Sumur Mulai Mengering, Ketua DPRD Jambi Minta Krisis Air Bersih Tak Ditangani Sekadar dengan Tangki

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kemarau mulai menekan akses air bersih sebagian warga Kota Jambi.

Di sejumlah permukiman, debit sumur tanah menurun, sementara gangguan distribusi air turut membuat warga harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi itu menjadi perhatian Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly. Ia turun langsung ke kawasan Jalan Platur Utama RT 43 dan Perumahan Aura Bimantara RT 41, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Selasa 6 Oktober 2026.

Kemas datang bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Direktur Utama Perumdam Tirta Mayang Arianto, serta jajaran OPD terkait untuk memantau penyaluran sekitar 12.000 liter air bersih kepada warga.

Namun, kedatangan Kemas tidak berhenti pada penyaluran air dari mobil tangki.

Ia memilih berdialog langsung dengan masyarakat untuk mengetahui persoalan yang mereka hadapi.

Sejumlah warga menyampaikan kondisi sumur yang mulai sulit menghasilkan air hingga gangguan distribusi pelayanan.

Bagi Kemas, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan air bersih tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah teknis distribusi.

“Air bersih ini kebutuhan dasar. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan air, pemerintah harus hadir,” kata Kemas.

Menurutnya, distribusi air melalui mobil tangki memang menjadi langkah cepat untuk membantu warga yang membutuhkan.

Namun, pemerintah juga perlu membenahi persoalan yang menyebabkan masyarakat kehilangan akses air secara berkelanjutan.

“Bantuan air harus terus kita lakukan untuk wilayah yang membutuhkan, tetapi pada saat yang sama persoalan sistem distribusinya juga harus kita benahi,” tegasnya.

12.000 Liter Air untuk Warga

Dalam penyaluran tersebut, sekitar 12.000 liter air bersih dibagikan kepada masyarakat di dua titik kawasan Kelurahan Simpang Tiga Sipin.

Kemas meminta wilayah yang paling terdampak menjadi prioritas.

Ia juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan sampai tingkat RT dan kelurahan agar distribusi air tidak berjalan secara umum tanpa melihat tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.

Menurutnya, laporan dari lingkungan paling bawah dapat menjadi dasar pemerintah menentukan lokasi yang membutuhkan bantuan lebih cepat.

“Yang paling terdampak harus menjadi prioritas. Kita perlu mengetahui kebutuhan di tingkat RT dan kelurahan supaya bantuan bisa diberikan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Kota Jambi sendiri menghadapi persoalan kekeringan yang cukup serius.

Pemerintah Kota Jambi sebelumnya menetapkan Status Darurat Bencana Kekeringan pada 24 Agustus 2026 dan menyiapkan sejumlah langkah penanganan, termasuk distribusi air bersih menggunakan armada tangki.

Di sisi lain, persoalan warga tidak hanya berkaitan dengan kondisi sumur.

Gangguan pada sistem pelayanan Perumdam Tirta Mayang juga ikut memengaruhi kelancaran distribusi air bagi sebagian pelanggan.

Pemerintah kota menyebut gangguan booster menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pengaliran air.

Kondisi tersebut, menurut Kemas, membutuhkan penanganan bersama antara DPRD, pemerintah kota, Perumdam Tirta Mayang, serta perangkat wilayah.

“Kita harus duduk bersama. DPRD akan melihat apa yang menjadi persoalan di lapangan, pemerintah kota mengambil langkah penanganan, dan Perumdam juga harus memastikan pelayanan kepada masyarakat terus diperbaiki,” katanya.

Keluhan Warga Tak Boleh Berhenti sebagai Catatan

Kemas menilai kunjungan langsung ke permukiman menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD.

Ia ingin keluhan warga yang muncul saat kunjungan tidak berhenti sebagai catatan tanpa tindak lanjut.

“Apa yang disampaikan masyarakat hari ini harus menjadi catatan. Jangan sampai warga sudah menyampaikan keluhan, tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjut. Kita ingin ada solusi yang nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah Pemkot Jambi bersama Perumdam Tirta Mayang dan OPD terkait yang turun langsung mendistribusikan air.

Namun, Kemas menilai pemerintah tetap perlu memikirkan solusi yang lebih panjang.

Distribusi air menggunakan mobil tangki dapat menjadi respons darurat, tetapi kebutuhan air masyarakat membutuhkan sistem pelayanan yang mampu bertahan menghadapi kondisi kemarau.

“Kita apresiasi langkah cepat pemerintah. Tetapi pekerjaan kita belum selesai. Selama masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, maka kita harus terus mencari jalan keluarnya,” tegasnya.

Ia juga mendorong komunikasi yang lebih cepat antara masyarakat, perangkat RT dan kelurahan, pemerintah kota, serta Perumdam ketika terjadi gangguan pelayanan.

Bagi Kemas, keberadaan wakil rakyat tidak cukup hanya terlihat dalam ruang rapat.

Persoalan pelayanan publik perlu dilihat langsung dari lapangan agar kebijakan dan pengawasan DPRD sesuai dengan kondisi yang masyarakat alami.

“Kita ingin masyarakat tahu bahwa ketika mereka menghadapi persoalan, ada pemerintah dan DPRD yang hadir. Kita dengarkan keluhannya, kita kawal tindak lanjutnya, dan kita cari solusinya bersama,” pungkasnya.

Penyaluran 12.000 liter air menjadi bantuan langsung bagi warga yang menghadapi keterbatasan air di tengah kemarau.

Namun, bagi Kemas, persoalan utamanya jauh lebih besar: memastikan masyarakat memiliki akses air bersih yang aman, layak, dan berkelanjutan.

Sebab ketika mobil tangki meninggalkan lokasi, kebutuhan warga tidak ikut berhenti. Air bukan sekadar bantuan, melainkan kebutuhan hidup.(*)