JAMBI,  SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa pemerintah kota masih menunggu hasil perhitungan dari pemerintah pusat terkait Upah Minimum Kota (UMK) Jambi 2026.

Menurutnya, besaran UMK akan dipengaruhi oleh indikator ekonomi dan faktor-faktor klasik, namun hak-hak pekerja tetap menjadi prioritas.

“Kita masih menunggu perhitungan dari pusat, kemudian provinsi akan menetapkan. Yang penting, hak-hak pekerja harus terlindungi,” ujar Maulana.

Selain itu, Wali Kota Maulana memberikan tanggapan positif terkait pengukuhan Dewan Pengupahan Kota Jambi.

Menurutnya, keberadaan dewan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara hak pekerja dan kepentingan pengusaha.

“Dengan pengukuhan ini, anggota dewan bekerja menjaga hubungan harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha. Pengusaha tentu ingin investasi menguntungkan, tetapi hak-hak pekerja juga harus dijaga,” kata Maulana.

“Di sinilah peran LKS Trits untuk mengkomunikasikan agar semua pihak berjalan seimbang,” jelas Maulana.

Wali Kota Maulana juga menekankan peluang ekonomi yang muncul dari pembangunan beberapa sentra ekonomi baru dan rencana infrastruktur, termasuk flyover di Ciptol pada 2027.

“Kalau investasi masuk, lapangan pekerjaan terbuka, pengangguran bisa diturunkan, dan pertumbuhan ekonomi meningkat,” tambahnya.

Dengan pengukuhan Dewan Pengupahan dan rencana penyesuaian UMK, Maulana berharap hubungan pekerja-pengusaha tetap harmonis, investasi meningkat, dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi dapat terjaga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, memberikan tanggapan positif terkait pengukuhan Dewan Pengupahan di Kota Jambi.

Menurutnya, keberadaan dewan ini menjadiS salah satu instrumen penting untuk menciptakan keseimbangan antara hak pekerja dan kepentingan pengusaha.

“Dengan pengukuhan ini, para anggota dewan bekerja menjaga hubungan harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha. Pengusaha tentu ingin investasi menguntungkan, namun di sisi lain, hak pekerja harus tetap dijaga. Di sinilah peran LKS Trits untuk mengkomunikasikan agar semua pihak bisa berjalan seimbang,” ujar Maulana.

Wali Kota Maulana juga menekankan bahwa pembangunan beberapa sentra ekonomi baru serta konektivitas antar daerah.

Termasuk rencana pembangunan flyover di Ciptol pada 2027, membuka peluang besar bagi masuknya investasi.

“Kalau investasi masuk, lapangan pekerjaan terbuka, pengangguran bisa diturunkan. Pertumbuhan ekonomi meningkat, dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai,” tambahnya.

Menurut Maulana, kunci keberhasilan adalah terciptanya hubungan harmonis antara pekerja dan pengusaha.

Dengan begitu, semua pihak diuntungkan: investor mendapatkan keuntungan, pekerja memperoleh haknya, dan Kota Jambi maju secara ekonomi.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kondisi Jalan Padang Lamo, yang menjadi penghubung Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat (Sumbar), kian memprihatinkan.

Lubang besar di sepanjang ruas jalan membuat masyarakat kesulitan melintas, terutama pada saat hujan.

Meski berstatus sebagai jalan provinsi, jalur ini masih menjadi akses utama bagi warga setempat.

Gubernur Jambi Al Haris, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tebo, menjelaskan bahwa Jalan Padang Lamo sebenarnya sudah masuk dalam program pembangunan multiyears sebelum kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan.

“Sudah kita hitung dananya lebih dari Rp200 miliar. Saya juga sudah berbicara dengan dewan, tapi kemudian badai efisiensi datang. Tentu sulit membangun jalan dengan biaya sebesar itu. Ke depan, kita akan coba perbaiki lubangnya terlebih dahulu,” ujar Al Haris.

Ia menambahkan bahwa, Pemerintah Provinsi Jambi tetap melakukan perbaikan darurat setiap tahun dengan menutup lubang-lubang jalan menggunakan anggaran tanggap darurat.

“Setiap tahun jalan Padang Lamo selalu diperbaiki. Lubang-lubangnya kita tutup dengan anggaran tanggap darurat,” katanya.

Menurut Al Haris, pembangunan permanen Jalan Padang Lamo sangat penting karena jalur tersebut merupakan akses alternatif, terutama ketika terjadi jalan putus di jalur utama.

“Saya ingin sekali membangun jalan Padang Lamo itu, karena jalur alternatif. Kemarin sempat ada jalan putus dan warga harus lewat situ, tapi lagi-lagi tergantung keuangan,” ungkapnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan perbaikan besar dalam waktu dekat, ia menyampaikan bahwa pemerintah sedang menghitung kemampuan anggaran daerah.

“Kita hitung dulu berapa kemampuan keuangan kita. Sekarang sedang dibahas anggaran 2026, mudah-mudahan bisa kita masukkan di situ,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, meninjau pelaksanaan normalisasi drainase di RT 26 dan RT 28, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Senin (10/11/2025).

Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan warga mengenai genangan air yang sering terjadi saat curah hujan tinggi.

Diza menjelaskan, wilayah RT 26 merupakan daerah dataran rendah sehingga rawan tergenang air.

Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas PUPR menurunkan alat berat excavator untuk mempercepat proses normalisasi saluran air dan sungai kecil di sekitar permukiman.

“Kawasan RT 26 ini posisinya lebih rendah dibanding wilayah lain. Normalisasi drainase adalah langkah paling efektif untuk mengurangi risiko banjir,” ujar Diza di lokasi.

Hasil evaluasi menunjukkan kedalaman drainase di kawasan tersebut hanya sekitar 1,5 meter.

Sedangkan standar idealnya mencapai 2,5 meter. Kondisi ini membuat air mudah meluap dan menggenangi jalan serta rumah warga.

Selain memperdalam saluran, Pemkot Jambi juga berencana memperlebar aliran air hingga ke RT 28 untuk memperlancar sirkulasi.

“Jika drainase diperlebar, manfaatnya bisa dirasakan hingga RT 28. Semoga langkah ini efektif mencegah genangan air,” tambahnya.

Wakil Wali Kota Jambi mengimbau masyarakat turut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke drainase agar hasil normalisasi bertahan lama.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas.

Sementara kebutuhan pembangunan dan belanja publik terus meningkat, pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Ivan, kapasitas fiskal Provinsi Jambi belum cukup kuat untuk menopang pembangunan secara mandiri.

Ia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi saat ini hanya sekitar Rp3,7 triliun, dengan sebagian besar pendapatan berasal dari dana bagi hasil dan transfer pusat.

“Kalau melihat angka rasionalisasi kita, hanya sekitar Rp5,4 triliun. Pendapatan utama kita masih dari dana bagi hasil batubara, kelapa sawit, dan PI 10 persen dari PetroChina,” kata Ivan, Selasa (28/10/2025).

Ivan menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi masih tergolong rendah.

Ia mengungkapkan, setelah adanya perubahan regulasi pajak kendaraan bermotor, porsi untuk provinsi kini berkurang, sementara sebagian besar dialihkan ke kabupaten/kota.

“Kita kehilangan sekitar Rp220 miliar dari pajak kendaraan. PAD kita memang terbatas,” ujarnya.

Selain itu, potensi pendapatan baru dari nilai ekonomi karbon (BioCF) diperkirakan bisa mencapai Rp1,2 triliun. Namun, Ivan menilai kontribusinya belum terasa signifikan terhadap kas daerah.

Ivan menilai sektor pertambangan batubara masih menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi daerah.

Namun, persoalan utama yang menghambat optimalisasi adalah belum tuntasnya pembangunan jalan khusus angkutan batubara.

“Perusahaan tetap beroperasi dan membayar kewajiban eksplorasi, tapi akses jalan masih belum tuntas. Tiga jalur khusus batubara yang direncanakan harus segera diselesaikan karena ini berpengaruh pada dana bagi hasil,” tegasnya.

Berdasarkan hitungan Ivan, dari potensi produksi 35 juta ton batubara, seharusnya Provinsi Jambi bisa memperoleh sekitar Rp400 miliar, namun realisasi saat ini baru Rp125 miliar.

“Selisih Rp300 miliar itu sebenarnya bisa membantu pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan tenaga kerja daerah,” tambahnya.

Selain soal fiskal, Ivan juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap transportasi batubara yang kerap menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di sejumlah ruas jalan.

“Terjadi bottleneck karena infrastruktur belum siap. Harus ada ketegasan dan komitmen semua pihak,” ujarnya.

Ivan juga meminta pemerintah daerah menegakkan kembali aturan tata kelola transportasi batubara serta memastikan seluruh perusahaan menjalankan komitmen sesuai izin yang diberikan.

“Selagi izinnya masih berlaku, perusahaan wajib membayar dan berproduksi sesuai ketentuan. Tapi aturan harus ditegakkan. Masalahnya, siapa yang tidak amanah dalam menjalankannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa perusahaan seperti PT SAS dan PT Ayong telah menunjukkan komitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku.

“Kalau semua berjalan sesuai ketentuan, itulah hasil yang sebenarnya kita harapkan,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pengadaan tanah dalam pembangunan dan revitalisasi drainase utama Kota Jambi, melalui proyek kolam retensi di kawasan Paal V.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi, Ridho Gunarsa Ali, mengatakan pihaknya telah menyelesaikan tahap pengukuran dan identifikasi lapangan untuk memastikan keakuratan data lahan yang akan digunakan dalam proyek tersebut.

Dari hasil verifikasi, ditemukan adanya perbedaan antara data awal dan hasil pengukuran terbaru.

“Dari data awal seluas 9,1 hektare, hasil pengukuran aktual di lapangan menjadi 8,9 hektare. Ada pengurangan sekitar 2.000 meter persegi, sehingga kami minta instansi pengusul melakukan revisi terhadap Penetapan Lokasi (Penlok),” ujar Ridho.

Selain perbedaan luas lahan, BPN juga mencatat perubahan pada jumlah bidang tanah terdampak.

“Sebelumnya tercatat 51 bidang tanah, namun hasil inventarisasi dan identifikasi terbaru menunjukkan hanya 46 bidang. Sebelum melangkah ke tahap berikutnya, kami sarankan agar data tersebut direvisi agar sesuai kondisi aktual di lapangan,” tambahnya.

Ridho menegaskan bahwa proses identifikasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan validitas data, sekaligus menghindari potensi tumpang tindih kepemilikan atau sengketa lahan di masa mendatang.

“Kami pastikan seluruh tahapan berjalan transparan, sesuai ketentuan, dan melibatkan masyarakat terdampak. Ini penting agar proses pembebasan lahan berlangsung lancar dan adil,” tegasnya.

Lebih lanjut, BPN Kota Jambi akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Jambi dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI agar seluruh proses administratif dan teknis dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal dari pemerintah pusat.

Program ini merupakan bagian penting dari upaya bersama dalam pengendalian banjir Kota Jambi, serta mendukung pembangunan infrastruktur drainase utama yang dibiayai melalui Loan JICA (Japan International Cooperation Agency).

Dengan sinergi kuat antara BPN, Pemkot Jambi, dan Forkopimda, proyek kolam retensi Paal V diharapkan dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam mengurangi genangan dan risiko banjir di wilayah Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Jalan Tol Bayung Lencir – Tempino – Jambi, khususnya Seksi 3 (Tempino – Simpang Ness), hingga kini masih belum dikenakan tarif meski sudah diresmikan dan beroperasi.

Branch Manager Ruas Tol Bayung Lencir–Tempino (Baleno), Hanung Hanindito, mengatakan bahwa penentuan tarif masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah, termasuk asistensi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Pembayaran tarifnya tergantung regulator. Harus ada asistensi dari Kemenkeu juga,” jelas Hanung.

Ia juga mengungkapkan bahwa Tol Baleno menjadi salah satu jalan tol terlama di Indonesia yang belum memberlakukan tarif meski sudah operasional.

Terkait perkiraan tarif, Hanung menyebut pihaknya belum bisa memberikan angka pasti. Penentuan tarif akan melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk nilai investasi dan kondisi terkini jalan tol.

“Ada perhitungan khusus. Nilai investasi berbeda dengan jalan tol lain yang dibangun beberapa tahun lalu,” tambahnya.(*)

KotaJambi, SEPUCUKJAMBI.ID -Wali Kota Jambi, Maulana, menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang masih memprihatinkan di sejumlah titik. Hal ini ia sampaikan saat meninjau rumah warga penerima bantuan program perbaikan di RT 16, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Rabu (27/8/2025).

Dalam kunjungannya, Maulana mengaku terkejut ketika melihat kondisi akses jalan menuju lokasi masih rusak parah. Padahal, rumah warga penerima bantuan sudah direnovasi dan terlihat lebih layak. “Saya merasa kaget melihat jalan menuju lokasi rumah warga ini masih rusak,” ungkap Maulana di hadapan warga.

Ia bahkan menyebut jalan berlubang tersebut membuat perjalanan terasa tidak nyaman. “Ini akan menjadi prioritas, karena saya sudah melewati jalan ini. Rumahnya bagus, tapi jalannya hancur. Lewat sini bisa sakit pinggang,” ujarnya sembari tersenyum.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, Maulana menegaskan sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi agar segera melakukan perbaikan. Ia memastikan akses jalan di kawasan itu akan dimasukkan dalam daftar prioritas pembangunan.

Keresahan warga pun turut mencuat saat orang nomor satu di Kota Jambi itu menyampaikan pernyataannya. Sejumlah ibu-ibu yang hadir menyebut kondisi jalan rusak kerap menimbulkan korban. “Jalan ini sudah ada makan korban, Pak,” kata seorang warga dengan nada prihatin.

Menjawab hal itu, Maulana menegaskan bahwa pemerintah kota terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur. Tahun ini, kata dia, ada 456 ruas jalan di berbagai wilayah Kota Jambi yang sedang diperbaiki secara bertahap.

“Di wilayah ini memang belum mendapat giliran, tapi saya pastikan akan menjadi prioritas. Perbaikan jalan penting untuk kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” tegas Maulana.

Dengan adanya perbaikan yang direncanakan, pemerintah berharap akses jalan di Kelurahan Beliung segera lebih baik sehingga warga dapat beraktivitas dengan aman dan lancar. (*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II.

Khususnya ruas Tol Betung–Tempino–Jambi sepanjang 170 km.

Proyek strategis ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarprovinsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jambi dan Sumatera Selatan.

Hingga April 2025, progres konstruksi setiap seksi menunjukkan capaian yang bervariasi. Seksi 4 Tempino–Ness (18,5 km) menjadi yang paling signifikan, dengan realisasi konstruksi mencapai 80,04% dan pembebasan lahan 98,72%.

Sementara itu, Seksi 1 Betung–Tungkal Jaya (62,38 km) telah mencapai 15,29% konstruksi dan 25,47% pembebasan lahan. Seksi 2 Tungkal Jaya–Bayung Lencir (54,32 km) baru menyelesaikan 4,79% konstruksi dan 20,25% lahan.

“Proyek ini dibagi dalam empat seksi, dengan target penyelesaian bertahap mulai Juni 2025 hingga kuartal IV 2026. Seksi 3, yaitu Bayung Lencir–Tempino, sudah beroperasi lebih dulu,” ujar Adjib Al Hakim, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya.

Guna mempercepat pembangunan, Hutama Karya mengadopsi teknologi canggih seperti Building Information Modelling (BIM), pemetaan topografi dengan UAV LiDAR, dan dashboard pemantauan progres berbasis ArcGIS.

“Total ada 4.620 lapangan kerja tercipta dari proyek ini. Kehadiran tol juga akan menghidupkan UMKM lokal di rest area dan mempermudah mobilitas masyarakat lewat fasilitas crossing seperti overpass dan underpass,” tambah Adjib.

Pada Senin, 14 April 2025, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke lokasi proyek di Jambi, untuk meninjau progres pembangunan infrastruktur dan transportasi.

Gubernur Jambi, Al Haris, menyebut tol ini sebagai urat nadi Sumatera.

“Jambi berada di tengah-tengah Sumatera. Jalan tol akan mempercepat arus logistik dan memperkuat posisi Jambi sebagai hub strategis,” kata Al Haris.

Jika proyek ini selesai, Hutama Karya berharap pembangunan dapat dilanjutkan ke ruas Tol Jambi–Rengat, yang kini masih dalam tahap perencanaan. Ruas ini akan melanjutkan misi membuka akses Jalan Tol Trans Sumatera dari ujung ke ujung.

Hingga kini, Hutama Karya telah membangun ±1.235 km JTTS, dengan berbagai ruas telah beroperasi penuh di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Sumut, hingga Aceh.(*)