JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Presiden Prabowo Subianto merombak sejumlah posisi strategis pemerintahan dan kepolisian pada Kamis 1 Oktober 2026.

Salah satu perubahan paling menonjol terjadi di tubuh Polri setelah Komjen Pol Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Prabowo melantik Suyudi bersama Komjen Pol Wahyu Hadiningrat yang kini menjabat Wakapolri dalam upacara di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan tersebut mengacu pada Keppres Nomor 96/POLRI Tahun 2026 dan Nomor 97/POLRI Tahun 2026.

Pergantian pucuk pimpinan Polri tersebut menjadi bagian dari rangkaian perubahan jabatan yang dilakukan pemerintah pada 1 Oktober 2026.

Sebelum dilantik, Suyudi mendapat persetujuan DPR RI melalui proses di parlemen untuk menggantikan Listyo Sigit.

Sementara itu, Listyo Sigit mendapat penugasan baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Posisi tersebut sebelumnya ditempati Dudung Abdurachman yang dalam reshuffle kali ini bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Suyudi Pimpin Polri, Wahyu Jadi Wakapolri

Pelantikan Suyudi dan Wahyu berlangsung bersamaan dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo.

Dengan pelantikan tersebut, Suyudi resmi mengambil alih jabatan Kapolri, sementara Wahyu Hadiningrat menempati posisi Wakapolri.

Usai pelantikan, Suyudi menyampaikan agenda awalnya berupa konsolidasi internal dan evaluasi terhadap program yang telah berjalan.

Ia mengatakan program yang masih relevan akan dilanjutkan, sementara bagian yang membutuhkan perbaikan akan dievaluasi.

Pergeseran Posisi Menteri

Selain pergantian Kapolri, Prabowo juga mengubah sejumlah posisi di Kabinet Merah Putih.

Sekretariat Negara mencatat terdapat 10 menteri dan wakil menteri yang dilantik dalam rangkaian pelantikan berdasarkan Keppres Nomor 104/P Tahun 2026.

Bahlil Lahadalia kini mendapat mandat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Sementara Sugiono berpindah dari Menteri Luar Negeri menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kursi Menteri Luar Negeri kemudian ditempati Arrmanatha Christiawan Nasir.

Dudung Abdurachman juga masuk jajaran menteri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Adapun M. Sarmuji dipercaya menjadi Menteri Perindustrian.

Pada level wakil menteri, pemerintah juga melakukan sejumlah perubahan untuk posisi di bidang perekonomian, keuangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.

Listyo Sigit Masuk Lingkaran Istana

Perubahan jabatan Listyo Sigit menjadi salah satu bagian penting dari reshuffle kali ini.

Mantan Kapolri tersebut kini menempati posisi Kepala Staf Kepresidenan. Pada saat yang sama, Dedi Prasetyo mendapat jabatan sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Presiden juga melantik Ariyanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Ombudsman Juga Berganti Kepemimpinan

Perubahan tidak hanya terjadi di kabinet dan Polri.

Presiden juga menyaksikan pengucapan sumpah Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia untuk sisa masa jabatan 2026–2031.

Nuzran Joher menempati posisi Ketua Ombudsman, sedangkan Radian Syam menjadi anggota.

Dengan demikian, rangkaian pelantikan 1 Oktober 2026 mencakup perubahan di sejumlah sektor, mulai dari kabinet, kepolisian, Kantor Staf Presiden, badan pemerintah, hingga Ombudsman.

Daftar 18 Pejabat yang Dilantik

Berikut daftar pejabat yang dilantik dalam rangkaian reshuffle dan pergantian jabatan tersebut:

1. Bahlil Lahadalia — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

2. Sugiono — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

3. Dudung Abdurachman — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

4. Arrmanatha Christiawan Nasir — Menteri Luar Negeri.

5. M. Sarmuji — Menteri Perindustrian.

6. Drajad Hari Wibowo — Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

7. Nurkholisoh Ibnu Aman — Wakil Menteri Keuangan.

8. Luky Alfirman — Wakil Menteri Keuangan.

9. Muhammad Saleh Mustafa — Wakil Menteri Pertanian.

10. Irwan Meilano — Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

11. Listyo Sigit Prabowo — Kepala Staf Kepresidenan.

12. Dedi Prasetyo — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

13. Ariyanto Wibowo — Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

14. Muhammad Fadil Imran — Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

15. Nuzran Joher — Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

16. Radian Syam — Anggota Ombudsman Republik Indonesia.

17. Suyudi Ario Seto — Kapolri.

18. Wahyu Hadiningrat — Wakapolri.

Khusus untuk posisi Kapolri dan Wakapolri, Sekretariat Negara mengonfirmasi bahwa Suyudi Ario Seto dan Wahyu Hadiningrat resmi dilantik Prabowo pada Kamis, 1 Oktober 2026. (*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perubahan dalam susunan Kabinet Merah Putih.

Perubahan paling mencolok kali ini terjadi di Kementerian Keuangan, dengan Suahasil Nazara resmi menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

Suahasil dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin 14 September 2026.

Pengangkatan Suahasil tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029.

Dengan keputusan tersebut, Suahasil yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan kini naik menjadi orang nomor satu di Kementerian Keuangan.

Pergantian ini membuat posisi Menteri Keuangan kembali berubah pada masa pemerintahan Prabowo.

Purbaya sendiri sebelumnya dilantik sebagai Menkeu pada 8 September 2025.

Suahasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia telah lama berkarier di bidang kebijakan fiskal dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Setelah dilantik, Suahasil menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan Presiden.

Pergantian ini menjadi perhatian karena Menteri Keuangan memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan fiskal, pengelolaan APBN, penerimaan negara, belanja pemerintah serta menjaga kredibilitas keuangan negara.

Dalam pernyataan setelah pelantikan, Suahasil juga menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal dan mempertahankan defisit APBN sesuai ketentuan yang berlaku.

Nazara resmi menjadi Menteri Keuangan RI usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin 14 September 2026.

Berikut susunan menteri Kabinet Merah Putih berdasarkan daftar terbaru yang diberikan:

• Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
• Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
• Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Djamari Chaniago
• Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
• Menteri Koordinator Pangan: Zulkifli Hasan
• Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar
• Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
• Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
• Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
• Menteri Luar Negeri: Sugiono
• Menteri Agama: Nasaruddin Umar
• Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
• Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
• Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
• Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
• Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
• Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto
• Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
• Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
• Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
• Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
• Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin
• Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
• Menteri Perdagangan: Budi Santoso
• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
• Menteri Pekerjaan Umum: Raden Dodi Hanggodo
• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
• Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
• Menteri Transmigrasi: Iftitah Suryanegara
• Menteri Perhubungan: Dody Purwagandhi
• Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
• Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
• Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
• Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
• Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid
• Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Rachmat Pambudy
• Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widiantini
• Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
• Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Mohammad Jumhur Hidayat
• Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal: Rosan Roeslani
• Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
• Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman
• Menteri Pariwisata: Widianti Putri
• Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
• Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri Fauzi
• Menteri Pemuda dan Olahraga: Erick Thohir
• Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

Pergantian Purbaya oleh Suahasil menjadi titik penting dalam perubahan kabinet kali ini.

Suahasil menghadapi tantangan untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan kebijakan fiskal tetap mendukung agenda pemerintahan Prabowo.

Dunia usaha dan sektor keuangan juga akan mencermati arah kebijakan Menteri Keuangan baru, khususnya terkait stabilitas fiskal, APBN, pembiayaan pemerintah dan iklim investasi.

Dengan dilantiknya Suahasil, komposisi Kabinet Merah Putih kembali mengalami perubahan di tengah perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran menuju akhir masa jabatan 2024-2029.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah melalui Istana menegaskan bahwa rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi karyawan swasta masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa langsung diberlakukan ke seluruh sektor, mengingat perbedaan karakteristik pekerjaan di masing-masing bidang.

“Untuk sektor swasta belum tentu bisa diterapkan secara menyeluruh. Kemungkinan WFH lebih difokuskan untuk kantor pemerintahan, bukan sektor pelayanan publik atau sektor lain yang membutuhkan kehadiran langsung,” ujarnya kepada media, Sabtu (21/3/2026).

Menurutnya, banyak jenis pekerjaan yang tidak memungkinkan dilakukan secara jarak jauh, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan operasional lapangan.

Karena itu, pemerintah masih membutuhkan waktu untuk mengkaji kebijakan tersebut secara matang.

Di sisi lain, pelaku usaha juga menilai penerapan WFH tidak bisa disamaratakan. Sektor seperti manufaktur, logistik, hingga perdagangan tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja agar proses produksi dan distribusi berjalan optimal.

Namun demikian, beberapa sektor dinilai lebih fleksibel untuk menerapkan sistem kerja jarak jauh, seperti industri teknologi informasi dan ekonomi kreatif yang berbasis digital.

Wacana penerapan WFH sebelumnya mencuat sebagai salah satu langkah untuk menekan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), di tengah ketidakpastian kondisi global.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan WFH, khususnya bagi sektor swasta, masih akan terus dikaji sebelum diputuskan secara resmi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik enam Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia dalam upacara kenegaraan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan duta besar RI.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta pejabat tinggi TNI dan Polri

Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan para duta besar yang akan menjalankan misi diplomatik Indonesia di berbagai negara sahabat.

Dalam pengambilan sumpah, Presiden Prabowo menegaskan komitmen para dubes untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian menaati peraturan perundang-undangan, serta menjalankan tugas diplomatik dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jabatan.

Para duta besar yang dilantik menyatakan kesiapan untuk melaksanakan seluruh perintah dan kebijakan pemerintah pusat, serta menjalankan tugas perwakilan negara secara profesional demi kepentingan bangsa dan negara.

Adapun enam Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dilantik Presiden Prabowo Subianto, yakni:

• Yusron Bahauddin Ambary sebagai Duta Besar RI untuk Aljazair

• Okto Dorinus Manik sebagai Duta Besar RI untuk Papua Nugini merangkap Kepulauan Solomon

• Gina Yoginda sebagai Duta Besar RI untuk Korea Utara

• Rediyanto Heru Nurcahyo sebagai Duta Besar RI untuk Slowakia

• Hari Prabowo sebagai Duta Besar RI untuk Thailand sekaligus Perwakilan Tetap RI pada UN-ESCAP

• Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir sebagai Duta Besar RI untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia

Sebelum dilantik, keenam duta besar tersebut telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI.

Pemerintah berharap para dubes mampu memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Indonesia, serta meningkatkan peran strategis Indonesia di kancah internasional.

Pelantikan ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat diplomasi aktif Indonesia dan menjaga kepentingan nasional di tingkat global.(*)