JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali membuktikan konsistensinya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., dan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., berbagai penghargaan berhasil diraih, termasuk penghargaan terbaru berupa predikat Sangat Baik dalam PENKIN Tahun 2026 melalui DPMPTSP Kota Jambi.

Pencapaian tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 204.S Tahun 2026, tanggal 30 Juli 2026, tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani.

Pemerintah Kota Jambi berhasil meraih nilai 86,622 untuk kategori pemerintah kota di seluruh Indonesia. Capaian ini meningkat signifikan sebesar 6,576 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 80,046.

Keberhasilan tersebut sekaligus menempatkan Kota Jambi sebagai salah satu daerah dengan kinerja pelayanan perizinan terbaik di Indonesia, bahkan mampu mencatatkan nilai lebih tinggi dibandingkan sejumlah kota besar lainnya, seperti Kota Yogyakarta, Kota Makassar, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Malang.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, efektif, transparan, dan berorientasi pada kemudahan berusaha.

Penghargaan ini juga menegaskan keberhasilan Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui penguatan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi dan berbasis digital.

Wali Kota Jambi, dokter Maulana, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Jambi meraih predikat Sangat Baik pada evaluasi PENKIN Tahun 2026 ini.

“Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota Jambi berada pada jalur yang tepat (on the track). Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai, hasil PENKIN Tahun 2026 tidak hanya menjadi ukuran terhadap kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama kepercayaan para pelaku usaha terhadap iklim investasi di Kota Jambi.

“Kepercayaan merupakan modal utama dalam membangun investasi. Ketika pelayanan publik berjalan dengan baik, transparan, dan profesional, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh, dan hal itu akan berdampak positif terhadap peningkatan investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Maulana juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta tim penilai independen yang telah melaksanakan proses evaluasi secara objektif, komprehensif, dan profesional.

Menurutnya, proses penilaian yang dilakukan, mulai dari verifikasi administrasi, pemeriksaan dokumen pendukung, hingga kunjungan lapangan (fact finding) ke DPMPTSP Kota Jambi, telah memberikan gambaran yang utuh mengenai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Melalui proses evaluasi ini, kami dapat mengetahui berbagai capaian yang telah diraih sekaligus mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tim penilai yang telah melaksanakan proses evaluasi secara profesional dan objektif. Indikator pelayanan publik yang terus meningkat ini, menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Jambi, Abu Bakar, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen dan kerja sama seluruh pihak dalam menghadirkan pelayanan perizinan yang semakin baik, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh jajaran DPMPTSP Kota Jambi bersama perangkat daerah terkait lainnya dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penghargaan ini bukanlah tujuan, melainkan menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan berbagai inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan arahan bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” singkatnya.

Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PENKIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan efektivitas percepatan pelaksanaan berusaha di daerah.

Pelaksanaan penilaian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB).

Penilaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari efektivitas penerapan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), kualitas pelayanan DPMPTSP, hingga dukungan kepala daerah.

Dalam pelaksanaannya, proses penilaian dilakukan secara komprehensif melalui pengisian data secara mandiri, penyampaian dokumen pendukung, hingga verifikasi lapangan yang melibatkan tim independen.

Hasil penilaian tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan klasifikasi kinerja daerah, yang terdiri atas kategori Sangat Baik, Baik, dan Kurang Baik.

Klasifikasi tersebut tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan perizinan, tetapi juga menjadi landasan bagi pemerintah pusat dalam memberikan penghargaan, pembinaan, hingga insentif kepada pemerintah daerah.

Melalui mekanisme penilaian ini, pemerintah pusat mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal, memperkuat tata kelola pemerintahan.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Capaian tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Di sisi lain, upaya ini juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Jambi untuk memperkuat daya saing daerah serta menjadikan Kota Jambi sebagai salah satu tujuan investasi yang semakin menarik dan kompetitif di tingkat nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi memaparkan perkembangan terbaru proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027.

Ruas tol sepanjang 67,45 kilometer itu akan melintasi tiga kabupaten di Provinsi Jambi dan saat ini memasuki tahap percepatan pengadaan lahan.

Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang mengatakan, ruas Tol Jambi–Rengat Fase I akan membentang dari Simpang Ness hingga Merlung. Proyek tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Jambi.

Menurut Robert, jalan tol ini akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung, serta dibangun melalui empat paket pekerjaan, yaitu Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B.

“Salah satu paket pekerjaan akan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari yang menjadi struktur utama pada ruas tol ini,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan JTTS Ruas Jambi–Rengat Fase I di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 24 Juli 2026.

Ia menjelaskan, ruas tol tersebut akan melintasi Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat.

Hingga saat ini, proses pengadaan lahan telah mencapai sekitar 9 persen, mencakup sembilan desa, yakni enam desa di Kabupaten Muaro Jambi, dua desa di Kabupaten Batanghari, dan satu desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BPJN Jambi menargetkan proses pengadaan tanah dapat diselesaikan dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh dokumen administrasi dan perizinan terpenuhi.

Selain pembangunan fisik, BPJN juga memastikan proyek ini memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Berbagai langkah mitigasi telah disiapkan, mulai dari pengendalian debu dan kebisingan, perlindungan habitat, keselamatan kerja, hingga penyediaan akses masyarakat melalui pembangunan underpass maupun overpass pada titik-titik yang dibutuhkan.

Tak hanya itu, pemerintah bersama mitra pendanaan juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak serta membuka mekanisme penyampaian keluhan dan konsultasi secara berkala bersama pemerintah desa dan warga.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh proses persiapan dilakukan secara matang agar pembangunan dapat dimulai sesuai target pada 2027.

Menurutnya, pengalaman pembangunan Tol Jambi–Palembang menjadi pelajaran penting, terutama dalam proses pendataan lahan dan koordinasi lintas instansi.

“Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” kata Al Haris.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilintasi jalan tol segera menyelesaikan pemetaan desa terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat sebagai dasar percepatan pengadaan tanah.

Al Haris menegaskan, masyarakat yang lahannya terdampak akan memperoleh kompensasi sesuai hasil penilaian independen sehingga proses pembangunan dapat berjalan adil dan transparan.

Melalui koordinasi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJN, BPN, serta mitra pendanaan internasional, proyek Tol Jambi–Rengat Fase I diharapkan dapat berjalan tepat waktu dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi serta konektivitas di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi mempromosikan proyek strategis pengembangan sistem penyediaan air minum pada Sumatra Investment Day (SID) 2026 yang digelar di Adimulia Hotel, Medan, Kamis 23 Juli 2026.

Dalam forum investasi tersebut, Tirta Mayang tampil sebagai salah satu Project Owner yang mewakili Provinsi Jambi untuk menawarkan peluang investasi kepada calon investor dari dalam maupun luar negeri.

Keikutsertaan Perumda Air Minum Tirta Mayang dalam forum investasi regional itu menjadi bagian dari upaya perusahaan mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih sekaligus memperluas kerja sama investasi guna meningkatkan kualitas pelayanan air minum bagi masyarakat Kota Jambi.

Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Mayang, Eri Suganda, hadir mewakili perusahaan dalam rangkaian kegiatan yang mempertemukan pemerintah daerah, investor, pelaku usaha, serta mitra strategis dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam forum tersebut, Tirta Mayang memperkenalkan proyek pengembangan layanan air minum yang membutuhkan dukungan investasi.

Proyek itu diharapkan mampu memperluas cakupan pelayanan air bersih, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat infrastruktur penyediaan air minum di Kota Jambi.

Eri Suganda mengatakan, Sumatra Investment Day 2026 menjadi momentum penting bagi Perumda Air Minum Tirta Mayang untuk memperkenalkan potensi investasi sekaligus membangun komunikasi dengan para investor.

“Forum ini menjadi momentum bagi kami untuk memperkenalkan potensi investasi yang dimiliki Tirta Mayang sekaligus membangun komunikasi dengan calon investor,” kata dia.

“Harapannya, kerja sama yang terjalin nantinya dapat memperkuat pengembangan infrastruktur air minum dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap layanan air bersih terus meningkat seiring pertumbuhan Kota Jambi. Karena itu, dukungan investasi dinilai penting untuk mempercepat pembangunan sistem penyediaan air minum yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.

Pada ajang tersebut, Perumda Air Minum Tirta Mayang turut mempromosikan proyek investasi bersama Bank 9 Jambi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi, serta PT WSI, yang sama-sama membawa proyek unggulan dari Provinsi Jambi.

Sumatra Investment Day 2026 merupakan puncak rangkaian Road to Sumatra Investment Day yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara selaku Koordinator Wilayah Bank Indonesia di Sumatra bekerja sama dengan BKPM, Kementerian Pariwisata, dan DPMPTSP dari seluruh provinsi di Pulau Sumatra.

Forum tersebut menjadi ajang promosi berbagai proyek investasi unggulan dari 10 provinsi di Sumatra dengan fokus pada sektor industri hilir dan pariwisata.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, investor, dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bagi Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi, keikutsertaan sebagai Project Owner merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan investasi di Provinsi Jambi, khususnya pada sektor penyediaan air minum.

Melalui promosi proyek pada Sumatra Investment Day 2026, Tirta Mayang berharap dapat menarik minat investor untuk mendukung pembangunan infrastruktur air bersih di Kota Jambi.

Investasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan air minum, memperluas cakupan pelanggan, serta mendukung pembangunan Kota Jambi yang berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi II DPRD Provinsi Jambi mengambil langkah strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah dengan melakukan konsultasi ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) di Jakarta.

Pertemuan tersebut difokuskan pada pengembangan hilirisasi industri, perluasan pasar ekspor, serta penguatan tata niaga komoditas unggulan Jambi agar memiliki nilai tambah yang lebih besar.

Kunjungan dipimpin pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi, termasuk Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, yang membawa sejumlah gagasan strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah melalui investasi, industri pengolahan, dan perluasan akses pasar internasional.

Menurut Ivan Wirata, Jambi memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari kelapa sawit, karet, kopi Arabika Kerinci, kayu manis, pinang, kelapa, hasil perikanan hingga batu bara.

Namun, sebagian besar komoditas tersebut masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga manfaat ekonominya belum maksimal dirasakan masyarakat.

“Potensi komoditas Jambi sangat besar. Tantangannya sekarang bagaimana hasil-hasil tersebut tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah di Jambi sehingga mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan memberikan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Ivan.

Dorong Hilirisasi hingga Pasar Ekspor

Dalam pertemuan bersama jajaran PT PPI, Komisi II DPRD Provinsi Jambi membahas berbagai agenda strategis, mulai dari penguatan industri hilir berbasis komoditas unggulan, peningkatan standar mutu produk ekspor, sertifikasi internasional, digitalisasi perdagangan, hingga peluang PT PPI menjadi off-taker bagi produk-produk unggulan asal Jambi.

DPRD juga menilai hilirisasi menjadi kunci agar komoditas daerah tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi dari sektor produksi, tetapi juga dari proses pengolahan yang mampu meningkatkan daya saing di pasar global.

Muara Sabak Diusulkan Jadi Gerbang Ekspor

Selain penguatan industri, Komisi II turut mendorong pengembangan Pelabuhan Muara Sabak sebagai pintu ekspor langsung dari Sumatera bagian tengah.

Langkah tersebut dinilai dapat memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pelabuhan di luar Provinsi Jambi.

Tak hanya itu, DPRD juga mengusulkan pembentukan Jambi Export Center sebagai pusat promosi, inkubasi bisnis, business matching, hingga fasilitasi ekspor yang melibatkan PT PPI, BUMD, koperasi, UMKM, dan pelaku usaha.

PT PPI Siap Perkuat Sinergi

Dalam kesempatan itu, PT PPI menyambut baik inisiatif DPRD Provinsi Jambi yang secara aktif membangun komunikasi untuk memperkuat perdagangan daerah.

Sebagai anggota Holding Pangan ID FOOD, PT PPI memiliki peran sebagai export gateway, agregator, off-taker, sekaligus fasilitator perdagangan nasional yang dinilai dapat menjadi mitra strategis bagi pengembangan komoditas unggulan Jambi.

Dari hasil konsultasi tersebut, sejumlah langkah lanjutan disepakati untuk dikembangkan bersama.

Antara lain penyusunan skema kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT PPI, penguatan hilirisasi komoditas, pembangunan trading hub dan pusat logistik, fasilitasi business matching dengan pasar internasional, serta peningkatan kapasitas UMKM agar mampu memenuhi standar ekspor global.

Ivan berharap sinergi ini menjadi titik awal transformasi ekonomi Jambi dari daerah penghasil bahan baku menjadi pusat industri pengolahan dan perdagangan komoditas unggulan di Sumatera.

“Kami ingin Jambi tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil komoditas, tetapi menjadi pusat nilai tambah, pusat investasi, dan gerbang ekspor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tegasnya.(*)

MUARBAUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembukaan rute penerbangan Jakarta–Muara Bungo oleh Batik Air menjadi tonggak penting bagi peningkatan konektivitas wilayah barat Provinsi Jambi.

Kehadiran maskapai tersebut diyakini tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang investasi, perdagangan, hingga pengembangan sektor pariwisata.

Gubernur Jambi Al Haris hadir langsung dalam seremoni pendaratan dan penerbangan perdana Batik Air di Bandara Muara Bungo, Senin 15 Juni 2026.

Momen tersebut disambut antusias oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat yang selama ini menantikan akses transportasi udara yang lebih mudah menuju wilayah barat Jambi.

Dalam sambutannya, Al Haris menyebut pembukaan rute tersebut sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang selama ini menginginkan akses transportasi yang lebih cepat dan efisien.

Menurutnya, wilayah barat Jambi memiliki jumlah penduduk yang besar dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi yang memadai.

“Kehadiran penerbangan ini bukan hanya soal akses perjalanan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong pemerataan pembangunan antara wilayah timur dan barat Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.

Gubernur juga mengungkapkan sejumlah rencana pengembangan Bandara Muara Bungo.

Selain pembangunan terminal VIP dan ruang pertemuan, pemerintah juga tengah mendorong realisasi pembangunan taxiway yang telah mendapat perhatian dari Kementerian Perhubungan.

Menurut Al Haris, ketersediaan lahan yang cukup luas menjadi modal penting untuk mendukung ekspansi fasilitas bandara pada masa mendatang.

Ia menegaskan pembangunan di Jambi tidak boleh hanya terpusat di Kota Jambi. Pemerintah Provinsi terus melakukan berbagai upaya agar perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah barat semakin besar, termasuk melalui koordinasi dengan kementerian terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Al Haris juga kembali menyuarakan dukungan terhadap usulan Kabupaten Bungo sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

. Status tersebut dinilai akan membuka peluang lebih besar bagi daerah untuk memperoleh program pembangunan strategis dari pemerintah pusat.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah mengusulkan peningkatan status Bandara Sultan Thaha menjadi bandara internasional.

Usulan itu didasarkan pada tingginya potensi mobilitas masyarakat, termasuk mahasiswa asing dan jamaah umrah asal Jambi yang terus meningkat setiap tahun.

Sementara itu, Bupati Bungo Dedi Putra mengatakan keberadaan Bandara Muara Bungo merupakan hasil perjuangan panjang yang dimulai sejak masa kepemimpinan mantan Bupati Bungo Zulfikar Ahmad.

Menurutnya, bandara tersebut kini menjadi aset strategis yang tidak hanya melayani masyarakat Kabupaten Bungo, tetapi juga sejumlah daerah di wilayah barat Jambi hingga Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

“Bandara Muara Bungo berada di kawasan yang sangat strategis karena dikelilingi beberapa kabupaten. Kehadiran Batik Air akan memberikan manfaat besar terhadap mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kawasan,” katanya.

Dedi berharap seluruh pemerintah daerah di sekitar wilayah pelayanan bandara dapat memberikan dukungan agar operasional penerbangan berjalan berkelanjutan dan jumlah penumpang terus meningkat.

Dukungan juga datang dari Kementerian Perhubungan. Melalui perwakilannya, Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Endah Purnama Sari menyampaikan apresiasi atas terwujudnya pembukaan rute Jakarta–Muara Bungo.

Menurutnya, konektivitas udara memiliki peran penting dalam mempercepat arus investasi, perdagangan, pariwisata, dan mobilitas masyarakat antarwilayah.

Kabupaten Bungo dinilai memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang wilayah barat Jambi yang menghubungkan berbagai daerah seperti Merangin, Kerinci, Sungai Penuh, Tebo, Solok Selatan hingga Dharmasraya.

Di sisi lain, Direktur Utama Batik Air Danel Putu Kunciro mengungkapkan optimisme terhadap prospek rute baru tersebut.

Pada penerbangan perdana, pesawat Batik Air tercatat mengangkut 139 penumpang.

Pihak maskapai menilai potensi ekonomi wilayah Muara Bungo cukup besar, didukung sektor perkebunan sawit, pertambangan emas, batu bara, serta potensi wisata yang terus berkembang.

“Kami optimistis tingkat keterisian penumpang dapat mencapai lebih dari 125 orang per hari,” ujarnya.

Meski demikian, Batik Air juga menyoroti perlunya peningkatan sejumlah fasilitas pendukung di bandara, termasuk sistem penanganan bagasi dan layanan operasional lainnya agar konektivitas dapat berjalan lebih optimal.

Dengan dibukanya rute Jakarta–Muara Bungo, harapan baru pun muncul bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah barat Jambi.

Akses yang semakin mudah diyakini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Muara Bungo sebagai salah satu pusat aktivitas strategis di Pulau Sumatera.(*)

MUARBAUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Keberlanjutan penerbangan Batik Air rute Jakarta–Muara Bungo kini mendapat jaminan dukungan dari empat daerah di wilayah barat Provinsi Jambi.

Pemerintah Kabupaten Bungo berhasil menggalang komitmen bersama Kabupaten Sarolangun, Merangin, dan Tebo untuk menjaga operasional Bandara Muara Bungo sebagai simpul transportasi udara regional.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan dukungan penerbangan Batik Air di Bandara Muara Bungo yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Senin 8 Juni 202.

Kesepakatan itu disaksikan langsung Gubernur Jambi Al Haris dan Bupati Bungo Dedy Putra.

Langkah ini dinilai menjadi terobosan penting dalam menjaga keberlangsungan rute penerbangan Jakarta–Muara Bungo (PP), sekaligus memperkuat posisi Bandara Muara Bungo sebagai pintu masuk utama bagi wilayah barat Provinsi Jambi.

Bupati Bungo Dedy Putra mengatakan keberadaan Bandara Muara Bungo tidak hanya melayani masyarakat Kabupaten Bungo, tetapi juga menjadi akses strategis bagi warga Sarolangun, Merangin, dan Tebo.

Karena itu, menurutnya, dukungan lintas daerah menjadi faktor penting untuk menjaga tingkat keterisian penumpang atau load factor penerbangan tetap stabil sehingga maskapai dapat terus beroperasi secara berkelanjutan.

“Bandara Muara Bungo ini bukan hanya milik Kabupaten Bungo, tetapi menjadi aset bersama bagi wilayah barat Jambi. Dukungan dari Sarolangun, Merangin, dan Tebo menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa konektivitas udara sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Dedy Putra.

Ia menilai keberadaan penerbangan langsung menuju Jakarta akan memangkas waktu perjalanan masyarakat, pelaku usaha, investor, hingga aparatur pemerintah yang selama ini harus menempuh perjalanan darat dalam waktu cukup panjang untuk mengakses bandara besar di luar daerah.

Dengan semakin mudahnya akses transportasi udara, Dedy optimistis iklim investasi di wilayah barat Jambi akan semakin berkembang.

Sektor perkebunan, pertambangan, perdagangan, hingga pariwisata diperkirakan menjadi sektor yang paling diuntungkan dari meningkatnya konektivitas tersebut.

Selain itu, penerbangan reguler juga diyakini mampu mempercepat mobilitas barang dan jasa serta membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas antarwilayah.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bungo bersama Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Muara Bungo memastikan seluruh fasilitas pendukung penerbangan telah siap untuk menunjang operasional Batik Air.

Mulai dari aspek keselamatan penerbangan, pelayanan penumpang, hingga kesiapan teknis bandara disebut telah dipersiapkan untuk mendukung jadwal penerbangan reguler yang akan dijalankan maskapai.

Kesepakatan empat daerah ini menjadi sinyal kuat bahwa Bandara Muara Bungo kini diposisikan sebagai infrastruktur strategis regional yang tidak hanya melayani satu kabupaten.

Melainkan menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di kawasan barat Provinsi Jambi.

Dengan dukungan bersama tersebut, harapan untuk menjadikan Bandara Muara Bungo sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Jambi semakin terbuka.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi terus menunjukkan tren positif sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera.

Sepanjang tahun 2025, nilai investasi yang masuk ke Kota Jambi mencapai Rp1,32 triliun, sementara dukungan pembiayaan pembangunan menembus Rp1,96 triliun.

Capaian tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Maulana saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Jambi, Selasa 2 Juni 2026, dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625.

Menurut Maulana, tingginya nilai investasi yang masuk menjadi indikator meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi dan stabilitas pembangunan di Kota Jambi.

“Investasi yang terus tumbuh menunjukkan bahwa Kota Jambi semakin dipercaya sebagai daerah yang layak untuk pengembangan usaha dan penanaman modal,” ujarnya.

Masuknya investasi tersebut turut memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi justru meningkat dari 4,88 persen menjadi 5,13 persen pada tahun 2025.

Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat juga mengalami kenaikan dari Rp68,5 juta menjadi Rp73,6 juta per tahun.

Sementara indeks gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan ekonomi turun dari 0,395 menjadi 0,339.

Maulana menjelaskan bahwa peningkatan investasi tidak terlepas dari berbagai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur, memperbaiki layanan publik, mendorong kemudahan berusaha, serta memperluas ruang pertumbuhan bagi pelaku usaha dan UMKM.

Kondisi tersebut juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi pada tahun 2025 mencapai Rp615,08 miliar atau meningkat 35,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp455,25 miliar.

Seiring meningkatnya PAD, total pendapatan APBD Kota Jambi juga naik menjadi Rp2,013 triliun dari sebelumnya Rp1,765 triliun.

Menurut Maulana, investasi yang masuk tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga membuka peluang kerja baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Hal itu terlihat dari menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 7,38 persen menjadi 7,08 persen serta turunnya angka kemiskinan dari 7,73 persen menjadi 7,69 persen.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Jambi akan terus memperkuat berbagai program strategis yang mendukung iklim investasi, mulai dari pembangunan infrastruktur perkotaan, pengendalian banjir, pengembangan kawasan ekonomi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, sejumlah agenda nasional yang akan digelar di Kota Jambi juga diharapkan mampu mendongkrak perputaran ekonomi daerah sekaligus memperkenalkan potensi investasi Kota Jambi kepada investor dari berbagai daerah.

“Kami akan terus membuka ruang kolaborasi dan investasi yang lebih luas agar pertumbuhan ekonomi Kota Jambi semakin kuat, inklusif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Maulana.

Dengan tren investasi yang terus meningkat dan berbagai proyek strategis yang sedang berjalan, Kota Jambi optimistis mampu memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus tujuan investasi yang menjanjikan di Provinsi Jambi.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo menegaskan belum menerima laporan maupun permohonan resmi terkait rencana penggunaan jalan program TMMD oleh PT Montd’or Oil Tingkal Ltd di Kecamatan Tebo Ilir.

Pelaksana Tugas Kepala PUPR Tebo, Moch Adrian, menyebut hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan koordinasi dari perusahaan terkait aktivitas yang akan memanfaatkan infrastruktur tersebut.

“Sejauh ini belum ada laporan yang masuk. Jika jalan itu akan digunakan untuk kepentingan perusahaan, seperti pemasangan pipa, seharusnya ada pemberitahuan dan izin resmi,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan jalan yang dibangun melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pihak swasta.

Diperlukan kejelasan regulasi serta mekanisme perizinan yang harus dipatuhi sebelum aktivitas dilakukan.

PUPR Tebo, kata dia, akan terlebih dahulu menelusuri aturan yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun provinsi, sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terkait polemik tersebut.

“Kami akan cek regulasi yang ada, apakah penggunaan jalan itu diperbolehkan dan bagaimana prosedurnya,” jelasnya.

Selain aspek perizinan, Adrian juga menyinggung potensi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika infrastruktur tersebut digunakan untuk kegiatan industri berskala besar.

Namun demikian, ia menilai hal tersebut masih belum bisa dipastikan karena belum ada kejelasan terkait proyek yang akan dijalankan, termasuk jalur pipa yang direncanakan.

“Kalau proyeknya besar tentu ada potensi PAD, tapi sampai sekarang detail kegiatannya juga belum jelas,” katanya.

Di sisi lain, ia menduga aktivitas di lapangan kemungkinan sudah diketahui masyarakat setempat.

Meski begitu, persoalan seperti sosialisasi dan kompensasi lahan dinilai berpotensi menjadi sumber masalah.

“Biasanya masyarakat sudah tahu kalau ada aktivitas. Tapi seringkali persoalan muncul di ganti rugi yang belum tuntas,” ungkapnya.

Ia menegaskan, jika proyek tersebut melintasi lahan warga, maka perusahaan wajib memenuhi hak-hak masyarakat, termasuk pemberian kompensasi secara adil.

“Kalau menyangkut lahan masyarakat, tentu harus ada penyelesaian yang jelas agar tidak menimbulkan konflik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adrian menekankan bahwa keputusan akhir juga bergantung pada penerimaan masyarakat.

Ia berharap setiap proyek yang masuk ke wilayah tersebut benar-benar memberikan manfaat tanpa merugikan warga.

“Yang terpenting, semua harus sesuai aturan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, rencana penggunaan jalan TMMD oleh pihak perusahaan sebelumnya telah memicu penolakan dari sejumlah warga di Kecamatan Tebo Ilir.

Penolakan tersebut dipicu kekhawatiran terhadap dampak lingkungan serta belum tuntasnya persoalan ganti rugi lahan.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai mengambil sikap tegas terkait dampak yang ditimbulkan angkutan batubara yang masih melintasi jalan umum.

Selama bertahun-tahun, aktivitas angkutan batubara dinilai telah memicu berbagai persoalan serius, mulai dari kemacetan panjang, kerusakan infrastruktur jalan, hingga meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas yang meresahkan masyarakat.

Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Pemerintah daerah mendesak investor PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) agar segera menuntaskan pembangunan jalan khusus batubara.

“Kami mendukung investasi, tetapi kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Jalan khusus ini diharapkan menjadi solusi dari berbagai persoalan yang terjadi,” ujar Budhi, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, wilayah Muaro Jambi menjadi salah satu daerah yang paling terdampak karena dilalui jalur angkutan batubara dalam jumlah besar setiap harinya.

Pemerintah daerah berharap, kehadiran jalan khusus tersebut nantinya mampu mengalihkan seluruh aktivitas angkutan batubara dari jalan umum, sehingga beban masyarakat dapat berkurang secara signifikan.

Dalam rapat pemaparan progres pembangunan yang digelar di Kantor Bupati Muaro Jambi, sejumlah aspirasi masyarakat juga mencuat.

Warga meminta agar jalur jalan khusus tetap memperhatikan akses mereka, khususnya untuk menuju kebun dan permukiman.

Selain itu, masyarakat juga mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek tersebut, serta meminta adanya langkah mitigasi terhadap dampak lingkungan seperti debu dan kebisingan.

Budhi menyebut, pihak PT SAS telah merespons berbagai masukan tersebut secara positif dan menyatakan komitmennya untuk menjalankan pembangunan secara bertanggung jawab.

“Kita berharap pembangunan ini tidak hanya cepat selesai, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat,” tambahnya.

Dukungan Serupa dari Batang Hari

Dorongan percepatan pembangunan jalan khusus batubara juga datang dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Sekretaris Daerah Batang Hari, Mula P. Rambe, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh percepatan proyek tersebut, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sudah sangat dirasakan masyarakat.

“Jalan khusus ini harus segera direalisasikan karena sangat dibutuhkan. Dampaknya sudah terlalu besar bagi masyarakat,” tegas Rambe.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah siap membantu apabila terdapat kendala dalam proses pembangunan, mengingat proyek ini dinilai penting bagi kepentingan publik.

Sebagai informasi, PT SAS saat ini tengah membangun jalan khusus sepanjang 108 kilometer yang menghubungkan wilayah tambang di Sarolangun hingga ke Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Kota Jambi.

Keberadaan jalur ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan angkutan batubara yang selama ini membebani jalan umum di sejumlah daerah di Provinsi Jambi.(*)

MEDAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menghadiri Business Presentation and Interactive Session yang digelar oleh Konsulat Jenderal Republik India di Medan. Acara yang digelar di Grand Mercure Angkasa Hotel Medan, Senin (13/10/2025) itu dihadiri langsung oleh Konsul Jenderal India Mr. Ravi Shanker Goel beserta pelaku usaha besar dari India.

Forum bergengsi ini mempertemukan pebisnis yang tergabung dalam Confederation of Indian Industry (CII) dengan beberapa pemerintah daerah di Sumatera untuk menjajaki peluang investasi lintas negara.

Delegasi bisnis CII terdiri dari para pimpinan perusahaan ternama India di sektor energi, infrastruktur, teknologi digital, agribisnis, pengelolaan air, manufaktur, dan industri kimia. Beberapa di antaranya yakni Quocent Pvt Ltd, KEC International Limited, TKIL Industries Pvt Ltd, Bill Machines Pvt Ltd, DCM Shriram Limited, PT GMR Infrastructure Indonesia, JIBC Chennai, dan PT Ion Exchange Asia Pacific.

Pemerintah Kota Jambi yang diwakili Kepala Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Abu Bakar, bersama Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Jambi Mohammad Andri Al Varabi, menjadi satu-satunya wakil Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi yang di undang dalam acara tersebut.

Dalam forum itu, Pemerintah Kota Jambi memaparkan sejumlah proyek strategis yang tengah disiapkan dan terbuka bagi peluang kerja sama investasi. Mulai dari infrastruktur, perdagangan hingga budaya dan pariwisata.

Diantara sektor yang ditawarkan, adalah investasi dalam pengelolaan air minum. Pemerintah Kota Jambi membuka peluang kerja sama untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penerapan teknologi pengolahan air bersih melalui Perumda Air Minum Tirta Mayang. Potensi investasi juga tersedia untuk pembangunan intake air minum.

“Perumda Air Minum Tirta Mayang membutuhkan mitra yang dapat membantu meningkatkan kapasitas dan efisiensi pengelolaan air minum. Kami ingin menghadirkan sistem pelayanan air bersih yang lebih modern,” ujar Kepala DPMPTSP Kota Jambi, Abu Bakar.

Selain itu, sektor minyak dan gas juga menjadi fokus pengembangan. Kota Jambi tengah mengupayakan pengelolaan mandiri jaringan gas kota agar lebih efisien dan berdaya saing, serta membuka ruang bagi investor strategis untuk memperluas jaringan dan memperkuat infrastruktur energi berbasis gas.

“Jika jaringan gas kota bisa dikelola secara mandiri, tentu potensi nilai tambahnya besar bagi daerah. Untuk itu, dalam forum ini, kami mengundang investor yang memiliki keahlian dan komitmen di bidang ini,” tambahnya.

Di bidang teknologi digital, Pemerintah Kota Jambi juga menawarkan peluang kerja sama pengembangan konsep Smart City. India dinilai sebagai mitra potensial karena telah berhasil menerapkan konsep kota cerdas di berbagai wilayahnya. Melalui kerja sama ini, Kota Jambi berharap dapat memperkuat sistem digitalisasi layanan publik, pengelolaan data, serta peningkatan efisiensi tata kelola pemerintahan.

Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga menawarkan peluang investasi dalam pembangunan jaringan kabel bawah tanah (ducting system). Proyek ini menjadi bagian dari upaya modernisasi infrastruktur kota, sekaligus mendukung visi Wali Kota Jambi untuk mewujudkan tata ruang kota yang lebih rapi, aman, dan estetik.

“Pemerintah Kota Jambi berencana menata ulang sistem jaringan utilitas di kawasan perkotaan. Melalui pengembangan ducting system atau jaringan kabel bawah tanah ini, kami ingin menghadirkan wajah kota yang lebih tertib, modern, dan ramah lingkungan,” jelas Abu Bakar.

Kepala DPMPTSP Kota Jambi itu juga mengatakan, di undangnya Pemerintah Kota Jambi dalam forum penting itu, berkat komitmen dan kiprah aktif Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, di berbagai forum internasional.

“Bapak Wali Kota dikenal sangat aktif menghadiri berbagai event internasional dan membangun komunikasi global dengan berbagai lembaga serta pemerintah diluar negeri. Selain itu, Kota Jambi juga menjadi anggota di sejumlah forum kerja sama internasional. Inilah yang menjadikan Kota Jambi menjadi mitra strategis bagi negara-negara sahabat termasuk India,” katanya.

Ia menambahkan, kehadiran Kota Jambi di forum ini selain bentuk komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam memperluas jejaring kerja sama luar negeri, sekaligus mencari mitra strategis bagi pembiayaan pembangunan daerah.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Konsulat Jenderal India di Medan yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Melalui forum ini, kami berharap dapat terjalin komunikasi dan kerja sama yang lebih konkret, serta mendorong para pelaku usaha India yang tergabung dalam CII untuk berinvestasi di Kota Jambi,” pungkasnya.

Selain Pemerintah Kota Jambi, sejumlah pihak juga turut memaparkan potensi investasinya dalam sesi business presentation and Q&A itu, antara lain Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Deli Serdang, PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA), PT Kawasan Industri Medan (KIM), BP Batam, serta North Sumatera Invest (NSI).

Kehadiran Pemerintah Kota Jambi dalam forum bisnis bergengsi ini sekaligus menegaskan posisi Kota Jambi sebagai daerah yang pro-investasi, terbuka terhadap kolaborasi global, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.(*)