Perjuangkan Infrastruktur Tanjab Barat, Katamso Soroti Jalan 18 Km dan Sungai Bram Itam

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., membawa sejumlah aspirasi pembangunan infrastruktur daerah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Provinsi Jambi Tahun 2026.

Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah penyelesaian jalan Sungai Landak menuju Tebing Tinggi sepanjang kurang lebih 18 kilometer.

Pembangunan ruas jalan tersebut dinilai penting untuk memangkas waktu perjalanan masyarakat, terutama warga wilayah ulu Tanjab Barat yang selama ini harus menempuh jalur memutar melalui dua kabupaten lain ketika menuju ibu kota kabupaten.

Aspirasi tersebut disampaikan Katamso dalam rakor yang dipimpin Gubernur Jambi Al Haris di Aula Pertemuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis 12 November 2026.

Pertemuan itu dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi serta kepala balai kementerian terkait.

Agenda utamanya mengevaluasi pembangunan infrastruktur tahun 2026 sekaligus menyusun rencana kegiatan untuk tahun anggaran 2027 dan 2028.

Dalam forum tersebut, Katamso menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat Tanjab Barat.

Salah satu persoalan yang disampaikan Wabup Katamso adalah belum tuntasnya pembangunan jalan penghubung Sungai Landak menuju Tebing Tinggi.

Selama ini, masyarakat dari wilayah ulu Tanjab Barat yang hendak menuju ibu kota kabupaten harus menempuh perjalanan melalui Kabupaten Muaro Jambi, berbelok di Kilometer 35, kemudian melewati Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum kembali memasuki wilayah Tanjab Barat.

Kondisi tersebut membuat perjalanan masyarakat menjadi lebih panjang dan membutuhkan waktu serta biaya transportasi lebih besar.

Karena itu, Katamso meminta dukungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi agar pembangunan ruas Sungai Landak-Tebing Tinggi sepanjang sekitar 18 kilometer dapat dilanjutkan.

Menurutnya, penyelesaian jalan tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena akses perjalanan nantinya dapat sepenuhnya melalui wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam kesempatan itu, Katamso juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui BPJN atas pembangunan jalan Sungai Landak menuju Sungai Kepayang.

Ia menyebut kondisi jalan yang sebelumnya rusak kini telah mengalami perubahan setelah dilakukan pengaspalan.

Peningkatan tersebut disambut gembira oleh masyarakat yang sudah lama mengharapkan akses jalan lebih baik.

“Masyarakat di sana sangat senang sekali, dulu jalan sangat jelek sekarang serasa mimpi karena sudah beraspal yang sudah sangat lama diimpikan masyarakat dan tentunya akan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat,” ungkap Katamso.

Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan konektivitas kawasan tersebut berpotensi membuka jalur alternatif perjalanan dari Riau menuju Padang tanpa harus melewati Kota Jambi.

Jika didukung perbaikan jembatan, waktu perjalanan diperkirakan dapat dipangkas sekitar satu setengah jam.

Selain ruas Sungai Landak-Tebing Tinggi, Wabup Katamso turut meminta dukungan pemerintah pusat untuk penanganan jalan Kilometer 101 menuju Bukit Paku di Kabupaten Batanghari serta jalan Seberang Kota.

Tidak hanya infrastruktur jalan, persoalan sumber daya air juga menjadi perhatian Pemkab Tanjab Barat.

Katamso menyampaikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI atas berbagai upaya perbaikan daerah irigasi di wilayah Tanjab Barat.

Namun, menjelang musim penghujan, pemerintah daerah masih menghadapi persoalan penanganan Sungai Bram Itam yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Ia menjelaskan bahwa secara kewenangan administratif, pemeliharaan sungai tersebut berada di tingkat kabupaten. Akan tetapi, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan untuk melakukan penanganan secara menyeluruh.

Karena itu, Pemkab Tanjab Barat berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penanganan sepanjang kurang lebih 15 kilometer.

“Kami mohon kiranya dapat dibantu penanganan sepanjang 15 kilometer, Pak. Saat ini, penanganan yang dapat kami lakukan masih terbatas dengan bekerja sama bersama WKS melalui program mereka. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dan intervensi dari pemerintah pusat,” tegas Katamso.

Permintaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengantisipasi persoalan sungai sekaligus mengurangi potensi dampak yang dapat ditimbulkan saat intensitas hujan meningkat.

Dalam forum tersebut, Katamso juga menyampaikan penghargaan kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Prasarana Strategis atas perhatian dan kontribusi mereka dalam pembangunan Kabupaten Tanjab Barat.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur tidak seluruhnya dapat ditangani melalui kemampuan anggaran kabupaten.

Pemkab Tanjab Barat berharap berbagai usulan yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian dan masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan pemerintah pusat untuk tahun anggaran mendatang.

Katamso menegaskan bahwa pembangunan jalan, jembatan, dan penanganan sungai merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan mobilitas, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris dalam arahannya menekankan pentingnya penyelarasan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Ia meminta agar setiap program infrastruktur yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi diketahui dan dikoordinasikan dengan kepala daerah setempat.

Langkah tersebut diperlukan agar perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam pembahasan itu, Pemprov Jambi juga menyoroti percepatan pembebasan lahan jalan tol yang membutuhkan anggaran ganti rugi mendekati Rp700 miliar, sementara dukungan APBN yang tersedia saat ini baru sekitar Rp100 miliar.

Selain itu, pemerintah provinsi turut membahas pengembangan kawasan ekonomi di sekitar jalan tol, program bedah rumah, penanganan infrastruktur terdampak bencana, konektivitas pelabuhan, ketahanan pangan, hingga revitalisasi Danau Kerinci.

Melalui rakor tersebut, Pemkab Tanjab Barat berharap sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat semakin kuat sehingga kebutuhan infrastruktur strategis di daerah dapat direalisasikan secara bertahap.

Penyelesaian akses jalan dan penanganan Sungai Bram Itam diharapkan menjadi bagian dari prioritas pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat.(*)