MEDAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang mewakili pemerintah kota di wilayah Sumatera Bagian Selatan dalam Sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Kamis 2 Juli 2026 malam.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) II APEKSI Sumatera Bagian Selatan, Maulana menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi tantangan utama pemerintah daerah, mulai dari penguatan fiskal, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga akses pembiayaan pembangunan.

Sidang pleno tersebut dihadiri delegasi dari 98 pemerintah kota di Indonesia dan menjadi forum penyampaian berbagai rekomendasi hasil Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) II APEKSI yang digelar di Kota Jambi pada 26–28 November 2025.

Maulana menjelaskan, salah satu rekomendasi utama yang dibawa Komwil II adalah perlunya penguatan pembangunan daerah melalui kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah pusat perlu mempertahankan sekaligus mengoptimalkan dana transfer ke daerah dengan mekanisme pembagian dana bagi hasil yang transparan, objektif, dan mampu menjawab kebutuhan riil pemerintah kota.

“Dari Muskomwil tersebut lahir sejumlah rekomendasi agar Dewan Pengurus APEKSI terus memperjuangkan program kerja Komwil II sekaligus memperkuat pembangunan daerah melalui dukungan pemerintah pusat,” ujar Maulana.

Selain itu, Komwil II juga mengusulkan penyempurnaan skema Dana Alokasi Umum (DAU) dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi daerah, termasuk kebutuhan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), dukungan pendanaan untuk proyek strategis daerah, serta penyesuaian gaji dan tunjangan kepala daerah yang dinilai perlu disesuaikan dengan tanggung jawab jabatan.

Maulana juga meminta pemerintah pusat meninjau kembali ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), khususnya terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen.

Di sektor pembangunan kawasan, Maulana menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, terutama pada ruas yang menghubungkan wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Menurutnya, infrastruktur tersebut akan berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi logistik, mobilitas masyarakat, hingga ketahanan pangan di kawasan.

“Kami mendorong APEKSI bersama pemerintah pusat mempercepat penyelesaian Tol Sumatera karena menyangkut akses barang, akses pangan, dan mobilitas masyarakat,” katanya.

Selain jalan tol, Maulana turut menyoroti masih terbatasnya layanan transportasi publik dan jaringan perkeretaapian di sejumlah wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Ia berharap pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap pengembangan sistem transportasi perkotaan sekaligus pembangunan jalur kereta api yang mampu menghubungkan daerah-daerah di kawasan tersebut.

Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, Komwil II APEKSI juga mengusulkan pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Beberapa usulan yang disampaikan antara lain penambahan lokasi pembangunan Sekolah Garuda di wilayah Sumatera Bagian Selatan, pembangunan rumah sakit tematik untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat, serta revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja daerah.

Tak hanya itu, Maulana juga berharap pemerintah daerah diberi ruang yang lebih luas untuk memperoleh sumber pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui regulasi yang lebih sederhana dan berkeadilan.

Menutup laporannya, Maulana menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran APEKSI atas terselenggaranya Rakernas XVIII dan berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan penyusunan kebijakan nasional.

“Semoga Rakernas ini menghasilkan keputusan terbaik bagi seluruh pemerintah kota dan semakin memperkuat sinergi membangun kota yang tangguh menuju bangsa yang berdaulat,” tutupnya.

Dalam sidang pleno tersebut, seluruh komisariat wilayah APEKSI juga menyampaikan berbagai usulan strategis lainnya, mulai dari pengelolaan sampah, penanganan banjir, digitalisasi pemerintahan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur, yang selanjutnya diharapkan menjadi rekomendasi resmi APEKSI kepada Presiden Republik Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) kembali mencatat pencapaian signifikan di tingkat regional setelah masuk dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 edisi 2026 dengan menempati peringkat ke-206.

Capaian ini sekaligus menegaskan posisi Hutama Karya sebagai salah satu pemain kuat di sektor infrastruktur Asia Tenggara, serta menjadi satu-satunya BUMN infrastruktur Indonesia yang konsisten masuk daftar tersebut selama tiga tahun berturut-turut sejak 2024.

Performa Menguat di Tengah Persaingan Regional

Dalam pemeringkatan tersebut, Hutama Karya juga mencatat posisi strategis di tingkat nasional, yakni peringkat ke-16 di antara seluruh BUMN dan peringkat ke-40 dari seluruh perusahaan Indonesia lintas industri.

Di tengah kompetisi ketat 109 perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar 500 besar Asia Tenggara, kinerja Hutama Karya dinilai menonjol bukan hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga profitabilitas dan struktur aset.

Secara metrik, perusahaan berada di peringkat ke-167 berdasarkan laba dan ke-114 berdasarkan total aset, menunjukkan fondasi keuangan yang relatif lebih kuat dibanding banyak kompetitor di sektor sejenis.

Kinerja Keuangan Tumbuh Berkualitas

Sepanjang tahun fiskal 2025, Hutama Karya membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp 25,13 triliun, dengan laba bersih tumbuh 15,9 persen menjadi Rp 3,08 triliun.

Total aset perusahaan juga mencapai Rp 189,09 triliun, memperkuat kapasitas finansial untuk mendukung proyek-proyek strategis jangka panjang.

Pertumbuhan ini disebut mencerminkan peningkatan efisiensi operasional serta penguatan kualitas portofolio proyek yang dikelola perusahaan.

Fokus pada Proyek Strategis Nasional

Hutama Karya terus memperkuat posisinya sebagai penggerak utama pembangunan infrastruktur nasional, terutama melalui proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang telah mencapai sekitar 1.042 kilometer dan terus dikembangkan.

Selain itu, perusahaan juga terlibat dalam berbagai proyek strategis seperti pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara, bendungan, sistem penyediaan air minum, hingga proyek berbasis skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Komitmen Transformasi Berkelanjutan

Direktur Keuangan Hutama Karya, Eka Setya Adrianto, menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hanya soal masuk daftar, tetapi tentang kualitas kinerja perusahaan.

Ia menyebut pertumbuhan laba di tengah normalisasi pendapatan menjadi bukti bahwa transformasi perusahaan berjalan secara struktural dan berkelanjutan.

Posisi Strategis di Ekosistem Danantara

Sebagai perusahaan yang dimiliki penuh oleh Pemerintah Indonesia dan berada dalam ekosistem Danantara, Hutama Karya dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda transformasi ekonomi nasional.

Fokus perusahaan ke depan mencakup pengembangan infrastruktur hijau, penguatan konektivitas nasional, serta kontribusi terhadap industrialisasi dan integrasi ekonomi kawasan ASEAN.(*)

MALAYSIA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia, tengah mengkaji rencana pembangunan jembatan lintas negara yang akan menghubungkan Malaysia dan Indonesia melalui Selat Malaka.

Wacana ini kembali mencuat setelah pemerintah Melaka mengalokasikan anggaran khusus untuk melakukan studi kelayakan sebagai tahap awal proyek.

Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Ab Rauf Yusoh, menyampaikan bahwa pemerintah negara bagian telah menyiapkan dana sebesar RM500.000 atau sekitar Rp2 miliar guna membiayai kajian awal pembangunan jembatan tersebut.

Studi kelayakan ini akan mencakup aspek teknis konstruksi, kelayakan ekonomi, serta dampak logistik dan lingkungan.

Proyek jembatan yang direncanakan memiliki panjang sekitar 47,7 kilometer itu disebut akan menghubungkan kawasan Pengkalan Balak di Masjid Tanah, Melaka, dengan wilayah di Indonesia di seberang Selat Malaka.

Sejumlah kajian awal mengarah pada kawasan Dumai atau Bengkalis di Provinsi Riau sebagai titik penghubung di sisi Indonesia.

Jika proyek tersebut terealisasi, jembatan lintas Selat Malaka diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh perjalanan Malaysia–Indonesia menjadi sekitar 40 menit melalui jalur darat, yang selama ini bergantung pada transportasi laut dan udara.

Ab Rauf menilai pembangunan jembatan ini memiliki nilai strategis bagi hubungan bilateral kedua negara serta berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

“Jembatan ini akan menjadi gerbang dunia terakhir yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara kedua negara,” ujar Ab Rauf.

Dari sisi Indonesia, rencana ini mendapat sambutan positif di tingkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan studi kelayakan sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas regional.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Toharudin, mengatakan bahwa pembangunan jembatan lintas negara dapat membuka jalur strategis baru bagi perekonomian wilayah pesisir Riau.

“Kami mendukung penuh studi kelayakan ini sebagai langkah memperkuat konektivitas regional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di Bengkalis dan Dumai,” ujarnya.

Meski demikian, wacana pembangunan jembatan Selat Malaka ini juga menuai kritik dari kalangan oposisi di Malaysia.

Tokoh oposisi Melaka, Yadzil Yaakub, mempertanyakan kesiapan fiskal pemerintah negara bagian dalam mendanai proyek infrastruktur berskala besar tersebut.

“Belanja pemerintah Melaka masih sangat bergantung pada bantuan federal dari Putrajaya. Jika untuk perbaikan jalan negara bagian saja membutuhkan dukungan pusat, bagaimana mungkin pembangunan jembatan lintas Selat Malaka dapat dibiayai?” kata Yadzil.

Pemerintah Melaka menyebut studi kelayakan dijadwalkan mulai dilakukan pada awal 2026.

Setelah rampung, hasil kajian akan diajukan ke National Physical Planning Council (MPFN) Malaysia untuk dievaluasi.

Selanjutnya, pemerintah Melaka berencana membawa hasil studi tersebut ke tahap pembahasan bilateral dengan pemerintah Indonesia, termasuk mengenai skema pendanaan dan pembagian peran kedua negara.

Hingga saat ini, rencana pembangunan jembatan Malaysia–Indonesia masih berada pada tahap kajian awal dan belum memasuki fase pengambilan keputusan final.

Realisasi proyek akan sangat bergantung pada hasil studi kelayakan serta kesepakatan politik dan ekonomi antara kedua negara.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) terus memperkuat komitmen dalam menekan pelanggaran kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL) di seluruh ruas jalan tol yang dikelolanya.

Langkah ini menjadi bagian dari dukungan perusahaan terhadap kebijakan pemerintah menuju Road Map Zero ODOL 2027, yang menargetkan Indonesia bebas kendaraan bermuatan berlebih dalam dua tahun ke depan.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, penanganan ODOL tak bisa lagi ditunda karena telah menimbulkan dampak serius di berbagai aspek, mulai dari tingginya angka kecelakaan lalu lintas, kerusakan jalan, hingga meningkatnya biaya logistik nasional.

“Rencana Aksi Nasional ODOL 2025–2029 kini sedang disusun untuk memperkuat langkah bersama antara pemerintah, operator jalan tol, dan dunia usaha,” ujar Aan, dikutip dari Kompas.com (15/10).

Kendaraan bermuatan dan berdimensi berlebih menimbulkan risiko tinggi bagi pengguna jalan.

Kendaraan ODOL sulit dikendalikan, memiliki jarak pengereman panjang, dan rentan terguling di kecepatan tinggi.

Selain membahayakan pengguna lain, kondisi ini juga mempercepat kerusakan struktur jalan tol hingga lima kali lipat dari usia rancangannya.

Data Jasa Raharja mencatat, jumlah kecelakaan yang melibatkan truk pada April 2025 menurun 22,38 persen dibanding bulan sebelumnya.

Penurunan ini sejalan dengan kebijakan pembatasan angkutan barang bersumbu tiga ke atas selama periode Lebaran.

Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menegaskan bahwa perusahaan akan menindak kendaraan ODOL secara tegas dan berkelanjutan.

“Jalan tol dibangun untuk kenyamanan dan keselamatan bersama. Kendaraan yang melebihi batas muatan membahayakan pengguna lain dan merusak infrastruktur,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Hutama Karya memasang Weigh-In-Motion (WIM) yang terintegrasi dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di beberapa ruas tol, antara lain Tol Terbanggi Besar–Kayu Agung, Tol Palembang–Indralaya, Tol Pekanbaru–Dumai, Tol XIII Koto Kampar, dan Tol Binjai.

Teknologi ini memungkinkan petugas mendeteksi pelanggaran muatan secara otomatis dan real-time, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jalan Tol.

Selama tahap sosialisasi, kendaraan ODOL yang terdeteksi akan diputar balik sebagai bentuk edukasi dan pencegahan.

“Kami juga terus melakukan sosialisasi masif melalui media konvensional, digital, dan radio agar kesadaran masyarakat terhadap bahaya ODOL meningkat,” tambah Mardiansyah.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, praktik ODOL memperlemah efisiensi logistik nasional karena mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan biaya perawatan.

“Kendaraan ODOL membuat biaya logistik Indonesia lebih tinggi dan menurunkan daya saing di kawasan ASEAN,” tegas Djoko.

Hutama Karya mengajak seluruh pengguna jalan untuk patuh terhadap batas muatan dan dimensi kendaraan.

“Mari bersama wujudkan jalan tol yang aman, nyaman, dan bebas ODOL. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama,” tutup Mardiansyah.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Batang Hari terpaksa tertunda akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Batang Hari, A Somad, mengatakan bahwa usulan pembangunan jalan lingkungan telah diajukan sejak 2024 hingga 2025.

Namun, pada 2025, rencana tersebut batal dilaksanakan karena adanya pemangkasan anggaran.

“Meski pembangunan jalan lingkungan pada 2025 dibatalkan akibat efisiensi anggaran, kami pastikan program ini akan kembali diusulkan pada 2026,” ujarnya, Jumat (tanggal).

Somad menambahkan, dampak pemangkasan anggaran ini cukup dirasakan pemerintah daerah, terutama terhadap rencana pembangunan infrastruktur jalan lingkungan.

Saat ini, kebutuhan pembangunan jalan di Batang Hari sangat mendesak.

Berdasarkan data terakhir, terdapat sekitar 900 ruas jalan lingkungan yang perlu dibangun, dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring meningkatnya pembangunan rumah di wilayah tersebut.

“Permintaan pembangunan jalan terus meningkat seiring pertumbuhan pemukiman baru. Ini menjadi prioritas utama kami,” pungkas Somad.(*)