JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Provinsi Jambi atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi di Gedung DPRD, Rabu (08/04/2026).

Gubernur menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan di tahun mendatang.

Sektor Kesehatan

• Angka keberhasilan pengobatan TBC mencapai 87% dari target 90%, menempatkan Jambi di peringkat 9 nasional.
• 8 dari 11 kabupaten/kota telah dinyatakan bebas malaria (72,72%), sementara Batang Hari, Sarolangun, dan Merangin masih percepatan eliminasi.
• Prevalensi KEK pada ibu hamil menurun dari 10,3% menjadi 9,6%, melampaui target nasional 9,7%.
• Angka stunting meningkat menjadi 17,1%, meski masih di bawah rata-rata nasional 19,8%.
• RSUD Raden Mattaher: Ketersediaan tempat tidur sudah normal, kewajiban keuangan Rp.122,38 miliar diselesaikan melalui cicilan Rp.5 miliar per bulan.

Sektor Pendidikan

• Realisasi anggaran pendidikan 2025: 95,47% keuangan, 99,79% fisik. Mandatory spending 33% melebihi ketentuan minimal.
• Tingkat penyerapan lulusan SMK meningkat menjadi 86,86%.
• Sebanyak 446 mahasiswa dan dosen menerima beasiswa, 4.800 siswa SMA/SMK/SLB memperoleh bantuan pendidikan.
• 40.762 anak ATS menjadi fokus intervensi afirmasi 2026.
• Pendidikan inklusif: 71 sekolah melayani 105 siswa inklusi.
• Akses internet 100% di SMA/SMK Provinsi Jambi.

Infrastruktur dan Ekonomi

• Jambi diarahkan sebagai “Penyangga Bioindustri dan Ketahanan Energi di Sumatra” (RPJPN & RPJPD 2025–2045).
• Jalan Padang Lamo, Kabupaten Tebo, ditangani bertahap sejak Februari 2026 melalui skema Inpres Jalan Daerah.
• Pertambangan: dari 86 perusahaan berizin, 31 aktif produksi. DBH Minerba 100% sesuai target APBD 2025 (Rp.6,11 miliar iuran tetap, Rp.105,96 miliar iuran produksi).

Fiskal dan Tata Kelola

• Kontribusi PAD terhadap APBD 2025: 43,03%, ditargetkan meningkat menjadi 51,76% pada 2026.
• Belanja daerah tercapai 92,90% dengan rata-rata IKU 101,14%.
• Optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak, penguatan SDM, dan pemanfaatan aset daerah (SIMBADA).
• Predikat Reformasi Birokrasi meningkat dari B (2023) menjadi BB (2024).
• Penerapan OSS RBA mencegah tumpang tindih regulasi, sementara tambang ilegal tetap di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Gubernur Al Haris mengapresiasi masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD dan menegaskan bahwa catatan tersebut akan menjadi evaluasi kebijakan.

Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat, demi Jambi berdaya saing, berkelanjutan, dan sejahtera.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Jambi yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Muaro Jambi, Selasa (06/01/2026) pagi.

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, serta diikuti unsur Forkopimda, kepala OPD, para kepala bagian, aparatur sipil negara (ASN), dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, Junaidi membacakan amanat Gubernur Jambi yang menegaskan bahwa usia 69 tahun merupakan tonggak sejarah yang patut disyukuri.

Berbagai capaian pembangunan yang diraih selama ini disebut sebagai hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan Provinsi Jambi adalah buah kerja bersama. Ini bukan hasil satu pihak, melainkan kolaborasi seluruh masyarakat Jambi,” ujarnya.

Memasuki periode kedua kepemimpinan daerah, Pemerintah Provinsi Jambi mengusung visi besar Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di Bawah Ridho Allah SWT.

Visi tersebut dijabarkan melalui tiga misi utama, yakni penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, peningkatan daya saing daerah melalui sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata, serta memastikan keberlanjutan pembangunan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Memasuki awal tahun 2026, Wakil Bupati Muaro Jambi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergitas pembangunan daerah.

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya lokal.

“Dari Kerinci hingga Tanjung Jabung Timur, dari Telun Berasap sampai Ombak Bedebur, mari kita bersatu membangun Jambi yang maju dan berdaya saing tinggi demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pada momen tersebut, Junaidi turut menyampaikan empati atas bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir 2025, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia menyebut Pemerintah Provinsi Jambi telah menyalurkan bantuan sebagai bentuk solidaritas antardaerah.

“Terima kasih kepada masyarakat Jambi yang telah menunjukkan kepedulian dan berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang terdampak,” pungkasnya.

Momentum HUT ke-69 ini diharapkan menjadi penguat komitmen bersama dalam membangun Jambi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PAN, Afuan Yuza, menyoroti penurunan signifikan target pendapatan daerah dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2026.

Ia meminta pemerintah provinsi menyiapkan strategi konkret untuk menekan potensi defisit anggaran.

Pendapatan daerah Jambi tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 3,71 triliun, turun 18,73 persen atau Rp 857,24 miliar dibanding APBD murni 2025.

Penurunan ini terutama disebabkan berkurangnya dana transfer dari pusat dan melemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pendapatan asli daerah hanya ditargetkan Rp 1,90 triliun, turun Rp 168,62 miliar dari tahun sebelumnya. Retribusi daerah juga menurun dari Rp 206,11 miliar menjadi Rp 196,82 miliar,” ujar Afuan Yuza.

Sementara itu, transfer pemerintah pusat turun dari Rp 2,48 triliun menjadi Rp 1,80 triliun, berkurang 27,37 persen atau Rp 680,17 miliar.

Untuk menutupi defisit anggaran 2026 yang diperkirakan mencapai Rp 64,53 miliar, pemerintah daerah mengandalkan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp 64,67 miliar.

Selain itu, terdapat pengeluaran pembiayaan Rp 147,10 juta untuk pembayaran cicilan pokok utang terkait pembangunan gedung Bea dan Cukai Jambi.

Afuan Yuza juga menekankan pentingnya kejelasan progres penyertaan modal ke Bank Jambi.

Termasuk status hutang pemerintah provinsi kepada PT Simota Putra Prayudha, dan jumlah dan jangka waktu pelunasan.

“Dengan pendapatan menurun dan belanja tinggi, pemerintah harus mengambil langkah nyata. Sumber pendapatan baru perlu dicari dan anggaran non-prioritas harus lebih efisien,” tambahnya.

Politisi PAN ini mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi sistem keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Langkah ini dinilai penting agar visi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan 2029 dapat tercapai.(*)