JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025.

Hasil survei menunjukkan peningkatan signifikan indeks literasi keuangan Indonesia menjadi 66,46 persen, dan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.

Capaian ini meningkat dibandingkan SNLIK 2024 yang mencatat masing-masing 65,43 persen dan 75,02 persen.

Pengumuman hasil SNLIK 2025 disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, bersama Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

SNLIK 2025 dilakukan sebagai bagian dari komitmen OJK dan BPS untuk memotret perkembangan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia secara komprehensif.

Survei ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan edukasi keuangan dan pengembangan layanan keuangan yang inklusif ke depan.

Dua Metode Pengukuran SNLIK 2025

SNLIK 2025 menggunakan dua metode pengukuran:

1. Metode Keberlanjutan: Mengukur sembilan sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, fintech lending, dan sistem pembayaran.

2. Metode Cakupan DNKI: Memperluas cakupan dengan menambahkan sektor seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, koperasi simpan pinjam, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Melalui Metode Cakupan DNKI, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 66,64 persen dan inklusi keuangan mencapai 92,74 persen.

Selain itu, literasi keuangan syariah mencapai 43,42 persen dan inklusi keuangan syariah berada di angka 13,41 persen.

Profil Responden dan Metodologi

Survei ini dilakukan pada 10.800 responden di 34 provinsi, mencakup 120 kota/kabupaten. Pengumpulan data dilakukan sejak 22 Januari hingga 11 Februari 2025.

Responden berusia antara 15 hingga 79 tahun, dipilih menggunakan metode stratified multistage cluster sampling.

Indeks literasi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, sedangkan inklusi keuangan diukur berdasarkan penggunaan produk dan layanan keuangan.

Temuan Penting Berdasarkan Karakteristik Responden

Berdasarkan Wilayah:

• Perkotaan mencatat literasi 70,89 persen dan inklusi 83,61 persen.

• Perdesaan tercatat lebih rendah, yaitu 59,60 persen (literasi) dan 75,70 persen (inklusi).

Berdasarkan Jenis Kelamin:

• Laki-laki: literasi 67,32 persen, inklusi 80,73 persen.

• Perempuan: literasi 65,58 persen, inklusi 80,28 persen.

Berdasarkan Usia:

• Usia 26–35 tahun memiliki literasi dan inklusi tertinggi.

• Usia 15–17 tahun dan 51–79 tahun mencatat angka terendah.

Berdasarkan Pendidikan:

• Lulusan perguruan tinggi memiliki literasi 90,63 persen dan inklusi 99,10 persen.

• Tidak tamat SD: literasi 43,20 persen dan inklusi 56,95 persen.

Berdasarkan Pekerjaan:

• Pegawai/profesional dan pengusaha memiliki indeks tertinggi.

• Petani, nelayan, dan tidak bekerja tercatat paling rendah.

Fokus OJK ke Depan

Hasil SNLIK 2025 menjadi acuan OJK dalam menyusun strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional.

OJK akan memprioritaskan kelompok dengan indeks terendah seperti perempuan, penduduk pedesaan, usia remaja dan lansia, serta masyarakat berpendidikan rendah dan pekerjaan informal.

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen 2023–2027, serta mendukung RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045.(*)

Jakarta, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) tetap terjaga meskipun perekonomian global dan domestik menghadapi tantangan yang dinamis. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada 26 Februari 2025.

Ketua OJK menyampaikan bahwa meskipun volatilitas pasar tetap tinggi, sektor keuangan Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Indikator pertumbuhan ekonomi global seperti inflasi yang mulai menurun di negara maju serta kondisi ekonomi domestik yang terkendali menjadi faktor positif bagi stabilitas sektor keuangan nasional.

Pasar saham domestik mengalami penurunan 11,80% pada Februari 2025, seiring dengan tren global yang masih penuh ketidakpastian. Namun, pasar obligasi tetap kuat dengan indeks pasar obligasi ICBI naik 1,14%. OJK juga mencatat adanya peningkatan transaksi di Bursa Karbon, dengan volume perdagangan mencapai 1.578.443 tCO2e dan nilai akumulasi Rp77,25 miliar.

Sektor perbankan menunjukkan pertumbuhan kredit sebesar 10,27% yoy pada Januari 2025, dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 5,51%. Likuiditas perbankan tetap memadai, dan rasio kredit bermasalah (NPL) masih terkendali di level 2,18%.

Di sektor asuransi, total aset industri mencapai Rp1.146,47 triliun, dengan pertumbuhan dana pensiun mencapai 7,26% yoy. Industri fintech peer-to-peer lending juga menunjukkan pertumbuhan positif dengan total pembiayaan mencapai Rp78,50 triliun, meningkat hampir 30% dibanding tahun sebelumnya.

Dalam menghadapi ketidakpastian global, OJK terus melakukan penguatan kebijakan, termasuk menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi kepada masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah menunda implementasi short-selling di pasar modal untuk menjaga stabilitas pasar.

Selain itu, OJK juga terus mengembangkan sektor jasa keuangan syariah, memperkuat perlindungan konsumen, serta berupaya mengatasi praktik keuangan ilegal. Sepanjang Januari hingga Februari 2025, OJK telah memblokir lebih dari 8.600 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online dan investasi ilegal.

Ke depan, OJK berkomitmen untuk terus mengawal stabilitas sektor keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat regulasi agar industri jasa keuangan semakin inklusif, inovatif, dan berdaya tahan di tengah tantangan global. (*)