JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolda Jambi, Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H. mengingatkan seluruh personel Polda Jambi agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Pesan tersebut ia sampaikan saat memimpin apel pagi di lapangan hitam Mapolda Jambi, Kamis 15 Oktober 2026.

Dalam arahannya, Widodo menekankan pentingnya integritas, disiplin, profesionalisme, dan pelayanan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Setiap personel harus senantiasa menjaga integritas, meningkatkan disiplin, dan bekerja secara profesional. Jangan menyalahgunakan kewenangan, jangan menyakiti hati masyarakat, serta jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita,” tegas Widodo.

Apel tersebut turut dihadiri Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto, S.I.K., M.Si., Irwasda Polda Jambi, pejabat utama Polda Jambi, kapolres jajaran, serta personel Polda Jambi.

Kapolda Tekankan Integritas, Bukan Sekadar Jabatan

Widodo mengingatkan bahwa menjadi anggota Polri bukan sekadar mengejar jabatan, pangkat, atau penghargaan.

Menurutnya, setiap personel harus menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas.

Ia meminta anggota memahami tanggung jawab masing-masing, mematuhi aturan, dan menjaga profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

Penyalahgunaan kewenangan, menurut pesan yang ia tekankan, bertentangan dengan amanah kepolisian untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat.

Penekanan tersebut menempatkan integritas sebagai tanggung jawab setiap anggota, bukan sekadar slogan dalam kegiatan kedinasan.

Jangan Hanya Hadir dalam Kegiatan Seremonial

Kapolda Jambi juga menyoroti pentingnya kehadiran polisi yang memberikan dampak nyata.

Ia mengingatkan agar personel tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan, perlindungan, dan komunikasi yang baik.

“Polri harus benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya melihat kehadiran kita dalam kegiatan seremonial, tetapi ketika membutuhkan bantuan, pelayanan, dan perlindungan, justru tidak merasakan manfaatnya. Bangun komunikasi, dengarkan keluhan masyarakat, dan berikan pelayanan yang profesional, adil, serta humanis,” ujarnya.

Arahan tersebut menegaskan bahwa kualitas pelayanan kepolisian perlu terlihat dari cara anggota menangani keluhan, memberikan bantuan, serta menyelesaikan persoalan masyarakat secara profesional dan adil.

Minta Perubahan Terlihat dalam Hasil Kerja

Widodo turut meminta jajarannya membuktikan perubahan melalui tindakan dan hasil kerja, bukan hanya pernyataan.

Ia mendorong setiap personel bekerja berdasarkan fakta, data, evaluasi, dan solusi.

“Saya tidak menuntut perubahan hanya dalam kata-kata. Saya ingin melihat perubahan dalam sikap, perilaku, cara bekerja, dan hasil pelaksanaan tugas. Kita harus bekerja berdasarkan fakta, data, evaluasi, dan solusi. Setiap pimpinan satuan harus mampu menilai hasil kerja anggotanya secara objektif dan berani melakukan perbaikan,” kata Widodo.

Ia juga meminta pimpinan satuan mengevaluasi kinerja anggota secara objektif dan melakukan perbaikan ketika menemukan kekurangan.

Pendekatan tersebut diharapkan mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas serta pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Soliditas Harus Sejalan dengan Ketaatan pada Hukum

Selain integritas dan pelayanan, Kapolda mengajak seluruh personel menjaga soliditas dan kerja sama di lingkungan Polda Jambi.

Ia meminta anggota saling mendukung dalam menjalankan tugas, sekaligus menjaga loyalitas kepada institusi, hukum, dan kepentingan masyarakat.

Widodo mengingatkan bahwa loyalitas tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan kesalahan. Setiap anggota tetap harus berpegang pada aturan dan tanggung jawab profesional.

Menutup arahannya, Kapolda mengajak seluruh personel menjaga semangat pengabdian serta membangun Polda Jambi yang profesional, berintegritas, responsif, dan semakin dipercaya masyarakat.

“Pegang teguh integritas dan laksanakan tugas dengan ikhlas, serta buktikan pengabdian melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

Pesan tersebut menempatkan kepercayaan publik sebagai hal penting yang perlu dijaga melalui perilaku anggota, penegakan hukum yang profesional, serta pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 menjadi momentum bagi jajaran Polda Jambi untuk kembali menegaskan pentingnya nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas kepolisian dan kehidupan bermasyarakat.

Pesan tersebut disampaikan dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Lapangan Hitam Mapolda Jambi, Kamis 1 Oktober 2026.

Upacara dipimpin Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto, S.I.K., M.Si., selaku inspektur upacara. Kegiatan diikuti para Pejabat Utama Polda Jambi serta personel kepolisian.

Rangkaian upacara berlangsung dengan sejumlah agenda, mulai dari laporan Komandan Upacara, penghormatan pasukan, mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan dan pendahulu bangsa, hingga pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam upacara tersebut juga dibacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila dan doa sebelum rangkaian kegiatan ditutup dengan Andhika Bhayangkari serta penghormatan pasukan.

Kapolda Jambi, Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan, peringatan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi personel Polri untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam menjalankan tugas.

“Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi personel Polri, nilai tersebut harus diwujudkan melalui sikap profesional, integritas, disiplin, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Erlan menyampaikan pesan Kapolda Jambi.

Menurutnya, nilai Pancasila juga memiliki relevansi dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

Karena itu, kepolisian mendorong seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan.

“Polri, khususnya Polda Jambi, berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memperkuat persatuan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kerukunan, menghormati perbedaan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Pesan tersebut menjadi bagian dari refleksi Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.

Bagi jajaran Polda Jambi, momentum tersebut sekaligus dikaitkan dengan pelaksanaan tugas kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Melalui peringatan tersebut, Polda Jambi menegaskan kembali komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mendorong penguatan persatuan di tengah masyarakat yang beragam.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polda Jambi resmi memberhentikan empat personel Polri melalui Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang digelar pada Jumat (24/4/2026).

Upacara berlangsung di Lapangan Hitam Mapolda Jambi dan dipimpin langsung oleh Krisno H. Siregar.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat penting, termasuk Wakapolda Jambi, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, tim Komisi Kepolisian Nasional, serta para pejabat utama di lingkungan Polda Jambi.

Dalam prosesi upacara, dibacakan keputusan resmi Kapolda Jambi terkait pemberhentian empat anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri.

Sebagai simbol sanksi, dilakukan penanggalan atribut dinas serta penandaan silang pada foto personel yang diberhentikan.

Dua di antaranya dilaksanakan tanpa kehadiran yang bersangkutan (in absentia).

Empat anggota yang dijatuhi sanksi PTDH yakni Brigpol Derry Adriansyah, Briptu Yosva Rengga, Bripda Samson Pardamean, dan Bripda Nabil Ijlal Fadlul.

Dalam amanatnya, Kapolda Jambi menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk ketegasan institusi dalam menjaga integritas dan disiplin internal.

“Upacara PTDH ini adalah bukti nyata komitmen pimpinan Polri dalam menindak setiap pelanggaran kode etik secara tegas,” ujar Krisno H. Siregar.

Ia menekankan bahwa sanksi pemberhentian tidak dengan hormat adalah konsekuensi serius yang harus diterima oleh anggota yang melanggar aturan.

“Tidak ada ruang bagi pelanggaran dalam tubuh Polri. Setiap personel wajib menjunjung tinggi profesionalitas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas,” tegasnya.

Kapolda juga mengingatkan seluruh anggota untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum evaluasi diri.

“Ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semua agar selalu bekerja sesuai aturan, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, melalui keterangan resmi, Kabid Humas Polda Jambi, Erlan Munaji, menegaskan bahwa keputusan PTDH merupakan bagian dari komitmen institusi dalam menjaga marwah Polri.

Menurutnya, penegakan kode etik akan terus dilakukan secara konsisten, transparan, dan tanpa pandang bulu.

“Polda Jambi tidak akan mentolerir setiap tindakan yang mencederai kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ini menjadi peringatan keras bagi seluruh anggota,” ujarnya.

Ia berharap langkah tegas ini mampu meningkatkan kedisiplinan dan profesionalitas seluruh personel dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polda Jambi mengikuti pelaksanaan Pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bersama Divisi Humas, Divisi Hubinter, dan Divisi TIK Polri pada Selasa (31/3/2026).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, dan dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri.

Jajaran Polda Jambi mengikuti kegiatan secara virtual dari Ruang Vidcon Mapolda Jambi, yang dihadiri oleh Wakapolda Jambi Brigjen Pol. B. Ali, para pejabat utama, serta personel terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Wakapolri Dedi Prasetyo menekankan pentingnya menjaga integritas dan meningkatkan kinerja menjelang Hari Bhayangkara ke-80 pada tahun 2026.

“Kita harus menghindari segala bentuk pelanggaran sekecil apa pun. Saat ini Polri berada dalam sorotan publik, sehingga kita harus menunjukkan kinerja yang positif dan profesional kepada masyarakat,” tegas Wakapolri.

Rakernis tahun ini mengusung tema “Divisi Polri Siap Mengamankan dan Mendukung Rencana Kerja Polri Tahun 2026”.

Wakapolri menyoroti dinamika geopolitik global yang berdampak pada stabilitas keamanan dan ekonomi, sehingga Polri dituntut hadir menjaga situasi kamtibmas dalam negeri.

“Rakernis ini menjadi momentum penting untuk memastikan implementasi Polri Presisi hingga ke tingkat kewilayahan. Keempat divisi ini merupakan tulang punggung dalam menghadapi tantangan modern,” tambahnya.

Wakapolri memberikan arahan khusus untuk masing-masing divisi:

• Divisi TIK: Peningkatan pengamanan data dan pengembangan big data berbasis AI.

• Divisi Hubinter: Penguatan kerja sama internasional.

• Divisi Humas: Optimalisasi manajemen media.

• Divisi Hukum: Reformasi budaya hukum.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Kombes Pol. Erlan Y menyatakan dukungan penuh terhadap Rakernis gabungan ini.

“Rakernis ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah seluruh jajaran, khususnya menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks di era digital,” ujar Kombes Pol. Erlan Y.

Ia menambahkan, jajaran Polda Jambi siap mengimplementasikan seluruh arahan pimpinan guna mendukung terwujudnya Polri Presisi di wilayah hukum Polda Jambi.

Termasuk dalam peningkatan pelayanan publik, keamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Kepolisian Daerah Jambi, Krisno H Siregar, secara resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Tahun Anggaran 2026 di Aula Lantai 3 Gedung Siginjai, Jumat (27/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Jambi Brigjen Pol B. Ali, para Pejabat Utama Polda Jambi, Wakapolres/ta jajaran, Kasi Propam Polres/ta, hingga operator SiPropam di lingkungan Polda Jambi.

Rakernis Bidpropam tahun ini juga menghadirkan narasumber dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Jambi.

Dalam arahannya, Kapolda Jambi menegaskan bahwa fungsi pengawasan internal merupakan pondasi utama dalam mendukung pembangunan institusi Polri serta program pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, tantangan pengawasan kini semakin kompleks seiring meningkatnya partisipasi publik dalam melakukan kontrol sosial melalui media online dan platform digital.

“Pengawasan yang dilakukan oleh Propam Polri wajib bersifat adaptif, humanis, dan berkeadilan,” tegas Kapolda.

Ia menambahkan, di era keterbukaan informasi saat ini, setiap tindakan anggota Polri dapat dengan mudah menjadi perhatian publik.

Oleh karena itu, Propam harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip profesionalisme dan integritas.

Kapolda juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal pemeriksaan dan teknik interogasi agar berjalan sesuai prosedur serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan proses penegakan disiplin berjalan objektif, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Jambi, Irwansyah, dalam pemaparannya menyebut bahwa Propam memiliki peran strategis sebagai penjaga integritas institusi Polri.

“Propam bukan sekadar penindak, tetapi juga pembina dan pengawal kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia menilai, di era digital saat ini, kesalahan kecil dapat berdampak besar jika tidak diimbangi dengan klarifikasi cepat dan transparansi informasi.

Menurutnya, media berperan sebagai mitra kontrol sosial sekaligus jembatan komunikasi antara Polri dan masyarakat.

Sinergi antara Propam dan media, lanjutnya, penting untuk mencegah disinformasi serta membangun narasi institusi yang objektif dan berimbang.

Rakernis Bidpropam 2026 ini diharapkan mampu memperkuat komitmen pengawasan internal, meningkatkan profesionalisme personel, serta membangun hubungan yang sehat dan transparan antara Polri dan media demi menjaga kepercayaan masyarakat.(*)