JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas.

Sementara kebutuhan pembangunan dan belanja publik terus meningkat, pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Ivan, kapasitas fiskal Provinsi Jambi belum cukup kuat untuk menopang pembangunan secara mandiri.

Ia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi saat ini hanya sekitar Rp3,7 triliun, dengan sebagian besar pendapatan berasal dari dana bagi hasil dan transfer pusat.

“Kalau melihat angka rasionalisasi kita, hanya sekitar Rp5,4 triliun. Pendapatan utama kita masih dari dana bagi hasil batubara, kelapa sawit, dan PI 10 persen dari PetroChina,” kata Ivan, Selasa (28/10/2025).

Ivan menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi masih tergolong rendah.

Ia mengungkapkan, setelah adanya perubahan regulasi pajak kendaraan bermotor, porsi untuk provinsi kini berkurang, sementara sebagian besar dialihkan ke kabupaten/kota.

“Kita kehilangan sekitar Rp220 miliar dari pajak kendaraan. PAD kita memang terbatas,” ujarnya.

Selain itu, potensi pendapatan baru dari nilai ekonomi karbon (BioCF) diperkirakan bisa mencapai Rp1,2 triliun. Namun, Ivan menilai kontribusinya belum terasa signifikan terhadap kas daerah.

Ivan menilai sektor pertambangan batubara masih menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi daerah.

Namun, persoalan utama yang menghambat optimalisasi adalah belum tuntasnya pembangunan jalan khusus angkutan batubara.

“Perusahaan tetap beroperasi dan membayar kewajiban eksplorasi, tapi akses jalan masih belum tuntas. Tiga jalur khusus batubara yang direncanakan harus segera diselesaikan karena ini berpengaruh pada dana bagi hasil,” tegasnya.

Berdasarkan hitungan Ivan, dari potensi produksi 35 juta ton batubara, seharusnya Provinsi Jambi bisa memperoleh sekitar Rp400 miliar, namun realisasi saat ini baru Rp125 miliar.

“Selisih Rp300 miliar itu sebenarnya bisa membantu pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan tenaga kerja daerah,” tambahnya.

Selain soal fiskal, Ivan juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap transportasi batubara yang kerap menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di sejumlah ruas jalan.

“Terjadi bottleneck karena infrastruktur belum siap. Harus ada ketegasan dan komitmen semua pihak,” ujarnya.

Ivan juga meminta pemerintah daerah menegakkan kembali aturan tata kelola transportasi batubara serta memastikan seluruh perusahaan menjalankan komitmen sesuai izin yang diberikan.

“Selagi izinnya masih berlaku, perusahaan wajib membayar dan berproduksi sesuai ketentuan. Tapi aturan harus ditegakkan. Masalahnya, siapa yang tidak amanah dalam menjalankannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa perusahaan seperti PT SAS dan PT Ayong telah menunjukkan komitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku.

“Kalau semua berjalan sesuai ketentuan, itulah hasil yang sebenarnya kita harapkan,” pungkasnya.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ratusan warga Pasar Kedemangan, Kabupaten Muaro Jambi, memadati lokasi pasar murah yang digelar oleh DPD II Partai Golkar Muaro Jambi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar, pada Minggu (19/10/2025).

Meski hujan deras mengguyur sejak pagi, antusiasme masyarakat tidak surut.

Berbekal payung dan terpal seadanya, warga rela mengantre demi mendapatkan paket sembako murah seharga Rp61 ribu, sesuai usia Partai Golkar tahun ini.

Ketua DPD II Partai Golkar Muaro Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, memimpin langsung kegiatan tersebut.

Ia menyebut bahwa pasar murah ini merupakan bentuk nyata pengabdian partai kepada rakyat.

“Kami ingin Golkar hadir tidak hanya lewat janji, tapi melalui aksi nyata. Hujan hari ini bukan hambatan, justru menjadi simbol semangat kami,” ujar Ivan penuh semangat.

Dalam suasana yang penuh kehangatan, Ivan juga memberikan hadiah uang tunai Rp100 ribu kepada salah satu warga yang berulang tahun di hari itu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Al Farelly, Ketua Fraksi Golkar DPRD Muaro Jambi Sartono, serta Ketua Panitia Pelaksana H. Asikin.

Dalam sambutannya, Kemas Faried mengapresiasi Golkar Muaro Jambi yang dinilainya mampu menghadirkan politik yang berpihak kepada rakyat kecil.

“Ini bentuk politik kesejahteraan yang sesungguhnya. Turun langsung, menyapa, dan merasakan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, H. Asikin menyatakan bahwa pasar murah ini akan menjadi agenda rutin DPD Golkar Muaro Jambi sebagai bagian dari aksi sosial berkelanjutan.

“Antusiasme masyarakat luar biasa, bahkan sejak pagi sudah ramai. Ini menunjukkan betapa kegiatan seperti ini dibutuhkan,” ungkapnya.

Siti (45), warga Kedemangan, menyatakan rasa syukurnya atas inisiatif Partai Golkar ini.

“Sekarang harga sembako mahal, jadi pasar murah sangat membantu. Hujan pun tidak jadi soal,” ujarnya sambil tersenyum.

Kegiatan ini mencerminkan semangat dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang mengusung empat pesan utama: solidaritas, karya nyata, semangat kebangsaan, dan komitmen kerakyatan.

Menutup kegiatan, Ivan Wirata mengajak seluruh kader Golkar untuk terus berbuat dan hadir di tengah masyarakat.

“61 tahun bukan waktu singkat. Golkar akan terus menyiram perjuangan dengan kerja nyata dan keikhlasan,” pungkasnya.

Di tengah rintik hujan, warna kuning khas Golkar tetap memancar, menjadi simbol semangat untuk terus bergerak bersama rakyat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, H. Ivan Wirata, melakukan peninjauan di beberapa titik kerusakan jalan dan memantau kegiatan UPPKB (Jembatan Timbang) Muara Tembesi pada Jum’at (15/3/2025).

Peninjauan tersebut dilakukan didampingi oleh Wasatpel dan Pejabat Pengawas Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jambi untuk memastikan kepatuhan kendaraan terhadap batas tonase sesuai kelas jalan.

Dalam kunjungannya, Ivan Wirata memastikan bahwa kendaraan yang melintasi jalan di Provinsi Jambi mematuhi batas tonase yang ditetapkan, yaitu kelas Jalan 2A hingga 3B dengan tonase maksimal 8 ton.

Ia mengapresiasi upaya Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Jambi yang telah melakukan penindakan tegas terhadap kendaraan Over Dimensi Over Loading (ODOL).

” Saya memberi apresiasi kepada Kepala BPTD Jambi, karena kami menemukan penindakan tegas terhadap angkutan ODOL yang terbukti melanggar kapasitas tonase yang diperbolehkan,” ujar Ivan Wirata saat dihubungi media.

Ivan Wirata menjelaskan bahwa temuan di lapangan menunjukkan adanya angkutan yang melanggar kapasitas, dengan muatan yang mencapai lebih dari 40 ton dan ukuran kendaraan yang tidak sesuai dengan standar.

Hal ini, lanjutnya, menjadi penyebab utama kerusakan jalan dan pemborosan anggaran perbaikan infrastruktur.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa muatan ODOL merusak jalan dengan cepat. Seharusnya, anggaran perbaikan jalan bisa digunakan untuk umur jalan yang lebih panjang, sekitar 10 tahun. Namun, dengan adanya angkutan ODOL, jalan bisa rusak hanya dalam waktu 1,5 tahun,” tambahnya.

Ivan Wirata menekankan bahwa upaya untuk memberantas ODOL merupakan salah satu langkah penting untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang tepat guna dan tepat sasaran.

Tanpa penindakan tegas terhadap muatan ODOL, anggaran APBN dan APBD akan terus terbuang untuk perbaikan jalan.

“Kami sangat menyayangkan adanya pembiaran terhadap muatan ODOL yang tidak ditindak. Ini harus segera dihentikan agar anggaran negara tidak habis hanya untuk memperbaiki kerusakan jalan,” ujar Ivan Wirata.

Lebih lanjut, Ivan Wirata mengungkapkan bahwa seluruh perusahaan di Jambi, baik industri maupun tambang, harus berkomitmen terhadap Zero ODOL.

Ia juga mengusulkan agar jembatan timbang dipasang di pintu masuk tambang untuk menghindari kendaraan yang melanggar kapasitas melewati jalan nasional, provinsi, dan kabupaten.

“Jika perlu, kita buatkan jembatan timbang di mulut tambang. Kami tidak ingin melihat mobil-mobil over kapasitas melewati jalan-jalan utama yang menghubungkan antar wilayah,” tegasnya.

Kepala BPTD Jambi, DR Benny Nurdin Yusuf, juga mengapresiasi kepedulian DPRD Provinsi Jambi dalam mengawal penegakan hukum terhadap muatan ODOL. Menurutnya, Ivan Wirata bukan hanya berbicara di rapat, tetapi juga langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang terjadi.

“Saya akan terus berkomitmen untuk melakukan penindakan hukum terhadap kendaraan ODOL. Tentu, kami memerlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jambi dan legislatif untuk mewujudkan Jambi bebas dari truk ODOL,” ujar DR Benny.

Selain itu, DR Benny juga mengusulkan pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tata kelola angkutan barang di Provinsi Jambi, agar truk-truk melebihi tonase dapat segera diatasi.

“Konsep ini bertujuan untuk menjadikan Jambi bebas dari truk-truk yang melebihi tonase dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada infrastruktur jalan di Provinsi Jambi,” tutupnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Jambi bisa terbebas dari permasalahan ODOL yang mengancam infrastruktur jalan dan memperburuk kondisi ekonomi daerah.(*)