JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID– Rencana peningkatan konektivitas jalan dari Kota Sungai Penuh menuju Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, kembali menjadi perhatian.

DPRD Provinsi Jambi bersama Pemerintah Kota Sungai Penuh dan sejumlah instansi terkait mulai membahas langkah percepatan pembangunan akses strategis tersebut.

Pembahasan dilakukan melalui rapat audiensi di DPRD Provinsi Jambi, Selasa 22 September 2026.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas usulan Pemkot Sungai Penuh untuk meningkatkan konektivitas jalan nasional yang menghubungkan Sungai Penuh dengan batas wilayah Sumatera Barat.

Audiensi tersebut melibatkan pimpinan DPRD Provinsi Jambi, Komisi III, anggota DPRD dari daerah pemilihan Sungai Penuh-Kerinci, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, serta Bappeda.

Peningkatan akses Sungai Penuh-Tapan dinilai memiliki arti strategis bagi pengembangan wilayah.

Selain berpotensi memangkas jarak dan waktu perjalanan, jalur tersebut diharapkan membuka peluang pertumbuhan ekonomi, memperkuat aktivitas sosial, serta meningkatkan kunjungan wisata ke kawasan Kerinci dan Sungai Penuh.

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Ridwan, mengatakan Pemkot Sungai Penuh telah mengusulkan pembangunan infrastruktur berupa jalan layang atau flyover maupun alternatif konstruksi lainnya untuk merealisasikan konektivitas tersebut.

Namun, rencana itu masih menghadapi persoalan perizinan lantaran trase jalan yang direncanakan melintasi kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Padahal, dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk trase sepanjang 36 kilometer dan anggaran sebelumnya telah disiapkan.

Hingga kini, persetujuan dari pihak pengelola TNKS masih menjadi salah satu kendala yang perlu diselesaikan sebelum pembangunan dapat dilanjutkan.

“Untuk mengatasi kendala tersebut, audiensi menghasilkan tujuh poin kesepakatan,” kata Samsul.

Salah satu langkah yang disepakati adalah membentuk tim kerja bersama dengan melibatkan Pemkot Sungai Penuh, Pemprov Jambi, Dinas Kehutanan, pengelola TNKS, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Tim tersebut nantinya bertugas mengoordinasikan berbagai kebutuhan teknis dan administrasi, termasuk mengkaji alternatif konstruksi yang memungkinkan untuk diterapkan pada jalur tersebut.

Dalam pembagian tugas, Pemkot Sungai Penuh akan memprioritaskan penyelesaian dokumen DED dan dokumen lingkungan.

Sementara itu, Pemprov Jambi bersama DPRD menyatakan kesiapan mendukung pembiayaan studi kelayakan atau Feasibility Study (FS), sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, penyusunan studi kelayakan belum memungkinkan untuk direalisasikan melalui APBD Perubahan 2026. Bappeda dan Dinas PU Provinsi Jambi mempertimbangkan keterbatasan waktu dalam proses penganggaran.

Karena itu, pembiayaan FS diarahkan untuk diusulkan melalui anggaran tahun 2027.

Sebelum menentukan bentuk konstruksi, tim kerja juga akan melakukan kajian khusus guna menetapkan skala prioritas serta alternatif pembangunan yang paling memungkinkan.

Dua opsi yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah pembangunan flyover atau terowongan.

Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan solusi pembangunan yang tidak hanya memperbaiki konektivitas Sungai Penuh dan Tapan, tetapi juga memperhatikan ketentuan perlindungan kawasan konservasi TNKS.

Jika rencana tersebut dapat direalisasikan, akses baru ini berpotensi memperkuat hubungan transportasi antara Kerinci, Sungai Penuh, dan Sumatera Barat, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi dan pariwisata di kawasan tersebut.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Banjir kembali melanda Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan menyebabkan terganggunya akses jalan nasional penghubung Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat).

Selain itu, sebanyak 141 rumah warga dilaporkan ikut terendam.

Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi, saat meninjau lokasi sekaligus menyerahkan bantuan kepada korban, menyampaikan bahwa ruas Jalan Nasional Simpang Niam–Lubuk Kambing saat ini terendam banjir di tiga titik utama.

“Tiga titik yang terdampak berada di Dusun Tanjung Pauh, Dusun Lubuk Punggur, dan Dusun Sungai Landai atau Simpang PT Wira Karya Sakti (WKS),” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

Dari ketiga titik tersebut, kondisi terparah terjadi di Dusun Sungai Landai. Ketinggian air dilaporkan mencapai 1 hingga 2 meter sehingga kendaraan sama sekali tidak dapat melintas.

“Akses di Sungai Landai benar-benar tidak bisa dilalui kendaraan. Bahkan di Lubuk Punggur, jalur utama juga terputus total,” jelasnya.

Jalur tersebut merupakan penghubung penting yang menghubungkan Desa Lubuk Mandarsah menuju Desa Kunangan dan Kelurahan Sungai Bengkal.

Akibatnya, mobilitas masyarakat terganggu cukup parah.

Nazar Efendi menambahkan bahwa berdasarkan informasi warga, debit air sempat kembali naik sehingga pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Selain merendam infrastruktur jalan, banjir juga berdampak pada permukiman warga. Data sementara mencatat 141 rumah terendam air, meski hingga saat ini tidak ada korban jiwa.

“Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Lubuk Mandarsah, Zulpan, menjelaskan bahwa banjir ini merupakan limpahan air dari kawasan hulu Bukit Tiga Puluh.

Ia menyoroti kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang dinilai semakin melemah akibat berkurangnya vegetasi di kawasan hulu.

“Kayu penyangga di hulu sudah banyak berkurang. Akibatnya, air tidak tertahan dan langsung turun ke wilayah bawah,” katanya.

Zulpan mengusulkan solusi jangka pendek berupa peninggian badan jalan di Dusun Sungai Landai dan Lubuk Punggur agar akses transportasi tidak mudah terputus saat banjir.

Selain itu, pemerintah desa bersama tokoh masyarakat dan pihak kecamatan juga mulai merumuskan langkah jangka panjang berupa normalisasi sungai dan program penghijauan di kawasan hulu.

“Kalau DAS diperbaiki dan dilakukan penghijauan, dampaknya akan sangat membantu mencegah banjir berulang,” tambahnya.

Ia juga mengimbau masyarakat yang melintasi jalur Lubuk Mandarsah–Lubuk Kambing agar lebih berhati-hati, terutama saat curah hujan tinggi.

Untuk kendaraan pribadi, warga disarankan menggunakan jalur alternatif melalui Bukit Rinting–Dusun Pelayang Tebat jika kondisi air kembali meningkat.

Sementara kendaraan berat diminta menunda perjalanan hingga kondisi jalan kembali normal.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi III DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Komisi V DPR RI pada Senin (10/2) terkait kondisi jalan nasional dan provinsi di Jambi yang masih menghadapi tantangan kerusakan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jambi, Ansori Hasan, menyampaikan bahwa jalur lintas timur menjadi perhatian utama karena kondisinya cukup memprihatinkan.

Menurutnya, perbaikan jalan membutuhkan anggaran yang besar, sementara kemampuan anggaran daerah masih terbatas.

“Kita menyampaikan kondisi jalan nasional dan provinsi di Jambi yang masih menunjukkan tantangan kerusakan, terutama pada jalur lintas timur. Kondisi kerusakan cukup memprihatinkan, sedangkan anggaran yang tersedia terbatas,” ujarnya.

Usulan Peningkatan Status Jalan

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III juga menanyakan alokasi anggaran dari APBN Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan maupun perbaikan jalan di Jambi.

Selain itu, mereka mengusulkan agar beberapa ruas jalan provinsi dapat ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional.

“Biaya perbaikan jalan membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga kami mendorong agar beberapa titik jalan provinsi bisa dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional,” jelas Ansori.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi infrastruktur jalan di Jambi, mendukung konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi menempatkan peningkatan kapasitas ruas Bangko–Kerinci dan Kerinci–Tapan sebagai salah satu prioritas utama penanganan jalan nasional.

Upaya tersebut dilakukan melalui pelebaran bahu jalan guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Provinsi Jambi.

Kepala BPJN Jambi, Dedy Hariadi, menyampaikan bahwa ruas Bangko–Kerinci merupakan jalur strategis dengan tingkat mobilitas tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian khusus agar arus lalu lintas lebih aman dan lancar.

“Pelebaran bahu jalan ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan serta mendukung kelancaran transportasi, khususnya pada ruas yang menjadi penghubung antarwilayah,” ujarnya.

Untuk mendukung berbagai program tersebut, BPJN Jambi pada Tahun Anggaran 2026 akan mengelola anggaran sebesar Rp400 miliar.

Anggaran ini dialokasikan untuk peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan nasional dan jembatan di Provinsi Jambi, termasuk perbaikan jalan rusak, rehabilitasi jembatan, serta pekerjaan penunjang lainnya.

Dedy menjelaskan, pengelolaan anggaran tersebut merupakan bagian dari program strategis Kementerian Pekerjaan Umum dalam menjaga kemantapan jalan nasional sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah.

“Anggaran Rp400 miliar difokuskan untuk penanganan ruas-ruas prioritas, mulai dari peningkatan struktur perkerasan jalan, rehabilitasi jembatan, hingga pemeliharaan rutin dan berkala,” jelasnya.

Selain pekerjaan pada badan jalan dan jembatan, BPJN Jambi juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan drainase, bahu jalan, serta fasilitas keselamatan jalan.

Langkah ini dilakukan guna meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan.

Dalam pelaksanaannya, BPJN Jambi akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta instansi terkait lainnya.

Terutama dalam pengaturan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

BPJN Jambi menegaskan seluruh kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pada tahun 2026 akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pengawasan berjenjang untuk memastikan mutu pekerjaan sesuai standar teknis.

Dengan berbagai upaya tersebut, BPJN Jambi berkomitmen menghadirkan infrastruktur jalan nasional yang andal, aman, dan berkelanjutan.

Tak lain, guna menunjang mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada momentum libur besar seperti Natal dan Tahun Baru.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi akan mengelola anggaran sebesar Rp400 miliar pada Tahun Anggaran 2026.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk peningkatan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur jalan nasional di Provinsi Jambi, meliputi perbaikan jalan, rehabilitasi dan pembangunan jembatan, serta berbagai pekerjaan penunjang lainnya.

Kepala BPJN Jambi, Dedy Hariadi, menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran ini merupakan bagian dari program strategis Kementerian Pekerjaan Umum dalam menjaga kemantapan jalan nasional sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Infrastruktur yang andal dinilai menjadi kunci utama kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.

“Anggaran Rp400 miliar ini difokuskan untuk penanganan ruas jalan nasional prioritas, mulai dari perbaikan jalan rusak, peningkatan struktur perkerasan, hingga rehabilitasi jembatan yang memerlukan penanganan khusus,” ujar Dedy.

Selain pekerjaan utama pada badan jalan dan jembatan, BPJN Jambi juga mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan rutin dan berkala.

Seperti perbaikan drainase, bahu jalan, serta fasilitas keselamatan jalan.

Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna jalan.

Dalam pelaksanaannya, BPJN Jambi akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta instansi terkait lainnya.

Khususnya dalam pengaturan lalu lintas selama masa pekerjaan berlangsung, agar aktivitas perbaikan tidak mengganggu arus transportasi masyarakat.

BPJN Jambi menegaskan bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pada tahun 2026 akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dilakukan secara berjenjang guna memastikan mutu pekerjaan memenuhi standar teknis yang ditetapkan.

Dengan dukungan anggaran tersebut, BPJN Jambi berharap kondisi jalan nasional dan jembatan di Provinsi Jambi semakin mantap dan andal.

Infrastruktur yang baik diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperlancar arus logistik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Jambi terus melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan nasional menjelang arus libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sejak 10 Desember 2025, petugas lapangan aktif menambal lubang di berbagai titik jalan yang rusak.

Kepala BPJN Jambi, Dr. Dedy Hariadi, S.T., M.T., mengatakan jumlah lubang yang telah ditangani mencapai ratusan titik, dan perbaikan akan terus berlanjut hingga 24 Desember mendatang.

“Setiap ada lubang langsung ditutup oleh PPK dan manajer ruas. Kalau masih terlihat jalan di potong-potong, itu sedang dalam proses penanganan,” jelas Dedy.

Dedy menambahkan, kerusakan jalan di Jambi cukup tinggi, terutama akibat kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) dan curah hujan yang meningkat.

“ODOL di Jambi memang sangat banyak di jalan nasional, itu mempercepat kerusakan jalan, apalagi dengan kondisi hujan saat ini,” ujarnya.

Selain perbaikan lubang, BPJN Jambi juga tengah mempersiapkan rencana pembangunan jalan baru, salah satunya jalur dua Mendalo di Kabupaten Muaro Jambi.

Saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap usulan.

“Tahun depan baru kita siapkan readiness criteria mulai dari desain hingga pembebasan lahan oleh pemerintah daerah,” tambah Dedy.

Sementara itu, progres Instruksi Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, progres fisik IJD sudah mencapai sekitar 82 persen.

Bahkan salah satu pekerjaan di Batang Hari sudah mencapai 96 persen dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

“Strukturnya sudah selesai, tinggal pekerjaan minor saja,” kata Dedy.

BPJN Jambi juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan kerusakan jalan, agar bisa segera ditangani petugas lapangan dan mendukung keselamatan pengguna jalan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penolakan terhadap proyek pembangunan stockpile batubara kembali mengemuka di Provinsi Jambi.

Kali ini, penolakan datang dari warga Kelurahan Aur Kenali dan Mendalo Darat, yang didampingi oleh Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi.

Massa menggelar aksi protes menolak pembangunan stockpile dan jalan khusus milik PT Sinar Anugrah Sentosa (PT SAS), anak perusahaan dari RMKE Group.

Lokasi proyek dinilai berada terlalu dekat dengan kawasan pemukiman padat, sehingga dianggap melanggar hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari pencemaran.

Sebagai bentuk perlawanan, warga memblokir jalan nasional di depan kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) Jambi. Aksi ini menyebabkan lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh total karena tidak satu pun kendaraan dapat melintas.

WALHI Jambi menilai proyek ini telah mengabaikan prinsip keadilan ekologis dan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terutama, Pasal 65 ayat (1) yang menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 67 yang mewajibkan setiap orang menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Selain itu, WALHI juga mengungkap bahwa pembangunan stockpile tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam aturan itu, kawasan proyek dikategorikan sebagai wilayah permukiman, bukan area industri. Hal ini membuat proyek PT SAS dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap tata ruang daerah.

“Pembangunan stockpile di tengah kawasan pemukiman adalah bentuk nyata pelanggaran hukum tata ruang dan pembangkangan terhadap negara. Ini bukan sekadar proyek industri, tapi perampasan ruang hidup warga yang berpotensi membahayakan kesehatan publik. Negara seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan menjadi alat korporasi,” tegas Direktur WALHI Jambi, Oscar Anugrah.

Ketua BPR, Rahmat, juga menyuarakan penolakan keras terhadap proyek tersebut. Ia menekankan bahwa perjuangan ini adalah upaya kolektif masyarakat dalam menjaga ruang hidup dan kesehatan generasi mendatang.

“Suara rakyat tidak bisa dibungkam. Kami akan terus menolak segala bentuk pembangunan yang mengorbankan masyarakat. Ini adalah perjuangan untuk kehidupan yang layak bagi semua,” ujar Rahmat.

Dalam aksi tersebut, warga mendesak agar seluruh aktivitas proyek dihentikan dan meminta Gubernur Jambi, Al Haris, serta Wali Kota Jambi untuk turun langsung menemui massa.

Mereka juga menuntut adanya dialog terbuka dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, pemblokiran jalan nasional di Aur Kenali masih berlangsung dan warga bersikeras menunggu respons langsung dari pihak pemerintah provinsi.(*)