Saat Logistik Menjadi Nadi Ekonomi: Peran PTP Nonpetikemas di Jambi
JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Di tengah ambisi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, satu hal yang kerap luput dari perhatian adalah logistik.
Padahal, sekuat apa pun produksi suatu daerah baik itu karet, pinang, maupun komoditas perkebunan lainnya tanpa sistem logistik yang efisien, semuanya akan terhambat di titik distribusi.
Di Provinsi Jambi, denyut logistik itu salah satunya bertumpu pada Pelabuhan Talang Duku.
Sebagai pelabuhan sungai, Talang Duku memiliki keunggulan tersendiri: relatif stabil dari pengaruh pasang surut air laut.
Namun keunggulan geografis ini tidak otomatis menjamin efisiensi jika tidak diimbangi dengan sistem yang modern dan terintegrasi.
Di sinilah peran PTP Nonpetikemas menjadi penting. Upaya yang dilakukan melalui digitalisasi layanan, peningkatan fasilitas, serta penguatan kolaborasi lintas sektor menunjukkan arah transformasi yang tepat.
Namun, pertanyaannya: apakah itu sudah cukup?
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa efisiensi logistik masih menghadapi tantangan klasik.
Proses bongkar muat, misalnya, bisa memakan waktu hingga enam sampai tujuh hari untuk satu muatan tongkang.
Bahkan, keterbatasan operasional gudang penerima yang tidak berjalan 24 jam turut memperlambat distribusi barang.
Ini bukan semata persoalan pelabuhan, tetapi persoalan ekosistem logistik secara keseluruhan.
Branch Manager PTP Nonpetikemas Pelabuhan Talang Duku, Romi Hasbeni, menyebut bahwa pihaknya terus melakukan inovasi, termasuk melalui penerapan sistem digital seperti Truck Identification Data (STID) dan sistem operasional berbasis daring.
“Kami berkomitmen mempercepat distribusi barang melalui digitalisasi dan peningkatan layanan agar daya saing industri di Jambi semakin meningkat,” ujarnya.
Langkah ini patut diapresiasi. Digitalisasi memang menjadi kunci dalam menekan biaya logistik yang selama ini dikenal tinggi di Indonesia.
Dengan sistem yang mampu memantau arus kendaraan secara real-time serta menyediakan data operasional secara terbuka, transparansi dan efisiensi dapat ditingkatkan.
Namun, digitalisasi saja tidak cukup tanpa diiringi perubahan pola kerja seluruh rantai distribusi.
Efisiensi pelabuhan akan sia-sia jika tidak diikuti kesiapan sektor lain, seperti pergudangan, transportasi darat, hingga regulasi yang mendukung kelancaran arus barang.
Lebih jauh, logistik bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal daya saing. Ketika biaya distribusi tinggi, maka harga komoditas ikut terdorong naik.
Dampaknya, produk daerah menjadi kurang kompetitif di pasar nasional maupun global.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
Data arus barang yang mencapai sekitar 81 ribu ton sejak awal 2026 menunjukkan bahwa aktivitas logistik di Jambi terus bergerak.
Namun angka tersebut seharusnya tidak hanya dilihat sebagai capaian, melainkan sebagai sinyal bahwa kebutuhan akan sistem logistik yang lebih efisien semakin mendesak.
Di sisi lain, kontribusi sosial melalui program TJSL juga menjadi elemen penting. Kehadiran pelabuhan tidak boleh hanya dirasakan sebagai pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat.
Di sinilah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial diuji.
Ke depan, penguatan logistik di Jambi membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh.
Pemerintah daerah, operator pelabuhan, pelaku usaha, hingga masyarakat harus berada dalam satu visi yang sama. Kolaborasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
Transformasi yang dilakukan saat ini adalah langkah awal. Namun untuk benar-benar menjadikan logistik sebagai penggerak utama ekonomi daerah, diperlukan keberanian untuk melakukan reformasi yang lebih luas mulai dari infrastruktur, sistem kerja, hingga kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Dari tepian Sungai Batanghari, kita belajar satu hal: bahwa ekonomi tidak hanya tumbuh dari apa yang diproduksi, tetapi juga dari seberapa cepat dan efisien produk itu sampai ke pasar.(*)
