjaga kemerdekaan tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh warga negara.

Salah satu bentuk kontribusi yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan generasi penerus agar mampu menjaga persatuan sekaligus membawa bangsa menuju masa depan yang lebih baik.

“Perjuangan tidak boleh berhenti di sini. Selagi jiwa dikandung badan, setiap warga negara harus tetap semangat menggelorakan dan mengisi kemerdekaan, serta menyiapkan generasi penerus yang mampu merawat bangsa ini agar semakin maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Di sisi lain, Hafiz juga menanggapi berbagai pandangan masyarakat yang mempertanyakan kinerja pemerintah maupun lembaga legislatif.

Ia menyebut DPRD bersama pemerintah daerah terus menjalankan tugas dan merumuskan kebijakan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Ia memahami bahwa dalam proses pengambilan kebijakan, perbedaan pendapat merupakan hal yang tidak terhindarkan.

Setiap keputusan dapat memunculkan beragam tanggapan, baik yang mendukung maupun yang memberikan kritik.

Meski demikian, menurutnya, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan.

Hafiz juga mengakui bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga pemerintahan masih memiliki keterbatasan.

Karena itu, ia mengajak masyarakat Provinsi Jambi untuk tetap menjaga optimisme dan turut mengambil bagian dalam pembangunan daerah.

“Jika kinerja kami dirasa masih ada kekurangan, kami menyadari adanya keterbatasan. Oleh karena itu, kami berharap seluruh masyarakat Provinsi Jambi terus optimis. Kami yakin setiap individu yang diberikan amanah pasti memiliki keinginan kuat untuk memajukan daerah dan bangsa Indonesia,” jelasnya.

Ia berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga memperkuat kesadaran bersama bahwa kemajuan daerah dan bangsa membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

Dengan semangat persatuan, kepedulian, dan optimisme, cita-cita mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera diharapkan dapat terus diperjuangkan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Warga Kota Jambi yang beraktivitas pada Minggu, 9 Agustus 2026, perlu mengantisipasi perubahan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan.

Polda Jambi bersama Polresta Jambi menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengamankan pelaksanaan Presisi Merdeka Run 2026 yang dipusatkan di kawasan Lapangan Garuda, Kompleks Kantor Gubernur Jambi.

Kegiatan yang mengusung tema “Satu Langkah, Sejuta Perubahan” tersebut diperkirakan diikuti ribuan peserta.

Sejumlah ruas jalan yang menjadi akses menuju kawasan kegiatan akan ditutup sementara, sementara beberapa jalur lainnya menerapkan sistem buka-tutup secara situasional.

Langkah tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan sekaligus menjaga keselamatan peserta lomba dan pengguna jalan.

Ini ruas jalan yang ditutup

Bagi masyarakat yang hendak bepergian pada Minggu pagi, berikut sejumlah titik yang perlu diperhatikan karena akan mengalami penutupan sementara:

• Simpang Karya menuju Simpang BI
• Simpang Empat Koramil Telanaipura menuju Kantor Gubernur
• Simpang Museum menuju Simpang BI
• Simpang Pulai menuju Simpang Tanjung
• Simpang Tugu Juang menuju Simpang Masjid Nurul Hikmah

Selain penutupan, petugas juga akan memberlakukan sistem buka-tutup pada ruas tertentu.

Pengaturan tersebut bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan kondisi kepadatan kendaraan serta pergerakan peserta di lapangan.

Warga diminta atur waktu perjalanan

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan rekayasa lalu lintas dilakukan agar kegiatan tetap berjalan aman tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang menggunakan jalan.

“Rekayasa lalu lintas ini merupakan langkah yang harus dilakukan demi menjamin keamanan dan keselamatan seluruh peserta maupun pengguna jalan selama berlangsungnya Presisi Merdeka Run 2026,” kata Erlan.

Menurutnya, petugas akan ditempatkan di sejumlah titik untuk mengatur kendaraan, memberikan informasi kepada pengendara, sekaligus mengarahkan arus ke jalur yang dapat dilalui.

Karena itu, masyarakat yang memiliki agenda perjalanan pada Minggu disarankan memperhitungkan waktu tempuh dan memilih rute alternatif sebelum berangkat.

Polda Jambi juga meminta pengendara tidak memaksakan diri melewati ruas yang sedang ditutup dan mengikuti arahan personel di lapangan.

Penutupan bisa berdampak pada mobilitas warga

Rekayasa lalu lintas berpotensi membuat waktu perjalanan masyarakat berubah, terutama pada ruas jalan yang menjadi akses utama menuju pusat kegiatan.

Polda Jambi menyampaikan permohonan maaf apabila kebijakan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan atau mengganggu mobilitas warga.

“Langkah ini dilakukan semata-mata untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kesuksesan pelaksanaan Presisi Merdeka Run 2026,” ujar Erlan.

Selain aspek keamanan, Presisi Merdeka Run 2026 diharapkan menjadi ajang olahraga sekaligus memperkuat interaksi antara Polri dan masyarakat.

Polda Jambi juga berharap kegiatan tersebut memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi di Kota Jambi, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama pelaksanaan acara.

Dengan adanya rekayasa tersebut, warga yang tidak berkepentingan menuju kawasan kegiatan diimbau mempertimbangkan rute lain agar tidak terjebak kepadatan di sekitar lokasi Presisi Merdeka Run 2026.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi memaparkan perkembangan terbaru proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027.

Ruas tol sepanjang 67,45 kilometer itu akan melintasi tiga kabupaten di Provinsi Jambi dan saat ini memasuki tahap percepatan pengadaan lahan.

Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang mengatakan, ruas Tol Jambi–Rengat Fase I akan membentang dari Simpang Ness hingga Merlung. Proyek tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Jambi.

Menurut Robert, jalan tol ini akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung, serta dibangun melalui empat paket pekerjaan, yaitu Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B.

“Salah satu paket pekerjaan akan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari yang menjadi struktur utama pada ruas tol ini,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan JTTS Ruas Jambi–Rengat Fase I di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 24 Juli 2026.

Ia menjelaskan, ruas tol tersebut akan melintasi Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat.

Hingga saat ini, proses pengadaan lahan telah mencapai sekitar 9 persen, mencakup sembilan desa, yakni enam desa di Kabupaten Muaro Jambi, dua desa di Kabupaten Batanghari, dan satu desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BPJN Jambi menargetkan proses pengadaan tanah dapat diselesaikan dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh dokumen administrasi dan perizinan terpenuhi.

Selain pembangunan fisik, BPJN juga memastikan proyek ini memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Berbagai langkah mitigasi telah disiapkan, mulai dari pengendalian debu dan kebisingan, perlindungan habitat, keselamatan kerja, hingga penyediaan akses masyarakat melalui pembangunan underpass maupun overpass pada titik-titik yang dibutuhkan.

Tak hanya itu, pemerintah bersama mitra pendanaan juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak serta membuka mekanisme penyampaian keluhan dan konsultasi secara berkala bersama pemerintah desa dan warga.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh proses persiapan dilakukan secara matang agar pembangunan dapat dimulai sesuai target pada 2027.

Menurutnya, pengalaman pembangunan Tol Jambi–Palembang menjadi pelajaran penting, terutama dalam proses pendataan lahan dan koordinasi lintas instansi.

“Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” kata Al Haris.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilintasi jalan tol segera menyelesaikan pemetaan desa terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat sebagai dasar percepatan pengadaan tanah.

Al Haris menegaskan, masyarakat yang lahannya terdampak akan memperoleh kompensasi sesuai hasil penilaian independen sehingga proses pembangunan dapat berjalan adil dan transparan.

Melalui koordinasi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJN, BPN, serta mitra pendanaan internasional, proyek Tol Jambi–Rengat Fase I diharapkan dapat berjalan tepat waktu dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi serta konektivitas di Provinsi Jambi.(*)