MEDAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menghadiri Business Presentation and Interactive Session yang digelar oleh Konsulat Jenderal Republik India di Medan. Acara yang digelar di Grand Mercure Angkasa Hotel Medan, Senin (13/10/2025) itu dihadiri langsung oleh Konsul Jenderal India Mr. Ravi Shanker Goel beserta pelaku usaha besar dari India.

Forum bergengsi ini mempertemukan pebisnis yang tergabung dalam Confederation of Indian Industry (CII) dengan beberapa pemerintah daerah di Sumatera untuk menjajaki peluang investasi lintas negara.

Delegasi bisnis CII terdiri dari para pimpinan perusahaan ternama India di sektor energi, infrastruktur, teknologi digital, agribisnis, pengelolaan air, manufaktur, dan industri kimia. Beberapa di antaranya yakni Quocent Pvt Ltd, KEC International Limited, TKIL Industries Pvt Ltd, Bill Machines Pvt Ltd, DCM Shriram Limited, PT GMR Infrastructure Indonesia, JIBC Chennai, dan PT Ion Exchange Asia Pacific.

Pemerintah Kota Jambi yang diwakili Kepala Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Abu Bakar, bersama Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Jambi Mohammad Andri Al Varabi, menjadi satu-satunya wakil Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi yang di undang dalam acara tersebut.

Dalam forum itu, Pemerintah Kota Jambi memaparkan sejumlah proyek strategis yang tengah disiapkan dan terbuka bagi peluang kerja sama investasi. Mulai dari infrastruktur, perdagangan hingga budaya dan pariwisata.

Diantara sektor yang ditawarkan, adalah investasi dalam pengelolaan air minum. Pemerintah Kota Jambi membuka peluang kerja sama untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penerapan teknologi pengolahan air bersih melalui Perumda Air Minum Tirta Mayang. Potensi investasi juga tersedia untuk pembangunan intake air minum.

“Perumda Air Minum Tirta Mayang membutuhkan mitra yang dapat membantu meningkatkan kapasitas dan efisiensi pengelolaan air minum. Kami ingin menghadirkan sistem pelayanan air bersih yang lebih modern,” ujar Kepala DPMPTSP Kota Jambi, Abu Bakar.

Selain itu, sektor minyak dan gas juga menjadi fokus pengembangan. Kota Jambi tengah mengupayakan pengelolaan mandiri jaringan gas kota agar lebih efisien dan berdaya saing, serta membuka ruang bagi investor strategis untuk memperluas jaringan dan memperkuat infrastruktur energi berbasis gas.

“Jika jaringan gas kota bisa dikelola secara mandiri, tentu potensi nilai tambahnya besar bagi daerah. Untuk itu, dalam forum ini, kami mengundang investor yang memiliki keahlian dan komitmen di bidang ini,” tambahnya.

Di bidang teknologi digital, Pemerintah Kota Jambi juga menawarkan peluang kerja sama pengembangan konsep Smart City. India dinilai sebagai mitra potensial karena telah berhasil menerapkan konsep kota cerdas di berbagai wilayahnya. Melalui kerja sama ini, Kota Jambi berharap dapat memperkuat sistem digitalisasi layanan publik, pengelolaan data, serta peningkatan efisiensi tata kelola pemerintahan.

Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga menawarkan peluang investasi dalam pembangunan jaringan kabel bawah tanah (ducting system). Proyek ini menjadi bagian dari upaya modernisasi infrastruktur kota, sekaligus mendukung visi Wali Kota Jambi untuk mewujudkan tata ruang kota yang lebih rapi, aman, dan estetik.

“Pemerintah Kota Jambi berencana menata ulang sistem jaringan utilitas di kawasan perkotaan. Melalui pengembangan ducting system atau jaringan kabel bawah tanah ini, kami ingin menghadirkan wajah kota yang lebih tertib, modern, dan ramah lingkungan,” jelas Abu Bakar.

Kepala DPMPTSP Kota Jambi itu juga mengatakan, di undangnya Pemerintah Kota Jambi dalam forum penting itu, berkat komitmen dan kiprah aktif Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, di berbagai forum internasional.

“Bapak Wali Kota dikenal sangat aktif menghadiri berbagai event internasional dan membangun komunikasi global dengan berbagai lembaga serta pemerintah diluar negeri. Selain itu, Kota Jambi juga menjadi anggota di sejumlah forum kerja sama internasional. Inilah yang menjadikan Kota Jambi menjadi mitra strategis bagi negara-negara sahabat termasuk India,” katanya.

Ia menambahkan, kehadiran Kota Jambi di forum ini selain bentuk komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam memperluas jejaring kerja sama luar negeri, sekaligus mencari mitra strategis bagi pembiayaan pembangunan daerah.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Konsulat Jenderal India di Medan yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Melalui forum ini, kami berharap dapat terjalin komunikasi dan kerja sama yang lebih konkret, serta mendorong para pelaku usaha India yang tergabung dalam CII untuk berinvestasi di Kota Jambi,” pungkasnya.

Selain Pemerintah Kota Jambi, sejumlah pihak juga turut memaparkan potensi investasinya dalam sesi business presentation and Q&A itu, antara lain Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Deli Serdang, PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA), PT Kawasan Industri Medan (KIM), BP Batam, serta North Sumatera Invest (NSI).

Kehadiran Pemerintah Kota Jambi dalam forum bisnis bergengsi ini sekaligus menegaskan posisi Kota Jambi sebagai daerah yang pro-investasi, terbuka terhadap kolaborasi global, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Investasi pembangunan Jetty Batu Bara oleh PT PUS di Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjab Barat mendapatkan dukungan penuh dari tokoh lokal, Rian Muiz.

Proyek ini dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

“Pembangunan Jetty ini bukan hal baru. Sudah ada yang lebih dulu membangun, seperti Jetty Integra, dan hasilnya sangat positif. Ekonomi masyarakat lokal meningkat, dan lapangan kerja terbuka lebar,” ujar Rian Muiz, mantan pimpinan media Jambi-Independent.co.id, yang juga putra asli daerah Tungkal Ulu.

Menurut Rian, investasi dan kelestarian lingkungan tidak harus saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan beriringan melalui regulasi tegas, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang ketat.

Ia menegaskan, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, investasi harus dilindungi dari gangguan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

“Presiden sudah memberi perhatian serius. Bahkan sudah ada MoU antara Kementerian Investasi, Kejaksaan, dan Polri untuk memastikan perlindungan terhadap investor,” jelasnya.

Rian juga menyampaikan komitmennya untuk melaporkan setiap gangguan terhadap investasi di daerah ke pemerintah pusat.

“Kalau ada pihak yang mencoba menghambat, saya akan laporkan ke Kementerian Investasi. Ini sudah jadi atensi langsung Presiden,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rian menyebut Kabupaten Tanjab Barat kini menjadi salah satu tujuan utama investor, setelah Muaro Bungo dan Sarolangun.

Pembangunan Jetty PT PUS diharapkan menjadi sinyal positif bagi investor lain untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut.

“Dengan masuknya investasi besar ini, ribuan tenaga kerja lokal bisa terserap, UMKM bisa tumbuh, dan ekonomi masyarakat bisa terangkat. Saya pribadi belum tentu mampu memajukan ekonomi daerah sendiri, tapi melalui investasi, peluang itu terbuka lebar,” tutup Rian.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) resmi meluncurkan kebijakan percepatan layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai bagian dari upaya strategis meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Program ini diluncurkan secara resmi oleh Wali Kota Jambi, Maulana, pada Selasa (15/4/2025).

Kebijakan ini menjadi program unggulan Pemkot Jambi di sektor perpajakan, yang menargetkan efisiensi layanan dan optimalisasi penerimaan daerah dari pajak properti.

Salah satu terobosan utama dalam kebijakan ini adalah penerapan verifikasi nilai transaksi berdasarkan harga jual beli riil, bukan lagi menggunakan asumsi atau estimasi lama.

“Kita mulai dengan komitmen bersama melalui pakta integritas. Nilai dasar kita adalah kembali kepada harga transaksi sebenarnya,” tegas Wali Kota Jambi, Maulana.

Ia menambahkan bahwa percepatan layanan BPHTB diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong transparansi, serta mempercepat proses jual beli properti yang selama ini dinilai cukup lambat.

Selain menyederhanakan prosedur, program ini juga diyakini akan memberikan dampak ekonomi secara luas, seperti meningkatkan aktivitas investasi dan menciptakan lapangan kerja baru di Kota Jambi.

“Dengan percepatan ini, transaksi ekonomi meningkat, investor masuk, dan lapangan kerja terbuka. Kita harapkan PAD naik dari target Rp82 miliar menjadi Rp100 miliar,” ujar Maulana optimistis.

Sementara itu, Kepala BPPRD Kota Jambi, Nella Ervina, menjelaskan bahwa layanan BPHTB kini dapat diselesaikan hanya dalam dua hari tanpa harus dilakukan survei lapangan secara langsung.

Hal ini menjadi solusi atas keluhan masyarakat terkait lamanya waktu pengurusan pajak sebelumnya.

“Proses verifikasi kini bisa dilakukan langsung dari kantor. Ini memangkas waktu secara signifikan dan sangat memudahkan masyarakat,” kata Nella.

Kebijakan percepatan BPHTB juga diperkuat dengan penetapan aturan baru terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang kini berbasis data transaksi aktual dengan dukungan surat kebijakan resmi.

Langkah ini menjawab persoalan lama mengenai dasar penetapan NJOP yang belum transparan dan seragam.

“Sekarang NJOP memiliki dasar yang baku dan jelas, dan akan terus kita evaluasi agar tetap akurat dan adil,” tambahnya.

Melalui program ini, Pemkot Jambi dan BPPRD ingin membangun sistem pelayanan pajak daerah yang cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat reformasi birokrasi di sektor perpajakan.

Dengan layanan BPHTB berbasis nilai transaksi riil, Kota Jambi semakin siap menjadi daerah ramah investasi dan partisipatif dalam pembangunan.(*)