JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengawalan program strategis nasional.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam forum Rakorbangpus atau Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Dalam sambutannya, Bima Arya menilai Kota Jambi berhasil menjadi contoh sinkronisasi pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional.

“Ada kepala daerah yang semangat, tapi ada juga kepala daerah yang memilih mengeluh daripada berpeluh,” ujar Bima Arya.

Ia mengungkapkan bahwa Kota Jambi mampu menjaga laju pembangunan melalui pengawalan program prioritas pemerintah pusat, sehingga berhasil memperoleh dukungan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber.

“Kebetulan minggu lalu saya baru ke sana, Kota Jambi. Setelah dihitung-hitung, karena wali kotanya cukup gesit menjemput dukungan pembiayaan pembangunan dari berbagai pihak, nilainya hampir sama dengan APBD-nya sendiri, sekitar dua triliun,” ungkapnya.

Menurut Bima Arya, pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis nasional menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan RKP Tahun 2027 agar seluruh program prioritas nasional dapat berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.

“Ekonomi daerah merupakan pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Dalam forum tersebut, Bima Arya juga mengingatkan adanya tiga tantangan besar yang dihadapi kepala daerah saat ini, yakni dinamika geopolitik global, pengawalan program prioritas nasional, serta tingginya harapan masyarakat di tingkat lokal.

Karena itu, pemerintah daerah diminta menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran serta memperkuat inovasi fiskal dan kemudahan investasi.

Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi tercatat memiliki total dukungan pembiayaan pembangunan tahun 2025 mencapai sekitar Rp2,013 triliun.

Nilai tersebut berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBN, APBD Provinsi, program revitalisasi sungai, jaringan gas, CSR, Baznas hingga program pendidikan aparatur.

Rakorbangpus 2026 sendiri dihadiri kementerian, lembaga, dan perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia guna memperkuat sinergi pembangunan nasional dan daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Al Haris secara resmi membuka Jambi Business Matching Forum 2026 yang menjadi ajang strategis mempertemukan pelaku UMKM dengan BUMN dan mitra usaha guna memperkuat ekonomi daerah.

Kegiatan yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi bersama Rumah BUMN Jambi ini berlangsung di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis (09/04/2026).

Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan BUMN menjadi kunci penting dalam mendorong UMKM agar mampu berkembang dan naik kelas.

Ia mengapresiasi peran aktif BUMN yang selama ini menjadi pembina sekaligus pendamping pelaku usaha kecil di Jambi.

“UMKM memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi. Namun mereka membutuhkan dukungan, baik dari sisi permodalan, manajemen, hingga akses pasar,” ujarnya.

Menurutnya, tanpa pendampingan yang terstruktur, pelaku UMKM akan sulit berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, keberadaan BUMN sebagai mitra strategis dinilai mampu mempercepat pertumbuhan sektor usaha mikro.

Di tengah tantangan ekonomi global dan nasional, Al Haris mengakui adanya perlambatan perputaran ekonomi di daerah.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa sektor UMKM harus tetap menjadi tulang punggung ekonomi yang terus diperkuat.

“Kita harus jujur bahwa ada perlambatan. Karena itu, sektor riil harus kita jaga, dan UMKM menjadi penopang utama,” tegasnya.

Ia juga mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, mulai dari kemasan, standar produksi, hingga legalitas usaha agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Tak hanya itu, Al Haris mengajak seluruh pihak untuk lebih mencintai dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perekonomian daerah.

“Kalau bukan kita yang menggunakan produk lokal, siapa lagi? Ini penting untuk menciptakan efek berganda bagi ekonomi masyarakat,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jambi, lanjutnya, terus menghadirkan berbagai program pemberdayaan, termasuk bantuan sarana usaha dan dukungan permodalan bagi UMKM.

Ia pun berharap forum business matching ini tidak hanya berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar menghasilkan kerja sama konkret yang berkelanjutan.

“Kesepakatan yang dibuat harus direalisasikan. Harus ada pembelian, distribusi, dan kerja sama yang nyata agar UMKM merasakan manfaatnya,” pungkasnya.(*)

PEKANBARU, SEPUCUJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui studi komparatif ke Pemerintah Kota Pekanbaru guna mempelajari praktik terbaik dalam percepatan proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Langkah ini merupakan tindak lanjut pertemuan Wali Kota Jambi dan Wali Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu, sekaligus upaya menghadirkan layanan yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat, meningkatkan kepatuhan perizinan, penataan ruang kota yang lebih tertib, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Delegasi Pemerintah Kota Jambi yang dipimpin oleh Asisten Sekda Kota Jambi bidang Administrasi Umum, Dr. H. M. Jaelani, S.H., M.H., bersama Staf Ahli Wali Kota Jambi Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi, Drs. Noviarman, M.E., didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, Abu Bakar, S.H, perwakilan perangkat daerah terkait seperti Dinas PUTR dan Dinas Kominfo Kota Jambi itu diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Drs. Ingot Ahmad Hutasuhut, di ruang rapat Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru, Rabu (8/4/2026), didampingi Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru, Drs. Mahyuddin, serta Sekretaris DPMPTSP Kota Pekanbaru, Zaki Helmi, S.T., M.Eng., beserta jajaran terkait.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh semangat kolaborasi, dengan fokus pada pertukaran informasi serta pendalaman aspek teknis dan administratif dalam proses penerbitan PBG.

Rombongan Pemkot Jambi juga melakukan diskusi langsung dengan tim teknis guna memahami secara komprehensif alur pelayanan, integrasi sistem, serta langkah-langkah percepatan yang telah diimplementasikan di Kota Pekanbaru.

Asisten Administrasi Umum Pemkot Jambi, Jaelani, menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi layanan PBG di Kota Jambi.

“Melalui studi komparatif ini, kami berharap proses penerbitan PBG di Kota Jambi dapat berjalan lebih cepat, efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Pemkot Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dalam memperkuat tata kelola perizinan, sekaligus meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha.

“Ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan upaya menghadirkan pelayanan publik yang prima, sebagaimana arahan bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” lanjutnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bentuk sinergi antar daerah.

“Atas arahan Bapak Wali Kota, kami menyambut baik kunjungan Pemkot Jambi dalam rangka studi komparatif terkait optimalisasi pelayanan PBG ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya melakukan berbagai terobosan dalam mempercepat layanan PBG, termasuk melalui penyederhanaan alur proses, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan sistem digital.

“Pelayanan PBG saat ini kami dorong agar lebih terintegrasi, dengan kepastian waktu yang jelas dan proses yang transparan. Prinsipnya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan tidak berbelit,” tegasnya.

Pj Sekda Kota Pekanbaru itu, juga mengungkap 3 (tiga) kunci utama keberhasilan percepatan layanan PBG di Kota Pekanbaru yang dijalankan secara konsisten.

Ia menjelaskan, kunci pertama adalah optimalisasi sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga teknis bangunan yang memiliki kompetensi dalam melakukan verifikasi dan penilaian dokumen secara cepat dan tepat.

“SDM teknis ini menjadi ujung tombak. Ketika kompetensi dan jumlahnya memadai, maka proses verifikasi bisa berjalan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas penilaian,” ungkapnya.

Kunci kedua, lanjutnya, adalah integrasi layanan perangkat daerah teknis ke dalam sistem pelayanan terpadu di Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Seluruh proses yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi teknis, kami dorong terintegrasi di MPP. Dengan begitu, koordinasi menjadi lebih mudah, alur pelayanan lebih sederhana, dan waktu penyelesaian dapat dipangkas secara signifikan,” tambahnya.

Adapun kunci ketiga adalah penguatan regulasi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan percepatan layanan.

“Regulasi yang jelas dan adaptif sangat penting agar seluruh proses memiliki kepastian hukum, sekaligus memberikan ruang bagi inovasi pelayanan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Menurutnya, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam menciptakan layanan PBG yang cepat, transparan, dan akuntabel.

“Jadi ini bukan hanya soal sistem, tetapi bagaimana SDM, kelembagaan, dan regulasi berjalan selaras. Itulah yang menjadi kunci efektivitas pelayanan PBG di Pekanbaru,” pungkasnya.

Studi komparatif tersebut dilanjutkan dengan diskusi mendalam antar pejabat teknis dari Pemkot Jambi dan Pemkot Pekanbaru.

Dalam sesi ini, kedua belah pihak membahas secara lebih rinci aspek teknis, kendala di lapangan, hingga solusi percepatan yang dapat diimplementasikan secara adaptif.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat dan cinderamata dari Pemkot Jambi kepada Pemkot Pekanbaru sebagai simbol apresiasi sekaligus penguatan sinergi dan kerja sama antar daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan.

Dengan sinergi dan kolaborasi antar daerah ini, Pemkot Jambi optimistis dapat terus menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan berdaya saing, sejalan dengan visi pembangunan Kota Jambi Bahagia.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso SA, memimpin apel gabungan yang digelar di halaman Mall Pelayanan Publik (MPP), Senin (06/04/2026).

Kegiatan ini diikuti sejumlah perangkat daerah, mulai dari Inspektorat, DPMPTSP, BKAD hingga Dinas Dukcapil.

Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa apel gabungan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Apel ini menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan sekaligus mengevaluasi kinerja yang telah kita lakukan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Katamso juga memaparkan sejumlah indikator makro daerah tahun 2025.

Ia menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mencapai 73 persen, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 3,12 persen, sementara angka kemiskinan tercatat 9,67 persen.

Selain itu, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) juga menunjukkan tren positif di angka 67,83 persen. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.

Meski capaian cukup baik, Wabup mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Ia meminta Inspektorat untuk terus memperkuat fungsi pengawasan, serta mendorong Dukcapil meningkatkan pelayanan berbasis digital melalui pembaruan data kependudukan.

Sementara itu, DPMPTSP yang telah melampaui target investasi diminta untuk terus meningkatkan capaian guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengelolaan keuangan daerah juga diharapkan semakin optimal dengan dukungan data yang akurat dan transparan.

Menutup arahannya, Wabup Katamso menegaskan bahwa setiap ASN memiliki peran sebagai pemimpin di lingkup kerjanya masing-masing.

“Kekuasaan bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawab dan keteladanan. Seorang ASN harus mampu menjadi contoh bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi yang telah terbangun, sekaligus mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja demi pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Maulana secara resmi melantik jajaran direksi baru PERUMDAM Tirta Mayang pada Senin (16/3/2026) lalu.

Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan layanan air bersih di Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota memaparkan capaian kinerja sepanjang 2025 sekaligus tantangan yang harus segera diselesaikan oleh manajemen baru.

Secara umum, kinerja operasional dinilai cukup stabil dengan total 107.044 sambungan rumah (SR), termasuk penambahan sekitar 5.100 pelanggan baru dalam satu tahun terakhir.

Capaian tersebut mendorong tingkat pelayanan air bersih di Kota Jambi mencapai 67,20 persen.

Meski demikian, masih terdapat ketimpangan distribusi layanan antar wilayah yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Beberapa kecamatan mencatatkan capaian tinggi, seperti Kota Baru, Pasar Jambi, dan Jelutung.

Sementara wilayah lain seperti Danau Sipin, Telanaipura, dan Alam Barajo berada pada kategori menengah.

Di sisi lain, sejumlah daerah masih tertinggal, di antaranya Pelayangan, Jambi Timur, dan Danau Teluk.

Adapun Jambi Selatan dan Paal Merah menjadi wilayah dengan cakupan terendah, sehingga menjadi pekerjaan rumah besar bagi direksi baru untuk segera meningkatkan akses layanan air bersih secara merata.

Dari sisi teknis, kapasitas produksi air tercatat mencapai lebih dari 34 juta meter kubik, namun distribusi yang terealisasi sedikit lebih rendah.

Hal ini berkaitan dengan tingginya angka kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) yang masih berada di kisaran 35,91 persen.

Angka tersebut masih jauh di atas standar nasional yang ditetapkan pemerintah melalui Permen PU No. 20 Tahun 2006, yakni maksimal 20 persen.

Wali Kota menegaskan bahwa tantangan ke depan tidak hanya soal memperluas cakupan layanan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kualitas distribusi air.

Dengan konsumsi rata-rata pelanggan sekitar 18,5 meter kubik per bulan dan tarif Rp4.400 per meter kubik, keseimbangan antara harga terjangkau dan kualitas layanan harus tetap dijaga.

Ia juga mendorong direksi baru untuk tidak hanya bergantung pada anggaran daerah, tetapi mulai membuka peluang pendanaan dari luar, termasuk investasi.

“Pertumbuhan perumahan di Jambi sangat pesat. Layanan air bersih harus mampu mengimbangi. Saya minta direksi berani mencari sumber pembiayaan baru, sekaligus menekan kebocoran air agar target layanan 100 persen bisa tercapai,” tegasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi memfokuskan perannya dalam mendukung Program Unggulan Bank Harkat melalui perluasan akses legalitas usaha bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Upaya tersebut dilakukan dengan menghadirkan layanan perizinan langsung di lapangan.

DPMPTSP menjalankan skema jemput bola hingga ke tingkat kelurahan, serta membuka pelayanan perizinan di sejumlah ruang publik strategis guna memudahkan masyarakat mengurus legalitas usaha.

Kepala DPMPTSP Kota Jambi, Abu Bakar, mengatakan bahwa langkah ini bertujuan mendorong pelaku usaha agar memiliki kepastian hukum atas kegiatan usahanya.

“Melalui layanan ini, pelaku usaha, terutama UMK, didorong untuk memiliki legalitas hukum. Legalitas tersebut menjadi syarat penting untuk membuka akses pembiayaan, meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan, serta mendorong pengembangan usaha yang berkelanjutan,” ujarnya.

Selain layanan jemput bola, DPMPTSP Kota Jambi juga memperkuat fungsi pembinaan melalui pendampingan berkelanjutan kepada pelaku usaha.

Pendampingan ini mencakup peningkatan kapasitas usaha, pemahaman regulasi, hingga fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM.

Menurut Abu Bakar, kemitraan tersebut menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing, sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah.

“Melalui penguatan pelayanan perizinan, peningkatan kemudahan berusaha, serta berbagai langkah strategis yang menyentuh langsung pelaku usaha, kami optimistis target realisasi investasi Tahun 2026 dapat tercapai,” tegasnya.

Ia menambahkan, seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi besar Kota Jambi Bahagia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menargetkan realisasi investasi pada tahun 2026 mencapai Rp1,509 triliun.

Target tersebut ditetapkan sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta menciptakan iklim investasi yang sehat, kondusif, dan berkelanjutan.

Target ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, Abu Bakar, saat memaparkan Ekspos Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pendukung Program Unggulan Daerah Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, yang turut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Jumat (30/1/2026).

Abu Bakar menjelaskan bahwa target realisasi investasi tersebut merupakan target resmi Pemerintah Kota Jambi yang secara teknis menjadi tanggung jawab DPMPTSP sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan perizinan serta penanaman modal.

“DPMPTSP berperan sebagai leading sector dengan dua fungsi utama, yakni penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pengelolaan urusan penanaman modal. Kedua fungsi ini menjadi kunci dalam mendorong peningkatan realisasi investasi di Kota Jambi,” ujar Abu Bakar kepada wartawan usai kegiatan.

Ia mengungkapkan, target investasi tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp1,317 triliun.

Dengan demikian, target baru tersebut naik sekitar 14,6 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

Menurutnya, peningkatan target ini mencerminkan optimisme pemerintah daerah terhadap potensi ekonomi Kota Jambi, namun tetap disusun secara realistis dan terukur berdasarkan analisis yang matang.

“Penetapan target dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap capaian investasi sebelumnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, serta penguatan kebijakan kemudahan berusaha dan perbaikan iklim investasi yang terus kami dorong,” jelasnya.

Selain itu, penetapan target juga mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional dan regional, serta potensi pengembangan sektor-sektor unggulan yang dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Abu Bakar menambahkan, rencana aksi yang dipaparkan menjadi instrumen strategis untuk memastikan seluruh program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 berjalan secara terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Seluruh program tersebut juga diselaraskan dengan 11 Program Unggulan Daerah dalam rangka mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia.(*)