MUARBAUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembukaan rute penerbangan Jakarta–Muara Bungo oleh Batik Air menjadi tonggak penting bagi peningkatan konektivitas wilayah barat Provinsi Jambi.

Kehadiran maskapai tersebut diyakini tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang investasi, perdagangan, hingga pengembangan sektor pariwisata.

Gubernur Jambi Al Haris hadir langsung dalam seremoni pendaratan dan penerbangan perdana Batik Air di Bandara Muara Bungo, Senin 15 Juni 2026.

Momen tersebut disambut antusias oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat yang selama ini menantikan akses transportasi udara yang lebih mudah menuju wilayah barat Jambi.

Dalam sambutannya, Al Haris menyebut pembukaan rute tersebut sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang selama ini menginginkan akses transportasi yang lebih cepat dan efisien.

Menurutnya, wilayah barat Jambi memiliki jumlah penduduk yang besar dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi yang memadai.

“Kehadiran penerbangan ini bukan hanya soal akses perjalanan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong pemerataan pembangunan antara wilayah timur dan barat Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.

Gubernur juga mengungkapkan sejumlah rencana pengembangan Bandara Muara Bungo.

Selain pembangunan terminal VIP dan ruang pertemuan, pemerintah juga tengah mendorong realisasi pembangunan taxiway yang telah mendapat perhatian dari Kementerian Perhubungan.

Menurut Al Haris, ketersediaan lahan yang cukup luas menjadi modal penting untuk mendukung ekspansi fasilitas bandara pada masa mendatang.

Ia menegaskan pembangunan di Jambi tidak boleh hanya terpusat di Kota Jambi. Pemerintah Provinsi terus melakukan berbagai upaya agar perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah barat semakin besar, termasuk melalui koordinasi dengan kementerian terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Al Haris juga kembali menyuarakan dukungan terhadap usulan Kabupaten Bungo sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

. Status tersebut dinilai akan membuka peluang lebih besar bagi daerah untuk memperoleh program pembangunan strategis dari pemerintah pusat.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah mengusulkan peningkatan status Bandara Sultan Thaha menjadi bandara internasional.

Usulan itu didasarkan pada tingginya potensi mobilitas masyarakat, termasuk mahasiswa asing dan jamaah umrah asal Jambi yang terus meningkat setiap tahun.

Sementara itu, Bupati Bungo Dedi Putra mengatakan keberadaan Bandara Muara Bungo merupakan hasil perjuangan panjang yang dimulai sejak masa kepemimpinan mantan Bupati Bungo Zulfikar Ahmad.

Menurutnya, bandara tersebut kini menjadi aset strategis yang tidak hanya melayani masyarakat Kabupaten Bungo, tetapi juga sejumlah daerah di wilayah barat Jambi hingga Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

“Bandara Muara Bungo berada di kawasan yang sangat strategis karena dikelilingi beberapa kabupaten. Kehadiran Batik Air akan memberikan manfaat besar terhadap mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kawasan,” katanya.

Dedi berharap seluruh pemerintah daerah di sekitar wilayah pelayanan bandara dapat memberikan dukungan agar operasional penerbangan berjalan berkelanjutan dan jumlah penumpang terus meningkat.

Dukungan juga datang dari Kementerian Perhubungan. Melalui perwakilannya, Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Endah Purnama Sari menyampaikan apresiasi atas terwujudnya pembukaan rute Jakarta–Muara Bungo.

Menurutnya, konektivitas udara memiliki peran penting dalam mempercepat arus investasi, perdagangan, pariwisata, dan mobilitas masyarakat antarwilayah.

Kabupaten Bungo dinilai memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang wilayah barat Jambi yang menghubungkan berbagai daerah seperti Merangin, Kerinci, Sungai Penuh, Tebo, Solok Selatan hingga Dharmasraya.

Di sisi lain, Direktur Utama Batik Air Danel Putu Kunciro mengungkapkan optimisme terhadap prospek rute baru tersebut.

Pada penerbangan perdana, pesawat Batik Air tercatat mengangkut 139 penumpang.

Pihak maskapai menilai potensi ekonomi wilayah Muara Bungo cukup besar, didukung sektor perkebunan sawit, pertambangan emas, batu bara, serta potensi wisata yang terus berkembang.

“Kami optimistis tingkat keterisian penumpang dapat mencapai lebih dari 125 orang per hari,” ujarnya.

Meski demikian, Batik Air juga menyoroti perlunya peningkatan sejumlah fasilitas pendukung di bandara, termasuk sistem penanganan bagasi dan layanan operasional lainnya agar konektivitas dapat berjalan lebih optimal.

Dengan dibukanya rute Jakarta–Muara Bungo, harapan baru pun muncul bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah barat Jambi.

Akses yang semakin mudah diyakini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Muara Bungo sebagai salah satu pusat aktivitas strategis di Pulau Sumatera.(*)

MUARBAUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Keberlanjutan penerbangan Batik Air rute Jakarta–Muara Bungo kini mendapat jaminan dukungan dari empat daerah di wilayah barat Provinsi Jambi.

Pemerintah Kabupaten Bungo berhasil menggalang komitmen bersama Kabupaten Sarolangun, Merangin, dan Tebo untuk menjaga operasional Bandara Muara Bungo sebagai simpul transportasi udara regional.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan dukungan penerbangan Batik Air di Bandara Muara Bungo yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Senin 8 Juni 202.

Kesepakatan itu disaksikan langsung Gubernur Jambi Al Haris dan Bupati Bungo Dedy Putra.

Langkah ini dinilai menjadi terobosan penting dalam menjaga keberlangsungan rute penerbangan Jakarta–Muara Bungo (PP), sekaligus memperkuat posisi Bandara Muara Bungo sebagai pintu masuk utama bagi wilayah barat Provinsi Jambi.

Bupati Bungo Dedy Putra mengatakan keberadaan Bandara Muara Bungo tidak hanya melayani masyarakat Kabupaten Bungo, tetapi juga menjadi akses strategis bagi warga Sarolangun, Merangin, dan Tebo.

Karena itu, menurutnya, dukungan lintas daerah menjadi faktor penting untuk menjaga tingkat keterisian penumpang atau load factor penerbangan tetap stabil sehingga maskapai dapat terus beroperasi secara berkelanjutan.

“Bandara Muara Bungo ini bukan hanya milik Kabupaten Bungo, tetapi menjadi aset bersama bagi wilayah barat Jambi. Dukungan dari Sarolangun, Merangin, dan Tebo menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa konektivitas udara sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Dedy Putra.

Ia menilai keberadaan penerbangan langsung menuju Jakarta akan memangkas waktu perjalanan masyarakat, pelaku usaha, investor, hingga aparatur pemerintah yang selama ini harus menempuh perjalanan darat dalam waktu cukup panjang untuk mengakses bandara besar di luar daerah.

Dengan semakin mudahnya akses transportasi udara, Dedy optimistis iklim investasi di wilayah barat Jambi akan semakin berkembang.

Sektor perkebunan, pertambangan, perdagangan, hingga pariwisata diperkirakan menjadi sektor yang paling diuntungkan dari meningkatnya konektivitas tersebut.

Selain itu, penerbangan reguler juga diyakini mampu mempercepat mobilitas barang dan jasa serta membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas antarwilayah.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bungo bersama Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Muara Bungo memastikan seluruh fasilitas pendukung penerbangan telah siap untuk menunjang operasional Batik Air.

Mulai dari aspek keselamatan penerbangan, pelayanan penumpang, hingga kesiapan teknis bandara disebut telah dipersiapkan untuk mendukung jadwal penerbangan reguler yang akan dijalankan maskapai.

Kesepakatan empat daerah ini menjadi sinyal kuat bahwa Bandara Muara Bungo kini diposisikan sebagai infrastruktur strategis regional yang tidak hanya melayani satu kabupaten.

Melainkan menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di kawasan barat Provinsi Jambi.

Dengan dukungan bersama tersebut, harapan untuk menjadikan Bandara Muara Bungo sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Jambi semakin terbuka.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi terus menunjukkan tren positif sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera.

Sepanjang tahun 2025, nilai investasi yang masuk ke Kota Jambi mencapai Rp1,32 triliun, sementara dukungan pembiayaan pembangunan menembus Rp1,96 triliun.

Capaian tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Maulana saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Jambi, Selasa 2 Juni 2026, dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625.

Menurut Maulana, tingginya nilai investasi yang masuk menjadi indikator meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi dan stabilitas pembangunan di Kota Jambi.

“Investasi yang terus tumbuh menunjukkan bahwa Kota Jambi semakin dipercaya sebagai daerah yang layak untuk pengembangan usaha dan penanaman modal,” ujarnya.

Masuknya investasi tersebut turut memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi justru meningkat dari 4,88 persen menjadi 5,13 persen pada tahun 2025.

Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat juga mengalami kenaikan dari Rp68,5 juta menjadi Rp73,6 juta per tahun.

Sementara indeks gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan ekonomi turun dari 0,395 menjadi 0,339.

Maulana menjelaskan bahwa peningkatan investasi tidak terlepas dari berbagai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur, memperbaiki layanan publik, mendorong kemudahan berusaha, serta memperluas ruang pertumbuhan bagi pelaku usaha dan UMKM.

Kondisi tersebut juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi pada tahun 2025 mencapai Rp615,08 miliar atau meningkat 35,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp455,25 miliar.

Seiring meningkatnya PAD, total pendapatan APBD Kota Jambi juga naik menjadi Rp2,013 triliun dari sebelumnya Rp1,765 triliun.

Menurut Maulana, investasi yang masuk tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga membuka peluang kerja baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Hal itu terlihat dari menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 7,38 persen menjadi 7,08 persen serta turunnya angka kemiskinan dari 7,73 persen menjadi 7,69 persen.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Jambi akan terus memperkuat berbagai program strategis yang mendukung iklim investasi, mulai dari pembangunan infrastruktur perkotaan, pengendalian banjir, pengembangan kawasan ekonomi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, sejumlah agenda nasional yang akan digelar di Kota Jambi juga diharapkan mampu mendongkrak perputaran ekonomi daerah sekaligus memperkenalkan potensi investasi Kota Jambi kepada investor dari berbagai daerah.

“Kami akan terus membuka ruang kolaborasi dan investasi yang lebih luas agar pertumbuhan ekonomi Kota Jambi semakin kuat, inklusif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Maulana.

Dengan tren investasi yang terus meningkat dan berbagai proyek strategis yang sedang berjalan, Kota Jambi optimistis mampu memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus tujuan investasi yang menjanjikan di Provinsi Jambi.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo menegaskan belum menerima laporan maupun permohonan resmi terkait rencana penggunaan jalan program TMMD oleh PT Montd’or Oil Tingkal Ltd di Kecamatan Tebo Ilir.

Pelaksana Tugas Kepala PUPR Tebo, Moch Adrian, menyebut hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan koordinasi dari perusahaan terkait aktivitas yang akan memanfaatkan infrastruktur tersebut.

“Sejauh ini belum ada laporan yang masuk. Jika jalan itu akan digunakan untuk kepentingan perusahaan, seperti pemasangan pipa, seharusnya ada pemberitahuan dan izin resmi,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan jalan yang dibangun melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pihak swasta.

Diperlukan kejelasan regulasi serta mekanisme perizinan yang harus dipatuhi sebelum aktivitas dilakukan.

PUPR Tebo, kata dia, akan terlebih dahulu menelusuri aturan yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun provinsi, sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terkait polemik tersebut.

“Kami akan cek regulasi yang ada, apakah penggunaan jalan itu diperbolehkan dan bagaimana prosedurnya,” jelasnya.

Selain aspek perizinan, Adrian juga menyinggung potensi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika infrastruktur tersebut digunakan untuk kegiatan industri berskala besar.

Namun demikian, ia menilai hal tersebut masih belum bisa dipastikan karena belum ada kejelasan terkait proyek yang akan dijalankan, termasuk jalur pipa yang direncanakan.

“Kalau proyeknya besar tentu ada potensi PAD, tapi sampai sekarang detail kegiatannya juga belum jelas,” katanya.

Di sisi lain, ia menduga aktivitas di lapangan kemungkinan sudah diketahui masyarakat setempat.

Meski begitu, persoalan seperti sosialisasi dan kompensasi lahan dinilai berpotensi menjadi sumber masalah.

“Biasanya masyarakat sudah tahu kalau ada aktivitas. Tapi seringkali persoalan muncul di ganti rugi yang belum tuntas,” ungkapnya.

Ia menegaskan, jika proyek tersebut melintasi lahan warga, maka perusahaan wajib memenuhi hak-hak masyarakat, termasuk pemberian kompensasi secara adil.

“Kalau menyangkut lahan masyarakat, tentu harus ada penyelesaian yang jelas agar tidak menimbulkan konflik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adrian menekankan bahwa keputusan akhir juga bergantung pada penerimaan masyarakat.

Ia berharap setiap proyek yang masuk ke wilayah tersebut benar-benar memberikan manfaat tanpa merugikan warga.

“Yang terpenting, semua harus sesuai aturan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, rencana penggunaan jalan TMMD oleh pihak perusahaan sebelumnya telah memicu penolakan dari sejumlah warga di Kecamatan Tebo Ilir.

Penolakan tersebut dipicu kekhawatiran terhadap dampak lingkungan serta belum tuntasnya persoalan ganti rugi lahan.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai mengambil sikap tegas terkait dampak yang ditimbulkan angkutan batubara yang masih melintasi jalan umum.

Selama bertahun-tahun, aktivitas angkutan batubara dinilai telah memicu berbagai persoalan serius, mulai dari kemacetan panjang, kerusakan infrastruktur jalan, hingga meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas yang meresahkan masyarakat.

Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Pemerintah daerah mendesak investor PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) agar segera menuntaskan pembangunan jalan khusus batubara.

“Kami mendukung investasi, tetapi kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Jalan khusus ini diharapkan menjadi solusi dari berbagai persoalan yang terjadi,” ujar Budhi, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, wilayah Muaro Jambi menjadi salah satu daerah yang paling terdampak karena dilalui jalur angkutan batubara dalam jumlah besar setiap harinya.

Pemerintah daerah berharap, kehadiran jalan khusus tersebut nantinya mampu mengalihkan seluruh aktivitas angkutan batubara dari jalan umum, sehingga beban masyarakat dapat berkurang secara signifikan.

Dalam rapat pemaparan progres pembangunan yang digelar di Kantor Bupati Muaro Jambi, sejumlah aspirasi masyarakat juga mencuat.

Warga meminta agar jalur jalan khusus tetap memperhatikan akses mereka, khususnya untuk menuju kebun dan permukiman.

Selain itu, masyarakat juga mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek tersebut, serta meminta adanya langkah mitigasi terhadap dampak lingkungan seperti debu dan kebisingan.

Budhi menyebut, pihak PT SAS telah merespons berbagai masukan tersebut secara positif dan menyatakan komitmennya untuk menjalankan pembangunan secara bertanggung jawab.

“Kita berharap pembangunan ini tidak hanya cepat selesai, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat,” tambahnya.

Dukungan Serupa dari Batang Hari

Dorongan percepatan pembangunan jalan khusus batubara juga datang dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Sekretaris Daerah Batang Hari, Mula P. Rambe, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh percepatan proyek tersebut, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sudah sangat dirasakan masyarakat.

“Jalan khusus ini harus segera direalisasikan karena sangat dibutuhkan. Dampaknya sudah terlalu besar bagi masyarakat,” tegas Rambe.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah siap membantu apabila terdapat kendala dalam proses pembangunan, mengingat proyek ini dinilai penting bagi kepentingan publik.

Sebagai informasi, PT SAS saat ini tengah membangun jalan khusus sepanjang 108 kilometer yang menghubungkan wilayah tambang di Sarolangun hingga ke Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Kota Jambi.

Keberadaan jalur ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan angkutan batubara yang selama ini membebani jalan umum di sejumlah daerah di Provinsi Jambi.(*)

MEDAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menghadiri Business Presentation and Interactive Session yang digelar oleh Konsulat Jenderal Republik India di Medan. Acara yang digelar di Grand Mercure Angkasa Hotel Medan, Senin (13/10/2025) itu dihadiri langsung oleh Konsul Jenderal India Mr. Ravi Shanker Goel beserta pelaku usaha besar dari India.

Forum bergengsi ini mempertemukan pebisnis yang tergabung dalam Confederation of Indian Industry (CII) dengan beberapa pemerintah daerah di Sumatera untuk menjajaki peluang investasi lintas negara.

Delegasi bisnis CII terdiri dari para pimpinan perusahaan ternama India di sektor energi, infrastruktur, teknologi digital, agribisnis, pengelolaan air, manufaktur, dan industri kimia. Beberapa di antaranya yakni Quocent Pvt Ltd, KEC International Limited, TKIL Industries Pvt Ltd, Bill Machines Pvt Ltd, DCM Shriram Limited, PT GMR Infrastructure Indonesia, JIBC Chennai, dan PT Ion Exchange Asia Pacific.

Pemerintah Kota Jambi yang diwakili Kepala Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Abu Bakar, bersama Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Jambi Mohammad Andri Al Varabi, menjadi satu-satunya wakil Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi yang di undang dalam acara tersebut.

Dalam forum itu, Pemerintah Kota Jambi memaparkan sejumlah proyek strategis yang tengah disiapkan dan terbuka bagi peluang kerja sama investasi. Mulai dari infrastruktur, perdagangan hingga budaya dan pariwisata.

Diantara sektor yang ditawarkan, adalah investasi dalam pengelolaan air minum. Pemerintah Kota Jambi membuka peluang kerja sama untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penerapan teknologi pengolahan air bersih melalui Perumda Air Minum Tirta Mayang. Potensi investasi juga tersedia untuk pembangunan intake air minum.

“Perumda Air Minum Tirta Mayang membutuhkan mitra yang dapat membantu meningkatkan kapasitas dan efisiensi pengelolaan air minum. Kami ingin menghadirkan sistem pelayanan air bersih yang lebih modern,” ujar Kepala DPMPTSP Kota Jambi, Abu Bakar.

Selain itu, sektor minyak dan gas juga menjadi fokus pengembangan. Kota Jambi tengah mengupayakan pengelolaan mandiri jaringan gas kota agar lebih efisien dan berdaya saing, serta membuka ruang bagi investor strategis untuk memperluas jaringan dan memperkuat infrastruktur energi berbasis gas.

“Jika jaringan gas kota bisa dikelola secara mandiri, tentu potensi nilai tambahnya besar bagi daerah. Untuk itu, dalam forum ini, kami mengundang investor yang memiliki keahlian dan komitmen di bidang ini,” tambahnya.

Di bidang teknologi digital, Pemerintah Kota Jambi juga menawarkan peluang kerja sama pengembangan konsep Smart City. India dinilai sebagai mitra potensial karena telah berhasil menerapkan konsep kota cerdas di berbagai wilayahnya. Melalui kerja sama ini, Kota Jambi berharap dapat memperkuat sistem digitalisasi layanan publik, pengelolaan data, serta peningkatan efisiensi tata kelola pemerintahan.

Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga menawarkan peluang investasi dalam pembangunan jaringan kabel bawah tanah (ducting system). Proyek ini menjadi bagian dari upaya modernisasi infrastruktur kota, sekaligus mendukung visi Wali Kota Jambi untuk mewujudkan tata ruang kota yang lebih rapi, aman, dan estetik.

“Pemerintah Kota Jambi berencana menata ulang sistem jaringan utilitas di kawasan perkotaan. Melalui pengembangan ducting system atau jaringan kabel bawah tanah ini, kami ingin menghadirkan wajah kota yang lebih tertib, modern, dan ramah lingkungan,” jelas Abu Bakar.

Kepala DPMPTSP Kota Jambi itu juga mengatakan, di undangnya Pemerintah Kota Jambi dalam forum penting itu, berkat komitmen dan kiprah aktif Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, di berbagai forum internasional.

“Bapak Wali Kota dikenal sangat aktif menghadiri berbagai event internasional dan membangun komunikasi global dengan berbagai lembaga serta pemerintah diluar negeri. Selain itu, Kota Jambi juga menjadi anggota di sejumlah forum kerja sama internasional. Inilah yang menjadikan Kota Jambi menjadi mitra strategis bagi negara-negara sahabat termasuk India,” katanya.

Ia menambahkan, kehadiran Kota Jambi di forum ini selain bentuk komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam memperluas jejaring kerja sama luar negeri, sekaligus mencari mitra strategis bagi pembiayaan pembangunan daerah.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Konsulat Jenderal India di Medan yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Melalui forum ini, kami berharap dapat terjalin komunikasi dan kerja sama yang lebih konkret, serta mendorong para pelaku usaha India yang tergabung dalam CII untuk berinvestasi di Kota Jambi,” pungkasnya.

Selain Pemerintah Kota Jambi, sejumlah pihak juga turut memaparkan potensi investasinya dalam sesi business presentation and Q&A itu, antara lain Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Deli Serdang, PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA), PT Kawasan Industri Medan (KIM), BP Batam, serta North Sumatera Invest (NSI).

Kehadiran Pemerintah Kota Jambi dalam forum bisnis bergengsi ini sekaligus menegaskan posisi Kota Jambi sebagai daerah yang pro-investasi, terbuka terhadap kolaborasi global, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Investasi pembangunan Jetty Batu Bara oleh PT PUS di Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjab Barat mendapatkan dukungan penuh dari tokoh lokal, Rian Muiz.

Proyek ini dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

“Pembangunan Jetty ini bukan hal baru. Sudah ada yang lebih dulu membangun, seperti Jetty Integra, dan hasilnya sangat positif. Ekonomi masyarakat lokal meningkat, dan lapangan kerja terbuka lebar,” ujar Rian Muiz, mantan pimpinan media Jambi-Independent.co.id, yang juga putra asli daerah Tungkal Ulu.

Menurut Rian, investasi dan kelestarian lingkungan tidak harus saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan beriringan melalui regulasi tegas, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang ketat.

Ia menegaskan, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, investasi harus dilindungi dari gangguan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

“Presiden sudah memberi perhatian serius. Bahkan sudah ada MoU antara Kementerian Investasi, Kejaksaan, dan Polri untuk memastikan perlindungan terhadap investor,” jelasnya.

Rian juga menyampaikan komitmennya untuk melaporkan setiap gangguan terhadap investasi di daerah ke pemerintah pusat.

“Kalau ada pihak yang mencoba menghambat, saya akan laporkan ke Kementerian Investasi. Ini sudah jadi atensi langsung Presiden,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rian menyebut Kabupaten Tanjab Barat kini menjadi salah satu tujuan utama investor, setelah Muaro Bungo dan Sarolangun.

Pembangunan Jetty PT PUS diharapkan menjadi sinyal positif bagi investor lain untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut.

“Dengan masuknya investasi besar ini, ribuan tenaga kerja lokal bisa terserap, UMKM bisa tumbuh, dan ekonomi masyarakat bisa terangkat. Saya pribadi belum tentu mampu memajukan ekonomi daerah sendiri, tapi melalui investasi, peluang itu terbuka lebar,” tutup Rian.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) resmi meluncurkan kebijakan percepatan layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai bagian dari upaya strategis meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Program ini diluncurkan secara resmi oleh Wali Kota Jambi, Maulana, pada Selasa (15/4/2025).

Kebijakan ini menjadi program unggulan Pemkot Jambi di sektor perpajakan, yang menargetkan efisiensi layanan dan optimalisasi penerimaan daerah dari pajak properti.

Salah satu terobosan utama dalam kebijakan ini adalah penerapan verifikasi nilai transaksi berdasarkan harga jual beli riil, bukan lagi menggunakan asumsi atau estimasi lama.

“Kita mulai dengan komitmen bersama melalui pakta integritas. Nilai dasar kita adalah kembali kepada harga transaksi sebenarnya,” tegas Wali Kota Jambi, Maulana.

Ia menambahkan bahwa percepatan layanan BPHTB diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong transparansi, serta mempercepat proses jual beli properti yang selama ini dinilai cukup lambat.

Selain menyederhanakan prosedur, program ini juga diyakini akan memberikan dampak ekonomi secara luas, seperti meningkatkan aktivitas investasi dan menciptakan lapangan kerja baru di Kota Jambi.

“Dengan percepatan ini, transaksi ekonomi meningkat, investor masuk, dan lapangan kerja terbuka. Kita harapkan PAD naik dari target Rp82 miliar menjadi Rp100 miliar,” ujar Maulana optimistis.

Sementara itu, Kepala BPPRD Kota Jambi, Nella Ervina, menjelaskan bahwa layanan BPHTB kini dapat diselesaikan hanya dalam dua hari tanpa harus dilakukan survei lapangan secara langsung.

Hal ini menjadi solusi atas keluhan masyarakat terkait lamanya waktu pengurusan pajak sebelumnya.

“Proses verifikasi kini bisa dilakukan langsung dari kantor. Ini memangkas waktu secara signifikan dan sangat memudahkan masyarakat,” kata Nella.

Kebijakan percepatan BPHTB juga diperkuat dengan penetapan aturan baru terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang kini berbasis data transaksi aktual dengan dukungan surat kebijakan resmi.

Langkah ini menjawab persoalan lama mengenai dasar penetapan NJOP yang belum transparan dan seragam.

“Sekarang NJOP memiliki dasar yang baku dan jelas, dan akan terus kita evaluasi agar tetap akurat dan adil,” tambahnya.

Melalui program ini, Pemkot Jambi dan BPPRD ingin membangun sistem pelayanan pajak daerah yang cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat reformasi birokrasi di sektor perpajakan.

Dengan layanan BPHTB berbasis nilai transaksi riil, Kota Jambi semakin siap menjadi daerah ramah investasi dan partisipatif dalam pembangunan.(*)