JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persiapan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I terus dimatangkan.

Pemerintah Provinsi Jambi mulai mempercepat proses pendataan lahan dan koordinasi lintas instansi agar proyek strategis nasional tersebut dapat mulai dibangun pada 2027.

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan JTTS Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) yang dipimpin Gubernur Jambi Al Haris di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 24 Juli 2026.

Rapat dihadiri Plt Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi Robert Eduard Sihotang, perwakilan Islamic Development Bank (IsDB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), pemerintah kabupaten terkait, Badan Pertanahan Nasional (BPN), perangkat daerah, hingga tokoh masyarakat dari wilayah terdampak.

Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan pengalaman pembangunan Tol Jambi–Palembang menjadi pelajaran penting agar seluruh tahapan persiapan dilakukan sejak dini, terutama terkait pengadaan lahan.

“Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Al Haris meminta seluruh tim bekerja secara profesional, transparan, dan mengantisipasi berbagai potensi persoalan, termasuk munculnya klaim lahan yang tidak sesuai ketentuan.

Menurutnya, jalan tol akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah, mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Ia juga memastikan masyarakat yang lahannya terdampak akan memperoleh kompensasi sesuai ketentuan dan hasil penilaian independen.

“Kita ingin seluruh proses berjalan baik. Yang dilakukan bukan sekadar ganti rugi, tetapi memberikan nilai yang adil sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan ini,” tegasnya.

Gubernur meminta pemerintah kabupaten segera memetakan desa yang terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat sebagai dasar percepatan proses pengadaan tanah.

Selain itu, koordinasi lintas instansi juga diminta terus diperkuat agar seluruh proses administrasi, perizinan, hingga penyelesaian kawasan hutan dapat diselesaikan tepat waktu.

Sementara itu, Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang menjelaskan ruas Tol Jambi–Rengat Fase I memiliki panjang sekitar 67,45 kilometer, membentang dari Simpang Ness hingga Merlung.

Proyek tersebut akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung, serta dikerjakan dalam empat paket konstruksi, yaitu Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B.

Salah satu paket akan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari yang menjadi struktur utama pada ruas tersebut.

Robert menyebutkan jalan tol akan melintasi tiga kabupaten, yakni Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat.

Hingga saat ini, sekitar 9 persen proses pengadaan lahan telah diselesaikan yang mencakup sembilan desa, terdiri atas enam desa di Muaro Jambi, dua desa di Batanghari, dan satu desa di Tanjung Jabung Barat.

Menurutnya, proses pengadaan tanah ditargetkan dapat rampung dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh persyaratan administrasi dan perizinan selesai dipenuhi.

Dalam pelaksanaannya, proyek juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Berbagai langkah mitigasi disiapkan, mulai dari pengendalian debu dan kebisingan, perlindungan habitat, keselamatan kerja, hingga pembangunan underpass maupun overpass untuk menjaga akses masyarakat.

Pemerintah juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian bagi warga terdampak serta mekanisme penanganan keluhan melalui konsultasi rutin bersama pemerintah desa dan masyarakat.

Melalui percepatan persiapan ini, Pemerintah Provinsi Jambi berharap pembangunan Tol Jambi–Rengat Fase I dapat berjalan sesuai jadwal sehingga mampu memperkuat konektivitas kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris memimpin Rapat Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Jambi Triwulan II Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu 8 Juli 2026 malam.

Rapat tersebut diikuti Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, para asisten, staf ahli gubernur, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Agenda evaluasi ini difokuskan untuk mengukur capaian pelaksanaan program pembangunan hingga triwulan kedua, baik dari sisi realisasi fisik maupun serapan anggaran.

Selain itu, pemerintah juga membahas berbagai kendala di lapangan sekaligus menyusun strategi percepatan agar target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai sesuai rencana.

Dalam rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian.

Di antaranya evaluasi realisasi program prioritas, percepatan penyelesaian proyek yang mengalami keterlambatan, peningkatan koordinasi antarinstansi dalam mengatasi persoalan pengadaan dan pembayaran, hingga penguatan sistem monitoring serta evaluasi agar pelaksanaan program berjalan lebih akuntabel.

Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya sinergi antar-OPD untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis daerah.

Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci agar seluruh target pembangunan dapat direalisasikan sesuai jadwal.

Ia juga meminta seluruh kepala OPD menyampaikan laporan perkembangan program secara terbuka dan objektif, termasuk memaparkan solusi konkret terhadap berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.

Selain mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan, Al Haris memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia meminta seluruh OPD yang memiliki target penerimaan daerah bekerja lebih optimal untuk meningkatkan pendapatan demi mendukung pembiayaan pembangunan.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Menurutnya, setiap anggaran yang digunakan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Jambi, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, maupun kemajuan sektor pendidikan,” tegas Al Haris.

Di akhir rapat, seluruh peserta menyatakan komitmen untuk mempercepat realisasi program yang masih tertinggal dari target.

Pemerintah Provinsi Jambi juga akan memperkuat mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala agar pelaksanaan pembangunan pada semester berikutnya berjalan lebih efektif dan menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program prioritas Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha mulai diimplementasikan di tingkat lingkungan.

Salah satunya ditandai dengan dimulainya Program “Kampung Bahagia” di RT 02, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Minggu 14 Juni 2026.

Program ini diawali dengan kegiatan gotong royong warga yang fokus pada pembangunan serta revitalisasi drainase sepanjang sekitar 75 meter di ruas jalan utama pintu masuk kawasan RT 02.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat lingkungan permukiman agar lebih bersih, sehat, aman, dan nyaman melalui partisipasi aktif masyarakat.

Warga Dilibatkan Langsung, Anggaran Rp100 Juta Dikelola Bersama

Ketua RT 02 sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bahagia, Solahudin, mengatakan bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari keterlibatan warga melalui musyawarah dan semangat gotong royong.

Ia menyebut, RT 02 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp100 juta yang digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari perbaikan infrastruktur, kegiatan sosial, hingga penguatan sarana dan prasarana lingkungan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Jambi.

“Pemanfaatan program Kampung Bahagia kami lakukan sesuai kebutuhan masyarakat yang diputuskan melalui musyawarah. Fokus utama tetap pada keamanan dan kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Pasang CCTV hingga Dukung Sistem Pengelolaan Sampah OPBM

Sebagai bagian dari penguatan keamanan lingkungan, RT 02 juga telah memasang satu unit CCTV yang direncanakan terhubung ke Jambi City Operation Center (JCOC) milik Pemerintah Kota Jambi.

Selain itu, program ini juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk pengadaan kebutuhan berbasis lingkungan serta dukungan terhadap warga yang terlibat dalam kegiatan gotong royong melalui perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Di sektor persampahan, RT 02 juga mulai mendukung penerapan Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang saat ini digencarkan Pemkot Jambi.

Menurut Solahudin, sistem OPBM mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertib dengan pola pengumpulan dari rumah ke rumah sehingga dapat mengurangi penumpukan sampah di lingkungan permukiman.

“Saat ini kami sudah memiliki dua tenaga pengangkut sampah dari warga. Walaupun belum memiliki kendaraan operasional, mereka menggunakan kendaraan pribadi dengan sistem iuran dari warga secara musyawarah,” jelasnya.

Masih Ada Penolakan, Dinilai karena Minim Sosialisasi

Meski berjalan, Solahudin tidak menampik masih adanya sebagian warga yang memberikan respons negatif terhadap sistem OPBM.

Namun menurutnya, hal tersebut lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan sosialisasi terkait manfaat jangka panjang program tersebut.

Ia menilai, jika dijalankan secara konsisten, OPBM dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih teratur.

Jadi Contoh Implementasi Program Berbasis Warga

Melalui pelaksanaan Kampung Bahagia dan OPBM, RT 02 Kenali Besar diharapkan menjadi contoh bagi wilayah lain dalam membangun lingkungan yang lebih tertata melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan solidaritas sosial warga dalam menciptakan kawasan permukiman yang bersih, aman, dan berkelanjutan.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperbaiki infrastruktur jalan terus berlanjut. Bupati Tanjab Barat, Anwar Sadat, turun langsung meninjau pekerjaan peningkatan Jalan Jalur 2 Merlung yang selama ini dikeluhkan warga akibat kondisinya yang rusak dan sulit dilalui.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan Jumat Berkah yang digelar pada Jumat, 12 Juni 2026.

Kehadiran bupati di lokasi sekaligus memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana dan dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jalan Jalur 2 Merlung merupakan salah satu akses penting yang menghubungkan sejumlah desa dengan pusat pemerintahan kecamatan.

Selama beberapa tahun terakhir, kondisi jalan yang rusak kerap menjadi kendala bagi aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas warga hingga distribusi hasil perkebunan dan pertanian.

Dalam peninjauan tersebut, Anwar Sadat menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat dalam menjaga kondisi jalan setelah selesai dibangun.

Ia meminta pemerintah kecamatan bersama masyarakat untuk mengawasi kendaraan yang melintas agar tidak membawa muatan melebihi kapasitas jalan.

Menurutnya, kendaraan bertonase berlebih menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kerusakan jalan di sejumlah wilayah.

Selain itu, bupati juga menyoroti pentingnya perawatan saluran drainase di sepanjang ruas jalan.

Ia mengingatkan agar drainase yang telah dibangun pada tahun 2025 tetap dijaga kebersihannya sehingga aliran air tetap lancar dan tidak menyebabkan genangan yang berpotensi merusak badan jalan.

“Pemerintah sudah membangun, namun menjaga dan merawatnya menjadi tanggung jawab bersama. Gotong royong secara rutin perlu dilakukan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik,” pesannya.

Peninjauan tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat, mulai dari staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat hingga sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Peningkatan Jalan Jalur 2 Merlung diharapkan mampu memperlancar konektivitas antarwilayah, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat akses pelayanan pemerintahan di Kecamatan Merlung.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah pusat tengah menggodok penetapan tarif Tol Muara Sebapo yang saat ini telah rampung dibangun dan difungsionalkan tanpa pungutan biaya.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, memastikan tarif tol tersebut akan diberlakukan dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Diana saat meninjau langsung pintu Tol Muara Sebapo, Jambi, Kamis (8/2/2026).

Ia menyebutkan, tol sepanjang sekitar 50 kilometer tersebut telah beroperasi penuh dan menunjukkan tingkat lalu lintas yang cukup tinggi.

“Saya berada di pintu Tol Muara Sebapo dan melihat pembangunannya sudah selesai. Panjangnya sekitar 50 kilometer dan sudah difungsionalkan,” kata dia.

“Trafiknya cukup tinggi karena saat ini masih gratis. Tarifnya sedang kami proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ditetapkan,” ujar Diana.

Menurutnya, penerapan tarif nantinya tidak akan menurunkan minat pengguna jalan tol.

Keberadaan tol dinilai sangat membantu masyarakat, terutama dalam memangkas waktu tempuh perjalanan yang sebelumnya relatif lama.

“Dengan adanya tol ini, jarak tempuh menjadi jauh lebih singkat. Kami optimistis meski nanti bertarif, volume kendaraan tetap stabil karena manfaatnya sangat besar,” tambahnya.

Sementara itu, Diana juga meninjau kesiapan rencana pembangunan Tol Jambi–Rengat yang kini memasuki tahap pematangan.

Proyek strategis tersebut saat ini sedang melalui proses pendanaan melalui skema klon IB, termasuk tahapan redinas kriteria.

Pemerintah menargetkan proses lelang Tol Jambi–Rengat dapat dimulai pada Juni 2026, sehingga pekerjaan konstruksi diharapkan bisa segera berjalan pada tahun ini.

“Tol Jambi–Rengat akan memberikan dampak signifikan. Perjalanan yang biasanya memakan waktu sekitar tiga jam dapat dipangkas menjadi hanya 40 menit,” kata Diana.

“Ini akan mengurangi beban transportasi, memperlancar distribusi barang, dan meningkatkan mobilitas masyarakat,” sambungnya.

Tol Jambi–Rengat diproyeksikan menjadi penghubung penting yang mengintegrasikan Jambi ke jaringan Tol Palembang–Jambi–Riau.

Selain mempercepat waktu perjalanan, proyek ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi V DPR RI, H. A. Bakri HM, SE, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, menegaskan pentingnya proyek tol tersebut bagi Jambi.

“Kami berharap Tol Jambi–Rengat segera tersambung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di wilayah Jambi dan sekitarnya,” ujarnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi atas berbagai dukungan yang telah diberikan, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Jambi.

Apresiasi tersebut disampaikan Wali Kota Maulana usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Jambi Tahun 2026, yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa pagi (06/01/2026).

Menurut Maulana, dukungan Pemerintah Provinsi Jambi selama ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Jambi, baik melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi maupun bantuan konkret dalam pembangunan daerah.

“Pemerintah Kota Jambi mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Jambi. Banyak kegiatan dan event yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk dukungan pembebasan lahan untuk penanggulangan banjir,” ujar Wali Kota Maulana.

Ke depan, ia berharap dukungan tersebut dapat terus ditingkatkan, terutama dalam peningkatan kualitas jalan-jalan milik Pemerintah Provinsi yang berada di wilayah Kota Jambi.

Menurutnya, perbaikan jalan melalui overlay dan peningkatan kualitas infrastruktur sangat penting agar Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi tampil lebih representatif.

Selain infrastruktur jalan, Wali Kota Maulana juga menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan dalam penanganan banjir.

Ia menilai, persoalan banjir tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas pemerintah dan pemangku kepentingan.

“Penanganan banjir harus dilakukan secara kolaboratif, tidak hanya antara Pemerintah Kota dan Provinsi, tetapi juga melibatkan Pemerintah Pusat. Dengan kerja bersama, setiap permasalahan dapat diatasi secara bertahap,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Maulana turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap berbagai Program Strategis Nasional, seperti Sekolah Rakyat (SR), Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Merah Putih, hingga rencana pembangunan flyover di kawasan Pal 10.

Ia menyebutkan, pembangunan flyover Pal 10 menjadi harapan bersama untuk mengurai kemacetan, khususnya akses keluar masuk Kota Jambi dari exit tol.

“Program-program strategis ini sangat penting bagi masyarakat. Kami berharap seluruh rencana pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik demi kepentingan bersama,” tutup Wali Kota Maulana.

Sementara itu, dalam Rapat Paripurna tersebut, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Provinsi Jambi.

Ia menegaskan komitmennya bersama Wakil Gubernur Abdullah Sani untuk terus mengawal pembangunan daerah.

“Saya bersama Pak Wakil Gubernur tentu berupaya memberikan yang terbaik dalam mengawal pembangunan Provinsi Jambi. Terima kasih atas dukungan seluruh Bupati dan Wali Kota, DPR RI, DPD RI, serta DPRD Provinsi Jambi yang terus bersinergi membangun Jambi yang kita cintai,” ujar Al Haris.

Peringatan HUT ke-69 Provinsi Jambi tahun ini mengusung tema “Bersinergi Membangun Negeri Menuju Jambi Mantap 2029”, yang menjadi momentum refleksi perjalanan panjang daerah sekaligus penguatan komitmen bersama dalam pembangunan berkelanjutan.

Peringatan ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dalam mewujudkan Jambi Mantap 2029, sekaligus mendukung visi Kota Jambi Bahagia melalui pembangunan yang merata dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz, serta dihadiri sejumlah tokoh penting dari Pemerintah Pusat, di antaranya Ketua Pembinaan Kejaksaan Agung RI Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.H, anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Jambi, serta perwakilan Menteri Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Dr. Drs. Suhariyono, Kepala BPSDM Kemendagri.

Turut hadir Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi beserta istri, unsur Forkopimda Provinsi Jambi, kepala daerah se-Provinsi Jambi, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan organisasi, serta undangan lainnya.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Permasalahan banjir yang rutin melanda kawasan Tempino dan Pondok Meja, Kecamatan Mestong, kembali menjadi fokus perhatian DPRD.

Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Sartono, mendampingi Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, meninjau langsung lokasi yang sering terdampak banjir.

Genangan air di Tempino dan Pondok Meja kerap muncul setiap hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi.

Banjir tidak hanya meluas ke permukiman warga, tetapi juga mengganggu akses jalan utama yang menjadi jalur penghubung antarwilayah.

Kondisi ini menegaskan adanya masalah pada sistem drainase dan aliran air yang belum ditangani secara menyeluruh.

Sartono, sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Mestong, menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial.

Masalah ini melibatkan berbagai tingkatan infrastruktur, mulai dari jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten.

Diperlukan langkah terpadu antara pemerintah daerah dan instansi vertikal di tingkat pusat.

“Kami meninjau langsung saluran air, gorong-gorong, dan titik rawan genangan agar dapat melihat kondisi sebenarnya,” kata dia.

“Penanganan banjir harus terintegrasi agar tidak terus berulang setiap musim hujan,” ujar Sartono.

DPRD Muaro Jambi mendorong agar hasil tinjauan ini segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan balai jalan dan pengelola sumber daya air.

Sartono menegaskan, komitmen bersama antarinstansi menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan ini.

“DPRD akan mengawal aspirasi masyarakat agar penanganan banjir masuk dalam program prioritas pembangunan infrastruktur daerah,” tambahnya.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang, sehingga masyarakat Tempino dan Pondok Meja tidak lagi dihantui banjir tahunan yang mengganggu aktivitas ekonomi, keselamatan, dan kualitas hidup warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Jambi Tahun 2026 dengan tema “Bersinergi Membangun Negeri Menuju Jambi MANTAP 2029”.

Sekaligus menyoroti capaian sejumlah program unggulan Gubernur Al Haris yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris memaparkan keberhasilan Program Jaringan Majukan Jambi (PRO-JAMBI) yang telah menyentuh berbagai sektor strategis:

• Jambi Cerdas dan Pintar: Lebih dari 20 ribu siswa SMA/SMK/SLB kurang mampu menerima bantuan pendidikan, ditambah beasiswa S1, S2, dan S3 dalam dan luar negeri.

• Jambi Sehat: Integrasi jaminan kesehatan bagi hampir 300 ribu jiwa serta subsidi PBI untuk jutaan masyarakat, memastikan akses layanan kesehatan lebih merata.

• Jambi Responsif: Bantuan keuangan khusus untuk desa, kelurahan, dan kecamatan, serta dukungan bagi kelompok rentan, memudahkan pelayanan publik.

• Jambi Tangguh: Program bedah rumah, bantuan UMKM, pembangunan sarana prasarana, dukungan pertanian dan ketahanan pangan, memperkuat daya saing masyarakat.

• Jambi Agamis: Bantuan operasional santri, santri hafidz Al-Qur’an, serta bantuan umrah untuk guru mengaji dan pegawai syara, meningkatkan kesejahteraan sektor keagamaan.

“Melalui PRO-JAMBI, pemerintah berupaya langsung menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga sosial dan keagamaan,” ujar Gubernur Al Haris.

Selain memaparkan capaian program, Gubernur Al Haris juga menyampaikan apresiasi kepada pendiri Provinsi Jambi, gubernur terdahulu, dan seluruh pimpinan daerah atas kontribusi mereka dalam pembangunan daerah hingga kini.

Dalam momentum HUT ke-69, Al Haris juga menyampaikan belasungkawa atas musibah banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta menegaskan dukungan pemerintah provinsi melalui bantuan kemanusiaan.

Mengacu pada data BPS Provinsi Jambi, berbagai indikator makro menunjukkan kinerja positif: pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 sebesar 4,77 persen (y-on-y).

Inflasi tahunan Desember 2025 sebesar 3,71 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,26 persen, sementara Gini Ratio 0,301, menandakan pemerataan pendapatan meningkat.

Gubernur Al Haris menegaskan, meski berbagai capaian telah diraih, pembangunan Jambi tetap membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Dukungan Pemerintah Pusat juga diperlukan untuk percepatan proyek strategis, termasuk pembangunan jembatan, jalan tol, pelabuhan, bandara, hilirisasi komoditas, revitalisasi Candi Muaro Jambi, dan pengembangan geopark.

“Bersama masyarakat dan pemerintah daerah, kita akan membangun Jambi secara berkelanjutan, menjaga lingkungan, dan melestarikan budaya demi Provinsi Jambi yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Jambi Tahun 2026 dengan tema “Bersinergi Membangun Negeri Menuju Jambi MANTAP 2029”.

Gubernur Jambi, Al Haris, menyampaikan apresiasi kepada para pendiri provinsi, gubernur terdahulu, serta seluruh pimpinan daerah atas kontribusi besar mereka dalam pembangunan Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan belasungkawa atas bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi Jambi telah menyalurkan bantuan sebagai bentuk empati kepada masyarakat terdampak.

“Semoga saudara-saudari kita diberikan ketegaran dan pemerintah dapat menangani dampak bencana dengan cepat,” ujar Gubernur Al Haris.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, capaian makro ekonomi menunjukkan kinerja positif.

Pertumbuhan ekonomi Jambi triwulan III 2025 tercatat 4,77 persen (y-on-y), inflasi tahunan Desember 2025 sebesar 3,71 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,13.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,26 persen, sementara Gini Ratio menurun menjadi 0,301, menandakan perbaikan pemerataan pendapatan.

Gubernur Al Haris juga memaparkan capaian program PRO-JAMBI, antara lain:

• Jambi Cerdas dan Pintar: Bantuan pendidikan untuk lebih dari 20 ribu siswa SMA/SMK/SLB serta beasiswa S1, S2, S3 dalam dan luar negeri.

• Jambi Sehat: Integrasi jaminan kesehatan daerah untuk hampir 300 ribu jiwa dan subsidi PBI bagi jutaan masyarakat.

• Jambi Responsif: Bantuan keuangan khusus bagi desa, kelurahan, kecamatan, dan kelompok rentan.

• Jambi Tangguh: Program bedah rumah, bantuan UMKM, pembangunan sarana prasarana, dukungan pertanian dan ketahanan pangan.

• Jambi Agamis: Bantuan operasional santri, santri hafidz Al-Qur’an, dan bantuan umrah untuk guru mengaji.

Setelah terpilih kembali memimpin Provinsi Jambi, Al Haris dan Wakil Gubernur menetapkan RPJMD 2025–2029 dengan visi “Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di Bawah Ridho Allah SWT”, fokus pada tata kelola pemerintahan, peningkatan daya saing ekonomi, dan kualitas SDM.

Provinsi Jambi juga mendukung Program Prioritas Nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan ketahanan pangan, dengan produksi padi dan beras meningkat lebih dari 30 persen dibanding tahun sebelumnya.

Gubernur Al Haris mengajak seluruh bupati, wali kota, dan masyarakat untuk bersinergi membangun daerah, memperkuat kolaborasi.

Serta mendukung proyek strategis seperti jembatan, jalan tol, pelabuhan, bandara, hilirisasi komoditas, revitalisasi Candi Muaro Jambi, dan pengembangan geopark.

“Bersatu membangun daerah secara berkelanjutan, menjaga lingkungan, dan melestarikan budaya adalah kunci mewujudkan Jambi yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera,” tutupnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi V DPR RI dijadwalkan melaksanakan kunjungan kerja reses ke Provinsi Jambi dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi, Senin 14 April 2025.

Kegiatan ini berlangsung padat sejak pagi hingga malam hari dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra kerja terkait.

Rombongan yang dipimpin oleh Ir Ridwan Bae selaku Ketua Tim dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 09.20 WIB menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan tiba di Bandara Sultan Thaha Jambi pukul 10.40 WIB.

Setibanya di Jambi, rombongan disambut oleh protokol Pemerintah Provinsi Jambi dan perwakilan dari PT API.

Agenda pertama adalah peninjauan lokasi banjir di Kota Jambi serta Pintu Pengendali Banjir Sungai Asam yang dikoordinasikan oleh Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Jambi.

Setelah ISHOMA, dilanjutkan dengan pertemuan resmi antara Komisi V DPR RI dan Gubernur Jambi beserta seluruh mitra kerja serta stakeholder terkait.

Pertemuan ini dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Perumahan, BMKG, Basarnas, PT Hutama Karya, serta PT API dan PT IAS.

Pertemuan dimulai dengan sambutan Gubernur Jambi yang memaparkan kondisi infrastruktur dan transportasi di provinsi tersebut, diikuti sambutan dan pengarahan dari pimpinan Komisi V DPR RI. Acara ditutup dengan pertukaran cinderamata dan foto bersama.

Pada sore harinya, Komisi V melakukan peninjauan langsung proyek Tol Jambi–Rengat dan Tol Jambi–Palembang. Kegiatan ini dipandu oleh Ditjen Bina Marga, BPJT Kementerian PUPR, serta PT Hutama Karya.

Malam harinya, rombongan mengikuti acara ramah tamah dan makan malam bersama Walikota dan Bupati se-Provinsi Jambi, yang dilaksanakan di Rumah Dinas Walikota Jambi.

Kegiatan ini menjadi momen silaturahmi sekaligus diskusi informal mengenai tantangan dan kebutuhan pembangunan di daerah.

Tim kunjungan kerja ini terdiri dari 23 anggota Komisi V DPR RI yang mewakili berbagai fraksi dan daerah pemilihan.

Tak hanya dari Jambi, anggota DPR yang hadir juga berasal dari provinsi lain seperti Papua, Aceh, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Selatan. Turut mendampingi adalah tim sekretariat Komisi V dan tenaga ahli.

Kunjungan kerja ini menunjukkan komitmen Komisi V DPR RI dalam mengawal pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi yang memiliki posisi strategis dalam konektivitas wilayah Sumatera.(*)