SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan laporan hasil reses masa persidangan I tahun sidang 2026, Kamis (29/1), di Ruang Sidang Utama DPRD.

Rapat ini menjadi momen strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan (Dapil) dan merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, didampingi Wakil Ketua I dan II, serta dihadiri Sekretaris Daerah, Forkopimda, kepala OPD, dan seluruh anggota DPRD.

Dalam laporan yang disampaikan para juru bicara masing-masing Dapil, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat. Usulan yang mengemuka meliputi:

• Perbaikan jalan lingkungan

• Peningkatan sarana irigasi pertanian

• Pembenahan fasilitas kesehatan di tingkat desa

Juru bicara Dapil I, Edison, menekankan bahwa hasil reses mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

“Ini suara langsung dari warga. Pemerintah daerah harus memprioritaskan usulan-usulan strategis ini dalam rencana pembangunan mendatang,” tegas Edison.

Sementara Juru Bicara Dapil II, Usman Khalik, menyoroti penguatan ekonomi kerakyatan dan dukungan sektor pertanian.

Menurutnya, program pembangunan tahun 2026 harus menyentuh akar rumput untuk menekan kemiskinan sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Muaro Jambi.

“Kami berharap semua aspirasi masyarakat diakomodir dan direalisasikan tepat sasaran,” ujar Usman.

Rapat paripurna ini menjadi bukti komitmen DPRD Muaro Jambi agar aspirasi yang dihimpun selama reses tidak sekadar menjadi catatan, tetapi diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program konkret yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) 2025 di Kabupaten Batang Hari mengalami penyesuaian jadwal akibat faktor cuaca ekstrem.

Curah hujan yang tinggi dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan banjir di sejumlah lokasi lahan, sehingga pengerjaan program tidak dapat dilakukan sesuai target awal.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Batang Hari, Bambang Satyono, mengatakan bahwa kondisi alam menjadi kendala utama tertundanya program tersebut.

“Curah hujan yang tinggi menyebabkan banyak lahan terendam banjir, sehingga program cetak sawah rakyat 2025 tidak bisa dilaksanakan tepat waktu,” ujar Bambang.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah memperoleh perpanjangan waktu pelaksanaan hingga akhir Maret 2026 untuk menyelesaikan program CSR tersebut. Meski demikian, batas waktu tetap menjadi perhatian serius.

“Target awal memang tidak terpenuhi, tetapi kita diberi waktu sampai 31 Maret 2026. Jika melewati batas tersebut, akan dikenakan denda sebesar satu persen dari nilai kontrak,” jelasnya.

Menurut Bambang, semakin lama proses pengerjaan melewati tenggat waktu, maka besaran sanksi akan semakin meningkat. Oleh karena itu, pihaknya kini mempercepat persiapan lanjutan seiring membaiknya kondisi cuaca.

“Saat ini debit air sudah mulai turun dan genangan di lahan perlahan mengering. Kami optimistis pekerjaan CSR 2025 bisa kembali dilanjutkan pada awal Februari 2026,” katanya.

Setelah tahap awal berupa pembukaan lahan cetak sawah rampung, kegiatan akan dilanjutkan dengan rehabilitasi penunjang, seperti pembangunan dan perbaikan irigasi serta sistem perpompaan guna mendukung produktivitas sawah.

Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan bibit dan pupuk hingga lahan siap memasuki masa tanam.

Program ini diharapkan dapat selesai sesuai perencanaan dan memberikan dampak signifikan bagi ketahanan pangan daerah.

“Mudah-mudahan seluruh tahapan bisa berjalan lancar dan target indeks pertanaman (IP) 200 di Kabupaten Batang Hari dapat tercapai,” tutup Bambang.(*)